Ditemukan 1749 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1869 B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KERJASAMA OPERASI PT ADHI REALTY - PT EDEN CAPITAL INDONESIA
235 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPNdan PPnBM menyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;b.
Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saatterutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Memori Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena
Register : 16-08-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. CAKUNG PERMATA NUSA;
193 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP549/Pj./2000Tentang Saat Pembuatan,
Register : 12-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tmt Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Ramli Hodiyo Alias Ramu
28 — 20
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Ramli Hodiyo Alias Ramu
28 — 20
Saksi SUHARTO DATAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebumilik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;Bahwa awal mulanya saat itu Saksi selaku mandor perkebunan wilayah desatangga jaya milik PT.PAbrik Gula Gorontalo melintas di areal perkebunan danSaksi mendapati ada lahan tebu milik PT.
Register : 19-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PA LIMBOTO Nomor 48/Pdt.P/2015/PA Lbt. Tanggal 7 Juli 2015 — - MYRNA OTAYA binti RAHIM OTAYA
42 — 5
42 — 5
DJARNAWI DATAU, S.Ag. Perincian biaya :1 Pendaftaran : Rp 30.000, 2 ATK : Rp 50.000,3 Panggilan :Rp 85.000,4 Redaksi : Rp 5.000,5 Meterai : Rp 6.000.JUMLAH :Rp 176.000, (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Register : 20-05-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN MARISA Nomor 31/PID.B/2013/PN.MAR Tanggal 20 Juni 2013 — - IMBRAN DJANIHI Alias IMU
62 — 13
62 — 13
Masingmasingsebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARMAN SAID, SH. sebagai panitera 16pengganti serta dihadiriae ) oleh MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH. Jaksa Penuntutpeda Kejaksaaan Negeri Marisa dan terdak wa.HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIMdierw SeRUDI HARTOYO, SH,MOHAMMAD SYAFIL SH.
Register : 08-03-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Desember 2013 — DIRJEN PAJAK vs PT. HOSANNA GARMENTAMA
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 (Selanjutnyadisebut UndangUndang PPN), menyatakan:Pasal 11 ayat (2)"Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran."5.
Register : 21-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN MARISA Nomor 20/PID.B/2014/PN MAR Tanggal 8 Oktober 2014 — - SONNI SAMOE alias UN
111 — 52
111 — 52
AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dihadapan Terdakwa.Hakipf Anggota 4 Majelis/NUR AYIN, SH. Nyx YANTO, SH.4 Panitera Pengganti ASDIN DALIUWA, SH.18
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/201 Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
Register : 03-01-2022 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA GORONTALO Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Gtlo Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
45 — 22
45 — 22
Abdul Rahman Djibran dan Almarh.Aimani Datau, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh LurahMolosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013An. Aisyah Djibran yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli2013;3. Fotokopi Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, an.Umar Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli2013;4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, an.
Register : 07-08-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 27-12-2012
Putusan PTA GORONTALO Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.Gtlo Tanggal 6 September 2012 — RATNA LAHATI, DKK VS ANICO DAMA, DKK
80 — 27
80 — 27
Menetapkan sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 435 m2 dan diatasnyaoleh Penggugat II telah didirikan rumah permanen seluas lebih kurang 54 m2terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengasn tanah sawah milik Giasi Dama;Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal milik Nenek Sango;Sebelah Selatan dengan tanah milik Djuma Datau;Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dyjenab Nusi;Karena telah dijual oleh Almarhum Giasi Dama
Putus : 29-03-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/PID.SUS/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — MOHAMMAD HUSAIN, S.Pd, M.MPd
104 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T.
DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor: 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangPerubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/ 356/III/2011 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAKlanjutan 2010) bidang pendidikan satuan kerja Dinas Pendidikan KabupatenBone Bolango TA. 2011, dengan susunan panitia, sebagai berikut :e IRMAN, S.T
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEKAR ARMADA JAYA
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2015Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 13 ayat (1):Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Pasal 13 ayat (3):Apabila pembayaran
Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 220/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 18 Agustus 2015 — 1. SULIYAH MAMIJEM ALIAS SULIYAH, dkk melawan 1. KASIYAH, dkk
38 — 22
38 — 22
Bahwa Pembagian Tanahtanah pada : huruf a s/d huruf datau "OBYEK SENGKETA" tersebut dilakukan dengan carakekeluargaan dan tercapailah kesepakatan jika ParaPenggugat (Penggugat dan Penggugat Il) mendapatkantanah darat pada huruf a dan huruf b serta huruf csedangkan Adim Rijanto (alm) dan Sumarto Watim (alm),Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan No. 220/Pdt/2015/PT SMGmendapatkan bagian tanah sawah pada huruf d, Namunbagian dari Sumarto Watim (alm) semasa hidupnya telahdijual) lepas kepada Adim Rijanto
Register : 24-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN MARISA Nomor 59/PID.B/2014/PN.MAR Tanggal 6 Nopember 2014 — PIDANA
- HARTONO RAHMAN alias HARTONO alias NONU
59 — 11
59 — 11
AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri olen Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisFIRDAUS ZAINAL, SH. MOHAMMAD SYAFII, SH.DONNY, SH. 19r
Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/PID.SUS/2017 Tanggal 17 April 2017 — YANNI MOTTO;
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Mpd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen; JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dana AlokasiKhusus (DAK lanjutan 2010) bidang Pendidikan Satuan
S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran; MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O6 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor 420/DisdikBB/SET/356/1 11/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasikhusus
Register : 28-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 395/Pid.B/2019/PN Mtr Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.LALU JULIANTO,SH.
2.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
BERI SATRIA Alias BERI
18 — 8
1.LALU JULIANTO,SH.
2.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
BERI SATRIA Alias BERI
18 — 8
Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilbarangbarang milik Saksi tersebut;Bahwa ketika Saksi tidur pintu gerbang Mess dan pintu kamar Saksidalam keadaan dikunci namun jendela kamar Saksi dalam keadaantertutup tidak terkunci;Bahwa ketika kejadian yang rusak hanya posisi jendela dan pintukamar Saksi yang awalnya dalam posisi tertutup saat Saksi bangunsudah dalam keadaan terbuka;Bahwa di Mess ada terdapat CCTV yang berfungsi memantau keadaanseputaran mess ketika Saksi beristirahat datau
Putus : 29-01-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 183/Pid.B/2012/PN.Stg Tanggal 29 Januari 2013 — DOMONIKUS LALU Als DOMI Anak Dari YOSEP ROWE (Alm) , Dkk
32 — 3
32 — 3
Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur im terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan daripelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322/B/PK/PJK/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — PT. ADHI REALTY-EDEN CAPITAl INDONESIA KSO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau