Soleh selaku Wakif, yang diwakafkan adalah hasil daritanah sawah tersebut tidak termasuk dengan tanahnya, dan hasil daritanah sawah tersebut dipergunakan untuk sarana dan kegiatan lbadahperibadatan Agama Islam, dan untuk kesejahteraan umumpengurusannya diurus oleh Cep Baban (Tergugat ) yang bertindakselaku Nazir, akan tetapi ternyata dalam akta tersebut termasuk tanahyang menjadi obyek wakaf sebagaimana Salinan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor: W 3a/125/04/1989 tanggal 25 Juli 1989, SalinanAkta

Bahwa nazhir yang seharusnya mengelola tanah wakaf tersebut, tidakmelakukan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir;Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan ikrar wakaf karena yangdiwakafkan oleh wakif (alm. Mamad alias H.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian wakaf tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan oleh wakif (alm. Mamad aliasH.

Muttafag Alaihi dari Umar bin AlKhaththab);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalil ParaPenggugat bahwa wakif (alm. Mamad alias H. Ali) yang mewakafkan hasilnyasaja, tidak termasuk tanah sawahnya, merupakan dalil yang bertentangandengan hukum. Oleh karena obyek wakaf bukan hanya hasilnya, tetapitermasuk benda pokoknya, yang dalam hal ini adalah tanah sawah.

Atas dasartersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Penggugat untukmembatalkan ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh wakif adalah alasan yangtidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan lain Para Penggugatmembatalkan ikrar wakaf adalah karena yang menjadi Nazhir terhadap tanahwakaf tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir,dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nazhir tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajibannya, maka sesuai dengan

K.8/Wk.01/218/X/2012 yang telah diterbitkan padatanggal 22 oktober 2012 dan Surat Pengesahan Nazhir NomorK.8/W.2/218/X/2012 yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 (satu) adalahbenar dan "SAH" dengan dasar:2.1 Telah terpenuhinya persyaratan baik formil maupun materil; lkrar Wakaf ditandatangani oleh Wakif/Ahli waris wakif (Nani Sumarni),Nazhir Wakaf (Hj Dedeh Djubaedah), saksisaksi 1. li Supardi 2.

ABDUL SYUKUR yangtelah dikuasainya sejak sebelum tahun 1947;Bahwa telah benar proses Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Wakif (llbuNANI SUMARNI selaku ahli waris almarhum H.

Sesuai dengan amanat wakaf dari wakif H. ABDUL SYUKUR bahwa TanahDarat Blok Kp. Margaluyu Desa Citatah Kec. Cipatat yang diperuntukanSarana Pendidikan dan pemakaman umum, pada waktu itu sekitar padatahun 1980 H. EDE MIHARJA (alm) sebagai suami dari Hj. U. Julaeha(almh)yang merupakan cucu kandung dari H. ABDUL SYUKUR mewakiliahli waris Wakif H.

ABDUL SYUKUR untuk pemanfaatantanah wakaf tersebut sesuai amanat Wakif H.

Menyatakan sah wakaf yang telah diberikan oleh wakif (Ibu Nani Sumarniselaku ahliwaris almarhum H. Abdul Syukur/pemilik tanah tersebut) kepadapara Nadzir Wakaf (Hj.

Wakif;b. Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.

Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nazhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Dan jangka waktu wakaf ;Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 41tahun 2004 tentang Wakaf, Setiap pernyataan wakaf/ ikrar wakafdilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi.

Wakif (orang yang mewakafkan);b. Mauquf (harta benda yang diwakafkan);c. Mauguf alaih (tujuan pemanfaatan harta wakaf);d. Singhot atau lafadz atau kata terkait dengan harta dan tujuanwakaf;Menurut UU Nomor 41 tahun 2004, pelaksanaan wakafharus memenuhi 6 unsur, yaitu:a. Wakif;b. Nadzir;c. Harta bend wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan benda wakaf;f.

Wakif (orang yang mewakafkan)Dalam hal ini bukti P.3 (dokumen serah terima wakaf antarPemilik dan Penerima) yang berkedudukan sebagai Wakif adalah:1. H. Tergugat (Tergugat);2. Hj. Nafsiyah/ Bu Jaelan (Ibu Kandung Tergugat);3. Hj. Tijaroh binti H. Jaelan (Penggugat no 8);4. H. Jazuli bin H. Jaelan (Penggugat no 9);dari kKeempat wakif tersebut, saat ini hanya Hj. Nafsiyah/ istrialm. H. Jaelan (cq. Ibu Kandung Tergugat) yang telah meninggaldunia.b.

Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Dan jangka waktu wakaf ;Dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) undangundangnomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, setiap pernyataanwakaf /ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadhirdihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

N.2/023/K.2/Tahun 1992 tanggal 23Maret 1992 yang tidak memenuhi syarat formil, tidak menyebut siapa Wakif,siapa Nazhir dan berapa ukuran panjang, lebar dan luas wakaf tersebut, sehinggadengan batalnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf dengan sendirinya Sertifikat HakMilik No. 381 batal pula, padahal sejatinya justru sebaliknya;7.

diwakafkan sifatnya terputus oleh segalakepentingan tak terkecuali ahli waris, maka dalil memperkarakan sengketapembatalan wakaf menjadi sumir dan wayjar ditolak;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan para Pemohon Kasasi tersebutdi atas,s Mahkamah Agung memandang judex facti telah keliru dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa perkara a quo sebenarnya perkara pembatalan wakaf,sehingga yang berhak mengajukan pembatalan wakaf kePengadilan Agama adalah ahli waris dari wakif

;e Bahwa judex facti telah tidak memeriksa secara khusus siapa sajayang menjadi ahli waris sah dari si wakif.

Namanama ahli warisdari si wakif muncul begitu saja dalam amar putusan, padahaldalam duduk perkaranya namanama ahli waris dari si wakif tidakada, selain itu judex facti juga tidak mempertimbangkan tentangadanya para ahli waris dari si wakif, kecuali status Penggugat asal;e Bahwa apakah si wakif hanya mempunyai seorang ahli waris ataulebih tidak terungkap dalam persidangan, sehingga bila si wakifmempunyai lebih dari seorang ahli waris, maka pembatalan wakafharus diajukan oleh semua ahli waris, karena

pembatalan wakafberpengaruh besar terhadap kepentingan umat;e Bahwa selain itu bila Nadzir dan masyarakat membangun Masjidserta bila berdirinya Yayasan AlKhairat berikut pembangunanSekolah oleh Yayasan tersebut, maka seharusnya dijelaskan ditanah bagian mana pembangunan Sekolah dimaksud dan berapaukuran luasnya;e Bahwa apabila pembangunan Sekolah dilakukan semasa si wakifmasih hidup, berati tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, karenasi wakif tidak keberatan dengan adanya pembangunan sekolahtersebut

Rosnelly Asmal sebagai wakif mempunyai sebidang tanahmiliknya, adalah benar karena posisi tergugat III sebagai ahli warisdari aim. dt. lubuk dan bertindak sebagai wakif dan pihak tergugat h. moris sebagai ahli waris dari aim.

administrasi karena dalamwakaf harus ada yang mewakafkan (wakif) dan yang menerimawakaf (nazhir.

Saksi adalah anak dari wakif H.

Siapa yangmenjadi wakif dan nazir ? (2). Apa jenis barang atau objek wakaf ? (3).Bagaimana keabsahan wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazir?

dan ahli waris wakif yanglain dilakukan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.Berdasarkan ketengan saksisaksi dari kedua belah pihak terbukti bahwawakaf dari wakif ke nazhir organisasi ORGANISASI dilaksanakan padatahun 1958, namun sampai tahun 1993 belum ada pengelolaan sesuaidengan maksud wakaf dari para wakif tersebut yaitu untuk pendirianasrama pelajar dan sarana pendidikan.

Sri Rahmini Sumianti dansekaligus merangkap sebagai wakif, nota bene adalah ahli waris darialmarhum Rachman Soero Adi Koesoemo dan almarhumah SumarniRachman, dimana PARA PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan danHalaman 4 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpktidak pernah memberikan persetujuan untuk menunjuk dan mengangkat Ny.Sri Rahmini Sumianti sebagai nazir;8. Bahwa oleh sebab Ketua Nazir dan juga wakif yaitu Ny.

Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.

Bahwa berdasarkan posita 9 dan 10, maka sangatlah beralasan hukumbagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan demi hukum bahwa tidak sahdan cacat hukum ikrar wakaf tertanggal 16 September 1994 yangdilakukan oleh wakif Ny. Rahmini Sumianti sebagaimana yang termuatdalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.20/BA.2/201/IX/1994tertanggal 16 September 1994, termasuktidak sah dan cacat hukumSURAT PENGESAHAN NAZIR Nomor K20/BA03.2/201/X194 pada tanggal16 September 1994;14.

Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.

Ketentuan Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau gunameneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjuksuatu peristiwa diwajibkan membuktikan ada hak atau peristiwa tersebut;Menimbang, bahwa IKRAR WAKAF yang dilakukan pada hari Kamis tanggal27 Desember 2018 antara WAKIF ( PEMBANDING) dan NADZIR (TERBANDING),yang disaksikan oleh : SYUEB dan ABDI AGUNG NASUCHA, yang telah dituangkandalam AKTA IKRAR WAKAF, Nomor :

Wakif : PEMBANDINGHal.6 dari 10 hal. Putusan No. 0036/Pdt.G/2021/PTA.Badlb. Nazhir : TERBANDINGc. Harta Benda Wakaf : Sebidang tanah luas 1.045 M2, terletak di KelurahanYakum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tengahd. Ikrar Wakaf : Telah diucapkan / dibacakan dihadapan PPAIW,Kecamatan Terbanggi Besar , Kabupaten Lampung Tengah, dengandisaksikan oleh saudara SYUEB dan AGUNG NASUCHA, pada hari Kamistanggal 27 Desember 2018;e.

Kep069/MUILPG/SK/V1I/2017,tanggal 11 Ramadhan 1438 H/ 6 Juni 2017 M) dan juga sebagai Ketua LembagaDakwah lIslamiyah Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikianperbuatan Wakif (PEMBANDING) yang mewakafkan tanahnya seluas 1.054 M2kepada Nazhir untuk Pembangunan Pondok Pesantren yang dikelola oleh LDIIadalah tepat (bukan salah orang) dan semoga menjadi amal jariyan yang sangatdianjurkan dalam syariat Islam, sehingga tidak layak dan bahkan berlawanandengan tujuan syariat Islam, jika harus diurungkan

Putusan No. 0036/Pdt.G/2021/PTA.BadlPembanding tidak dilibatkan untuk tandatangan dalam Akta Ikrar Wakaf sudah benarsebab ahli waris tersebut belum mempunyai hak, karena Pembanding (Wakif) masihhidup;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalamKonvensi secara mutatis mutandis harus dinyatakan pula sebagai pertimbanganyang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi dengan pokokgugatan Penggugat Rekonvensi

Adapun perbedaannya adalah Penggugat Konvensi menuntut agarperwakafan tersebut dibatalkan karena dikaitkan dengan syarat perolehan suaradalam PILEG 2019 di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan PenggugatRekonvensi menuntut agar perwakafan tersebut tetap disahkan karena telah sesualdengan hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Konvensi yangmemohon agar perbuatan Penggugat (Pembanding) selaku Wakif yang mewakafkansebidang

Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan padatahun 1849 Masehi oleh Wakif Raden Adipati Wiranata berupa tanah sawahseluas + 9,435 Ha (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh limahektar) terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 21Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan batasbatas tanah sebagai berikut:e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. lbar;e Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H.

Aspak.Adalah Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 dari Wakif Raden AdipatiWiranata berdasarkan Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa;. Menyatakan sah secara hukum kedudukan para Penggugat sebagai Nadziratas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir NomorW.5/02/K.02/IV/2010 tahun 2010 tertanggal 8 April 2010 (bukti P.8);.

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah WakafKhas Katulampa 1849 (Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa) untukmengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selakuNadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Wakif Raden AdipatiWiranata);. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI untuk tundukterhadap putusan ini;.

Nomor 139 K/Ag/2018petak tanah sawah adalah harta wakaf dari Wakif Raden Adipati Wiranatasebagaimana Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa;Bahwa perkara ini bukan perkara gugat waris akan tetapi merupakansengketa wakaf, oleh karena itu dengan tidak menggugat seluruh ahli warisbukan dinyakatan sebagai kurang pihak;Bahwa pokok gugatan adalah objek sengketa sebagai tanah wakaf sejaktahun 1849 dan dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hak, jadi bukansengketa kepemilikan tetapi sengketa wakaf yang diakui

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991 untuk mengelola tanahwakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat I telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W 2/02/05 tahun 1991;Bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985 YayasanLembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikan bangunan lain berupa:a Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c Dapur dan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;Bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasionalsebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 denganGambar

tertanggal 15 November 1968 dan AktaPerubahannya dengan Akta Notaris Deetje Farida Djanas, S.H., No. 157 tanggal 14Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17 Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 denganAkta Notaris Haryati, S.H., No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan2Panti Asuhan PAKAM menempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulahpada tahun 1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milikbeserta 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5 orang anakwakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut dengan alasan wakaf tanah tersebuttidak sah, sebab para Tergugat tidak diminta persetujuannya oleh wakif ketika mewakafkantanah tersebut, sedang amnakanak wakif yang masih hidup lainnya tidakmempermasalahkan tanah wakaf tersebut;Bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara inii tidak lengkap karena paraPenggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) dari almarhum H.

Tetapi, Pasal ini dimaksudkan bahwa seorang wakif yang telahmengikrarkan wakafnya, maka wakif tidak dapat memabatalkanikrarwakafnya. Sementara itu, obyek sengketa dalam perkara aquo tidakmembatalkan ikrar wakaf dari wakif, tetapi membatalkan Surat PengesahanNadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 pada tanggal 15April 2019.

Oleh karena itu, dalil gugatan angka 6 ini tidak dapat dijadikansebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalahtidak dapat dibatalkan.13.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, Penggugat memplintirPasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakafuntuk mempertahankan jabatannya sebagai Nazhir Wakif.

Padahal, dasarhukum penetapan tergugat sebagai Nazhir Wakif ditetapkan melalui SuratPengesahan Nadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 padatanggal 15 April 2019 tersebut telah cacat prosedur dan wewenang.Sebagaimana Tergugat telah jelaskan dalam Angka 4 poin 1 12 jawabanTergugat.Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004TENTANG WAKAFPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraanumum menurut syariah.Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkansecara lisan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAFPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1.Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraanumum menurut Syariah;Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;Ikrar

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraanumum menurut syariah.2). Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3).

(selaku suami dari Ibu Ramudja) danBapak Hj Syahminan, atas objeck sebidang tanah wakaf (wakif ibuRamudja, untuk meluruskan amanah Alm ANASRUL JAMBI, semasahidupnya) telah berdiri bangunan masjid, sarana pendidikan (TK) danbagunan sarana penunjangnya, dimana wakif (Terlawan VI) denganperalihan secara wakaf nomor W2/009/VII/2005 dan dengan buktikepemilikan tanah, dengan sertifikat tanah wakif (Terlawan VI) yangditerbitkan oleh BPN Tangerang, nadzirnya adalah Yayasan AdDin(badan hukum), bukan perorangan

, sebagai amanah yang diberikan kepadaNazhir (badan hukum dan/atau perorang), termasuk perubahanNazhir (badan hukum/perorang) dimana wakif, sebagai subyek hukum38yang sah dan strategis karena peralihan wakaf dapat terjadi (termasukperubahan nazhirnya) harus melibatkan dan mendapatkan persetujuanoleh dan dari wakif (ahli warisnya), atas sebidang tanah, sehubugan haltersebut, pihak pelawan jelasjelas dengan itikad tidak baik dan jugatidak bermoral/berakhlak, gugatan perlawan tidak ada disebutkansebagai

subjek hukum (wakif) yang memberi amanah dari peralihansecara wakaf atas sebidang tanah tersebut, yang tercatat pada ikrarwakaf dan serifikat tanah dengan peralihan wakaf yang diterbitkan olehBPN, sebagaimana yang disebutkan point nomor 3 (hal 6) gugatanperlawan....... para penggugat telah mendaftar diri sebagai Nazhirwakaf kepada badan wakaf Indonesia......... , hal tersebut seluruhPelawan dengan sengaja menghilangkan subjek hukum (wakif ibuRamudja, Terlawan VI/ melalui Kuasa hukum Terlawan VI)

Bahwa Putusan Perdamaian Nomor 1844/Pdt.G/2013/PA.TNG melibatkandan menetapkan pihak yang sah dan benar ; Wakif ( Terlawan VI) danseluruh pihak dalam perkara aquo.XlIl. Bahwa Terlawan VI setelah meninggal suaminya ( Februari Tahun 2005)dilakukan peralihnan secara Wakaf oleh Terlawan VI sebagai Wakif atasobjek tanah dalam perkara ini.XIll.

dalammenangani suatu perkara, termasuk perkara wakaf yang diajukan oleh Pembandingdahulu Para Penggugat, bukan sebagai dasar berkepentingan / tidaknya Pembandingdahulu Para Penggugat dengan gugatan wakafnya tersebut ;Manimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai umat Islamyang mengaku bertempat tinggal dalam wilayah dimana harta wakaf yang digugatnyaberada, dapat dibenarkan untuk merasa berkepentingan atas harta wakaf tersebut,karena yang dapat mengajukan gugatan wakaf bukan hanya pihak wakif

, keluarga /ahli waris wakif akan tetapi siapa saja dari umat Islam yang merasa berkepentingandengan wakaf tersebut ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbanganpertimbangan diatas,maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah memutus tidakditerimanya gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat karena dinilai tidakmempunyai kepentingan hukum harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama BandarLampung atas dasar kewenangan yang diberikan Undangundang Nomor 20 tahun1947

Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedaton dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) di wilayah tersebut, sebagaimana tertera didalam bukti Tl sedangkankedudukan Tergugat sebagai Nadzir dari tanah wakaf tersebut atas alas hukum yangsah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertera didalam buktiMenimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzir selama iniselalu mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut seuai dengan peruntukan yangdiinginkan oleh Wakif

;Menimbang, bahwa oleh karena tanah wakaf dari XXX seluas 9.295 m2 telahterlindungi status tanah wakafnya dengan bukti T.1, demikian pula mengenai Nadziratas tanah wakaf tersebut atas alas hukum yang sah sesuai bukti T.2, maka buktibukti P.1 sampai dengan P.21, perlu dikesampingkan, karena buktibukti tersebuttidak mendukung akan kekhawatiran berubahnya status maupun peruntukan daritanah wakaf XXX menjadi hak milik Terbanding dahulu Tergugat maupunperuntukan lain dari peruntukan yang diikrarkan wakif

menjadi Ganjar Gumilar;e Pada poin 3 petitum gugatan terdapat perubahan;sehingga gugatan Penggugat setelah diperbaiki adalah sebagai berikut:leBahwa pada tanggal 6 Mei 2014, penggugat telah menyerahkan uangkepada tergugat sebesar Rp. 67.500.000, (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang maksudnya untuk pembayaran sebidang tanahseluas 15 bata yang ditawarkan tergugat dengan harga Rp. 4.500.000,per bata;Bahwa tanah seluas 15 bata tersebut rencananya akan diwakafkan olehPENGGUGAT sebagai wakif

Karena tidak sesuai dengan niatdan aqad wakif dan kenyataannya tanah nya fiktif tidak ada. Artinya tidakpernah terjadi transaksi pembelian tanah untuk diwakafkan meskipunPENGGUGAT telah berusaha untuk datang secara baik baik danmeminta penjelasan dari TERGUGAT untuk menunjukan tanah yangdibeli tersebut namun Tergugat hanya membujuknya untuk bersabar danberdoa agar tanah tersebut bisa dibeli.

tanah wakaf; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan abhliSOEPARYA SURAWIDJAYA yang diajukan oleh Penggugat yang memberikanpendapat sebagai berikut:e Bahwa wakaf secara etimologi, para ahli fikin menggunakan dua katayaitu habas dan wakaf, dalam kamus AlWasith, Alhabsu artinya alman'u atau imsak, amsakuhu yang artinya mencegah, melarang,menahan;e Bahwa disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualandan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf dari wakif

; Bahwa wakaf adalah menahan harta, baik secara abadi maupunsementara, untk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambilmanfaat hasilnya secara berulangulang di jalan kebaikan, umummaupun khusus;e Bahwa syarat tujuan wakaf antara lain: untuk kebaikan, tidak untukmaksiat yang dharamkan oleh syariat, tidak berentangan denganUndangUndang;e Bahwa penentuan tujuan wakaf ditentukan oleh Wakif (pemberi wakaf);e Bahwa dalam hal menitipbkan uang untuk dibelikan sesuatu sebagaiwakaf, belum memenuhi

ketentuan wakaf apabila tujuan dibelinya barangyang akan diwakafkan oleh wakif belum atau tidak dilakukan;e Bahwa ahli belum mempunyai pengalaman dengan perbuatan wakafyang telah disesuaikan dengan UndangUndang Wakaf UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;e Bahwa pada dasarnya wakaf tidak boleh menyimpang dari maksud wakifkecuali jika ada persetujuan atau islah dan dilakukan ikrar ulangHalaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pat.G/2014/PN.

bersamanadzir yang akan diserahi oleh wakif barang yang diwakafkan datang diKantor KUA bersama saksi minimal dua orang, Kemudian menunjukkan buktiyang mau diwakafkan jika tanah harus menunjukkan sertifikatnya selain itujuga dilengkapi datadata pendukung seperti fotokopi wakif, nadzir dan jugasaksisaksi.

sebagai pihak pertama (Wakif) dengan BA Aisyiyah diwakili olehkepala sekolahnya Dra.

sebagaiPemberi wakaf (Wakif) dan ORANG 1 (Tergugat !)

Wakaf yang sudah diberikan kepada penerima wakaf pertamatidak dapat dibatalkan kembali oleh wakif, jika terjadi penyelewengan terhadapamanah wakaf, maka yang dapat diganti adalah Nadzirnya (vide pasal 6 ayat(4) Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf), dan bukan berupapencabutan/pembatalan wakaf oleh wakif terhadap penerima wakaf.

Dengandemikian pemberian wakaf yang telah dilakukan oleh Wakif/Saman (Penggugat1) kepada TK ABA ( Taman Kanakkanak Busthanul Athfal Aisyiyah DesaKrajan) tidak dapat dibatalkan/dicabut kembali baik oleh si Wakif/Saman secarasendiri maupun dengan menyertakan Dra.

Bahwa, Masjid Roudhoh Ponorogo; sebagaimana tersebut diatas,berdiri diatas tanah wakaf dari 2 (dua ) orang wakif masingmasingbernama :a) WAKIF I, seluas lebih kurang 130 M2 ;b) WAKIF Il ; seluas lebih kurang 230 M2 ;Sehingga keseluruhannya seluas lebih kurang 360 M2 sebagaimanatermuat dalam Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan JawaTimur No.38/BWIJTM/IIV2016 No.15/03/2016 ; Masjid tersebut terletakdi dengan batas batas :Sebelah Utara : Jalan Desa;Sebelah Timur : Tanah Kas Desa Siman ;Sebelah

KM.0401 /W2 / 117tahun 2001 tanggal 15 Mei 2001dari wakif bernama WAKIF dengan tujuan wakaf adalah untukkeperluan Mushola Lingkungan ;4. Bahwa, selanjutnya dimulai tahun 2001, Para Penggugat bersamamasyarakat lingkungan bergotong royong membangun Masjid denganterlebih dahulu membentuk Panitia Pemangunan Masjid.

Tanojo dandiubah dengan dasar diwakafkan, untuk menjadi nama Tergugat II berdasarkanIkrar Wakaf Tergugat I/PPAIW, Kecamatan Diwek tanggal 17 Januari 1987 No.K.M. 15.02/78/1987 dan diubah lagi untuk pembetulan nama Tergugat II;Bahwa permohonan sertifikat wakat tersebut seharusnya dilakukan jikatelah terjadi wakaf atas nama pemegang hak kepada Tergugat II di hadapanTergugat sesuai dengan persyaratan perundangundangan yang berlaku dimana tanah yang diwakafkan dalam keadaan kosong, wakif melakukan ikrarsecara

jelas dan tegas di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi;Bahwa ternyata wakaf tersebut tidak dilakukan menurut tata caraperundangundangan karena salah satu wakif tersebut dalam sertifikat ternyatatidak melakukan perobuatan hukum yang dikehendaki dalam perundangundangan, karena Tamam yang tertulis sebagai pemegang hak atas tanah tidakpernah mendaftarkan tanah petok No. 784 untuk diwakafkan kepada Tergugat IIkarena Tamam tidak pernah mempunyai tanah dalam petok tersebut, dan disekitar Mesjid

sebagai Pengurus Masjid Jami Desa Cukir KecamatanDiwek, masa bakti 20072010 diberi mandat untuk mengurus keperluanperibadatan biasa, mengurus kebutuhan masjid, melaksanakan perbaikanbangunan, dan kegiatankegiatan sejenisnya dan tidak mempunyai kapasitasmewakili urusan masjid dalam bidang hukum apalagi di Pengadilan, olehkarenanya gugatan para Penggugat kepada Tamir Masjid tersebut salah alamat(error in pesona);Bahwa pihak yang ditarik oleh para Penggugat kurang lengkap karena yangbertindak menjadi wakif

Chodijah, Chodijah, Surif, Tamam, makaseharusnya para wakif atau ahli warisnya juga ditarik sebagai pihak Tergugat,demikian pula yang dipermasalahkan para Penggugat adalah keabsahanSertifikat Wakaf No. 241 Desa Cukir yang telah diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Jombang (BPN), atas dasar Akta Ikrar WakafPPAIW, Kecamatan Diwek No. KM. 15.02/78/1987 tanggal 17 Januari 1987,dengan pemegang hak adalah KH. Adlan Aly, HA. Badawy Machbub, K.

Keterangan saksi Nur Wahid bin Abd Jalil di bawah sumpahmenerangkan: Wakifnya 4 orang, Pak Tamam pakde para PemohonKasasi/para Penggugat, Musrifatin adik Tamam, yang datang ke KUA.selain 4 orang wakif. Dan ketika mengucapkan ikrar wakaf saksimendengar, tanah pak Tamam yang diwakafkan belum sertifikasi dantidak ada petoknya dan pengukuran tidak mengunakan benang,pembangunan masjid lebih dulu dari terbitnya sertifikat dan tidak adawarga dekat masjid yang menjual tanahnya ke Takmir Masjid;2.

Bahwa para Penggugat tersebut diatas adalah merupakanistri kKetiga dan anakanak keturunan dari (Wakif) H.Sadarudin alias AmaqZainab, sedangkan para Tergugat mulai Tergugat 1 sampai denganTergugat 5 secara umum sebagai pengurus masjid al Firdaus LingkunganKebun Tatar, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten LombokTimur, seperti Saudara Dahiduddin di posisikan sebagai Tergugat 1 karenasaudara Dahiruddin pada surat pernyataan wakaf tanah pertanian/kebuntertanggal 12 April 2008 berkedudukan sebagai

Bahwa terkait dengan surat pernyataan penyerahanwakaf tanah dan dokumendokumen lainnya hanya diketahui dandisimpan oleh pengurus Masjid AlFirdaus dan tak satupun dipegangoleh Wakif H. Sadaruddin atau ahli waris lainnya keterbukaan dantransfaransi tentang perbuatan hukum mewakafkan tanah kebuntersebut oleh wakif H. Sadaruddin alias Amaq Zainab tersebut sangatperlu diketahui oleh para ahli waris dan yang lebih khusus olehpenggugat 1 (Hj.

Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan oleh Wakif danditerima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAF oleh pejabatpembuat AKTA IKRAR WAKAF. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang perwakafantanah milik Bab II bagian ke 2 unsurunsur dan syaratsyarat wakaf pasalHal. 10 dari 30 Put.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada point diatas ternyataDahiruddin (Tergugat 1) yang dinyatakan sebagai Nazir telah ternyata tidakmemenuhi ketentuan sebagai Nazir karena sesungguhnya sebagai Nazirtidak pernah menerima harta benda wakaf dari Wakif karena benda wakaftetap dalam penguasaan Wakif atau ahli warisnya kemudian persyaratansebagai Nazir harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari palingsedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua Nazir, sementaraTergugat 1 (Dahiruddin

Bahwa wakif dalam hal ini (H. Sadaruddin alias Amaq Zainab)berdasarkan surat pernyataan penyerahan wakaf tanah pertanian/kebuntertanggal 12 April 2008 pernah menyatakan kehendaknya untuk berwakafkemudian pernyataan berwakaf tersebut ditarik dan dibatalkan kembalidengan surat pernyataan pencabutan tanah wakaf pertanian/kebundengan surat tertulis tertanggal 16 September 2013 sehingga unsur wakifHal. 13 dari 30 Put.

Hal ini karena tidaksemua ahli waris dari Wakif (orangorang yang mewakafkan tanahKantor Lurah Bataraguru) turut dilibatkan sebagai Tergugatataupun turut tergugat dalam perkara ini, padahal keterlibatansemua ahli waris dari Wakif dalam perkara ini adalah wajib;Harus dilibatkannya semua ahli waris dari Wakif karena dalil yangdiajukan Penggugat adalah ingin membatalkan Wakaf yangdilakukan oleh para Wakif yang notabene adalah anak dari HajiSalihi.

Jika kita ingin membatalkan Wakaf, sementarapara Wakif tersebut telah meninggal dunia, maka harus digugatseluruh ahli waris para Wakif tersebut tanpa terkecuali, Hal inisesuai pula dengan yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438.K/Sip/1980 Putusan Mahkamah Agung RI No. 546.K/Pdt/1984 Putusan Mahkamah Agung RI No. 443.K/Pdi/1954Sehingga dengan demikian, gugatan ini adalah kurang pihak.Dengan tidak dimasukannya ahli waris yang lain sebagai pihakberarti mengabaikan asas De Auditu Et Alternam

Dan hal tersebut terjadi 36 tahun yang lalu, dan sejak 36tahun yang lalu hanya saat ini tidak pernah ada seorang pun yangmempermasalahkannya;Selain itu, bagatmana mungkin wakif dibatalkan sementara tidaksemua ahli waris dari Wakif (orangorang yang mewakafkantanah Kantor Lurah Bataraguru) turut dilibatkan sebagaiTergugat ataupun turut tergugat dalam perkara ini, padahalketerlibatan semua ahli waris dari Wakif dalam perkara iniadalah wajib;Harus dilibatkannya semua ahli waris dari Wakif karena dalilyang

diajukan Penggugat adalah ingin membatalkan Wakaf yangdilakukan oleh para Wakif yang notabene adalah anak dari HajiSalihi.

Jika kita ingin membatalkan Wakaf, sementarapara Wakif tersebut telah meninggal dunia, maka harus digugatseluruh ahli waris para Wakif tersebut tanpa terkecuali, Hal inisesuai pula dengan yurisprudensi :Putusan MahkamahAgung RI No. 2438.K/Sip/1980;Putusan Mahkamah Agung RI No. 546.K/Pdt/1984;Putusan Mahkamah Agung RI No. 443.K/Pdt/1984;Sehingga dengan demikian, wakaf dari para ahli waris Haji Salihitidak dapat dibatalkan secara hukum;Bahwa oleh karenanya, pada posita gugatan penggugat angka 27,30

sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);Bahwa terbukti Tergugat masih berusaha tetap menempati rumah tersebutmeskipun telah dilakukan tegorantegoran, maka guna menghindari kerugiankerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat untuk itu mohon agarPengadilan Negeri Tegal Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapatmeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yangdikuasai Tergugat.Dengan bukti dan kesaksian, sebagai berikut :Bukti Surat :1.Sertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menempati tanpa hak obyeksengketa sebuah rumah Sertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIMABDULLAH, B.Sc luas 960 m2 terletak di JI. Gajah Mada No 7 Kel. Mintaragen,Kec. Tegal Timur, Kota Tegal dan tidak bersedia menyerahkan pada ParaPenggugat sebagai pemilik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;5.

Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketasebuah rumah Sertifikat Tanah Wakaf No 1 Nama Wakif GASIM ABDULLAH,B.Sc luas 960 m2 terletak di JI. Gajah Mada No 1 Kel. Mintaragen, Kec. TegalTimur, Kota Tegal kepada Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan seketikadan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat Negara;6.

sangat penting adalah bagaimana proses pembuktian terhadapdalil posita dan petitum gugatan sederhana yang dimajukan oleh Para Penggugattersebut;Menimbang, bahwa hal pokok yang dijadikan alasan oleh para Penggugatmengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tata cara penyelesaiangugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2015 adalah berkaitan dengan Surat Perjanjian Kontrak BangunanRumah milik YAYASAN MASJID AN NUR TEGAL Sertifikat Tanah Wakaf No 1Nama Wakif

berakhirnya sewa tanggal 1 Juli 2015 atausetidaktidaknya sejak terdaftarnya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTegal sampai dengan Tergugat mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketakepada Para Penggugat, ternyata Para Penggugat juga mengajukan tuntutanDalam Provisi dengan dalil bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Pengurusyayasan masjid AN NUR Kota Tegal dan rumah yang ditempati oleh Tergugatadalah aset milik Yayasan Masjid AN NUR Kota Tegal berdasarkan SertifikatTanah Wakaf No. 1 Nama Wakif

karenanya Hakim Tingkat Banding secara substansial sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih sebagaipertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaiberikut :Eksepsi Tentang Error in Persona :a Para Pihak Kurang Lengkap (Plurium Litis Consurtium).Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam eksepsinya mendalilkanbahwa, gugatan Penggugat I, II dan III cacat formil karena kurang pihaknyayaitu tidak menarik Solo Joyo Hadi Pramono (Wakif

) atau ahli warisnyasebagai pihak dalam perkara a quo, pada hal gugatan Penggugat I, II dan IIImenyangkut pembatalan Surat Pernyataan tanggal 9 Nopember 1988 yangdibuat oleh Solo Joyo Hadi Pramono (Wakif);Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat I, II, dan IIImendalilkan bahwa Tanah Wakaf milik Masjid AlMustaqim seluas 1.760 M2sebagiannya yaitu lebih kurang 616 m2 telah dikuasai oleh Yayasan Amal danSosial AlDjamijatul Washlijah secara melawan hukum (Onrecht matigedaat).Sedangkan almarhum

Solo Joyo Hadi Pramono selaku Wakif atau ahli warisnyatidak lagi menguasai tanah wakaf yang sekarang disengketakan.Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Solo Joyo Hadi Pramono atauahli warisnya tidak menguasai tanah wakaf yang sekarang disengketakan, makaalmarhum Solo Joyo Hadi Pramono atau ahli warisnya tidak ada kepentinganhukum untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai apakah benar almarhum Solo Joyo HadiPramono pernah juga mewakafkan tanah kepada Yayasan Amal dan Sosial

Dan oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka dalilbantahan Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa almarhum Solo Joyo HadiPramono telah mewakafkan sebagian dari obyek sengketa yaitu tanah seluas 616M2 kepada Yayasan Amal dan Sosial AlDjamijatul Washlijah berdasarkan suratpernyataan Wakif tertanggal 9 Nopember 1988 (bukti P6 dan TI dan II. 2

) adalahtidak bisa dibenarkan, karena almarhum Solo Joyo Hadi Pramono telahmewakafkan tanah obyek sengketa pada tahun 1954 kepada umat Islam KelurahanHelvetia Timur (dahulu Helvetia), sehingga Wakif tidak bisa menarik kembalibenda wakafnya (tanah seluas 1.760 M2) untuk diwakafkan lagi kepada pihakketiga baik seluruhnya maupun sebagiannya.