Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

Kedua sertipikat hak pakai tersebut harus bergantinama menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertanianyang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi (SIMAK)BMN;d Bahwa pergantian nama bukan merupakan peralihnan hak melainkanhanya perubahan nama pemegang hak saja sehingga diterbitkannyaobjek sengketa dalam pendaftaran hak baru tidak wajib untukmelampirkan asli Akta PPAT yang memuat peralinan hak oleh pemeganghak kepada penerima hak yang bersangkutan karena Pemohon/T ergugatIl

Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul20.05 Terdakwa sedang berada di rumahnya dirumahnya yang terletak dekatRSU Nene Mallomo Jalan Wolter Mogonsidi Kelurahan Rijang Pittu KabupatenSidenreng Rappang, pada saat itu Terdakwa menulis atau memposting tulisanatau status dalam Akun FacebookGhofur Mun Fariddi dalam group PilkadaSidenreng Rappang 2018 yang isinya Katanya Bapak Heriyanto...Berbicaratentang tutur kata yang baik itu mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi saya kawan....coba simak

Terdakwa agar keluar dari grup Pilkada Sidenreng Rappang 2018karena FARID US GALIB khawatir perobuatan Terdakwa tersebut akandiketahui oleh pihak FATMA ;Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2018 pukul 20.05 Wita Terdakwapernah menuliskan komentar di facebook dengan menggunakan akun GhofurMun Farid dalam grup Pilkada Sidenreng Rappang yang salah satunyabertuliskan Katanya Bapak Heriyanto...Berbicara tentang tutur kata yangbaik itu. mencerminkan kepribadian seseorang...sangat lucu bagi sayakawan....coba simak

Sehingga gugatan inisemakinh tidak jelas dan kabur, dengan menggabungkan dua kepentinganyaitu Pribadi dan mengenyampingkan Kewajiban yang harus dilakukan olehPenggugat.sebagai PNS Aktif yang masih menerima Tunjangan, dan GajiPokok, dan seharusnya Penggugat Malu karena Kewajiban terhadap Negaratidak pernah dilakukan atau melakukan Pekerjaan sebagaimana Tugas danWewenang sebagai PNS.Dan apabnila kita simak gugatan aquo ini sangat tidak jelas , dari berbagaisudut pandang.Bahwa gugatan Penggugat Kontradiktif

dilakukan oleh Tergugatadalah salah dan Penggugatlah yang benar, sehingga gugatan ini semakintidak jelas dan kabur, dengan menggabungkan dua kepentingan yaitu pribadidan mengesampingkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil aktif yang masih menerima tunjangan, dan gajipokok dan seharusnya Penggugat malu karena kewajibannya terhadapNegara tidak pernah dilakukan atau melakukan pekerjaan sebagaimanatugas dan wewenang sebagai Pegawai Negeri Sipil;Dan apabila kita simak

Penggugat pada nomor (1)yang mengemukakan penggugat mempunyai hak atas tanah yang terletak di desaTanjung Pinang kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, bahwa di lokasitersebut adalah merupakan aset tanah negara milik Pemerintah RI Cq KementrianPertahanan RI Cq TNI AU dengan dasar kepemilikan :1 Skep KSAP No 23/Ksap/1950, tanggal 25 Mei 1950.2 Surat Edaran Mendagri No H.20/5/7/1950, tanggal 9 Mei 1950.5 Surat Edaran Mendagri No 40/25/13/1953, tanggal 13 Mei1953.4 Inventaris Kekayaan Negara dan SIMAK

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai alamatlokasi tanah objek gugatan di dalam somasi / surat peringatan, dengan inidisampaikan bahwa dengan Jawaban ini Tergugat menegaskan bahwa asettanah Negara milik Pemerintah RI Cq Kementrian Pertahanan RI CqTNI AU adalah lahan / tanah eks Lapangan Terbang Tanjung Batu,Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir seluas + 400 Hektarsesuai dengan penyebutan resmi di IKN (Inventaris Kekayaan Negara)dan SIMAK BMN nomor registrasi 50309000000003

Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk

berpendapat:Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembalitanggal 19 Oktober 2017, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 23November 2017 dihubungkan dengan Putusan Judex Juris ternyataditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1967 danobjek sengketa telah tercatat dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN)Nomor Register 3050404000001 dan sudah dilaporkan dalam SIMAK

saksi Zaenal menerangkan bahwa ia menjabat selakuKepala Desa hingga dengan masa berakhir pada tanhun 1991, sedangkandari bukti Para Tergugat dan keterangan para saksi telah menerangkanbahwa pada tahun 1990 telah terjadi jual beli, sedangkan yang tanda tangandisitu bukannya saudara Zaenal melaikan orang lain atau pengganti darisaudara Zaenal:Bahwa di dalam keterangan saksi Para Tergugat telah jelas yang manamenerangkan yang tanda tangan adalah selaku Kepala Desa yang baru,akan tetapi apabila kita simak

Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005berdasarkan penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.d.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara.DALAM PROVISI.Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat.DALAM POKOK PERKARA.1.Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.2.Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum.3.Menyatakan Sah menurut hukum dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25Juli 1950 dan tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor :30505005.4.Menyatakan sah menurut hukum Surat Peringatan ke1Nomor : B/ 2741/XV/2014 tanggal 13

I AD sebagai rumah dinas prajurit TNIHalaman 66 dari 107 hal putusan Nomor 631/Pdt/2017/PT.DKIAD, dan obyek sengketa sudah tercatat dalam barang milikNegara yang telah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMNNomor : 30505005 yang diperoleh dari Penyerahan KNILtanggal 25 Juli 1950.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatanPara Penggugat adalah tidak mendasar dan harus ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).f.

Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonpensi adalahsebagai berikut :a.Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD danobyek sengketa sudah tercatat dalam Barang Milik Negarayang telah terdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor :30505005 yang diperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagaiberikut :a)Lokasi : Ji.

Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli1950 dan tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor30505005.5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Peringatan ke1 Nomor :B/2741/ XV2014 tanggal 13 Nopember 2014, Surat Peringatan ke2Nomor : B/2946/ XIV/2014 tanggal 3 Desember 2014 dan SuratPeringatan ke3 Nomor : B/3179/ XIV2014 tanggal 30 Desember 2014perihal dilarang mendirikan bangunan apapun dan segeramengosongkan lokasi bekas kebakaran di Asrama KPAD Cililitan VBSJaktim.6.

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;. Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun2013:Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;Spesifikasi Peralatan:Hal. 5 dari 22 hal.

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan LaporanKeuangan dan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;.

TNI AD dan dimasukkan dalam status milik TNI AD / KPADserta dimasukkan dalam status milik TNI AD Cq.Kodam Jaya / Jayakarta yang dicatatkan dalam Buku IKN TNI AD Nomor Registrasi : 30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMKEU RI adalah KELIRU dan SALAH.Sebab ternyata tidak adaapapun alasan Kodam Jaya /Jayakarta Cq. TNI AD / Tergugat mengatakan rumah milikPengqugatyang dibangun Penggugat sendiri dikatakanRumah Dinas Kodam Jaya / Jayakarta Cq.

TNI AD dandimaksud TERGUGAT dalam Buku IKN TNI AD denganNomor Register : 30501001 dan masuk SIMAK BMNKEMKEU RIOleh karena itu) perbuatan Tergugat tersebut adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar HakSubjektif Penggugat dan melanggar hukum perundangHal 16 dari 112 Putusan No.50/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST23.undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdata.c.

Kodam Jaya/Jayakartatercatat dalam buku IKN TNI AD Nomor Reg. 30501001dan masuk SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI c.q.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara RI serta tercatatdalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB :012.22.01 .344458.002.KD tertanggal 04122013,sehingga Menteri Keuangan c.g.

Kodam Jaya / Jayakartatercatat dalam buku Inventaris Kekayaan Negara (IKN) TNIFAD Reg.30501001 dan masuk SIMAK BMN Kementrian Keuangan RI Cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mencoret/menghapus tanahseluas + 525 M2 pertapakan rumah milik Penggugat dari dalam Daftar BukuInventaris Kekayaan Negara Nomor Register : 30501001 dan pencoretan danpenghapusan dalam SIMAK BMN Kementrian Keuangan RI;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis HakimPenggugat selain menggugat Tergugat dan Turut Tergugat harus pulamengikut sertakan pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara a quo,yaitu : 1). Ny. Yohanna De Meyyer ; 2).

BMN 363.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02551/ESDM/PPBMN/2013 denganjumlah total Rp. 84.275.000, dan Perincian daftar pembayaran Tim Penatausahaan AsetPKP2B 364.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02581/ESDM/PPBMN/2013 denganjumlah total Rp. 72.025.000, dan Perincian daftar pembayaran Tim PenyusunanKlasifikasi dan Kodesikasi Simak BMN yang berasal dari KKKS dilingkunganKementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 365.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02567

Beserta copy lampirannya. 588.1 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi dan implementasi SIMAK BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan Barang Milik Negara.Beserta copy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangka penyusunanlaporan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan BarangMilik Negara.

BMN 363.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02551/ESDM/PPBMN/2013dengan jumlah total Rp. 84.275.000, dan Perincian daftar pembayaran TimPenatausahaan Aset PKP2B 364.1 (satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02581/ESDM/PPBMN/2013dengan jumlah total Rp. 72.025.000, dan Perincian daftar pembayaran TimPenyusunan Klasifikasi dan Kodesikasi Simak BMN yang berasal dari KKKSdilingkungan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2013 365,1 (satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02567

Beserta copy lampirannya. 588.1 (satu) jilid asli Laporan Tim kegiatan sosialisasi dan implementasi SIMAK BMNdi lingkungan Kementerian ESDM TA.2012. Bidang Penatausahaan Barang MilikNegara. Beserta copy lampirannya. 589.1 (satu) jilid asli Laporan Tim Rekonsiliasi dan Klarifikasi dalam rangkapenyusunan laporan BMN dilingkungan Kementerian ESDM TA.2012. BidangPenatausahaan Barang Milik Negara.

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa saksi menjabat sebagai Staff bagian Keuangan danOperator SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)pada Politeknik Negeri Ambon ;Bahwa tugas saksi adalah Membuat daftar honor, membuatlaporan keuangan, menginput data Surat Perintah Membayar (SPM)dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta melakukanrekonsiliasi data dengan SIMAK BMN dan pihak KantorPerbendaharaan Negara (

Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi padatahun 2009 yang dibuat di bulan Desember 2009, ditandatanganioleh terdakwa ketika berada di dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) Waiheru, pada saat itu adalah petugas SIMAK BMN Sadr.John Kermitte yang membawa laporan tersebut ke Rutan untukditandatangani oleh terdakwa ;9.

Djumudiah bintiPandjia, produk bukti PI perkara No: 166/Pdt.G/2008/PA.Mks, mereka telahmelaksanakannya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh mengintervensiPerdamaian sebagaimana keinginan mereka, untuk itu mohon "simak" SuratPerdamaian Penentuan Hak/Milik Hasil Bersama antara lain: Pihak Suami (H. Talibo bin Samasi) menyatakan setuju menetapkanbahagian Isterinya (HJ.

Djumudiah Binti Pandjia dan H.Talibobin Samasi masingmasing berhak separoh dari Harta Bersama;Bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama Makassar tersebut di atas adalahkeliru;Alasannya:Bahwa mohon simak lsi Perdamaian, tidak diperkenankan Ahli Warismenuntut harta yang didapat baik pada H. Talibo bin Samasi maupun hartayang ada pada Hj. Djumudiah binti Pandjia, lebih jauh harta yang ada padaPemohon Kasasi/Pelawan tersebut adalah dari Hj.

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/VI/2010e.3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g.1 (satu) lembar Daftar Simak

No. 09/Pid.Tipikor/2015/PTBNAf.1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g.1 (satu) lembar Daftar Simak Formulir Kualifikasi, tanggal 03 Mei 2010 padaBerkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.Adalah Non Identik atau merupakan Tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Ir.INDRA MUKHLIZAR Pembanding (KTA).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Bahwa jika kita simak dan cermati dasardasar dan alasanalasangugatan Penggugat, maka secara faktual dapat diperoleh faktahukumbahwa: Tanah yang digugat oleh Penggugat Ir. Rusdy Fasihuadalah tanah yang sudah diperkarakan oleh saudarasaudarakandung Penggugat ic. MUCHSIN ZEN dan MOH. RESIN YASNI,ST, yang telah diputus oleh Pengadilan dan putusan a quo telahberkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PeninjauanKembali (PK) pada Mahkamah Agung R.I.

Bahwa bila kita simak dalil gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3 dan poin4 gugatannya tersebut ternyata mengklaim pula bahwa tanah seluas 2.603m2 tersebut adalah warisan dari Zua Fasihu. Maka oleh karena itu gugatanPenggugattersebutharus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.7.

Kdi tanggal 19 Juni 2020.Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dimana telah menuduhTergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas jual beli tanah sengketaseluas 2.603 m2 (dua ribu enam ratus tiga meter persegi), padahal tidaksatupun fakta yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum, malah kalau kita simak Akta Jual beli a quo maka ditemukanfakta hukum bahwa Tergugat membeli tanah tersebut tidak dilakukan secaradiamdiam; Melainkan yang benar adalah bahwa Tergugat dalam

Dimana lahan tersebut secara fisik dikuasai Unesa dantercatat pada daftar inventaris simak BMN, Penggugat adalah Pemilikobyek sengketa yang saat ini terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00010/Kel.Pacarkeling tanggal 21 Juni 2019, SuratUkurtanggal 24/05/2019 No.108/PACARKELING/2019 seluas 11.720 m2 atas nama pemegang hakPEMERINTAH KOTA SURABAYA, bahwa Penggugat memperoleh hakatas obyek tanah tersebut berdasarkan : 1.

Telah tercatat dalam SIMAK BMN sejak tahun 2006 di KementerianPendidikan Nasional, dan beralih status tahun 2015 ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingg! ; . Rapat koordinasi antara Kanwil C DJKN Surabaya denganUniversitas Negeri Surabaya pada Hari Senin tangga 11 Maret 2013,di Kanwil X DJKN Surabaya. Dengan Kesimpulan sebagaimanatercatum dalam Hasil Rapat ; Halamani14dari130, Put. Perkara No. : 35/G/2020/PTUN.SBY2.

Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Kartu TandaPenduduk NIK. 167 1086309660001 atas nama : SIMAK yang dikeluarkan olehCamat Sako.Kota Pelmbang Tanggal 28 Maret 2012 ( bukti P.1)2. Fotokopi bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK16710830126330010 atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Camat Sako, KotaPalembang, tanggal 28 Maret 2012,( bukti P.2)3.

Serta Penggugat harusnyajuga menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yangtelah mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai BarangMillik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak :2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurangmenyantumkan Kementerian Keuangan RI, karena Menteri KeuanganRI selaku Pengelola Barang Milik

Foto copy Identitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.I 2;3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberitanda bukti T.1 3 ;4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat Irian Jaya No. AGR 114HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I4 ;5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No.B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I5 ;6.

SAKSI CHANDRA ARIYAWANDipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikanketerangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah korem diKm 23Jalan SorongKlamono dan setahu saksi luas tanah dari pada tanah obyeksengketa tersebut seluas 53, 48 Hektar ; Bahwa Saksi tahu tanah itu adalah tanah milik korem dan sudahmasuk dalam simak Bnm ; Bahwa setahu saksi tanah itu adalah hibah dari Pemda KabupatenSorong tahun

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa saksi menjabat sebagai Staff bagian Keuangan danOperator SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)pada Politeknik Negeri Ambon ;Bahwa tugas saksi adalah Membuat daftar honor, membuatlaporan keuangan, menginput data Surat Perintah Membayar (SPM)dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta melakukanrekonsiliasi data dengan SIMAK BMN dan pihak KantorPerbendaharaan Negara (

Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi padatahun 2009 yang dibuat di bulan Desember 2009, ditandatanganioleh terdakwa ketika berada di dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) Waiheru, pada saat itu adalah petugas SIMAK BMN Sadr.John Kermitte yang membawa laporan tersebut ke Rutan untukditandatangani oleh terdakwa ;9.