(satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten MandailingNatal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar,Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir

DPPA SKPD: 205.01.02.29.5.2, DinasKelautan dan Perikanan, Sumber Dana: BDB.191. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.192. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.

DPPA SKPD: 102.01.26.01.5.2, DinasKesehatan, Sumber Dana: BDB.194. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.1.

DinasPendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.195. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasPekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.196. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.197. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasKelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten

, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM danPasar, Pemerintah Daerah Kabupaten

tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kKemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

delapanratus enampuluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah).oleh Terdakwa Mampetua6. 1 (satu) lembar Berita Acara SelesaiPekerjaan 7. 1 (satu) lembar kwitansi Ditandatangani/dipalsukan tandatangannyaPrasaputranegara Hutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan ataspersetujuan Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;(Kontrak) 680/228/KONTRAK/2010tanggal 02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen PelaksanaanBahwa Surat Perjanjian Nomor:Perubahan Anggaran (DPPA

,mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalamdiganti dengan 1 (satu) unitDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 denganNomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untuk mengganti 1 (satu) unitberupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin tersebut, Terdakwa MampetuaHal. 6 dari 51 hal, Putusan Nomor 1672 K/PID.SUS/2016Prasaputra Negara Hutapea dan Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si

tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

Nomor:1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., dan kendaraan yang seharusnya diadakan berupa3 (tiga) unit mobil pick up 3000 cc turbo double cabin, namun oleh TerdakwaMampetua Prasaputra Negara Hutapea hanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit,sedangkan 1 (satu) unit lainnya oleh Terdakwa Mampetua Prasaputra NegaraHutapea atas perintah Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuangdalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor DPPA-SKPD : 1.01.012.00.000.4 SKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat.

v. Dokumen Pengadaan Nomor : 04.2.3/Dok/PPBJ/2013 tanggal 8 November 2013.

1. 1 (satu) Unit mesin Fotocopy Merk Gestener MPC 2030 DM.
2. 1 (satu) lembar asli Surat PT.

SKPD) Provinsi DKIJakarta Nomor: 438/DPPA/2013 oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah, yang merupakan bagian dari DPPA SKPD nomor:1.01.012.00.000.4 (Urusan Pendidikan dan Organisasi/SKPD SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat) senilai Rp.3.200.000.000, (tiga miliar dua ratus juta rupiah) berupa belanjamodal untuk Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah.Hal 10 dari 84 hal Put.

Rebdilla Borusia kepadaTerdakwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, meskipun mesin multifungsi full colour merk Gestetner tipe MP C 2030 DM tersebut belumsesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, pada tanggal 26Desember 2013 Terdakwa menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor. 30073912013 melakukan pembayarankerekening PT.

SKPD) Provinsi DKIJakarta Nomor: 438/DPPA/2013 oleh Pejabat Pengelola KeuanganDaerah, yang merupakan bagian dari DPPA SKPD nomor:1.01.012.00.000.4 (Urusan Pendidikan dan Organisasi/SKPD SukuDinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat) senilai Rp.3.200.000.000, (tiga miliar dua ratus juta rupiah) berupa belanjamodal untuk Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah.Hal 39 dari 84 hal Put.

Rebdilla Borusia kepadaTerdakwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, meskipun mesin multiHal 57 dari 84 hal Put.

No.34/PID.SUSTPK/2017/PT.DKIfungsi full colour merk Gestetner tipe MP C 2030 DM tersebut belumsesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak.Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor:87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18 Desember 2013, pada tanggal 26Desember 2013 Terdakwa menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor. 30073912013 melakukan pembayarankerekening PT.

April 2016;
2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor: 00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;
3) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;
4) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 Ringkasan DPA-/DPPA

/>9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor: 01424/SMP/LS/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016;
10) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01424/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016;
11) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01424/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 Ringkasan DPA-/DPPA

2017;
16) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 00083/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 April 2017;
17) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017;
18) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017 Ringkasan DPA-/DPPA

/>23) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01696/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 September 2017;
24) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017;
25) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017 Ringkasan DPA-/DPPA

Pencairan dana (SP2D) Nomor:01825/SP2D/LS/2016 tanggal 19 April 2016;2) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor:00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;3) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/ 1.20.00/2016 Tahun2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016Ringkasan DPA/DPPA

SBY16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)01883/SP2D/LS/2017 tanggal 21 April 2017;1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor:00083/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 April 2017;1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/ 2017 Tahun2017 tanggal 20 April 2017;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017Ringkasan DPA/DPPA

April 2016;2) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016Nomor: 00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;Halaman 80 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY3) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016Ringkasan DPA/DPPA

Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017Nomor: 01696/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 September 2017;1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/ 2017 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017;Halaman 82 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY25)26)27)28)29)30)31)32)33)1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017Ringkasan DPA/DPPA

Pencairan dana (SP2D) Nomor:01825/SP2D/LS/2016 tanggal 19 April 2016;2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor:00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;3) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/ 1.20.00/2016Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 RingkasanDPA/DPPA

Mudijono, M.M. sewaktu menjabat Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tubantahun 2009 hingga 2010, pada tahun Anggaran 2009 Terdakwa Drs.Mudijono, M.M. mengelola kegiatan pengadaan jasa cetak KTP dan KKsebagaimana yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tahun2009 Nomor : 1.10.01.01.15.21.52, tanggal 4 September 2009 telahdianggarkan

tanggal 7 Desember 2009 sesuai dengan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Nomor : 021/37/414.054/2009 tanggal 7 Desember 2009,sedangkan sisanya pekerjaan di luar kontrak kerja 102.552 KTP dan117.793 KTP diserahkan Terdakwa pada bulan Maret 2010 tanpa BeritaAcara Serah Terima ;Atas penyelesaian pekerjaan tersebut Hermanto Harso telah menerimapembayaran harga pemborongan yang besarnya sesuai dengan nilai kontrakAddendum dari dana Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

tujuh puluhempat juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;Sehingga Hermanto Harso menerima sisanya sebesar Rp313.000.000,00(tiga ratus tiga belas juta rupiah) ; Bahwa dengan perubahan sistem cetak KTP dan KK massal yangdilaksanakan secara offline semestinya biaya pulsa online tidak bolehdiperhitungakan dalam biaya pemborongan akan tetapi Terdakwa Drs.Mudijono, M.M. harus mengembalikan ke kas daerah sebagai sisa anggaranyang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

Mudijono, M.M. mengetahui hal tersebut karena saatitu menjabat sebagai kepala Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sekaligus sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab untuk mengelolakegiatan beserta anggarannya sebagaimana tertuang dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerahtahun 2009, sedangkan Hermanto Harso mengetahuinya dari pengumumanpelelangan, dokumen pengadaan dan penjelasan pekerjaan ;Bahwa

Mudijono, M.M. yangbesarnya sesuai dengan nilai kontrak Addendum dari dana anggaran yangtercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2009 pada Kantor Dinas Sosial,Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tubanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11352/LS/L/2009 tanggal 23 Desember 2009 yaitu sebesar Rp2.530.109.340,00 ;Bahwa biaya pemborongan yang telah diterima Hermanto Harso sebesarRp2.530.109.340,00 tersebut

Flores TImur Tahun Anggaran 2015.3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores TImur Tahun Anggaran 2014.4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab.

Flores Timur Tahun Anggaran2015.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur TahunAnggaran 2014.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab.

Flores Timur Tahun Anggaran2015.3: 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur TahunAnggaran 2014.4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab.

Bahwa pada awal tahun 2014 TerdakwaMARIA ROSLIN MAROSA KOTENmenerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1,kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima DokumenPelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1,sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterimaTerdakwa pada awal Januari 2015.

Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja BKBPP KabupatenFlores Timur, sebagian dana Belanja LangsungBelanja Barang dan Jasa yangtelah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya atau nyatanyatadana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPPKabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015sampai dengan bulan Mei tahun 2015, dengan perincian :A. Tahun 2014:1.

Flores Timur Tahun Anggaran2015.3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur TahunAnggaran 2014.4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab.

Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakanprogram Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung untuk lokasiKabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan ketersediaan anggaransebesar Rp. 797.454.000,00.

mengadili perkaranya, telahmelakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Hardo dan Saksi SulaimanLatupono serta Saksi Syamsul Bahri Jainahu, ST (Terdakwa dalam berkasperkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA

danPerikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.24) Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna AnggaranBarang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk MengesahkanSurat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat PerintahMembayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di LingkunganPemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.25) Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerjaPerangkat daerah (DPPA

SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanjalangsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5Nopember 2012.26) Kwitansi Pembayaran dari Sdr.

No. 16/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang DiberiWewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban DanMengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan KerjaPerangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi MalukuBeserta Lampirannya.1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaransatuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0120 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.1 (satu) bundel

Putusan Nomor 4974/B/PK/Pjk/2020tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI JakartaNomor 015/DPPA/2018, tanggal 18 Oktober 2018, Tahun Anggran 2018sebagaimana tercantum pada Berita Acara Penelitian Riwayat Tanahuntuk lahan yang terkena rencana pembangunan rumah susun yangterletak di Jalan Daan Mogot KM. 18, Kelurahan Kalideres, KecamatanKalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 14 Desember2018, sehingga in casu tidak terdapat

(DPPA) APBD Kabupaten Bekasi pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi tahun 2013;4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi nomor 420/323.3/RSUD/2013 tanggal 19Agustus 2013 perihal usulan perubahan dan penambahan kegiatanAPBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Kabupaten Bekasi;5 (lima) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi nomor 420/350/RSUD/2013 tanggal 4September 2013 perihal usulan penambahan

kegiatan APBDperubahan TA. 2013 yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Bekasi;4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi nomor 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 19September 2013 perihal usulan perubahan dan penambahankegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepadaSekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013nomor 1.020201314052 pada

unit organisasi rumah sakit daerahuntuk kegiatan pengadaan mechanical electrical;2 (dua) lembar fotokopi pengumuman rencana umum pengadaanbarang/jasa pemerintah nomor 020428.1/RSUD/2013;6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang penunjukan pejabat penatausahaankeuangan, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana tekniskegiatan sesuai pengesahan perubahan anggaran DPPA APBDKabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit

perubahan penunjukan bendaharapengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendaharapenerimaan, pelaksana akuntansi dan pelaksana administrasi padaBadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi tahun 2013;6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor 445/390.1/RSUD/2013 tentang perubahan pemaketan pekerjaan dancara pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyediabarang/jasa sesuai pengesahan dokumen pelaksanaan perubahananggaran (DPPA

2013 yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Bekasi;4 (empat) lembar fotokopi nota dinas Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Bekasi nomor 420/371.2/RSUD/2013 tanggal 19Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 2892 kK/Pid.Sus/201740)41)42)43)44)45)46)September 2013 perihal usulan perubahan dan penambahankegiatan APBD perubahan TA. 2013 yang ditujukan kepadaSekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;1 (satu) bundel fotokopi dokumen pelaksanaan perubahananggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA

MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukanpenginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuaidengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH,S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatantersebut;.

MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.Emencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannyasebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab.Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidakdigunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :a. Untuk Tahun 2019 :>Terdakwa Drs.

Kolaka TA.2020.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJBelanja Fungsional Tahun 2019.1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJBelanja Fungsional Tahun 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D

Uang sejumlah Rp.128.086.000, untuk pembayaran pencairan LS Makanminum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatanganiBendahara.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD

Umum Pengadaan Mesin Fogging termyn 30%tanggal 28 Oktober 2013 ;1.11. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarkepada Walikota Banjar Nomor 900/1700/ Diskes/2013 tanggal 23/10/2013tentang Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging Dinas Kesehatan KotaBanjar ;1.12. 1 (satu) lembar Asli Disposisi dari Walikota Banjar kepada Kepala DPPKAtanggal 24/10/2013 ;1.13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Belanja Langsung PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA

DPPA SKPD 1.02/01/01/25/28/5 /2 tanggal 29 Juli 2013 ;1.14. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1701/ Diskes /2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;1.15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas KesehatanKota Banjar kepada CV.

Fotokopi cap basah 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor :1.02.01.01.25.28.5.2 ;19.

Lisman (Alm) ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak 61 (enam puluh satu) dari DPPA Nomor: 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000,Halaman 14 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Bna(Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggarankegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab.

DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

Simeulue tahun 2017 adalah sebesarRp.10.790.000.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh jutarupiah) berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (SembilanMilyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaranmenjadi Rp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah); Bahwa selaku Sekretaris PUPR Kab.

Simeulue tidak Ada MenyusunKerangka Acuan Kerja (KAK) Pada DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran) SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue berdasarkanNomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, nilaibertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) sehingga anggaran menjadi Rp.10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pun yangseharusnya bertanggungjawab menyusunan KAK tersebut adalah Sdr.

DPPA : 1.03.01.01/DPPA/2017,Tahun anggaran 2017, tanggal11 Oktober 2017; Bahwa Anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan setelahperubahan sebesar Rp10.790.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratusSembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan menggunakan metodepenunjukkan langsung terhadap 19 (perusahaan) dengan 70 (tujuh) puluhpaket kegiatan.

ANGGARAN 2009, 2010 dan 2011123Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2009Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 15 0004 5 2 Pada Tanggal28092009.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2010Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 15 0006 5 2 Pada Tanggal06102010.Fotocopy Legalisir Pemerintah

Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Halaman 7 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal07062011.IX DPPA ANGGARAN 20121Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03022012.Fotocopy Legalisir

Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal30042012.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03072012.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal22102012.X DPPA ANGGARAN 2013.1Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal01012013.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD

) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal18042013.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal17052013.Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03

Rp1.939.226.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluhsembilan dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/201842) Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan No. 31/JPL/XII/2013 atasKontrak No. 17/KNTRK/PUBM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013;43) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;44) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA2013 sebanyak 2 (dua) lembar;45) DPPA

No. 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum kegiatan pembangunan jalan BoldonSesor, jumlah anggaranRp.3.527.722.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;46) DPPA No. 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain Tindak Pidana Koorporasi atas nama PT Kakas Karya;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Rp1.939.226.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluhsembilan dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;42) Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan No. 31/JPL/XII/2013 atasKontrak No. 17/KNTRK/PUBM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013;43) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;44) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA2013 sebanyak 2 (dua) lembar;Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/201845) DPPA

No.1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum kegiatan pembangunan Jalan BoldonSesor, jumlah anggaranRp.3.527.722.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;46) DPPA No.1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum;Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain atas nama PT Kakas Karya;6.

Kepahiang.Bahwa berdasarkan anggaran yang telah ditetapbkan dalam DPPA SKPDBagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Kepahiang TahunAnggaran 2014 Nomor : 1.20.03.02.11.5.2 tanggal 25 September 2014,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerahsaksi Peryandi,S.Sos,MM menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)Nomor : 2572/SPDLS/KPH/2014 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014untuk kebutuhan SPD LS pengadaan tanah lokasi TPA An.

Perouatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah Bagian (DPPA SKPD) Bagian PemerintahanUmum Sekretariat Daerah Kab.

Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Bagian (DPPA SKPD) BagianPemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab.

SKPD) Bagian Pemerintahan UmumPemerintahan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014; (copylegalisir)43) Satu Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintahan KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No.

Tahun Anggaran 2014; (copylegalisir)1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintahan Kabupaten KepahiangTahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No.

DPA SKPD dan DPPA TA 2008telah sesuai dengan APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun2008 yang merupakan produk hukum yang mengikat, sehingga tidak dapatserta tidak bias diasumsikan tindakan Pemohon Kasasi yang telah merubahdari DPA TA 2007 menjadi DPA dan DPA TA 2008 atas keinginan sendiri.Jika Pemohon Kasasi dianggap dan dipersalahkan akibat mengusulkan DPAdan DPPA TA 2008, maka sesuai hukum harus dipersalahkan pula DPRDdan Bupati Kabupaten Bekasi yang telah mengesahkan APBD, PenjabaranAPBD

Ini adalah pertimbangan Hukum yang. salah.Dalam DPPA bukan dipecah tetapi itu adalah alokasi anggaran.Pengalokasian tersebut sudah mendapat persetujuan DPRD danHal. 81 dari 121 hal. Put.

Jika DPA /DPPA SKPD telah ditetapkan, untuk melaksanakankegiatan tersebut maka tugas Pemohon Kasasi selakuPengguna Anggaran adalah mengangkat PPK, PPTK,Pemeriksa barang dan Panitia Pengadaan.

Paket Anggaranyang ada dalam DPA atau DPPA tidak disahkan dan ditetapkan oleh PemohonKasasi, DPA / DPPA telah sesuai dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDdan Penjabaran APBD. Jika DPA / DPPA dianggap salah maka yang harusdisalahkan adalah DPRD dan Bupati serta PPKD.

Subadri Iskhotob samasama sebagai pelakudengan kualifikasi yang melakukan, yang dengan demikian unsur initelah terpenuhi ;Pertimbangan Judex Facti tersebut, telah tidak sesuai dengan fakta hukum.Fakta hukum telah membuktikan :Dalam DPA atau DPPA, peran Pemohon Kasasi hanya melaksanakan tugasmelakukan penyusunan yang didasarkan pada APBD dan Penjabaran APBDyang telah ditetapkan, serta DPA / DPPA disahkan oleh PPKD dan Bupati ;Dalam Pelaksanaan kegiatan Pemohon Kasasi tidak mempunyai peran dankewenangan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan HEHAMONY E, SH.MH;g. 1(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pemerintah Kabupaten Buru selatan Nomor : 47/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pemerintah Kabupaten Buru selatan Nomor :47/SPP-TU/DINKES/XII/2011, RINGKASAN DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 48/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 48/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

1 (satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 49/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 49/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 50/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 50/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

1 (satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 51/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 51/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 51/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 52/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 53/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 54/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 56/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

SPM900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D Nomor 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010,SPM Nomor 900/147/DAUL/2010 9 Desember 2010 dan DaftarPermintaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Truck ModifikasiTA. 2010 8 Desember 2010:1 (satu) Bundel Kontrak Kerja CV Zenam Jaya Putra Nomor056/269 Tanggal 2 Juli 2010;1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelelangan DinasPerhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merauke,Tahun Anggaran 2010 Nomor 41/PAN/2010 Tanggal 3 Juli 2010;1 (satu) Bundel DPPA

201710.11.12.13.14.15,16.17.18.19.20.900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D Nomor 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010,SPM Nomor 900/147/DAUL/2010 9 Desember 2010 dan DaftarPermintaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Truck ModifikasiTA. 2010 8 Desember 2010:1 (satu) Bundel Kontrak Kerja CV Zenam Jaya Putra Nomor056/269 Tanggal 2 Juli 2010;1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelelangan DinasPerhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merauke,Tahun Anggaran 2010 Nomor 41/PAN/2010 Tanggal 3 Juli 2010;1 (satu) Bundel DPPA

No. 239 PK/Pid.Sus/201712.13.14.15,16.lhe18.19.20.21.22.23.1 (satu) Bundel DPPA, SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi danInformasi Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010;1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Zenam Jaya PutraNomor 12/ZJP/MRK/V1/2010 tanggal 19 Juni 2010:1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Kidup Jaya PutraNomor 002/KJPMGR/MRK/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010:1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Animha Nomor05/ANHADM/MRK/V1/2010 tanggal 19 Juni 2010.1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran

Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TahunAnggaran 2013 Nomor : 1.10.1.10.01.17.01.5.2 untuk kegiatanPengembangan Data Base Kependudukan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mengalami perubahan dari sebesarRp121.386.300,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluhenam ribu tiga ratus rupiah) menjadi sebesar Rp686.386.300,00 (enamratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tigaratus

Perjalanan Dinas Dalam . 355 000,00DaerahSOMA 686.386.300,00 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran2014 yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2014, dan DokumenPerubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2014 yangditetapkan pada tanggal 12 September 2014, alokasi dana kegiatanPengembangan Data Base Kependudukan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebesar Rp1.285.195.100,00 (satumilyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh

Namun dipenghujung akhir tahun padabulan Oktober 2013 ada penambahan= anggaran sebesarRp.565.000.000, sebagaimana tercantum dalam Keputusan PimpinanDPRD Kabupaten Cirebon No. 903/DPRD06/2013 tanggal 25 Nopember2013. sehingga pada tanggal 28 Nopember 2013 ditetapkan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor :1.10.1.10.01.17.01.5.2 untuk kegiatan Pengembangan Data BaseKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenCirebon mengalami perubahan dari Rp.

selanjutnya dibahas dalam BadanAnggaran beserta TAPD tanggal 22 November 2013, rencana alokasikegiatan Pengembangan Database Kependudukan Disdukcapilmengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 686.386.300,SetelahRancangan Perubahan APBD T.A 2013 ditetapkan tanggal 25November 2013 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A2013 selanjutnya Kepala Disdukcapil selaku Pengguna Anggaranmengajukan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

11 (sebelas) lembar

Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/390.1/RSUD/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi

Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013

1 (satu) bundel

Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA

Fotocopy Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 020/428.1/RSUD/2013 PA/KPAKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran Perubahan 2013

2 (dua) lembar

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

SKPD) Tahun Anggaran 2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27 September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi, Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Anggaran 4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 danselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat KeputusanPengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiNomorHalaman 2 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDG445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA

Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit 6 (enam) Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDG Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor :445/390.1/RSUD/2013 tanggal 27 September 2013tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan dan CaraPengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Sesuai Pengesahan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasipada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiTahun 2013lembar Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran

Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi, Sumber DanaPendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Anggaran4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluhjuta rupiah). 7 (tujuh)lembar Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDG 17. Fotocopy Informasi Penawaran Harga Mechanical 3 (tiga)Electrical dari PT.

SKPD) Tahun Anggaran2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi, SumberDana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Anggaran4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluhjuta rupiah).7 (tujuh) lembar 17.Fotocopy Informasi Penawaran Harga MechanicalElectrical dari PT.

SKPD) Tahun Anggaran2013 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 31 40 5 2 tanggal 27September 2013, RSUD Kabupaten Bekasi, SumberDana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Anggaran4.450.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluhjuta rupiah).7 (tujuh) lembar 126.Fotocopy Informasi Penawaran Harga MechanicalElectrical dari PT.