Ditemukan 2284 data
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Termohon:
SEBASTIAN HUTABARAT
118 — 61
.: Kepala Subbagian Umum dan tata UsahaBalai Wilayah Sungai Sumatera II Medan,Direktorat Jenderal Sumber Daya Arr,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.Jalan Jenderal Besar DR. AH. Nasution No.30 Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor,Kota Medan.: ADAM WISNU, S.H.
Yanto
Terdakwa:
Bambang Hermanto
50 — 7
., selaku Kepala SubBagian Umum, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urineTerdakwa mengandung zat aktif Metamfetamina yang terdaftar dalamgolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yangmembuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotikaGolongan jenis sabusabu pada tanggal 21 Agustus 2018.Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepadaTerdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang buktidari tindak
397 — 1041
Penggugat) yang dijadikan dasar perbuatan Akta JualBeli Nomor 86 / 2008 tersebut, quod non, sebagaimanadiuraikan dalam butir 19 surat gugatan Penggugat;Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan hukum didasarkan padaadanya pemalsuan Identitas diri Penggugat. yang harusdibuktikan lebih dahulu melalui proses Peradilan Pidana,sehingga Gugatan Penggugat masih prematur dan sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima atau NO (NietOnvankelijk Verklaart);DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam subbagian
189 — 64
Mulyadi, S.H, MSE, Jabatan Kepala Bagian Hukum,pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,;Cicih Saecih, S.H, Jabatan Kepala Subbagian AnalisisPeraturan Perundangundangan pada KementerianKoordinator Bidang Perekonomian,; Ika Puspawiandari, S.H, M.M, Jabatan KepalaSubbagian Penyusunan Rancangan PeraturanPerundangundangan pada Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian; Sakti Lazuardi, S.H, Pelaksana pada Biro Hukum,Persidangan dan WHubungan Masyarakat padaKementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Ridwan Rais, No. 5 Jakarta Pusat,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :1.2.3.Lasminingsih, S.H, LL.M, Jabatan Kepala Biro Hukumpada Kementerian Perdagangan ; Sutowibowo Setiadhy, S.H, Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;Simon Tumanggor, S.H, M.H Jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;Pretty Isnaini, S.H, Jabatan Kepala Sub Bagian LitigasiIl pada Biro Hukum Kementerian Perdagangan ;Halaman 5 dari 232 Halaman
Naufi Ahmad Naufal, S.H, M.H, Jabatan Kepala SubBagian Non Litigasi pada Biro Hukum KementerianPerdagangan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1021/MDAG/SK/8/2016, tanggal 4 Agustus 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai .................. Tergugat IV;5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional, sebagai Anggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai .....................Tergugat V;6.
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
74 — 33
Milinium RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.
Fikri Hakimi, MAP ditunjuk sebagai Kepala SubBagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir, sehinggaterdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta lah yang kemudian mempunyai tugaspokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun2006;=" Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H. Normad Edhy,M.Si. selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr.
Fikri Hakimi, MAP menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah,karena jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dankewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada PelaksanaanPengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt.
60 — 29
., Kepala SubBagian Disiplin Dan Pemberhentian Pegawai tertanggal 18 Januari 2017 yangmenerangkan bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal16 Agustus 2016 hanya 3 (tiga) kali hadir di tempat kerja yaitu pada saat dipanggiluntuk dilakukan pemeriksaan, Sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Mei2016, 19 Juli 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 (Vide bukti T6) dan berdasarkanpengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat padatanggal 19 Juli 2016 (Vide bukti
Terbanding/Terdakwa : SULI HANDOKO Bin SUKIR
128 — 50
) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat Linmas UntukKegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPD Jambitanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPD Jambitanggal 06 September 2018 Kode Billing : 018090114009811;1 (Satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan BupatiMerangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
345 — 413
Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.
H. MUSTARI
Tergugat:
MASHURI HASAN Alias HASAN SAKAI
96 — 40
2021/PN Tjspermohonan Sertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan NasionalKabupaten Bulungan karena Penggugat telah mengajukan permohonansertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional KabupatenBulungan pada tanggal 8 Desember 2004 dan oleh Badan PernahanNasional Kantor Wilayah Propvinsi Kalimantan Timur saat itu telahmemberikan surat keputusan Nomor : 302550.1442005 memberikanHak Guna Bangunan atas nama Mustari (Penggugat) atas tanah diKabupaten Bulungan pada Tanggal 12 Desember 2005, Kepala SubBagian
104 — 52
asuransi namun tidak disebutkan asuransi apa ;Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi padatahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya samadengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yangdiketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupatikemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala SubBagian
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
326 — 439
Fransiskus Martino Dura, SH, Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; Ketiganya beralamat di Kantor Bupati Manggarai, JalanMotang Rua No. 1, Kelurahan Watu, Kecamatan LangkeRembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa TenggaraTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.034.1/27/2019 tanggal 18 Januari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yangtelah diperbaiki
1.MUHAMMAD IHSAN HUSNI, S.H.
2.FAISAL NUR, S.H., M.H.
3.NURHIDAYATI, S.H.
Terdakwa:
HASRIADI, S.H.,M.S.i
282 — 175
Balai Bahas UjungPandang, tahun 1988;Diangkat sebagai Peneliti Muda pada Balai Bahasa Sulselbar,tahun 2008;Diangkat sebagai Kasubbid Pengkajian pada Balai BahasaSulselbar, tahun 2008;Diangkat sebagai Peneliti Madya pada Balai Bahasa Sulselbar,tahun 2010;Bahwa Ahli jelaskan, Surat Tugas Nomor : 353/G5.13/KP/2017 Tanggal 13Maret2017 dan Surat Keterangan Kompetensi NomorHalaman 26 dari 66 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mijn1125/G5.13/KP/2016 Tanggal 13 Desember 2016 yang keduanyaditandatangani Kepala Subbagian
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko,Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi SulawesiTengah;3. ARIF SULAEMAN, S.H, M.H.,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat,/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM &Associates, beralamat di Jalan Tombolotutu Nomor 36Palu Provinsi Sulawesi Tengah;4. MAHFUD MASUARA, S.H.
54 — 10
DEVI FARADILA, SH / Staf SubBagian Hukum dan Humas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan 10. M.FAKHZIATUDDIN, SH / Staf Sub Bagian Hukum Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Aceh, No. (1) s/d (10) kesemuanya beralamat di JI. H. Mohd. Daud BeureuehBanda Aceh bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1/677/KUASA/2014, tertanggal 25 Maret 2014.
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohamad Nurhedi, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, DirektoratPeraturan Perpajakan Il,12.Wasto, S.E, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il,13.Sri Utami Endarsih, S.H, Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan,14.Akhmad Reiza Herbowo, S.E, Penelaah Keberatan Kanwil DJPJakarta Selatan,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNo. 4042, Jakarta 12190,
ANDI PAKENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
290 — 328
Urip Sumoharjo Nomor269 Makassar, domisili elektronik: subbagian. sengketa@gmail.com; untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI; ONOARWN = Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 118/G/2019/PTUN.Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 118/PENDIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 Oktober 2019, tentang Lolos Dismissal;2.
53 — 27
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/ PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDS04/Dumai/11/2014 tanggal O6 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwasebagai berikut :PRIMAIRmoccen= Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian
Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRTentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR ;con Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan MasyarakatSekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Nomor: 1538/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangUndangan berdasarkan
111 — 70
., MH, Jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Riau;4. APRIANSYAH, SH, Jabatan Staf Sub BagianLitigasi pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Riau;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa lKhususNomor : 560/SK100/V1IV2016, tanggal 28 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai.................. TERGUGAT;Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.PT.
294 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengenaan sanksiadministratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Bursa Efek,Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara PedagangEfek dan Penjamin Emisi Efek, Wkil Penjamin Emisi Efek danWakil Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek,Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat LaporanTransaksi Obligasi dan lembaga yang terkait dengan transparansiperdagangan efek di pasar sekunder ;Pasal 1518 ayat (3) PMK 100/2008 yang menentukan :Subbagian
1.MUHAMAD SETYAWAN, S.H.
2.IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD HAMZAH, S.H.
131 — 84
Kepala Subbagian TataUsaha adalah Abdul Rahman, selanjutnya 5 (lima) Seksi antara lain:Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan saya sendiri (JamaluddinArkiang), Seksi HTPT adalah Ahmad Pathoni, S.St.