Ditemukan 433 data
81 — 35
Dengan demikian maka berdasarkan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e)Kompilasi Hukum Islam dan ketentan huruf f angka 1 (satu) Buku I Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakanadanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Istbat Nikah dinilai telah terpenuhi,sehingga secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa perubahan dan/atau keterangan tambahan Pemohon danPemohon II di persidangan dinilai Majelis Hakim dapat dibenarkan, sesuai ketentuanPasal 127
ANIK WINARSIH
24 — 11
adik Pemohon maka sejak tanggal ditetapkan Pemohonbertanggung jawab terhadap segala yang menyangkut Cholila Kartika Muktipemohon, baik Sikap, perbuatan dan kepribadian mauput harta benda, baikharta yang sudah ada maupun yang akan ada sehingga permohonanpemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakandikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yangbesarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;Mengingat akan pasal dari Undangundang dan ketentan
93 — 16
Pasal 30 ayat (2) KUHP Pasal 75 ayat (3)Konvensi Perseriatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United NationConvention Of the Law of the Sea UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi denganUndang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan KonvensiPerserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Llaut (United Nation Convention OfThe Law Of The Sea UNCLOS 1982 dan Undang Undang Nomor 8 Tajum 1981tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Ketentan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima
12 — 11
anak kandungnya sendiri, Tergugat diharapkan harus tetapmenyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akanterdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilahmantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agarPenggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasilperkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungankekeluargaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
BERNHARD R SIAHAAN, SH
Terdakwa:
RAHMAT ABDULLAH Alias BOTAK Bin AHMAD ZAHER Alm.
41 — 4
pidana yang sama di kemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankanserta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuanpemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidanayang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan telah pulamempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
28 — 5
.>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAGINO al GINObin WIRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15(lima belas) hari dan denda sebesar Rp.250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) dengan ketentan jika denda tidakdibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan ;103 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu
13 — 8
namun tidak akan pernah ada istilahmantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agarPenggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan anak kandung dari hasilperkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungankekeluargaan dengan tetap memberikan kesempatan Penggugat untuk menemui anakanak tersebut untuk memberikan kasih sayang ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas petitum huru cpatut ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
1.M. Aini bin Muhdar
2.Hotimah binti Patrawi
15 — 0
Aini, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27Maret 2018 Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas keabsahan anak tersebut ; Bahwa permohonan ini adalah untuk persyaratan membuat aktakelahiran anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dan sejalandengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah sesualdengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum MunakahatIslam telah memenuhi ketentan
1.Marindra. M bin Muslim
2.Yulia Susanti binti Mulyadi
19 — 9
Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelisberpendapat permohonan Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon IIHIm 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 0019/Pat.P/2018/PA.Pykyang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2008 di Serdang Selangor,Malaysia;Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Ilterbukti dilakukan menurut ketentan syariat Islam, namun tidak terdaftar ataudicatat
35 — 19
perceraian yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri,namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakimdalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengananak kandung dari hasil perkawinan tersebut, agar tetap berjalan secara baik dalamkaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
10 — 1
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentan yangberlaku;Berdasarkan alas an/dalidali diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa,mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i :A. Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat.2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (i terhadappenggugat (asHal. 3 dari 16 hal. Putusan No.0647/Pdt.G/2017/PA.P.Bun.3.
64 — 13
Hal ini menurut kami Majelis Hakimdidalam memutus perkara tidak sesuai dengan ketentan pidana yang telahdiatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika. Bahwa ada harapan besar ditengah masyarakat akankekhawatiran bahaya Narkotika. Sebagaimana kita ketahui bahwaperedaran Narkotika di Propinsi Aceh termasuk yang besar. Kita jugamengetahui efek negatif dari pemakaian Narkotika adalah dapat merusaktubuh dan mengakibatkan kerusakan permanen.
13 — 2
atur dalam pasal 172 ayat 1 angka4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikanoleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksipertama yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiilsebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
12 — 5
Maret 2012, Penggugat hadirsedangkan Tergugat tidak hadir, ternyata dalam surat panggilan (relaas) kepada Tergugatdinyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas; Akan tetapi Penggugat tetap berteguh bahwaTergugat berdomisil pada alamat tersebut diatas; Maka kepada Tergugat dipanggil ulanguntuk yang kedua, ternyata berdasarkan panggilan (relaas) a quo, tetap dinyatakan olehJurusita Pengganti alamat tersebut tidak dikenal.Bahwa selanjutnya Penggugat, memohon agar Tergugat tetap dipanggil sesuaidengan ketentan
18 — 2
sendiri (in person) di persidangan sedangkanTergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilatau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan sertatidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkangoleh suatu alasan yangsah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patutsesuai dengan relaaspanggilan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Prm tanggal15 Kebruari 2018, dan 15Maret 2018, berdasarkan pertimbangan, tersebut perkara ini dapat diputusdengan verstek sesuai dengan ketentan
29 — 15
pelaksana atauKontraktor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamPengadaan barangdan Jasa Instansi Pemerintah;16.Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisidan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan atas KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yakni Pemutusan KontrakKerja pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung PalikLubukDurian; tanpa disertai alasan yang jelas secara hukum yang berlaku,yang tidak mengindahkan dan bertentangan dengan Ketentan
Terbanding/Terdakwa : TRAN VAN PHET
128 — 31
Pasal 30 ayat (2) KUHP Pasal 75 ayat (3) KonvensiPerseriatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (United Nation Convention Ofthe Law of the Sea UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang UndangNomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsatentang Hukum Llaut (United Nation Convention Of The Law Of The Sea UNCLOS1982 dan Undang Undang Nomor 8 Tajum 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana serta Ketentan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima
21 — 6
Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan narkotika jenisganja, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentan UU.
6 — 0
Dengandemikian unsurunsur pelanggaran taklik talak poin 1, 2 dan 4 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa selama berpisah tersebutTergugat tidak diketahui keberadaanya dan selama itu pula mereka sudah tidakberhubungan (berkomunikas1) lagi sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak adatadatanda akan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana yangdimaksudkan dalam ketentan pasal 133 ayat (2) KHI, dengan demikian unsur kedua tersebutjuga telah terpenuhi.Menimbang
17 — 8
pertimbahganpertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Para Pemohon dipan@ang telah mempunyai cukupalasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasalj 2 Ayat (2) UndangundangNomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuah Hukum Islam pada Pasal 5Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu emerintahkan Para Pemohonuntuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran;Menimbang, bahwa berdasar pada ketentan