pelaksanaanRehabSD/MIGedung325.110.000325.110.000 Total 6.308.161.350 5.192.214.500 1.115.946.850 Bahwa pencairan dana sebesar Rp 6.308.161.350 (Enam milyar tiga ratusdelapan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permintaan panjarPutusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 30 dari 136 halaman dan menerima dari Bendahara Umum Daerah, Terdakwa juga meminjamDana Anggaran Dinas dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan, Kebudayaandan

;Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Bupati Pakpak Bharatada menerima dana panjar tahun 2005 ;Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 45 dari 136 halamanBahwa yang membuat SPM adalah bagian bendahara ;Bahwa dalam penerbitan SPM adalah berdasarkan SPP yang diajukanoleh Dinas Pendidikan ;Bahwa SKO harus ada baru bisa diterbitkan SPM ;Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Kab. Pakpak Bharat tahun 2005 adalah Drs.

Adapun dana yang dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa adalah sebesarRp. 5. 192.214.500, (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta duaratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dan dana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.115.946.850, (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empatpuluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)Menimbang, bahwa dari dana anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Pakpak Bharat yang diterima

Oktober 1931Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 110 dari 136 halamanyang mengatakan : Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklahcukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindaktindak pidana yangsejenis, akan tetapi tindaktindak pidana itu haruslah pula merupakanpelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Drs.Malik Manik selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaandan

Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai kewenangan untukmengendalikan pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat yang dipimpinnya dengan kewajibanuntuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan bukti buktiyang sah.

tersebut, oleh Ketua Majelisdiberi kode (TR.3);Fotokopi surat laporan Penggugat Rekonvensi kepada Bupati ParigiMoutong untuk dijatuhi hukuman disiplin yaitu mutasi dari Dinas Pemudadan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Kantor KecamatanAmpibabo, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, meskipuntidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Penggugat Rekonvensimembenarkan adanya laporan tersebut, oleh Ketua Majelis diberi kode(TR.4);Fotokopi SK Pengurus Barang pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaandan

kedua belah pihak;Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karenacalon isteri (anak para Pemohon) sekarang kondisi hamil 6 (enam) bulan,hasil hubungan dengannya;Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilanRp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga (orang tua) calonsuami dari anak para Pemohon yang bernama HERU BUDI CAHYONO bin S.HARDJITO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kebudayaandan

Untuk 50 (lima puluh orang) seharga Rp475.000,00 (empat ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) ditambah Rp25.000,00 (dua puluh lima riburupiah) untuk asuransi; Bahwa apabila wajib retribusi atau pengunjung telah membayarretribusi kepada petugas pungut retribusi maka tiket atau SKRD tersebutdiberikan/diserahkan kepada wajib retribusi atau pengunjung tersebut; Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kebudayaandan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 800/602 tanggal 27Juli 2016, terdakwa

kepariwisataan, yang bertugas untuk memungut retribusi, sesuaidengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KebudayaanDan Kepariwisataan Kab.

Gunungkidul,ada Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh semua pegawai;Bahwa perda yang mengatur tentang pembayaran retribusi obyekwisata, diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2012, pasal 14 tentangpembayaran retribusi;Bahwa apakah Saksi telah melaksanakan penagihan atas pembayaranrestitusi yang belum dilakukan oleh pihak yang harus membayarretribusi, yang laporannya dibuat oleh Terdakwa ke Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Jasaraharja Putera;Bahwa ada dasar hukumnya, namun setahu Saksi, hal tersebut sesuaidengan MOU (Perjanjian Kerjasama) antara Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab. Gununkidul dengan Kepala Cabang PT.Jasaraharja Putera Yogyakarta ;Bahwa setiap ada petugas koordinator yang menyetorkan uang kepadaSaksi, Saksi mempunyai buktibukti penyetoran, baik untuk penyetoranPAD dari penjualan tiket obyek wisata atau penyetroan asuransi.

Tiket 1 (satu) lembar yang nilainya Rp40.000,00 (empat puluh riburupiah) dan 2 (dua) lembar yang nilainya masingmasingRp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), total Ro200.000,00 (duaratus ribu rupiah), sesuai keterangan Terdakwa di persidangan dan20 (dua puluh) tiket masingmasing Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah), sesuai laporan Terdakwa kepada Kepala Dinas Kebudayaandan Kepariwisataan Kab. Gunungkidul, tanggal 21 Oktober 2016,total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

PUTUS ANNomor 359/Pdt.G/2013/PA.Tjges> ST yom SJ all ownDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan antara:PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (SarjanaAdministrasi), pekerjaan PNS (Pada Dinas Sosial, Kebudayaandan Pariwisata), tempat kediaman di Kabupaten Tabalong,sebagai Penggugat

Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat padaumumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri danekspor.a: Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya danmendorong industri hasil hutan pada khususnya.Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalambentuk Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan TamanBuru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaandan pariwisata.Merupakan salah

ASGUL IDIHANDALIMUNTHE, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008.Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatih dan pelaksanaan pertandinganuji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi Liga Indonesia XIVtahun 2008, Terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertindakseolaholah sebagai Manager Tim PS.

ASGUL IDHIAN DALIMUNTHE, M.Simenjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata Kota Padangsidimpuan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan pada tahun 2008, telah mencairkandana sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untuk kepentinganTim PS.Sidimpuan dalam mengikuti Kompetisi PSSI Divisi Liga IndonesiaTahun 2008 yang diambil dari mata anggaran nomor : 1.18.01.19.05kegiatan Pembinaan Managemen Organisasi Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,

ASGUL IDHIAN DALIMUNTHE, M.Si yang pada saatitu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, dan mengatakan bahwa TimHal. 14 dari 144 hal. Put. No. 204 K/PID.SUS/2012PS.Sidimpuan mengalami kekurangan dana sebesar Rp 1.242.922.000,(satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua riburupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PSSidimpuan.

ASGUL IDIHANDALIMUNTHE, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan periode tahun 2008.Bahwa selama masa seleksi pemain/pelatin dan pelaksanaan pertandinganuji coba maupun pelaksanaan kompetisi PSSI Divisi Liga Indonesia XIVtahun 2008, Terdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos, MM bertindakseolaholah sebagai Manager Tim PS.

ASGUL IDHIAN DALIMUNTHE, M.Si yang pada saatitu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan, dan mengatakan bahwa TimPS.Sidimpuan mengalami kekurangan dana sebesar Rp 1.242.922.000.(satu milyar dua empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh dua riburupiah) untuk Kontrak Pemain dan Pelatih serta biaya operasional PSSidimpuan.

Surat Keputusan Nomor 188/171.c/BUDPAR/2015 tentangPenunjukan Masniati S.S dan Purmadi Suhada sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;d.

Sembalun, pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur TA 2015, Nomor LAPKKN133/PW23/5/2018, Tanggal 27 Maret 2018.e Ahli menjelaskan bahwa adapun Pihak terkait atas penyimpangantersebut antara lain Pelaksana kegiatan konstruksi SAMSUL AHYARsebagai kuasa direktur CV.

PENGAMES RAYA dengan alasannya mempermudahbirokrasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan saranadan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbungtersebut;Adapun yang melakukan penandatangan Surat Perjanjian (Kontrak)pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasanwisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada Dinas KebudayaanDan Pariwisata Kab. Lombok Timur T.A 2015 adalah Terdakwasesuai dengan Kuasa Direktur;Terdakwa menerima Kuasa Direktur CV.

PENGAMES RAYA diblokir oleh Dinas Kebudayaandan Pariwisata kab.

terhadap seluruhpelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TahunAnggaran 2013, untuk menemukan kerugian Negara/daerah,Pemohon mengetahui ada Audit Investigasi berdasarkanpemberitahuan/laporan dari Tim Audit dari BPKP kepada Termohonbahwa mereka akan melakukan Audit Investigasi di Kantor DinasKebudayaan dan Pariwisata ;2.1.12 Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Manggarai BaratNomor : B610/P.3.24/Gs.2/10/2016, Tanggal 25 Oktober 2016,Sifat Segera, Perihal Undangan, maka Kepala Dinas Kebudayaandan

Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan PemerintahanBidang Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 54/Inspek/LHPReg/PKPT/2013 Tanggal 05 Desember 2013 pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013,diberi tanda T29a ;34. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor:PRINT340/P.3.24/Fd.1/07/2018 Tanggal 06 Juli 2018, diberi tanda T30 ;35.

THERESIA PRIMADONA ASMON selaku Sekretaris Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, sebagai pejabat yang saat itubertanggung jawab di Instansi/ Kantor tempat penggeledahan ;Bahwa pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidikberlangsung secara profesional, terbuka, objektif, dan tanpa adanya tindakanrepresif dari Jaksa Penyidik, dimana setiap pemeriksaan ruangan dilakukandengan disaksikan oleh staf Instansi/kantor bersangkutan yang bertugas diruanganruangan yang dilakukan

Pemohon sebagai Tersangkaberdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print200/P.3.24/Fd.1/06/2018 tertanggal 22 Juni 2018 (bukti T6a) ; Bahwa Termohon kemudian melakukan penggeledahan pada kantorDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Baratberdasarkan Surat Permintaan ljin Penggeledahan Nomor B246/P.3.24/Fd.1/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 (bukti T8), PenetapanWakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 28 Mei 2018 (buktiT9), penggeledahan tersebut disaksikan oleh staff Dinas Kebudayaandan

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN LbjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelahTermohon menerima Laporan Hasil Audit Investigasi atas penyalahgunaandana APBD dalam pelaksanaan kegiatan Sail Komodo pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 denganNomor LAINV726/PW24/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NusaTenggara Timur (bukti T29), Termohon kemudian telah

Bahwa, Tergugat tidak pernah melakukan penolakan atau mengingkarikeseluruhan proses Para Penggugat dalam persiapan mengikutiPendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tetapi Tergugatmempunyai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh DinasPendidikan dan Kebudayaan untuk memverifikasi dokumen A 1peserta PLPG Tahun 2013 berdasarkan surat kepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaandan Penjamin Mutu Pendidikan Nomor : 189535/J/LL/2013 tanggalLOS BY 2140 61216 08 1) aeLPTK wajib

anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar lampirannya yang sudahdilegalisir; 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEHNomor: Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan BendaharaPengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NADtahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya yang sudahdilegalisir; 11 (sebelas) lembar foto copy Buku Kas Umum pada Dinas Kebudayaandan

No. 2067 K/PID.SUS/201417 (tujuh belas) lembar foto copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaandan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2009 yang isinya pembayaranterhadap pekerjaan Pembangunan Plaza dan Tempat bermain anak;5 (lima) lembar foto copy yang sudah dilegalisir DPPASKPA PerubahanDinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010;4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir DPPASKPA tahunanggaran 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;4 (empat) lembar foto copy yang sudah dilegalisir DPPASKPA

No. 2067 K/PID.SUS/201410.11.12.Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannyayang sudah dilegalisir;11 (sebelas) lembar foto copy Buku Kas Umum pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinyamengenai pembayaran pekerjaan kontruksi pagar lanjutanpembangunan objek wisata le Seuum Kabupaten Aceh Besar;17 (tujuh belas) lembar foto copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaandan Pariwisata Aceh Per 31 Desember

Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2010;7 (tujuh) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Rekap daftarAlokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana otsus, Migas, danreguler Per Kabupaten/Kota tahun 2009 pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2009;1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH NomorRekening: 01.06.0019437 atas nama CV.

Anggaran/PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang danBendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampirannyayang sudah dilegalisir;11 (sebelas) lembar foto copy Buku Kas Umum pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinyamengenai pembayaran pekerjaan Konstruksi pagar lanjutanpembangunan objek wisata le SeuUm Kabupaten Aceh Besar;17 (tujuh belas) lembar foto copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaandan

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa, Penggugata dalah Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan

Perkara PDS02/PKBUN/07.13, Bahwa ia Terdakwa Ir.WAHYUDI RAHARJO bin ROEMEDI sebagaiKepala Bidang Pengembangan Pariwisata pada DISBUDPAR Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan BupatiKotawaringin Barat Nomor : 821/58/BK.II/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentangpengangkatan Ir.Wahyudi Raharjo dalam jabatan Kepala Bidang PengembanganPariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Baratdengan tugas antara lain Pengembangan objek wisata sebagai

Perbuatan Terdakwa Ir.WAHYUDI RAHARJO bersamasama DESSYARTYATI, SE.Par tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31/ 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke1 KUHP Bahwa ia Terdakwa Ir.WAHYUDI RAHARJO bin ROEMEDI sebagaiKepala Bidang Pengembangan Pariwisata pada DISBUDPAR Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten

Perbuatan Terdakwa Ir.WAHYUDI RAHARJO bersamasama DESSYARTYATI, SE.Par tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31/ 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/199920Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal Bahwa ia Terdakwa Ir.WAHYUDI RAHARJO bin ROEMEDI sebagaiKepala Bidang Pengembangan Pariwisata pada DISBUDPAR Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten

Saksi SUCI HAPSARI KUSUMASTUTLSE., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan ; Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2013 pada DinasKebudayaan dan Parawisata Kabupaten Kotawaringin Barat kenal denganterdakwa sebagai Kepala Bidang destinasi parawisata pada Dinas Kebudayaandan Parawisata Kabupaten Kotawaringin Barat tapi tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan; 32 Bahwa tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran SKPD Disbudpar Kobarantara lain mengeluarkan uang kas

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata;b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata dan;Hal. 2 dari 90 hal. Put. No. 124 K/PID.SUS/2015d.

ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, M.Si.selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kota Padangsidimpuan telah bertentangan denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 184 ayat (2)yang berbunyi Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawabterhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul akibat penggunaan suratbukti dimaksud dan

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata;b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata dan;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya;Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa Drs.

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanPenyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatantertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa karena keputusan Tergugat telah merugikan kepentinganPenggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004, Penggugat menuntut pencabutan/ Pembatalan dandinyatakan tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaandan

Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:Nama lengkap : IT NYOMAN DARTA;Tempat lahir : Yeh Malet;Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 08 Mei 1974;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Br Dinas Yeh Malet, Desa Antiga, KecamatanManggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali;Agama > Hindu;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaandan

disamping itu jugamenyiapkan semua kebutuhan rapat sesuai dengn jadwal;Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa yang menjabat sebagai Bendahara Penerima adalah NYOMANDARTA dan yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan sebagai PPK(pejabat Penatausahaan Keuangan) adalah WAYAN TANGSI;Bahwa saksi kenal dengan tersangka NYOMAN DARTA sejak tahun 2015pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;Bahwa berawal dari pengadaan Karcis yang diadakan oleh Dinas Kebudayaandan

Uang hasil pungutretribusi karcis ODTW Besakih tersebut disetorkan ke Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kab.

Rekreasi biasa WNI Dewasa (Rp10.000) 30.000Total cetak 2012 325.000 Sesuai verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksipenyerahan karcis retribusi DTW dari Wayan Kartu selaku Petugaspenyimpan barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasemke Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata, dan dari Nyoman Darta selaku pelaksana tugas BendaharaBarang Berharga, dibantu dengan Ketut

20.000.000,00Karcis WNI Anak Berwarna 5.000,00 487 2.435.000,00194.320.000,00 Obyek Wisata Agrowisata Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Nominal KarcisTerjual Nilai KarcisObyek DTW/Jenis KarcisKarcis (Rp) Terjual (Rp)Karcis WNA Dewasa Berwarma 10.000,00 0 0,00Karcis WNA Anak Berwarna 5.000,00 0 0,00Karcis WNI Dewasa Berwarna 5.000,00 0 0,00Karcis WNI Anak Berwarna 2.500,00 0 0,000,00Jumlah 179.576 2.543.405.000,00 Berdasarkan catatan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 Dinas Kebudayaandan

Ramsyah yang membangun adalah M.Jabir, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD Pemerintahan Kabupaten TanahBumbu Tahun Anggaran 2006, bahwa yang melakukan pembangunangrass track Tanjung Petang (objek sengketa) adalah Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga pertimbanganhukum Judex Facti tingkat pertama sangatlah keliru, dengan demikianputusan pada tingkat banding haruslah dibatalkan;Bahwa kesalahan Judex Facti tingkat banding

Chakra Karyadengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluhenam juta lima puluh delapan ribu rupiah); Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaandan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

Chakra Karyadengan nilai penawaran sebesar Rp376.058.000,00 (tiga ratus tujuh puluhenam juta lima puluh delapan ribu rupiah);Pada tanggal 20 Oktober 2008 bertempat di Kantor Departemen Kebudayaandan Pariwisata Jalan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, Terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Anis Ulkudri/Direktur CV.

dan Kebudayaan Kota Pagar Alam,pada saat masuk kantor tersebut kondisi sepi dikarenakan banyak pegawaiDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan ibadahshalat Jumat dan selanjutnya Terdakwa masuk ruangan Persekolahan yangberada dilantai 1 dimana ruangan tersebut kosong tidak ada orang laluTerdakwa mengambil 1 (satu) unit komputer merk ACER warna putih dandimasukan 1 (Satu) unit computer kedalam tas hitam yang sudah terdakwabawa, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) masuk ruangan Kebudayaandan

Menteri Departemen Kebudayaandan Parawisata (d/n Departemen Pendidikan dan Kebudayaan),sekarang Departemen Pendidikan Nasional Cq. Rektor UniversitasPadjadjaran, Jl Dipati Ukur No.35 Bandung, karena UniversitasPadjadjaran bukan suatu badan hukum ;.