Meskipun secara yuridisformal, hasil pemeriksaan setempat (descente) bukan alat bukti karena tidaktermasuk alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 1886KUHPerdata, namun pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalahpersidangan sedangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidanganadalah fakta hukum, dimana Majelis Hakim terikat untuk menjadikannyasebagai bagian dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan, namunkarena sifat daya ikatnya tidak mutlak sehingga nilai kekuatannya terserahhakim

Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaanjuga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah finaldan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatuproduk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujianatas UndangUndang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlakuHalaman 21 dari 29 Putusan

No. 2782 K/Pdt/2009(d) Dalam sengketasengketa mengenai bezitsrecht.Berdasarkan syaratsyarat di atas, putusan Pengadilan Tingkat Pertamayang dikuatkan dalam Tingkat Banding telah salah dan tidak memenuhisyaratsyarat termasuk juga syaratsyarat huruf a, yang masihdiperselisinkan substansi maupun daya ikatnya, di samping Pemohon/Pembanding/Tergugat mempunyai pembuktian yang sah dan konkret sepertikuitansikuitansi yang dikuatkan dengan bukti Termohon/Terbanding/Penggugat dan penguasaan atas objek sengketa

MAKMUR BERKAH SEJAHTERA.Bahwa setahu saksi yang melakukan penggelapan dalam jabatantersebut adalan terdakwa yang merupakan karyawan perusahaantersebut.Bahwa saksi berlangganan membeli telur ayam dari terdakwa sejakbulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2018.Bahwa terakhir saksi membeli telur dari terdakwa sebanyak 300 Kgper ikatnya 15 Kg dengan harga Rp. 19.200, / kg sehingga totalnyayang saksi bayar Rp. 5.760.000. .Bahwa saksi datang ke kios tempat terdakwa berjualan telor di PasarCisaat lalu terdakwa

Bahwa uang sebesar lebih kurang Rp. 13.600.000, (tiga belas juta enamratus ribu rupiah) diantaranya uang sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas jutarupiah) Terdakwa simpan di dalam kendaraan Toyota Avanza warna hitamNopol BG 1679 PB tepatnya di dalam book tengah antara jok pengemudidengan jok yang ada disebelahnya dan uang tersebut dibagi menjadi 12 (duabelas) ikat yang masingmasing (satu) ikatnya berisikan uang sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000, (satujuta

disamping timur dapur rumah, saksi melihat ada beberapasampah yang dibungkus plastic;Bahwa di tempat pembuangan sampah tersebut hanya keluarga besarsaksi dan warga pondok pesantren Al Amin yang biasa membuangsampah, dan sudah menjadi kebiasaan santri pondok bila membuangsampah selalu dibungkus plastic. dan saat itu saksi ketika membuangsampah selalu membuka sampah yang sudah dibungkus dan diikatdengan maksud sampah tersebut dijemur dan setelah kering dibakar,dan pada saat itu ketika sampah di buka ikatnya

ratus ribu rupiah);Bahwa dari pengakuan Arni bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil dapathanyut di sungai Arut kemudian kayu tersebut diantar ke serkel Saksi dandijual kepada Saksi;Bahwa untuk kayu yang panjang 12 (dua belas) meter tersebut Saksigesek di serkel milik Saksi dan dipotongpotong menjadi jenis papanHalaman 15 dari 32 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B/2015/PN Pbusebanyak 204 (dua ratus empat) keping dengan ukuran 5x10 sebanyak 13(tiga belas) potong, 3 x 5 sebanyak 3 (tiga) ikat yang tiap ikatnya

rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaaan sebagai obyekPraperadilan;Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN AmbMenimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah finaldan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undangundang adalah sama kuat daya ikatnya

, terdaftarpertama kali atas nama SABARIYAH, yang menjadi objek sengketa dalam perkaraini telah kehilangan eksistensi, daya laku dan daya ikatnya, maka gugatan yangdiajukan oleh Penggugat secara yuridis harus dianggap sebagai gugatan yangkaburatau tidak jelas,sehingga ekspsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan TergugatII Intervensimengenai Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), cukup beralasanhukum untuk dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat IIIntervensi

penyitaan merupakan obyek praperadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilanberpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangkadimaksud oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuanketentuan yang tercantumdalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP) maka harus didasarkan pula pada Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam pengujianundangundang adalah sama kuat daya ikatnya

Nomor 21/PUUXII/2014, PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final danmengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produkUndangundang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undangundang yang dibuatoleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas UndangUndangyang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang,sehingga dengan Putusan Mahkamah

Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administratifdan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yangsama sekali tidak diatur dalam undangundang, Jika materi pedomanatau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yangdemikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yangdemikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintashukum;7.

untukmengambil uang ADR (uang palsu) tersebut dan kemudian saksi pulang;Bahwa selang dua hari kemudian saksi ditelepon oleh saksi Sudjoko danmenyuruh saksi untuk datang kerumah saksi Sudjoko karena Terdakwa sudahdatang dan membawa uang ADR tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2012 sekitar pukul 07.00 Wib,saksi datang kerumah saksi Sudjoko dan disitu sudah ada Terdakwa dan padasekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menyerahkan uang ADR kepada saksisebanyak 5 (lima) ikat yang dalam satu ikatnya

membayarkan uang orderan kepada saksi;Bahwa yang biasa memesan telur kepada Saksi Al NURYANI biasamemesan atau order telur kepada saksi sebanyak 70 ikat dalam 1 (satu)bulan sebanyak 2 (dua) kali;Bahwa tidak ada pemesanan atau mengorder Telur dengan Fakturpembelian masuk dan Faktur retur barang sesuai Faktur yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi;Bahwa saksi menerangkan bahwa Toko Lia sari memesan Telur kepadasaksi dalam 2 (dua) minggu sekali sebanyak 35 (tiga puluh lima) ikat dandi hargai per ikatnya

barangbarang tersebut Saksi lupa apakah di atas meja atau dilantai yang jelas di ruangan tengah ; Bahwa setelah timbangan yang diperlihatkan yaitu bungkusan plastik,pipet, dan uang; Bahwa Saksi dipanggil ke dalam kamar dan Saksi lihat uang tersebutada 2 (dua) ikat masih dalam lemari pakaian dengan posisi lemari terbuka,dan lemari tersebut ada dalam kamar, lalu anggota Polisi ambil kemudianuang tersebut dihitung, satu ikat Saksi yang hitung jumlahnyaRp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan satu ikatnya

Jika materi pedomanatau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yangdemikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikiantidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;Bahwa kewenangan regulasi atau membuat peraturan perundangundangan, pada pokoknya, lahir dari adanya prinsip kedaulatan rakyat,oleh karena itu setiap peraturan yang akan ditetapkan oleh pemerintahmengikat untuk umum, haruslah atas persetujuan wakilwakil yangduduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

(seratus ribu) dengan perincian 6 (enam) gepok terdiri 10 (sepuluh) bendel uang mainan 1 (satu) bendel sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) uang mainan, 1 (satu) bendel terdiri dari 100 lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu);

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaansebagai obyek Praperadilan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final danmengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undangundangadalah sama kuat daya ikatnya dengan undangundang yang dibuat olehlembaga legislatif dimana

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sejumlahuang dari tas ransel warna hitam tersebut, terdiri dari pecahan uangkertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikat @tiap ikatnya + setebal 10 (sepuluh) cm dan pecahan uang kertasRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikat @ tiapikatnya + setebal 10 (sepuluh) cm, tetapi Sdr. Muh.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sejumlahuang dari tas ransel warna hitam tersebut, terdiri dari pecahan uangkertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikat @tiap ikatnya + setebal 10 (sepuluh) cm dan pecahan uang kertasRp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikat @ tiapikatnya + setebal 10 (sepuluh) cm, tetapi Sdr. Muh. Saleh aliasSaleh (Saksi13) tidak mengetahui jumlah seluruhnya uangtersebut.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sejumlahuang dari tas ransel warna hitam yang terdiri dari pecahan uangkertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikat @tiap ikatnya + setebal 10 (Sepuluh) cm dan pecahan uang kertasRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikat @ tiapikatnya + setebal 10 (sepuluh) cm, tetapi Saksi tidak mengetahuijumlah seluruhnya uang tersebut.15.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014dinyatakan bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaansebagai obyek Praperadilan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final danmengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undangundangadalah sama kuat daya ikatnya dengan undangundang yang dibuat olehlembaga legislatif dimana