PPSU kepada BPPN dengan cara membayar lunas hutang tersebut padaBPPN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan kesediaannya menyetor danaRp25 miliar untuk pengambilalihan hutang PT. PPSU di BPPN dengan syarat bahwasaham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% dijadikan menjadi 80%. TimNegosiasi Investor PT.

/ restrukturisasi hutang oleh BPPN ;e Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh DireksiPT.

PPSU padapihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesarRP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;e Rapat menyetujui talangan ke BPPN sebesar Rp25 miliar (dua puluh limamiliar rupiah) dan diusahakan atau akan dinegosiasikan oleh tim sesuai denganpembicaraan antara DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak BPPN10beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan atau dicairkan untukdibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17 Maret 2003 sesuai batasakhir penyelesaian program

rakpitulasi / restrukturisasi hutang oleh BPPN ;e Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh DireksiPT.

BPPN, in casu Tergugat , terhadap TurutTergugat telah dialinkan kepada Tergugat II (Akta Cessie No. 67 tgl23 Februari 2004) dan dengan telah dialinkannya hak tagih BPPN(eks.

Geria Wijaya Prestige/PENGGUGAT kepada Bank Sindikasi, maka pada tanggal 1Desember 2000, BPPN telah membuat pengumumanpada harian "BALI POS", dengan judu "BPPN GUNAKANKEWENANGAN DALAM PP 17 UNTUK AMANKAN ASET JAMINANDEBITUR DI BALI", dalam kotom 4 alinea 1 pengumuman mana,BPPN secara tegas menyatakan sebagai berikut "Atas usulan BPPN,pada tanggal 25 Juli 2000 rapat sindikasi bank menyetjuiuntuk dilakukan tindakan hukum dengan PP 1/1999.

adalah Sebagai Pemenang DalamProgram Penualan Aset Kredit VI BPPN PPAKVI,melakukan pelunasan atas sekuruh kewaiiban pembayaraGeria Wijaya Prestige tersebut kepada BPPN, meminta supayaBPPN segera melaksanakan Penandatanganan Perjanjian JualBeli Piutang (PUBP)dan Cessie (Hak Tagih) antara BPPN denganPT.

PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES (TERGUGAT 1)selaku Pembeli tersebut, BPPN mengeluarkan Surat PencabutanSita No.002/SPS/ BPPN/0404, tertanggal 26 April 2004 yangHal. 62 dari 136.

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuaidengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (perjanjian) yang telahditandatangani oleh Bank dan BPPN.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,dkk vs H. ZAKARIA KARIM,

Penggugatkepada BPPN berarti dokumen jaminan a.n.

Penggugattidak pernah mendapat pemberitahuan dari BPPN tentang telah dialihkannya asetjaminan dan Bank Danamon kepada BPPN, BPPN tidak memanggil Penggugat,diberi kesempatan dan atau diberi peringatan/teguran dalam pelunasan utangPenggugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pernah dilakukan sitaMenimbang, bahwa jika kita Iihat Peraturan Pemerintah di atas, BPPN dalammelaksanakan tugasnya dalam penanganan kredit Bank Dalam PenyehatanPerbankan tidak satu kewenangan BPPN untuk dapat secara langsung

Bahwa BPPN dinyatakan bubar dan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004,sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkelolakan kepada Pemerintah RIcq.

dan karena BPPN habis masa tugasnya maka diambil alih oleh PT.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASETDAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT.PPA) CQ. PT.

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

(satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 82/KPTS/1996 tanggal 13 Maret 1996;

DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;

Manajemen Agoindustama Konsultindo;

Wahyuni Mandira;

Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin hatari-AMI; DIVISION: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN), vs SITI DAISAH, dkk dan BUDIMAN, dkk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANKAN' NASIONAL / BPPN),berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24Lantai 6, 9,10, 12 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr. Indra Surya, S.H., LL.M. dan kawankawan, Para Pejabat danPegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementrianKeuangan, beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15,Kementrian Keuangan Jalan Dr.

;Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Uni Bank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum tehadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang diubah menjadi Kantor Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKAN)/Tergugat V,

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8sebagai berikut:Bahwa selanjutnya Tergugat IV/PT Unibank sebagai pemegang haktanggungan atas tanah sertifikat objek perkara milik Penggugat yang sahtersebut telah dilikuidasi, maka secara hukum terhadap sertifikat objekgugatan Penggugat a quo berada dan menjadi kewenangan sertatanggung jawab Bank Indonesia yang selanjutnya terhadap aset objekgugatan a quo beralih dan dikelola oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) yang sekarang

(videbukti T.V2);Bahwa PT Bank Unibank Tbk. dibekukan kegiatan usahanya oleh BankIndonesia pada tanggal 29 Oktober 2001, dan kemudian bank tersebutmasuk dalam program penyehatan perbankan di Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), karenanya sesuai dengan PeraturanHalaman 26 dari 31 hal. Put.

;Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (vide bukti T.V8), denganberakhirnya tugas BPPN pada tanggal 27 Februari2004 dan dibubarkannyaBPPN pada tanggal 30 April 2004, semua kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;Bahwa dalam rangka melakukan penagihan piutang tersebut, MenteriKeuangan RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukanpengalihan pengurusan piutang tersebut kepada Panitia Urusan

EKSEPSIPLURIUM LITIS CONSORTIUM ;Bahwa bantahan Pembantah mengandung cacat formal karenakurang lengkapnya para pihak dalam perkara ini, yang seharusnya pihakBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan pihak Bank BRIharus diikutsertakan dalam perkara ini, sedangkan Pembantah tidakmengikut sertakan BPPN dan BRI sebagai pihak dalam perkara ini ;3.

asset tersebut bukan lagi milikPEMOHON KASASI melainkan telah menjadi milik BPPN ;7.

Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, maka pertimbanganhukum Judex Facti yang menyatakan PEMOHON KASASIharusmengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo adalah janggaldan bertentangan dengan hukum, karena status PEMOHON KASASIdalam mengajukan perkara aquo justru adalah untuk melindungikepentingan BRI dan BPPN sebagai kreditur PEMOHON KASASI,sehingga dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam menerapkanhukum ketika Judex Facti mengharuskan PEMOHON KASASI untukmengikutkan BRI dan

BPPN dalam perkara aquo ;8.

Bahwa disebutkannya oleh PEMOHON KASASI tentang eksistensi BRIdan BPPN dalam perkara aquo adalah bertujuan untuk meluruskanpersoalan agar mantan para karyawan PEMOHON KASASI tidakmengambil langkah hukum secara salah dengan mengajukanpermohonan sita terhadap asset yang bukan milik PEMOHON KASASIsehingga penyebutan eksistensi BRI dan BPPN dalam perkara aquojusteru tidak menjadi alasan untuk mengharuskan PEMOHON KASASImengikut sertakan BRI dan BPPN dalam perkara aquo, sehinggaHal. 8 dari 10 hal.

BPPN Acc. 821.6634671.009 Nyonya OTANIGO GEA No. BPPN Acc. 821.0135117.0010 Nyonya SISTEM GINTING No. BPPN Acc. 821.6643599 0011 Tuan JOHAN LEO No. BPPN Acc. 512.0100421.0012 Tuan JUMADI No. BPPN Acc. 790.0025474.0013 Tuan LIE TJIE KIAN No. BPPN Acc. 821.6635618.0014 Nyonya Dra. Hj. NURHAYATI No. BPPN Acc. 821.6657727.00 Halaman 3 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI5. LUBIS 15 Tuan RAMLI LUBIS No. BPPN Acc. 790.0025903.0016 Nyonya SRIANI SEMBIRING No.

BPPN Acc. 821.6643742.00Tuan ROBERT SELAMAT17 No. BPPN Acc. 821.6643301.00SIAGIAN No. BPPN Acc. 623.6005952.00 dan18 PT.SUKMANADA PERKASA 623.6005961.0019 Tuan THIAN NIAN (HAUW) No. BPPN Acc. 826.5000521 0020 Nyonya WILLIANA No. BPPN Acc. 001.0001131.00PT.GUNUNG MAS21 No.

Tuan ADLAN : (Nomor BPPN Acc. 821.0130867.00)2. Tuan AGUAN : (Nomor BPPN Acc. 005.1004595.00dan 005.1005290.00)Tuan AARONI DAELI, SH : (Nomor BPPN Acc. 821.0139252.00)4. Tuan DRS.FAHRIZAL : (Nomor BPPN Acc. 821.6643611.00)Halaman 7 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI20.

OM NO@ wo10.11.12.13.14.15.16.17.Tuan FENDY : (Nomor BPPN Acc. 512.0142212.00)Nyonya FETTRI AIDA : (Nomor BPPN Acc. 821.6634671.00)Nyonya OTANIGO GEA : (Nomor BPPN Acc. 821.0135117.00)Nyonya SISTEM GINTING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643599 00)Tuan JOHAN LEO : (Nomor BPPN Acc. 512.0100421. 00)Tuan JUMADI : (Nomor BPPN Acc. 790.0025474.00)Tuan LIE TJIE KIAN : (Nomor BPPN Acc. 821.6635618.00)Nyonya Dra. Hj.

NURHAYATI LUBIS : (Nomor BPPN Acc.821.6657727.00)Tuan RAMLI LUBIS : (Nomor BPPN Acc. 790.0025903.00)Nyonya SRIANI SEMBIRING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643742.00)Tuan ROBERT SELAMAT SIAGIAN : (Nomor BPPN Acc.821.6643301.00)PT.SUKMANADA PERKASA : (Nomor BPPN Acc. 623.6005952.00dan 623.6005961.00)Nyonya WILLIANA : (Nomor BPPN Acc. 001.0001131.00)Sedangkan 4 (empat) debitur yang telah dibeli oleh Tergugat II adalahsebagai berikut:18.19.20.21.Tuan THIAN NIAN (HAUW) : (Nomor BPPN Acc. 826.5000521 00)PT.GUNUNG

/1988sanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban PembayaranBank Umum yang kemudian disempumakan dengan Surat KeputusanBersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999.

No. 167 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat1/BPPN/1988Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, karena mempunyai tujuan mengun181/BPPN/0599tungkan diri Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT.Era Giat Prima, sebab setelah klaim PT.

BPPN akanmenyampaikan keputusan atas klaim yang diajukan melalui bank debitur.dalam praktek sebelum keputusan diambil, BPPN terlebin dahulumelakukan verifikasi atas klaim dimaksud.

Lubis, bahwa isi Surat No. 380 tersebut tidak dapat dilaksanakan,karena surat tersebut tidak menyebutkan nomor rekening penerima danadan hanya ditandatangani oleh satu orang Deputi Ketua BPPN,sedangkan dalam specimen BPPN di Bank Indonesia, terdapat klausulbahwa untuk permintaan pembayaran oleh BPPN harus ditandatanganioleh Ketua BPPN atau oleh dua orang Wakil Ketua BPPN apabila KetuaBPPN berhalangan.Berdasarkan hal tersebut, BPPN diminta untuk melengkapi persyaratanadministratif warkat pemindahbukuan

EkoSantoso Budianto selaku Wakll Ketua BPPN.

Bahwa berdasarkan surat peringatan dari BPPN No: S11/SP/LD/BPPN/2002 tanggal 01 Februari 2002, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mempunyai kewajiban kepada BPPN sebesarRp118.665.592.190,00;b. Bahwa berdasarkan akte notaris Merryana Suryana Nomor 23tanggal 27 Januari 2003 diketahui bahwa telah terjadi perjanjianHalaman 6 dari 21 halaman.

Tigas Sapta Daya tanggal 27 Januari 2003,selanjutnya BPPN menerbitkan surat pencabutan sita atas aktivaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besertaaktiva Pemegang Saham dengan Surat BPPN Nomor S02/SPPS/BPPN/0203 tanggal 10 Maret 2003;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan berupa Neraca TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui utang di BPPN sebesar Rp76.929.833.174,00 yang terdiridari pokok pinjaman

kepada BPPN adalah sebesarRp76.929.833.174,00;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Asset DalamRestrukturisasi BPPN;b.

Tigas Sapta Daya.Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan jelasbahwa nilai yang tercantum sebesar Rp61.231.994.176,00 adalah nilaipiutang BPPN (utang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada BPPN), bukan harga pengalihan hak tagih ataspiutang dari BPPN kepada PT. Tigas Sapta Daya;Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:nilai piutang BPPN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dijual kepada PT.

BPPN) ; Dkk

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesiadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani AliAmin, SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani Ali Amin,SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000,berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahandan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;.

Laksana Kurnia Mandiri Sejati dari BPPN ke Arden Bridge Inv.Terlampir Nomor 1 s.d. Nomor 13PT. Laksana Kurnia Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 14 s.d. Nomor 21PT. Dharma Pratama Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 22 s.d. Nomor 26PT. Kreasi Plastik Indotama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 27 s.d. Nomor 49PT. Duta Graha Indah dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 50 s.d. Nomor 55Hal. 18 dari 20 hal.

Gaya Indah Kharisma dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 56 s.d. Nomor 78PT. Kawan Sejati dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 79 s.d. Nomor 84CV. Sumber Makmur dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 85 s.d. Nomor 90CV. Trio Jaya dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 91 s.d. Nomor 111PT. Citra Trampil Makmur dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 112 s.d. Nomor 115PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 116 s.d.

Famili Jaya dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 146 s.d. Nomor 167PT. Galvano Wahana Lestari dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 168 s.d. Nomor 186PT. Inasa Wahana Lestari dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 187 s.d. Nomor 205PT. Delimas Suryakannaka dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 206 s.d. Nomor 222PT. Karya Arun Marine dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 223 s.d. Nomor 244PT.

Geria Agung Mulatama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 245 s.d. Nomor 249PT. Bukit Barisan Permai dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 250 s.d. Nomor 272PT. Dwimanda Eltra Ind dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 273 s.d. Nomor 294PT. Dwi Putra Sabaraya Kencana dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 295 s.d. Nomor 318PT. Pinussa Dirgantara dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 319 s.d. Nomor 340PT.

Karyana Gita Utama dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 448 s.d. Nomor 45179 PT. Bumi Permata Abadi Permai dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 452 s.d. Nomor 50380 PT. Delta Komperta Perkasa dari BPPN ke Arden Bridge InvTerlampir Nomor 504 s.d.

Sulut) denganpihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan ataudicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN. Keputusan tersebut menegaskanseolaholan batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi hutang PT.PPSU kepada BPPN nanti jatuh tempohpada tanggal 17 Maret 2003.Hal. 19 dari 40 hal. Put.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;24) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012dari Gubernur Sulawesi Utara dalam penyelesaian asset kreditPT.PPSU di BPPN dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara FreddyH.Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian HutangPT.PPSU di BPPN.

hutang kredit PT.PPSU(Hotel MBH) di BPPN.

Pasal 6 PP No. 17 Tahun1999, BPPN berada langsung dan bertanggung jawab kepadaTERGUGAT I, dan oleh karenanya segala tugas yang telah dijalankanoleh Ketua BPPN wajib dilaporkan dan diserahkan kepada TERGUGAT I.4.

Bahwa berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004 dengan berakhirnyatugas BPPN dan/atau dibubarkannya BPPN, maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh TERGUGAT danHal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.TERGUGAT telah menerima laporan pertanggungjawaban dan sisaaset eks BPPN melalui serah terima pada tanggal 30 April 2004;7.

Sebagai tindak lanjut atas penetapanBank Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 1998, BPPN menerbitkanKeputusan BPPN Nomor: 43/BPPN/1998 tentang Pembekuan BankBDNI dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional (SKKetua BPPN No. 43/1998) dan ditindaklanjuti dengan pengambilalihanoperasional Bank BDNI.Pembekuan dan pengambilalihnan operasional Bank BDNI ini dilakukanoleh BPPN sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam Pasal8 Keppres No. 34 Tahun 1998 yang menentukan:Dalam hal Bank Dalam Penyehatan

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1999, BPPN dan Sjamsul Nursalim jugatelan menyepakati halhal yang telah diatur dalam MSAA danPerubahannya, yaitu dengan telah dipenuhinya kewajiban SjamsulNursalim kepada BPPN, maka pada tanggal 25 Mei 1999 telah dibuatdan ditandatangani antara BPPN dan Sjamsul Nursalim:1. Surat Release and Discharge sebagai bukti pemenuhankewajiban penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN;dan2.

BPPN dari Menteri Keuangankepada PTPPA;Dengan berakhir masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional("BPPN"), maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan PemerintahNo. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PPNo. 17 Tahun 1999") dan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN ("Keppres No. 15 Tahun2004"), maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara.

Selanjutnya ataskesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat keputusanBersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999181/BPPN/05/99tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadapKewajiban Pembayaran Bank Umum.Yang isinya antara lain : "Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur(PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia.

Bank Bali Tbk yangtelah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN;.

Bank Bali Tbk tanpapersetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan sepecimen tandatangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIR tanggal 6 Maret 1998;I/BPPN/1998.

Menkeu Nomor26/KMK.017/1998tanggal 28 Januari 1998 dan SKB Nomor : 30/270/KBP/DIR1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 serta SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1998).Bahwa di samping itu pada SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR1/BPPN/1998Hal. 111 dari 134 hal. Put.

BDNI yang semula telahditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 19981/BPPN/1998karena berdasarkan SKB tersebut yang berhak untuk mengajukan klaimhanyalah bank debitur (PT. BDNI), setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesiamengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999181/BPPN/0599di mana disebutkan bahwa bank kreditur (dalam hal ini PT.Bank Bali, Tok)dapat mengajukan klaim kepada BPPN.

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 27 tersebut,pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakankurang pihak yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN) danapabila Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilikuidasimaka ada petunjuk dari pemerintah tentang lembaga pengganti BadanHalaman 2 Putusan Nomor:546/Pdt/2021/PT DKIPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan lembaga pengganti tersebutyang harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut ;d.

BankPembangunan Indonesia (Bapindo), sehingga oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) piutang PT.

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Akta Perjanjian Jual BelliPiutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan PT.Woka Internasional / Turut Tergugat I, tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih (cessie) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dengan PT.

) yang mendapatkan peralihan tugas dan wewenang pascadibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ),karenanya tidak ada hubungannya antara dibubarkannya BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) dengan pembentukan LembagaPenjamin Simpanan (LPS).

Woka Internasional / Turut Tergugat yang dilakukan oleh BadanPenyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) berdasarkan Akta Perjanjian JualBeli Piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) denganPT. Woka Internasional / Turut Tergugat , tertanggal9 September 2002 dan AktaPerjanjianPengalihan Hak Tagih ( cessie ) antara Badan Penyehatan PerbankanNasional ( BPPN ) dengan PT.

PERATURANPEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BPPN.6.

2000, BPPN menerbitkan SuratPerintah Penyitaan No.

. 002/SPS/BPPN/0404 tersebut, BPPN mengacu padaperbuatanhukumyangdilakukan BPPN sebelumnya, yaitu.adanya SuratPeringatan dan Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Berita AcaraPenyitaan, serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 67tertanggal 23 Februari 2004;Bahwa pada tanggal 27 April 2004, BPPN menerbitkan surat No.

berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 17 tentang BPPN, dan untuk selanjutnya BPPN telah mengalihkankepada PT.

, BPPN belum pernahmelakukan tindakan hukum terhadap PT.

Lubis menemui Kepala UASP(Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta EdiSiswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor :PB380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur BankIndonesia) untuk mendapatkan disposisi ;Karena surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699 isinya tidaklengkap (tidak tercantum permintaan pendebetan RekeningNomor : 502.000.0002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor :523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan suratPande N.

No. 07 PK/PID.SUS/2009Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan BersamaDireksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggalI/BPPN/19986 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia danKetua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;181/BPPN/0599Bahwa rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan ataukedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia dalam memprosespembayaran klaim PT.

Bank Bali dengan jalan memberidisposisi di atas surat BPPN Nomor : PB380/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : " Kep. UASP, untukdilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan lbu Miranda,khususnya untuk mempertimbangkan target moneter Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bankbanklainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB381/BPPN/0699tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasamaseperti yang dilakukan dengan PT.

BDNI yang semulatelah ditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan SKB tersebut yang berhakuntuk mengajukan klaim hanyalah Bank Debitur (PT. BDNI),setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesia mengeluarkan SKB II Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dimana disebutkan bahwa181/BPPN/0599Bank Kreditur (dalam hal ini PT.

No. 508 K/Pdt/2009dan (ii) persiapan dan pelaksanaan SK Ketua BPPN No. 328 dan No.329 (vide Bukti T1) ;2.2.

Gugatan Salah Sasaran dan Kurang pihakBahwa Penggugat dalam gugatan posita 3 dan 4, mendalilkan bahwaTergugat telah memberhentikan Penggugat dari pekerjaan dan jabatannyatidak berdasarkan RUPS, tetapi berdasarkan Keputusan BPPN Nomor : SK328/BPPN/0799 tanggal 23 Juli 1999, sehingga sesuai dengan pengakuanPenggugat, bahwa pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan SK No.328 tersebut menjadikan gugatan Penggugat salah sasaran, karena yangseharusnya digugat adalah BPPN ;Hal. 9 dari 24 hal. Put.

Bank Bali Tok dalam program penyehatan Bank yangoleh BPPN. Dan selanjutnya seluruh pengoperasian dan pengendaliandari PT. Bank Bali Tok diambil alih oleh BPPN, maka berdasarkan PasalHal. 16 dari 24 hal. Put. No. 508 K/Pdt/200940 huruf a Peraturan dari selurun organ perusahaan pada PT. Bank BaliTok beralih kepada BPPN ;d. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan BPPN No. SK328/BPPN/0799 tanggal 23 Juli 1999, Termohon Kasasi telahdiberhentikan dari jabatannya selaku Direktur Utama PT.

Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juli 2000 antara Bank Indonesia (PihakPertama), BPPN (Pihak Kedua), Herman Ramli dan Ruddy Ramli (PihakKetiga) serta PT. Sarijaya Wira Sentosa (Pihak Keempat), telah disepakatidimana (Pihak Keempat) secara pribadi atau bersamasama membebaskanPihak Pertama dan/atau Pihak kedua dan/atau Pemohon Kasasi atas setiapdan seluruh tindakan SK Gubernur BI No. 1 dan persiapan pelaksanaan SKKetua BPPN No. 328 dan No. 329 ;b. Terbukti Surat Keputusan BPPN No.

No. 00 P/036/03/99 tanggal 24 Desember 1998bukan terhadap pemecatan yang dilakukan BPPN berdasarkan SuratKeputusan BPPN No. SK 328/BPPN/0799Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 508 K/Pdt/2009Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : BANK PERMATA Tbk (d/h PT.