Bahwa sesuaiSurat Kematian No.562/SKIM/KMJ/2018/23 tanggal 30 April 2018 yang dibuatHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Rhldan ditanda tangani oleh Kepenghuluan Mulyo Sari menerangkan bahwa RatihHizkia Karo Karo umur 52 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal26 April 2018 di Rumah Sakit yang disebabkan karena kecelakan lalu lintas.Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.333/TUAIV/2018 tanggal 11 Mei2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Bahwa sesuaiSurat Kematian No.562/SKIM/KMJ/2018/23 tanggal 30 April 2018 yang dibuatdan ditanda tangani oleh Kepenghuluan Mulyo Sari menerangkan bahwa RatihHizkia Karo Karo umur 52 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal26 April 2018 di Rumah Sakit yang disebabkan karena kecelakan lalu lintas.Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.333/TUAIV/2018 tanggal 11 Mei2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Syahri Dokterpemeriksa pada Puskesmas Bangko Jaya Kec.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Pada prinsipnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negaramenyetujui rencana pengembangan Kantor Pusat BTDCmelalui kerjasama dengan calon mitra yaitu PT Jaya MakmurBersama;e Bahwa besaran nilai kompensasi untuk BTDCdinegosiasikan kembali dengan mempertimbangkan kondisipariwisata yang semakinberkembang 2 nnn nnn nnn nen nn nnn ne n=e Masa kerjasama 30 tahun dapat diperpanjang maksimalselama 20 tahun dengan catatan untuk perpanjangantersebut persyaratannya harus disepakati oleh kedua belahpihak sebagai skim

Bahwa dalam persidangan Terlawan selaku kreditur telah memberikanrelaksasi kepada PT PUTRA PANDE RIJASA sebagai nasabah dalambentuk perpanjangan masa angsuran dan perubahan skim, denganAddendum Perpanjangan dan Perubahan Pembiayaan Hawalah WalUjroh Nomor 23, tanggal 30 Agustus 2017, Addendum Akad PembiayaanMusyarakah Mutanaqishah Restrukturisasi Nomor 20/004/ADDMMQ/267767, tanggal 28 Maret 2018 dan Addendum Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagishah Restrukturisasi Nomor 20/005/ADDHalaman 7 dari 10 hal

Bahwa Perlu Terlawan jelaskan terlebin dahulu bahwa Pelawan selakudebitur Terlawan yang telah menikmati fasilitas kredit berupa :* Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dengan skim kredit Max.Co tetap dengan jangka waktu 12 bulan danKredit Investasi (KI) Refinancing dengan skim Kredit Max Co Menurunsebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu60 bulan. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 03September 20120 yang dibuat oleh Nasip Tampubolon

, Sarjana Hukum,Notaris di Kabupaten Asahan.* Kredit Investasi (KI) Refinancing Il sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) dengan skim kredit Max.Co menurun. untuk jangka waktu36 bulan, sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor 34 tanggal 28 September2011 yang dibuat oleh Nasip Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris diKabupaten Asahan Addendum Perjanjian Tambahan Kredit sebesar Rp 500.000.000, (limaratus juta rupiah) sehingga ditambah dengan kredit KMK sebelumnyamenjadi total sebesar Rp 1.500.000.000

Skim bin Nendi efendi, umur 44 tahun,agama islam, pekerjaanBuruh, tempat tinggal di Dusun Sukahrja Rt.010/003,Desa.Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis;, dibawahsumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karenasaksi sebagai paman Pemohon; Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,menikah tahun 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ; Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan

Menimbang, baPenggugat hadir sendiri deMenimbang, bahws kedua belah pihak lesaikan perkara ini secara damai melaluiSri Purnamawati, S.H ditunjuka" Pe skim No. 23/Pdt.G/2012/PN.YK tanggal dengan pembacaan surat gugatan Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugattersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak adaperubahan atau perbaikan; Menimbang, bahwa terhadap qugatan Penggugat tersebut, Terqugatmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2012 yang isinya sebagai

dibebani kewajiban untuk membayar angsuran bunga yang besarnya 15%pertahun dikalikan Rp. 300.000.000, (pokok kredit yang sudahdipergunakan oleh Penggugat).Adapun kewajiban pelunasan pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000, harusdilakukan Penggugat pada saat kredit jatuh tempo.Atas syarat dan ketentuan kredit tersebut, maka angsuran setiap bulan yangdibayarkan oleh Penggugat sebelum kredit Penggugat direstrukturisasi baruangsuran bunga saja dan belum/tidak mengurangi pokok pinjamannya,karena dengan skim

H., Notaris di Kabupaten Pekalongan, dengan syarat danketentuan antara lain sbb:a Plafond Kredit sebesar Rp. 300.000.000, semula dengan skim rekeningcourant maksimum credit offering (Co) tetap, dirubah menjadi RekeningCourant Maksimum Credit Offering (Co) menurun (Pasal 1);b Suku bunga 13% pertahun diangsur setiap bulan (Pasal 2);c Jangka waktu kredit diperpanjang selama 36 bulan sejak Akta PerjanjianRestrukturisasi Kredit ini ditandatangani (Pasal 5);d Jadwal angsuran (Pasal 6); No.

dikalikan Rp. 300.000.000, (pokok kredit yangsudah dipergunakan oleh Penggugat).Sedangkan pelunasan terhadap pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000,dilakukan pada saat kredit jatuh tempo;Namun demikian sampai jatuh tempo kredit, ternyata Penggugat tidakmelunasi pokok kreditnya, sehingga Terguggat I memberikan kesempatankepada Penggugat untuk dapat melunasi kreditnya dengan memberikanrestrukturisasi kredit, dengan syarat dan ketentuan antara lain sbb:Plafond Kredit sebesar Rp. 300.000.000. semula dengan skim

SE23/PN/2000yang menyatakan :Angka 2:"Penjualan Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan caralelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaanperjanjianSelanjutnya terkait dengan jumlah kewajiban kredit yang harus diselesaikandan dilunasi Penggugat sudah dilakukan sesuai dengan skim kreditPenggugat yaitu Rekening Courant maksimum Crediet Offering

., Notaris dan PPAT diTakalar, di mana Pelawan berkedudukan sebagai Debitur (penerima Kredit)dan Terlawan berkedudukan sebagai Kreditur (Pemberi Kredit), denganplafond kredit sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah), dalam jangka waktu s.d. pelunasan selama 12 (dua belas) bulanterhitung sejak kredit dicairkan;Fasilitas kredit yang dinikmati Pelawan tersebut merupakan Kredit ModalKerja (KMK) yang digunakan Pelawan sebagai modal kerja usahaperdagangan bahan bangunan, dengan skim

iktikad buruk ;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 1999 atau tahun 2002 antara Pelawan dan Terlawanpernah terlibat perjanjian kredit dimana atas hutang yang diterimanyatersebut, telah dibayar lunas oleh Pelawan kepada Terlawan ; Bahwa Pelawan dan Terlawan terikat dalam perjanjian pemberian Kredityang digunakan Pelawan sebagai modal kerja usaha perdagangan bahanbangunan, dengan skim

No. 1272 K/Pid.Sus/2012lembaga pembiayaan lainnya yang bersedia memberikanpembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 6.4. menyebutkan "Persyaratan atas skim subsidimembangun/memperbaiki rumah adalah sebagai berikut :(a) Subsidi Membangun Rumah dari Pemerintah diberikan untukmembantu sebagian biaya membangun yang dibutuhkan olehcalon Nasabah ; Subsidi Membangun Rumah (Rp) Kelompok Maksimum Maksimum Nilai PembiayaanSasaran dana SubsidiPembangunan/ dari Minimum MaksimumPebaikan

Pemerintah (1) (2) (3) (4) (5)=(2)(3) 42.000.000 5.000.000 7.000.000 37.000.000II 30.000.000 7.000.000 5.000.000 23.000.000III 17.000.000 9.000.000 3.000.000 8.000.000 (b) Pembiayaan yang diterbitkan dengan skim subsidi membangunrumah menggunakan margin yang berlaku dan disepakatinasabah ; dalam lampiran 6.5. menyebutkan "Syariah subsidi menggunakanakad istisna atau murabahah dan menggunakan perhitungan margindengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 7.3. menyebutkan "Subsidi KPR/KPRS Syariahuntuk

No. 1272 K/Pid.Sus/2012 dalam lampiran 3.2. menyebutkan "Subsidi diberikan kepadakelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yangberpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untukmemperoleh fasilitas pembiayaan melalui bank pelaksana ataulembaga pembiayaan lainnya yang bersedia memberikanpembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah" ; dalam lampiran 6.4. menyebutkan "Persyaratan atas skim subsidimembangun/ memperbaiki rumah adalah sebagai berikut :(a) Subsidi Membangun

Rumah dari Pemerintah diberikan untukmembantu sebagian biaya membangun yang dibutuhkan olehcalon Nasabah ; Subsidi Membangun Rumah (Rp) Kelompok Maksimum Maksimum Nilai PembiayaanSasaran dana SubsidiPembangunan/ dari Minimum MaksimumPebaikan Pemerintah (1) (2) (3) (4) (5)=(2)(3) 42.000.000 5.000.000 7.000.000 37.000.000II 30.000.000 7.000.000 5.000.000 23.000.000HI 17.000.000 9.000.000 3.000.000 8.000.000 (b) Pembiayaan yang diterbitkan dengan skim subsidi membangunrumah menggunakan margin yang

Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat mengirim suratpersetujuan pembiayaan restrukturasi dengan syarat dan ketentuansebagai berikut ;Skim pembiayaan. : Murabaha restrukturasiperubahanskema angsuran dan perubahanjangka waktu.Outstanding pokok.Outstanding margin.Denda keterlambatan.Biaya restrukturasi.Jumlah kewajiban.Rp. 6.135.363.077,81> Rp. 3.032.372.210.46>Rp. 245.728.580.89>Rp. 612.309.235.17: Rp.10.025.773.104.33Jangka waktu. : 30 September 2015 20 Desember 2021.Cara pembayaran : Pokok

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1223/RFRR RO V perihal surat peringatan yang ke2 kepadaPenggugat ;14.Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1503/RFRR RO V kepada Penggugat yang ketiga kalinya yangmemuat rincian sebagai berikut :Skim : Murabaha.TunggakanPokok : Rp. 4.998.810.442.81Tunggakan margin. : Rp. 2.717.372.210.46Penalti.

Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Tergugat mengirim suratpersetujuan pembiayaan restrukturasi dengan syarat dan ketentuansebagai berikut ;Skim pembiayaan. : Murabaha restrukturasiperubahanskema angsuran dan perubahanjangka waktu.Outstanding pokok.Outstanding margin.Denda keterlambatan.Biaya restrukturasi.Jumlah kewajiban.Rp. 6.135.363.077,81> Rp. 3.032.372.210.46>Rp. 245.728.580.89>Rp. 612.309.235.17: Rp.10.025.773.104.33Jangka waktu. : 30 September 2015 20 Desember 2021.Cara pembayaran : Pokok

Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1223/RFRR RO V perihal surat peringatan yang ke2 kepadaPenggugat ;14.Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengirim surat No.21/1503/RFRR RO V kepada Penggugat yang ketiga kalinya yangmemuat rincian sebagai berikut :Skim : Murabaha.TunggakanPokok : Rp. 4.998.810.442.81Tunggakan margin. : Rp. 2.717.372.210.46Penalti.

DITERIMA.DALAM POKOK PERKARA1.2.Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Pelawan diBahwadalam surat Gugatannya bertanggal 21Agustus 2017, kecualiyang secara tegas diakui oleh Terlawan ;Halhal yang Terlawan sampaikan dalam eksepsi mohondianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.Perlu Terlawan jelaskan terlebih dahulu bahwa Para Pelawanselaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitas kreditberupa:Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan skim

(Seratus juta rupiah) sehingga total pinjaman menjadiRp. 800.000.000, (Delapan ratus juta rupiah) denganjangka waktu 12 bulan, sesuai Akta PersetujuanPerpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit No.03tanggal 8Januari 2013 yang dibuat oleh InggridHalaman 11 dari 42Putusan Nomor 143/Pdt.G/PLW/2017/PNLbpSaroingsong , Sarjana Hukum Notaris di Lubuk Pakam.e Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah) dengan skim kredit Max.CoMenurun, dengan jangka waktu selama 60 bulan

membelinya adalahmerupakan nasabah BRI (Persero) Tok.Cabang Lubuk Pakam padahalproses lelang belum terjadi dan pemenangnya belumlah diumumkansehingga akibatnya PARAPELAWAN sangat dirugikan dan tercemarnama baiknya atas kabar dan informasi beredar di lokasiPARAPELAWAN tinggal;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mendalilkan sebagaiberikut:Para Pelawan selaku debitur Terlawan yang telah menikmati fasilitaskredit berupa :Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah) dengan skim

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan denganpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqghus Sunnah jus II 291 yang di ambilalin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:Lajl Igalle, skim 9 5) ,2iI1 io Lall yo oti ol lel jamLogis Tibo VI ys jac 9 ypall cad Isl aul aalb uoHal. 8 dari 11 hal Pts No 0125/Pdt.G/2018/PA.PIhArtinya : Seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.Dan

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34. 1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SK-Dir/2007 tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SK-Dir/2008 tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK

Photocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas.Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 329/Pid.B/2014/PN Padg.34.1 (satu) lembar suratkeputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007 tanggal01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit36.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal01 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;37.2

Photocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas.34.1 (satu) lembar suratkeputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/V1/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit2 (dua) lembarfotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal 01Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;36.2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 001/PK/ii/09 tanggal

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34.1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK/II/09 tanggal

Fotocopy berkas kredit atas nama Jumpita Ilyas34.1 (satu) lembar surat keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DK/BPR/VI/2006tanggal 26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 329/Pid.B/2014/PN Pag.36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2

Padasa EnamUtama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan TabingKecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa SawitPola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer UntukAnggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/ 015/V1I/2001, Nomor: 001/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

PadasaEnam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo danTabing Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Pembangunan KebunKelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi PrimerUntuk Anggota) No mor: JKTPEU/KUDTK/ADD I/ 015/II/2006, Nomor:002/KUDTK/ADD/II/2006, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawakeluar oleh masyarakat Pendalian dari areal Kebun Kelapa Sawit Rayon DBlok G 62 dan G 63 Proyek Kemitraan PT. Padasa Enam Utama DesaSibiruang Kec.

Padasa EnamUtama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang, Gunung Malelo dan TabingKecamatan XIIl Koto Kampar Tentang Pembangunan Kebun Kelapa SawitPola Kemitraan Dengan SKIM KKPA (Kredit Koperasi Primer UntukAnggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/ 015/V1I/2001, Nomor: 001/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

Padasa Enam Utama Dengan KUD Tiga Koto Desa Sibiruang,Gunung Malelo dan Tabing Kecamatan XIll Koto Kampar Tentanghalaman 63 dari 67 Putusan Nomor 481/Pid.B/2018/PN.BknPembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Dengan SKIM KKPA(Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota) Nomor: JKTPEU/KUDTK/001/015/V1/2001, Nomor: O01/KUDTK/VI/2001, dan Surat Addendum Kesepakatan Kerjasama PT.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero);Ayat (3) BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukanpengelolaan skim kredit, yang masingmasing terdiri dari:PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) mengelola:1. Kredit Usaha Tani (KUT);2. Kredit Kepada Koperasi (KKOP);3. Kredit kepada Koperasi Primer Untuk AnggotanyaTebu Rakyat (KKPATR);Bahwa berdasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/3/PBV/2000.

Permodalan Nasional Madani (Persero);Ayat (8) BUMN sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukanpengelolaan SKIM kredit yang masingmasing terdiri dari:1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengelola:a. Kredit Usaha Tani;b. Kredit Kepada Koperasi;c. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya TebuRakyat (KKPATR);Adalah merupakan dalil yang mengadaada dan sangat tidakberdasar sehingga sangat membingungkan karena:2.

Pasal 10 ayat (3) huruf a yang menentukan bahwa : Persyaratan atas minimumdana tabungan / swadaya nasabah, minimum pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dan maksimum subsidi untuk Skim Subsidi Pembangunan atauPerbaikan Rumah melalui KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.e.

tersebut tidak dipergunakan dan dimanfaatkandengan baik oleh Para Penggugat.Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.61/Pdt/2021/PT SMGPemberian surat peringatan kepada Para Penggugat justrumerupakan bentuk itikad baik Tergugat sebelum melaksanakanlelang, dengan tujuan Para Penggugat dapat menyelesaikankewajibannya secara damai sehingga tidak perlu dilakukan lelangeksekusi terhadap objek sengketa.Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa kredit yang diterima ParaPenggugat adalah kredit modal kerja dengan skim

Perubahan skim kredit dan cara angsuran,h. Penjualan agunan,I. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara,j. Kombinasi dari jenis restrukturisasi huruf a s/d huruf diatas.9. Bahwa Sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas bahwaTergugat telah memberikan Restrukturisasi Kredit kepada ParaPenggugat sebanyak 2 (dua) kali dengan jenis restrukturisasi yangmerupakan hasil negosiasi dan telah disepakati oleh Para Penggugatberupa:a. Perpanjangan jangka waktu kredit,b.

(satu milyar rupiah) dengan skim kredit Max.Co menurunyangdibuat oleh Rosanty S.L. Siallagan, SH. Kkn., Notaris di KotaMedan.

dalameksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalampertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa dari hasil Jawab jinawab antara Penggugatdan ParaTergugat, maka dietmukan halhal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihakbersengketa yaitu :vvBahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalamsebuah Perjanjian kredit ;Bahwa Penggugat merupakan debitur pada Tergugat yang telahmenikmati fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan skim

perlu dibuktikanhubungan hukum dan peristiwa hukum antara penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il ;Menimbang, bahwa Penggugatdalam dalil gugatannya tidak menjelaskansecara detail bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdan Tergugat Il, akan tetapi dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II disampaikan bahwa Penggugat merupakan debitur padaTergugat yang telah menikmati fasilitas kredit berupa Kredit Modal kerjasebesar Rp.1.000.000, (satu milyar rupiah) dengan skim