Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum pada KantorLembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik (LBHAKP) ,beralamat di JIn.

., Penasihat Hukum yang tergabung pada LembagaBantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH Sikap Banten) berkantor diJalan Griya Gemilang Saksi Blok A2/20 RT. 03 RW. 13 Kelurahan Sumur PecungHalaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.BTNKecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor08/SK.Pid/LBH Sikap Banten/IX/2021 tanggal 8 September 2021PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi

., dkk, kesemuanya Advokat dan atau Asisten AdvokadPembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBHSIKAP) beralamat di JI. Anggajaya INo. 294, Brojodento, Gejayan, KelurahanCondongcatur, Kec. Depok, Kab.

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakanprosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapaitujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agarterlaksana ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik daritindak pidana korupsi, Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, Semarang, 67 Mei 2004, halaman 25) ;Untuk mengetahui apakah terdapat penyalahgunaanwewenang sebagai bestanddeel delict harus dipenuhi kriteriayangt bersifat alternatif, yaitu bahwa unsur penyalahgunaanwewenang

No. 34 K/Pid.Sus/2010legalitas dalam menentukan terbukti atau tidaknya rumusandelik atau juga untuk menentukan ada tidaknya kewenanganseseorang dalam mengambil kebijakan atau keputusan.Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus ierikat pada Asaspemerintahan yang baik atau Algemene Bepalingen VanBehoorlijk Bestuur ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik daritindak pidana korupsi, Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, Semarang, 67 Mei 2004, halaman 35

Makna penyalahgunaanwewenang tidak sama dengan unsur melawan hukum dalamkonsep tindak pidana korupsi ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik daritindak pidana korupsi, Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, Semarang, 67 Mei 2004, halaman 35) ; Penyalahgunaan wewenang itersirat dari perbuatan melawanhukum, tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berartiotomatis terdapat unsur penyalahgunaan wewenang keduaunsur ini jelas berbeda baik dari sisi materiele feit maupunStrafoaarfeit karena

No. 34 K/Pid.Sus/2010(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik daritindak pidana korupsi, Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro, Semarang, 67 Mei 2004, halaman 35) ; Bahwa unsur melawan hukum belum tentu menyalahgunakankewenangan, tetapi menyalahgunakan kewenangan adalahperbuatan melawan hukum (pokokpokok yang berkembangdalam seminar strategi dan upaya pemberantasan tindakpidana korupsi melalui tindakan preventif dan represif yangdiikuti Hakim (PN dan PT), Komisi Ill DPR, Dephukam, BPKP

Sebabhal ini adalah separation of power, khususnya dalam artiseparation of function ataupun separation of organism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari TindakPidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,Semarang, 67 Mei 2004, halaman 28) ;Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakanatau beleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai olehHakim Umum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwabersama Drs JHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD KabupatenHal

ke luar negeri bisa lolos saat itu bukan saksiyang bertugas dan saksi mendengar kalau passport terdakwa itu palsu ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan saat berangkat saksi ke2 yangperiksa terdakwa dan kasih stempel passport terdakwa, saat kedatangan petugasnya kurustinggi putih ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi ahliyang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi ahli ALIF SUAIDIBahwa pendidikan saksi sebagai Sarjana Pospol, Kebijakan

Publik, dan saksibekerja di Dirjen Imigrasi sejak tahun 2009 saksi dibagian system daninformasi Dirjen Imigrasi dengan tugas utama pengamanan dokumen;Bahwa tujuan standarnisasi pembuat passport adalah untuk menghindariadanya passport palsu dan kalau ada passport bermasalah di Bandara adaindikasiindikasi, misalnya di passport ada kode MZT, kalau ada indikasitersebut akan terlihat di mesin yaitu jika timbul warna bisa menunjukkanadanya indikasi, ada kuning, merah dan hijau ;Bahwa jika passport aman

., UMur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxx, dalamhal ini memberikan kuasa kepada DETKRI BADIRON, SH,dkk semuanya Advokat dan atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP), beralamat di Jl. Anggajaya ,Brojodento No. 294 Gejayan Desa/Kel. Condongcatur,Kec. Depok, Sleman D.I.

HIS yang telah menandatangani dan mendisain sendirisurat MOU tertanggal 8 Maret 2014 kemudian digunakan yangmerugikan Penggugat dan surat Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2016 dengan nomor049/LGLHIS/Ext/Il/2016 sebagai bukti (orima facie evidence) adanyaperbuatan melawan hukum (intentional torts) dan pelanggaran ketertibanumum dan kebijakan publik (public policy and public order) ;Menghukum PT.

HIS menutup usaha travel di seluruh Indonesia yangdibangun atas mimpi tanpa business plan yang jelas dan layak demiuntuk menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kebijakan publik(public order) dalam masyarakat ;Menghukum PT. HIS membayar semua kerugian Penggugat yang dinilaisebesar Rp. 10.289.914.623, (sepuluh milyar dua ratus delapan puluhsembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh tigarupiah).Menghukum Penggugat membayar kembali tagihan ticket PT.

., Advokat padaHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT KPGLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik LBHSIKAP Lembata yang beralamat di JI. P. Eugene Smid,SVD Kelurahan Selandoro, Kecamatan NubatukanLewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa TenggaraTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret2019 ;3.

,dan Emanuel Belida Wahon, S.H., Advokat padaLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik LBHSIKAP Lembata yang beralamat di JI. P.

Basuki Tjahaya Purnama alias Ahoksebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan cacat hukum yangpada akhirnya akan menghasilkan kebijakan publik yang cacat hukumdikemudian hari.4. Objek Permohonan berupa keputusan yang Fiktif Positif, karena Termohontidak mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Ir.

wewenangPemohon sebagai komponen strategis masyarakat madani yang merupakanbagian dari warga negara Republik Indonesia yang mempunyaitujuanmenegakan citacita demokrasi antara lain penegakan Good Governance (tatakelola pemerintahan yang baik) merasa sangat dirugikan karena akanmengganggu kinerja aparatur pemerintahan di lingkungan PemerintahanDaerah DKI Jakarta dan merugikan masyarakat khususnya Pemohon yangmerupakan bagian dari komponen masyarakat tersebut akan menerima danmenanggung suatu kerugian atas kebijakan

publik yang cacat yang dihasilkandari suatu produk oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur yangmenjabat secara melawan hukum.Karena itu adalah cukup alasan hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta) menghukum untuk mewajibkan Termohon menerbitkan suratKeputusan Pemberhentian Sementara Ir.

Putusan Nomor : 3/P/FP/2017/PTUN.JKTterganggu, dan adanya kebijakan publik yang cacat hukum yangmenimbulkan kerugian bagi dirinya.Sehingga adanya kerugian Pemohon tidak dapat dibuktikan dan Pemohontidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukanpermohonan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 51Tahun 2009 jo.

DWI HARJANTO, SH Advokat pada Majelis Hukum,HAM dan Kajian Kebijakan Publik PIMPINAN DAERAH MUHAMADIYAH KotaHalaman ldaril4Putusan Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.Skt.Surakarta beralamatl di JI.

., Advokat/ Konsultan Hukum/Penasehat Hukum/ Pengacara pada Kantor Hukum PerkumpulanPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung yang beralamat diJl. Stania Nomor: 133 Kelurahan Taman Bunga KecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 016/SKK/PDKPBB/VIII/2021 tertanggal27 Agustus 2021 sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat kediaman di, Simpang Teritip, Kab.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, pada kantorLembaga Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik (LBHAKP) berkantor diJI. Beo Indah Nomor 36 Kelurahan Seikambing B kecamatan Medan SunggalKota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal21122017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca:1.

KEBERATAN KE TIGA :Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Telah Melampaui Wewenangnya ;Bahwa mengenai amar putusan Menyatakan surat ijin penumpangNo. 005/Pnp/79 tertanggal 20 Maret 1979 tidak mempunyai dayahukum berlaku, merupakan putusan yang sesungguhnyakewenangan PTUN karena menyangkut kebijakan publik ;Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti merupakan putusanyang melampaui batas wewenang hakim ;.

Kantor HukumKumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) BangkaBelitung berkantor di Jalan Stania No.133 Kelurahan Tengah TamanBunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, KepulauanBangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK/PDKP/2018tanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2018 dibawah No.16/SK/1/2018/PN.Pgp;Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal

Kantor HukumKumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) BangkaBelitung berkantor di Jalan Stania No.133 Kelurahan Tengah TamanBunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, KepulauanBangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK/PDKP/2018tanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2018 dibawah No.16/SK/1/2018/PN.Pgp;Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal

Pdt.G/2015/PA.Sglt.eo te aSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal diKabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini berkuasakepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukumserta Advokat Magang pada Kantor PerkumpulanLembaga Pusat Dukungan Kebijakan

Publik BangkaBelitung yang beralamat Kantor di Kota Pangkal Pinangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November2015 sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Nopember2015 telah

YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat/tgl lahir Surakarta, 23 Oktober 1982, umur 37 tahun,NIK: xxx, pendidikan SLTA, xxx ,Kota Surakarta,dalamhal ini diwakili oleh kuasanya Dwi Harjanto.SH,ZaenalAripin,S.Sy, Brestiara Ganindya,SH,Ahmad Lutfi,SH,kesemuanya advokat yang berkantor pada MajelisHukum ,Ham dan Kajian Kebijakan

Publik PimpinanDaerah Muhammadiyah Surakarta yang berkantor diJalan Teuku Umar No.5 Surakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019 selanjutnya disebutsebagaimelawanTergugat, tempat/tgl lahir Sukoharjo, 12 Juli 1981, umur 37 tahun, NIK: xxx,pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan , tempatkediaman semula di xxx, Kota Surakarta sekarangtidak diketahui alamat tinggalnya di Wilayah NegaraRepublik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai"TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempatkediaman di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, dalam halini didampingi kuasanya Detkri Badhiron, SH, MH, BudiWandani, SH, MH, Bima Heri Nugraha, SH, kesemuanyaAdvokat dan Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum dan Studi Kebijakan

Publik (LBH SIKAP)beralamat di JI.

., dalambukunya Dasar Hukum mengadili kebijakan Publik (PenerbitAlumni, 2007, hal. 222) menyatakan unsur memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi :e Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindakpidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitumemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang diakibatkan oleh adanya perbuatanmelawan hukum.

Dalambukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (PenerbitAlumni, 2007, hal. 224) adalah sebagai berikut :e menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyalahgunakanberarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya ;e Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam HukumAdministrasi menurut Prof. Jean Rivero & Prof.

OC.Kaligis, SH., MH., Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik,penerbit Alumni, Bandung, 2007, hal. 100, menyatakan :Hal. 55 dari 52 hal. Put.

Bahwa dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f UndangUndang KIPdinyatakan bahwa UndangUndang KIP bertujuan untuk menjamin hakwarga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publikserta alasan pengambilan suatu keputusan publik sertamengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa;A.2.