perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare

menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota mayarakat lainnya akan mencobacoba melakuan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 336/PID.SUS/2021.PT SBYpemidaan dengan upaya penal ( hukum pidana ) yang mempunyai final goal(tujuan akhir )mewujudkan perlindungan masyarakat (Social defence ) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat ( Social Welfare

efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Peter Lim (Training & Welfare Manager) untukmenandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat,Penggugat tidak mau mengakui kesalahan dan menandatangani suratperingatan ke 2;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 WIB Penggugatdipanggil ke kantor HRD oleh Sdr. Doni Sulistiana (Personnel Manager) yangdisaksikan oleh Sdr.

Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer &Welfare Manager) untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidakmau mengakui kesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2;Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatanganisurat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahanPenggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagaibartender;Penggugat tatap melakukan kewajibannya yaitu bekerja namun Tergugatlahyang melarang Penggugat melakukan

Hal ini tentunya bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan DanKesehatan Hewan j2 22222 no ene nee nnn nn coe ne nn cen ce cee nen25.Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare sudah merupakan issue globalyang menjadi sorotan para aktivis maupun organisasi penyayang/pelindungbinatang.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare); b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata j === === "= =c.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare) 5b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata jc.

Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak karena sapi milikPenggugat keberadaannya dikandang milik Penggugat (instalasi karantinahewan sementara) dalam kondisi yang tidak bertentangan dengankesejahteraan hewan (animal welfare) 5b. Sapi milik Penggugat tidak memiliki relevansi dengan kepentingan umumkarena sematamata hanya merupakan kepentingan Penggugat sendiridalam rangka bisnis semata 5 0022 nn none nn en ne neonc.

mengikuti perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkanoleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan bandingyang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuanHalaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS/2018/PT BJMpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare

9 Januari2018, sebagai berikut ; Pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuatefek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yangmenimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai idejde dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu : Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;Keseimbangan antara social welfare

tangkal yang dapatmenimbulkan shock terafi bagi anggota masyarakat lainya hingga sangat Halaman7 dari 10 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2018/PT MDNmungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat(social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social Welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare

berpendapat unsuryang menyuruh melakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal55 ayat 1 ke (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi,dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan alternatif kKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapaimufakat bulat karena Hakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare

Hutapea, S.H.berbeda pendapat (dissenting opinion), knususnya mengenai pemahamantentang unsur barang yang dikuasai oleh Terdakwa apakah berasal darikejahatan atau bukan kejahatan serta fakta hukum yang terungkap dalampersidangan Hakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sependapatdengan fakta hukum yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanpidananya sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman angka 3 pendapat Hakimyang

telah memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya tetapi karenakejahatan, sehingga unsur yang diperoleh bukan dari Kejahatan baik dalamPasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jjelas tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 374 Kitab UndangUndang HukumPidana tidak terpenuhi, maka Hakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020,oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim AnggotaAnggraini

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Zakky Iknsan Samad, S.H.Panitera Pengganiti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Kot halaman 59 dari 59 halaman

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 23 dari 23

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H.,dan Anggraini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga olen Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sertadihadiri oleh Titien Maharani, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Iknsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 21 dari 21

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Iknsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 20 dari 21putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pringsewu dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 21 dari 21

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganii,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 23 dari 23

., Advokat/Konsultan Hukumpada Kantor Advokat BICTERZON WELFARE HUTAPEA, S.H &PARTNERS, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Gg. Famili Halaman 1 dari 11 hal.

jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencoba coba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social welfare