Ditemukan 740 data
13 — 1
Bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon tidakmempunyai surat/obuku = =nikah, sedangkan Pemohon sangatmembutuhkan bukti Authentik bukti ke Absahan pernikahan tersebut,maka atas dasar itu pemohon mengajukan Permohonan ini kePengadilan Agama Palembang guna memperoleh penetapanpengesahan nikah;Berdasarkan dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbul akibat tidakdipenuhinya peraturan perundangundangan di bidang lelang ";3.4 Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangjuncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 TentangPerubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010Tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa:"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
10 — 4
Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah padaKantor urusan Agama Kecamatan Sarasa, Kelurahan Pammana ,KecamatanPammana, Kabupaten Wajo oleh karenanya Pemohonl dan Pemohon IImembutuhkan adanya bukti sah atas ke absahan pernikahan tersebut dariPengadilan Agama Sengkang, guna diujadikan sebagai alas hukumuntukmengurus kelengkapan sekolah anak dan untuk kepentingan hukum lainnyaBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemohon danPemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama
11 — 1
dan Pemohon Il yang mengaku pasangan suami isteri yang sah, makaPemohon dan Pemohon Il berhak untuk mengajukan permohonan ItsbatNikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk, telah terbukti Pemohon dan Pemohon Il selainpenduduk juga bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Subang, makapermohonan Pemohon dan Pemohon II aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa untuk ke absahan Pernikahan Pemohon danPemohon II untuk untuk dapat dicatatkan Kantor Urusan
111 — 67
keseluruhan bidang tanah seluas7.998 M2 dalam SHGB No.7376/Duri Kepa atas nama Penggugat ; Bahwa mengingat pelaksanaan eksekusi pengosongan atas PutusanPengadilan dalam perkara perdata tersebut diatas tetap dilaksanakansekalipun belum diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara bantahan atau perlawanan dalam perkaraNo. 400/Padt.G/2011/PN.Jkt.Bar untuk itu karena masih diperiksa padatingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta alasanalasan lain yang merupakan ketidak absahan
eksekusi putusan yangdilaksanakan, maka kemudian Penggugat kembali mengajukangugatan atas ketidak absahan proses eksekusi putusan pengadilanyang telah dilakukan untuk tanah terperkara melalui gugatan dalamperkara perdata No. 288/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar yang saat ini masihHalaman 12 dari 86 halaman, Putusan Nomor 231/G/2016/PTUNJKTdalam pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakartasetelah sebelulmnya menyampaikan keberatan dan mohonperlindungan hukum atas pelaksanaan eksekusi tersebut
13 — 3
Bahwa dengan keadaan status perkawinan yang tanpa surat tersebutmembuat Penggugat merasa ragu terhadap ke absahan pernikahanPenggugat dengan Tergugat, karena ternyata tidak tercatat di Regiter KUAsetempat. Maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksaperkara ini untuk berkenan MENGESAHKAN PERNIKAHAN Penggugatdengan Tergugat tersebut,hal ini Penggugat ajukan dalam rangkapenyelesaian perceraian.3.
82 — 44
Sangihe, dengan wali nikah adalah ayah kandungPemohon kemudian dikuasakan kepada Bapak Abdul Wahab Masoarasedangkan saksi nikah adalah Bapak Adnan Makagansa dan Bapak Beri AnarPenetapan Nomor 038/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 12dengan mas kawin uang sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah) dan antara2emohon dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau laranganmelekukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan42m selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas=absahan
47 — 13
., sedangkan Pemohon sendiri sangat memerlukan buktipernikahan dimaksud untuk mengurus ke absahan atas anak dari hasilperkawinan sirinya ;Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan sirinya, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat hidup bersama yaitu Kost di JalanKarangmenjangan No. 52 Surabaya ;Bahwa, anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, yaitu yang bernama XXXX, Lahir diSurabaya pada tanggal 17 Agustus 2013, dan saat ini berumurTiga Tahun, sangat dekat dengan
13 — 6
Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah padaKantor urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo oleh karenanya Pemohonldan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas ke absahan pernikahantersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna diujadikan sebagai alas hukumuntuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnyaBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemohon danPemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
CHOIRIYAH Binti HAMZAH
95 — 56
akandigunakan ;Setelah melakukan pengecekkan di lapangan, maka Account Officer telahdapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akandituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukanpengecekkan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belumlayak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebutMemo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepadabagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baiksecara ke absahan
Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung prosespencairan.Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, makaberkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkanrealisasinya ;Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadapbagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajibanmengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminkandan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggaplayak
Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepadabagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baiksecara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;.
Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadapbagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajibanmengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminkandan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggaplayak dan benar maka seluruh dokumendokumen realisasi Pembiayaanharus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabatBank lainnya ;9.
ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapatpersetujuan Direksi dan Komisari Utama ; Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung prosespencairan.Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, makaberkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkanrealisasinya ;Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadapbagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajibanmengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan
Terbanding/Penggugat : UMMI DG. NGENANG Diwakili Oleh : NURHAENIATY SH.
Terbanding/Penggugat : SIRAJUDDIN BIN JUMALLANG
Terbanding/Penggugat : JUMAHAN BIN JUMALLANG
Terbanding/Penggugat : GANNA BIN JUMALLANG
Turut Terbanding/Tergugat : BINARTI
Turut Terbanding/Tergugat : SAMAD DG. NGEMPO
Turut Terbanding/Tergugat : ABD. RAHMAN DG. LEWA
Turut Terbanding/Tergugat : HAFID
32 — 17
Ketidak absahan dari bukti suratPenggugat tanda P1 tersebut ini terlihat pula padabukti surat Tergugat dan II tanda TI.II yakni suratketerangan kepemilikan tanah Muh Saleh Dg Lalangdan surat pernyataan dari H.Mangamparang DgNompo ,yang bermakna bahwa Jumallang bin Laihitidak pernah tercatat secara resmi namanya sebagaisubyek pajak.
12 — 4
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara termasuk yang dikecualikan dari kewajibanmediasi, maka mediasi tidak dilaksanakan;Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2018/PA.StbMenimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugatadalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akanrukun lagi;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap ke absahan
22 — 8
Syamaunbin Kasem;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan oleh Penggugat untuk k@absahan pernikahannya, Majelis Hakim perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alasan formil tentang pengajuanpermohonan Isbat Nikah yang diajukan Penggugat tersebut.
7 — 0
Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikahdari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukumuntuk mengurus ke absahan pernikahan para pemohon dan untukpersyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yangberkekuatan hukum tetap..
6 — 3
ada harapanakan hidup bersama rukun lagi ; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orangSKS jm a rmaMenimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untukmemutus perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasanalasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelummempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan, terlebih dahuluakan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Kajenmenangani perkara ini serta ke absahan
39 — 18
H.Zulkarnain Tala, selain Para Pemohon; Bahwa Tujuan dari Penetapan Ahli Waris ini adalah untukmenyatakan ke absahan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dariAlmarhum dr. H. Zulkarnain Tala bin Tala, dan untuk mengambil uangalmarhum dr. H. Zulkarnain Tala yang ada di Bank dan juga untukmengurus harta peninggalan dari Almarhum dr. H. Zulkarnain Talabin Tala;Rustam Effendi bin Amjah, umur 47 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.MT.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
yakni : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku; Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan telah menyalahi kewenangannya; Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan TataUsaha Negara yang dimaksud tanpa mempertimbangkan kepentingan pihaklain;Bahwa gugatan Penggugat kabur apabila mempermasalahkan statuskewarganegaraan seseorang sebagai sumber ketidak absahan
72 — 21
surat gugatan, Para Terbanding / Para Penggugat telahmenjelaskan secara lengkap identitas tanah, mulai dari No.Buku C Desa,No Persil,No Kelas desa, Luas Obyek, dan batasbatas obyek;Di dalam sidang dalam agenda pembuktian, Para Terbanding telahmengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan tertulis dariPemerintah Desa Sumbercenteng Kecamatan Kotaanyar mengenaikronologi tanah secara lengkap;Bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan a quo telah jelas mengenaipertimbangan hukum tentang ketidak absahan
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan atau setidaktidaknyakurang dipertimbangkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan, yaitu tentangketidak absahan Pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugatsebagai ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro (YPKB), halmanaPemohon Kasasi secara yuridis dan sah diangkat berdasarkan akta yang dibuat olehnotaris Bojonegoro Laila, S.H dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, melalui Dirjen AHU pada tanggal
82 — 26
Put No. 167/PDT/2018/PT.MTR.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu dalam nenentukankeabsahan jual beli tanah sengketa kontradiktif dan tidak konsisten, BahwaPengadilan Negeri Dompu dalam mempertimbangkan ke absahan jual beli tanahsengketa telah menentukan bahwa pembelian tanah hak milik Adat yang belumterdaftar dilakukan menurut hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terangdi hadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat dan didahului denganpenelitian mengenai status tanah obyek