Saksi IMBAL Alias AMAQ NURTENANG;Saksi SUMINGGAH Alias AMAQ KEMBAR;Saksi SANUSI Alias AMAQ YUSRIL;Saksi AMAQ KARYATIN;Saksi ABDUL AZIS;Saksi IHSAN;Saksi HAMZANWADI;Bahwa terhadap Saksi IMBAL Alias AMAQ NURTENANG, SaksiSUMINGGAH Alias AMAQ KEMBAR dan Saksi SANUSI Alias AMAQYUSRIL telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padaSook @pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara PemeriksaanPenyidik;Bahwa terhadap Saksi AMAQ KARYATIN, Saksi ABDUL AZIS, SaksiIHSAN dan Saksi HAMZANWADI telah

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi UtaraNomor : 050/Kep/Diknas04/ 653/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentangPenetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Sulawesi Utarasebagai penerima dana pemberian subsidi berupa bantuan imbal swadayasekolah ditetapbkan bahwa SMK Negeri 2 Bitung menerima bantuan imbalswadaya SMK berstandar Nasional sebesar Rp 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah);.

Bab huruf G.5 pada petunjuk pelaksanaan Program Imbal SwadayaSMK berstandar Nasional disebutkan bahwa dana imbal harus dikelolaHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 516 K/PID.SUS/2011secara benar dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlakudengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas;.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara050/Kep/Diknas04/ 653/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentangPenetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Sulawesi UtaraNomor :sebagai penerima dana pemberian subsidi berupa bantuan imbal swadayasekolah ditetapbkan bahwa SMK Negeri 2 Bitung menerima bantuan imbalswadaya SMK berstandar Nasional sebesar Rp 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah);.

Bab huruf G.5 pada petunjuk pelaksanaan Program Imbal SwadayaSMK berstandar Nasional disebutkan bahwa dana imbal harus dikelolasecara benar dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlakudengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas;3.

Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat selalu meminta imbal balik dan menominalkan dari apa yang diberikankepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terpaksaPenggugat bekerja sendiri dann juga ditanggung sepenuhnya oleh orang tuaPenggugat;b.

Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karenaTergugat selalu meminta imbal nalik dan menominalkan dari apa yang diberikankepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terpaksa Penggugatbekerja sendiri dann juga di tanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Perjanjian PembiayaanModal Kerja Komersial (PMKK) Nomor 00003/LV/0100/PMKK/V1/2017tanggal 16 Juni 2017, telah ditetapkan imbal hasil yang harusdibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar 4%(Empat Prosen) per bulan, yang selama 3 (tiga) bulan berjumlahsebesar 12% (dua belas prosen) atau Rp.156.000.000, (Seratus LimaHalaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2020/PT BDGPuluh Enam Juta Rupiah).

Bahwa Berdasarkan dalil penggugat dalam angka 3 dalam gugatanyang menyatakan fasilitas Modal kerja yang diterima tidak sesuaidengan perjanjian adalah dalil yang tidak beralasan karena jelasdiatur dalam perjanjian bahwa kewajibankewajiban yang ditanggungoleh Penggugat atas kesepakatan Pembiayaan dibayarkan olehpenggugat melalui dana fasilitas Pembiayaan termasuk imbal hasil,sebagimana perjanjian PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJANo.0003/LV/0100/PMKK/VI/2017 tertanggal 16 Juni 2017 (Bukti TI/PR.1) dan

Bahwa Berdasarkan dalil penggugat dalam angka 4 mengenaikeberatan pada Imbal hasil yang telah disepakati dalam perjanjianadalah bukti nyata jalas bahwa penggugat berupaya untukmelapaskan diri dari tanggung jawab yang telah disepakati. Kalaumemang penggugat Keberatan dengan Nilai imbal Hasil yangdisepakati mengapa tidak Penggugat sSampaikan sebelumpenandatanganan perjanjian di dihadapan Notaris KARTIKA FRULLYSH, MKn.

yang diterima olehPembanding semula Penggugat dari Terbanding semulaTergugat , tersebut ternyata tidak sesuai dengan Perjanjian yangtelah disepakati, melainkan hanya diterima sebesarRp.1.077.440.000, (Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta EmpatRatus Empat Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana yang sudahdiakui oleh Terbanding di dalam Jawabannya.Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Komersial (PMKK) Nomor00003/LV/0100/PMKK/V1I/2017 tanggal 16 Juni 2017, telahditetapkan imbal

Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 dan Angka 5 adalah tidakberalasan, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim pada halaman 31 alinea keempat dan halaman 32 alineakesatu dan kedua putusannya yang mempertimbangkan;" Menimbang, Bahwa nominal yang disepakati Rp.1.300.000.000, dipotong Imbal Jasa 4% perbulan dibayar sekaligus sejumlahRp.156.000000 (Vide Pasal 4 ayat 2 ditambah Administrasi Rp.47.616.000, (Vide TI/PR 8.3 Jo.

LANANG IMBAL PRATAMA8. AGIE TANTRI YUDHAPj Kabag Hukum PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok KantorWilayah BanjarmasinLegal Officer PT. Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk KantorWilayah BanjarmasinAssociate Legal Officer PT. BankRakyat Indonesia (Persero), TbkKantor Wilayah BanjarmasinAsisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Kantor Cabang Palangka RayaKepala Unit Seth Adji PT. BankRakyat Indonesia (Persero), TbkKantor Cabang Palangka RayaMantri Unit PT.

Mekanisme Partisipasi Masyarakat tertanggal28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN 1 Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten RajaAmpat Program Subsidi Imbal

Mekanisme Partisipasi Masyarakat tertanggal28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN 1 Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten RajaAmpat Program Subsidi Imbal

Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44 tahun 2004tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru(USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Dokumen MOU tentang Pemberian Program Block Grand PembangunanUSB SMP ;Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor 051/C3/LL/2005tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Unit Sekolah Baru (USB) 2004 ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran KabupatenRaja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampatprogram subsidi imbal

mekanisme partisipasi masyarakattertanggal 28 Juni 2004 ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Desember 2004 SMPN 1 Waisai ;Buku pembantu Kas Tunai bulan Januari 2005 SMPN Waisai ;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 44tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kabupaten Raja Ampat ;Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis KabupatenRaja Ampat Program Subsidi Imbal

Apabila perjanjian dengan Bank MuamalatIndonesia diperpanjang, maka perjanjian pembayaran komisi ini otomatisjuga diperpanjang mengikuti perjanjian dengan BMI;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMl)pertama kali berlaku sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai 5Mei 2011, dengan memberikan imbal jasa untuk BMI sebesar 40% ;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia

(BMI) yang kedua berlaku sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai 6November 2011, merupakan perjanjian yang baru karena tidakHalaman 8 dari 29 hal.Put.No.33/Pdt/201 7/PT.DKImenyatakan sebagai perpanjangan perjanjian yang pertama, namunmasih dengan memberikan imbal jasa yang tidak berubah untuk BMIsebesar 40%;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang kedua telah diamandemen untuk masa berlakunyasaja (diperpanjang), sehingga

bahwasudah secara otomatis PerjanjianKerjasama Pemasaran antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI juga telah berakhir dengan sendirinya, sebagaimanadiatur tegas dalamPasal 10 Ayat 1 Perjanjian dimaksud;Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENSV PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang baru berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai1Maret 2015, dengan perubahan ketentuan, yaitu antara lain denganmemberikan imbal

telah berubah menjadi sebesar45%, makatidak sesuai lagi (sudah menyimpang) dengan PerjanjianKerjasama Pemasaran tersebut, Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwaPendapatan Fee Bersih Pihak Pertama (TERGUGATKONVENSVPENGGUGAT REKONVENS)) adalah sebesar 60%;Bahwa 2 (dua) kali penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PihakPertama (TERGUGAT KONVENSI) PENGGUGAT REKONVENSI) denganBank Muamalat Indonesia (BMI) yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2011sampai 29Februari 2012, tanpa adanya perubahan ketentuan imbal

jasabagi BMI, dapat dikatakan merupakan perpanjangan dari Perjanjian yangpertama kali berlaku sejak 5 Mei 2008 sampai 5 Mei 2011.Namun bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (TERGUGATKONVENS PENGGUGAT REKONVENSI) dengan Bank MuamalatIndonesia (BMI) yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai 1 Maret2015, dengan adanya perubahan ketentuan imbal jasa bagi BMI, dapatdikatakan bukan perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya yang berlakusejak 5 Mei 2008 sampai 29 Februari 2012.

Tidak Memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polisbaru yang menjanjikan imbal hasil investasi;5.

Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yangmenjanjikan imbal hasil investasi;5.

Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produkproduk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yangmenjanjikan imbal hasil investasi;5.

RPK yangdisampaikan antara lain meliputi RPK yang merencanakan penjualanproduk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi.RPK juga perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja samayang konkret dengan mitra bisnis seperti Manajer Investasi, Bank,Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Seldan Pengembang Properti.

memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaatperlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalambentuk nilai tunai.Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unit link tidakberbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional,yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, danmanfaat lainnya sesuai program yang dipilih.Yang istimewa, unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premiyang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit,kinerja imbal

Dana klaim nasabah dikelola olehperusahaan asuransi, sedangkan dana investasi dikelola olehmanajer investasi yang terpisah.Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yangditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit,kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasiunit link yang dipilin nasabah sesuai dengan kondisi pasar sahamdan pasar uang.

Dengandemikian, karena penempatan sebagian premi yang dibayarkannasabah ditempatkan dalam unit link yang merupakan investasi,maka resiko terkait dengan kinerja imbal hasilnya menjadi resikodari nasabah itu sendiri dan bukan merupakan resiko dariTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebagai perusahaan asuransi yang mengumpulkan premitersebut..

Lanang Imbal Pratama, Mantri Unit PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Seth Adji Kantor Cabang PalangkaHalaman 1 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN PikRaya dan 8. Agie Tantri Yudha, Mantri Unit PT.

balik sebesar 26,5 %3 Majelisdengan metoda Tingkat Imbal Balik Internal Nyata (RealInternal Rate of Returm) sesuai dengan ketentuan padaPerjanjian Konsesi dan tidak didasarkan perhitungantingkat pengembalian investasi dengan metoda lainnyaseperti : Average Rate of Return, Payback Period, NetPresent Value, Nominal Internal Rate of Return, Cash onCash Return dan lainnya.

Kontrol keuangan untukmemperoleh tingkat imbal balik tersebut dapatdilaksanakan baik dengan mengusulkan kenaikan tarif,penurunan biaya maupun melakukan penyesuaian atasjumlah investasi yang dilakukan ;Komisi Telah Tidak Melaksanakan Ketentuan PeraturanPerundangundangan Yang Berlaku, khususnya Terkait Dengan Pasal 35huruf E UndangUndang No. 5 Tahun 1999 ;1 PertimbanganHukum dalamPutusan KPPUyangmembuktikanbahwa MajelisKomisi telahtidakmelaksanakanPasal 35 hurufE UndangUndang No.5/1999 ;Angka 2.3.2.3

oleh ATB adalah sesuai dengan apa yang telahdisepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi ;Pendapat Independen atas Metoda Finansial Sehubungandengan Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam dari TruscelCapital, halaman 3, Bagian Kesimpulan, No. 2 (vide BuktiP6) (kutipan) :Pembayaran Dividen Yang Telah Dilakukan Oleh ATBAdalah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Perjanjian Konsesi dimana ATB memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol atastingkat laba dan deviden yang diperoleh untuk mencapaitingkat imbal

Kontrol keuanganuntuk memperoleh tingkat imbal balik tersebut dapatdilaksanakan baik dengan mengusulkan kenaikan tarif,penurunan biaya maupun melakukan penyesuaian atas jumlahinvestasi yang dilakukan ;2 Dampak dari tidak dilakukannya pembagian Deviden ATBterhadap tingkat pencapaian imbal balik internal nyatayang telah ditentukan dalam Perjanjian Konsesi ;1 Majelis Komisi dalam Putusan KPPU, teiah tidaksecara spesifik dan rinci menjelaskan dampak daritidak dilakukannya imbal balik internal nyatasebesar

Kontrol keuangan untuk memperolehtingkat imbal balik tersebut dapat dilaksanakan baik denganmengusulkan kenaikan tarif, penurunan biaya maupunmelakukan penyesuaian atas jumlah investasi yangdilakukan ;Dengan melakukan simulasi dimana pada tahun 20052007tidak dilakukan pembayaran deviden, maka untuk mencapaitarget tingkat imbal balik internal nyata sebesar 26,5 %,kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi berupapeningkatan jumlah deviden dari Rp 31,84 miliar per tahunmenjadi sebesar Rp 70,77 miliar

No. 898 K/PID.SUS/2009Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000, (dua puluh enam juta tujuhpuluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan ProgramPemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidaktercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMKsebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal SwadayaPemberdayaan SMK Swasta dari Departemen Pendidikan Nasional RI yaitu :a.

3 (tiga) Hard Disc Second Rp. 800.000, 1 (satu) PS 450 watt untuk computer P.4 Rp. 125.000,TOTAL Rp. 53.927.000,Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 26.073.000, (dua puluh enam juta tujuhpuluh tiga ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi atau keperluan lain selain untuk pelaksanaan ProgramPemberdayaan SMK, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya atau tidaktercapainya tujuan pokok dari pelaksanaan Program Pemberdayaan SMKsebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Imbal

Abdurrais Jakariah denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dibebaniuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti berupa : Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMK Standar Nasional ; Proposal Rencana Pengembangan Pendidikan berorientasi KecakapanHidup (Life Skill) ; Proposal Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta

(sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4(empat) bulan ;Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Imbal Sarana dan Prasarana SMKStandar Nasional ; 1 (satu) bundel Rencana Pengembangan Pendidikan, Pendidikanberorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) ; 1 (satu) bundel Pemberdayaan SMK Negeri/Swasta ; 1 (satu) bundel Laporan

No. 1332 K/PID.SUS/2010Bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan tampungSMK melalui SMK kecil di SMP khususnya pada daerah terpencil,meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung SMKmelalui alin fungsi institusi pendidikan menjadi SMK dan mensinergikansumber daya pendidikan yang tersedia terhadap penyelenggaran SMK, makaDepartemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijaksanaan tentangProgram Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP;Bantuan Departemen Pendidikan Nasional melalui Program ImbalSwadaya

BerdasarkanPetunjuk Pelaksanaan tersebut, dana imbal disalurkan kepada SMK melaluirekening Komite Sekolah dan semua kegiatan dilakukan secara swakelola;Bahwa sesuai program Departemen Pendidikan Nasional tersebutdi atas, maka pada bulan Juli 2004 di Kabupaten Sragen telah berdiri SMKKecil di SMP antara lain SMK Negeri Kalijambe Sragen, SMK NegeriMondokan Sragen, SMK Negeri Gesi Sragen dan SMK Negeri SambirejoSragen sebagai program SMK Kecil di SMP dimana dalam kegiatan belajarmengajar masih menggunakan

fasilitas dari SMP induk yakni SMP Negeri Kalijiambe Sragen, SMP Negeri Mondokan Sragen, SMP Negeri GesiSragen dan SMP Negeri Sambirejo;Bahwa sebagai tindak lanjut Program Imbal Swadaya tersebut, seharusnyapada tahun 2004 Pemerintah Pusat memberikan bantuan sebesarRp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) per sekolah, namundemikian karena dana pendamping dari APBD Kabupaten Sragen belumdianggarkan, maka bantuan tersebut diakumulasikan pada tahun 2005sehingga per sekolah mendapat Rp 500.000.000

, (lima ratus juta rupiah).Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program SMK Kecil di SMP tahun2005 bahwa Dana Imbal Swadaya dari Pemerintah Pusat melalui danaDekonsentrasi bersifat sebagai stimulan dan harus ada dana pendampingHal. 2 dari 68 hal.

No. 1332 K/PID.SUS/2010institusi pendidikan menjadi SMK dan mensinergikan sumberdayapendidikan yang tersedia terhadap penyelenggaraan SMK, makaDepartemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijaksanaan tentangProgram Imbal Swadaya SMK Kecil di SMP;Bantuan Departemen Pendidikan Nasional melalui Program Imbal SwadayaSMK Kecil di SMP hanya diperuntukkan bagi SMK Kecil yang telah berUPT, baik yang berasal dari Program SMK Kecil di SMP PendidikanKejuruan Pedesaan (PKP) maupun SMK alih fungsi dengan besar

., telahmengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang sebagai berikut: TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DANTERMOHON PKPU; 1)2)Bahwa Termohon PKPU adalah koperasi yang telah menerbitkansertipikat simpanan berjangka dengan memberikan imbal jasa / bagi hasilkepada para pihak yang menempatkan dananya dengan jangka waktutertentu;Bahwa Pemohon PKPU adalah pihak yang menempatkan dananyadalam bentuk sertifikat simpanan berjangka yang berhak menerima imbaljasa / bagi hasil

halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Hal. 14 Putusan No. 236/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Jkt.Pst.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon PKPUadalah pada pokoknya mohon agar Termohon Koperasi Simpan Pinjam PracicoInti Sejahtera dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah adalah pihak yangmenempatkan dananya dalam benituk sertifikat simpanan berjangka yangberhak menerima imbal

dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yaitu Debiturmemiliki lebih dari satu Kreditur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai dengan P4 berupaSertifikat Simpanan Berjangka dan jadwal pembayarannya atas nama PemohonPKPU yang diterbitkan oleh Termohon PKPU, terbukti Pemohon PKPU terikathubungan hukum dengan Termohon PKPU sehubungan dengan PemohonPKPU menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat simpanan berjangka yangberhak menerima imbal

Numa;Bahwa hal tersebut dapat dilinat dari keterangan saksi Dari yangdihadirkan oleh PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT yangmenyatakan PEMBANDING / TERGUGAT memperoleh tanahtersebut dari imbal jasa membantu BARRANG;Bahwa saksi juga secara tegas mengatakan bahwa di atas tanahsengketa pernah berdiri sebuah rumah milik PEMBANDING /TERGUGAT dan keterangan tersebut juga diakui oleh para saksi dariPARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT,Bahwa jika keterangan saksi dikaitkan dengan BuktiBukti surat dariPARA PEMBANDING

Numa memberikan tanah sebagai imbal jasa kepada TergugatI;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan fakta dipersidangan untuk memperkuat bantahannya atas kepemilikan dari ParaPenggugat dan mengatakan bahwa objek sengketa telah diberikan olehBarrang B. Numa kepada Tergugat I, Para Tergugat hanya menghadirkanoleh 1 (satu) orang saksi saja dan tidak terdapat alat bukti lain yangmendukung seperti Surat yang membuktikan telah terjadi peralinan hakatas objek sengketa dari Barrang B.

danMenghukum kepada Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa, lalu menyerahkan kepada ParaPenggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum Barrang B Numa dalamkeadaan kosong, utuh dan sempurna serta tanpa beban apapun di atasnya;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat membantahdalil gugatan dengan menyatakan bahwa mereka menguasai obyek sengketakarena pada saat Barrang B Muna masih hidup telah memberikan obyeksengketa sebagai imbal

41 halaman Putusan Nomor 318/PDT/2021/PTMKSMenimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pulamengajukan bukti yang diberi tanda TT1 sampai dengan TT6 dan seorangsaksi yaitu Muhammad Jalil;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketaadalah peninggalan dari Barrang B Muna;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan ParaPenggugat pada angka 4 menyatakan bahwa sebagian tanah sengketa yangdikuasai Tergugat ,II dan III diperoleh oleh Tergugat sebagai imbal

jasa ataspekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat beberapa tahun yang lalu pada saatBarrang masih hidup;Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I,II,III mengakui kalauasal usul tanah sengketa adalah milik Barrang B.Muna;Menimbang, bahwa pengakuan dari Para Tergugat adalah merupakanbukti yang sempurna oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenaibahwa obyek sengketa adalah milik Barrang B Muna;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebagian obyek yangdikuasainya adalah imbal jasa

2004 warnaabuabu muda Metalik dengan No.Pol DK 1834 AA, NomorRangka MRHGD37804P012258 Nomor Mesin 115A41705080,BPKB No.D0826623G tercatat atas nama Wayan Sudantha, STyang diperoleh pada tahun Pebruari 2015 ;e Barangbarang peralatan rumah tangga atau peralatandapur (seperti 1 satu buah celengan yang menurut Penggugatmempunyai nilai historis, 1 (satu) buah kompor beserta TabungGasnya, piringpiring, rak dan peralatan ringan lainnya) yangada di rumah Tergugat ;PASAL 4Bahwa Penggugat sanggup memberikan imbal

Narkotika jenis shabu tersebutterdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikan kepadaseorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasi Michatdengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuantersebut.Kemudian terdakwa dapat menjelaskan bahwa Terdakwa sudahHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2020/PN

Narkotika jenis shabu tersebutterdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikan kepadaseorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasi Michatdengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuantersebut.Kemudian terdakwa dapat menjelaskan bahwa Terdakwa sudahsekitar 3 kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari

Narkotika jenis shabutersebut terdakwa beli dari PAK UCUK (DPO) seharga Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), yang rencananya akan terdakwa berikankepada seorang perempuan yang baru terdakwa kenal dari aplikasiMichat dengan imbal balik apabila terdakwa memakai / mengkonsumsinarkotika jenis shabu dengan perempuan tersebut terdakwa bisabersetubuh / berhubungan intim dengan perempuan tersebut.

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasa Sdr.NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (Seratus riburupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr. NASIR; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr.

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasaHalaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN TjgSdr. NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (Sseratusribu rupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr.

NASIR, denganmaksud Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) diberikan karena imbal jasaSdr. NASIR karena telah mejualkan speaker aktif dan Rp. 50.000, (seratusribu rupiah) diberikan atas pelunasan hutang Terdakwa kepada Sdr.

Kerugian Materiile Berupa seluruh uang titipan yang harus dikembalikan oleh Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp. 91.800.000 (Sembilan puluh satu jutadelapan ratus ribu rupiah);e Imbal jasa yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar10 % per 6(enam) bulan dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)terhitung dari bulan September 2015 hingga bulan Maret 2019 adalahsebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluhSembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);b.

Menghukum Tergugat untuk membayar imbal jasa yang dijanjikanoleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 % per 6 (enam) bulan dariRp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhitung dari bulan September2015 hingga bulan maret 2019 sebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuhjuta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluhrupiah);5.

Sodikromo Saingun, kalaudihitung pemberian Pak Sodikromo Saingun dengan habisnya biayapengurusan Pak Sodikromo Saingun, dalam hal ini dari pihak yangberketempatan jenazah Pak dan Mbok Sodikromo Saingun sangat sedihapabila kepedihannya sudah dijalani malahmalah Warsiti dan HadiWiyono/Penggugat I, Il keras kepada memasalahkan pemberian dan malahmenggugat sampai tingkat Mahkamah Agung RI Jakarta, yang apabiladirenungkan tidaklah seberapa arti/hikmahnya dan justru akan ditimpadosanya, adanya pemberian imbal

Saingun sebagaikuasa penuh pemberi harta secara sah dan tidak cacat hukum, jadi hartatersebut sah diberikan yang berhak menerima yang sudah disahkan diKantor Desa dan di Kantor Kecamatan ;Ketiga anaknya telah diberi hartanya sesuai hukum di Desa, orangJawa/Adat Kajawen, adat istiadat leluhur Jawa dan juga hukum pemberiansecara sah dilindungi undangundang, peraturanperaturan yang masihberlaku pada tahun 1968, lalu pemberian itu disertifikatkan agar tidak terjadigugat menggugat, adanya pemberian imbal