154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg

146/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No.372/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 06 Juni 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baraberpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteria untuk disebutsebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen

SehinggaHalaman 2.1 dari 71 Putusan Nomor60/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPputusan BPSK No.372/Arbitrase/BPSKBB/V/2016tanggal 06 Juni 2016 telahcacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun faktafaktahukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkarapenyelesaian sengketa Konsumen atas nama Kamal tersebut di BPSK hinggamenghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuandari Pemohon keberatan.Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan

Padahal secarahukum BPSK Batubara tidakmemiliki kewenangan tersebut.Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan hurufk BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihakkonsumen , dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha in casu(Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undangundang No. 8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yangdapat

rugi dan atau sanksi administrasiberupa penetapan ganti rugi sebesarbesarnya Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkansuatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidakmemiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbuktimelampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturantersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat

ditempat domisili Konsumen atau BPSK yangterdekat.b Surat pernyataan Termohon Keberatan tentangmemilih Arbitrase di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015;Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor60/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAPc Dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkanirahirah Demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha EsaSehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlakmenangani perkara ini;d Bahwa pengajuan permohonan

946 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahkan terkesan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara ini telah bertindak sebagai institusi yang bergerak diHalaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 946 K/Padt.

..danseterusnya;Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan;Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apa yangmenjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

Bahwa dalam perkara a quo ternyata putusan BPSK Pemerintah KabupatenHalaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 946 K/Pdt.SusBPSK/2017Batu Bara sangatlah jauh menyimpang, oleh karenanya Pemohon Keberatansangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratersebut, karena telah menganggap bahwa Peraturan Menteri Keuangantidak berlaku.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1015/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016,tanggal 20 Januari 2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Halaman 15 dari 27 hal.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 387/P3K/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum; 3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

UUKekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK KabupatenBatu.

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknyakerugian di pihak Konsumen.Disamping itu, Dr.

Pos Indonesia kepada BPSK KabupatenBatubara Nomor 1.CB.PSP/856/2016 tanggal 10 Juni 2016, BPSK KabupatenBatubara tetap meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini sehingga muncullahputusan aquo.

sengketa konsumenoleh BPSK melalui cara Konsilias atau mediasi atau Arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuanpara pihak yang bersangkutan., sehingga pertimbangan hukum yangmenyatakan BPSK Kabupaten Batubara berhak menangani perkara aquodengan cara arbitrase atas dasar pemilihan TERMOHON merupakan19pertimbangan yang sesat dan hanya merupakan akalakalan pembenaranperbuatan Majelis BPSK aquo.Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK,

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);2.

1124 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Oleh karena itu selanjutnya Majelis BPSK Kab.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriKisaran merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag No.350 Kep/MPP/12/2001tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m danhuruf

Bahwa Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalampasal 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen menyebutkan: " Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di badanpenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa pemanggilan yangdilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi

Nomor 1124 K/Pdt.SusBPSk/201621.menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara.

umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:Halaman 43 dari 52 hal.

1090 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen;Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.;b.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1843/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016tanggal 13 Maret 2017, batal demi hukum;4.

umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

86 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan danHalaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.SusBPSK/2018perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia;.

Nomor 86 K/Pdt.SusBPSK/2018 Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatubara tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK);Bahwa, terhadap keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanNegeri Sibolga

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 285/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 03 Mei 2017;4.

924 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

dijelaskan oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Nomor226/ARBITRASE/ BPSKBB/III/2016 tanggal 15 April 2016sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka gugatan konsumendikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha;Halaman 8 dari 33 hal.

Termohon Keberatan/ semula Pengadu memanfaatkanpengaduannya pada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk lari darikewajibannya terhadap Pemohon Keberatan/semula Teradu dengansengaja memanfaatkan pengaduan sengketa yang telah diperiksaMajelis BPSK Kabupaten Batu Bara;.

SengketaKonsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajibdiselesaikan selambatlambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu)hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK; Bahwa faktanya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara di dalammemberikan putusan atas Pengaduan Termohon Keberatan/semulaPengadu telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan olehundangundang, dimana Majelis BPSK Kabupaten Batu Baramemutus Pengaduan Termohon Keberatan/semula Pengadu lebihdari 21 (dua

Tentang Majelis BPSK yang salah dalam melakukan penerapan hukum.Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormatsepakat dengan Pemohon Keberatan/semula Teradu untuk menyatakanPutusan BPSK Nomor 226/ARBITRASE/BPSKBB/III/2016 tanggal 15April 2016 sangatlah tidak adil bagi Pemohon Keberatan/semulaTeradu, hal ini dikarenakan Majelis BPSK telah salah di dalammenerapkan hukum.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor41/Pdt.Sus/ BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 29 Juni 2016 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmemeriksan dan mengadili perkara a quo;3.

476 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

KEBERATANKEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN BPSK KOTA BOGOR:. Bahwa terhadap pertimbangan "Tentang Hukumnya" pada butir ke1 yangmenyatakan "Menimbang, bahwa terhadap materi pengaduan Penggugat(Konsumen) secara umum merupakan kewenangan BPSK", akan PemohonKeberatan tanggapi sebagai berikut:a.

)Kota Bogor, Nomor: 24/PTS.ARB2012/BPSK/V/2013, tanggal 22 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1.

Bahwa menurut Dr.Susanti Adi Nugroho, dalam buku yang berjudul "ProsesPenyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta KendalaImplementasinya", penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta CetakanKe1, halaman 324325 pada pokoknya menjelaskan bahwa pemeriksaanperkara keberatan terhadap Putusan BPSK juga meliputi keberatan terhadappenerapan hukum secara luas yang diterapkan oleh BPSK yaitu:a. Adanya kesalahan dalam penerapan hukum;Hal. 15 dari 23 hal Put.

Kota Bogor Nomor: 24/PTS.ARB2012/BPSK/V2013, tanggal 22 Februari 2013 pada butir (1) haruslahdibatalkan atau setidaktidaknya untuk ditolak;.

Bahwa dalam mengajukan permasalahan ini kepada BPSK Kota Bogor,Termohon Kasasi tidak pernah meminta pembatalan Sertifikat JaminanFidusia (vide Bukti PK9) yang dibuat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia(vide Bukti PK8), akan tetapi BPSK Kota Bogor dalam pertimbangannyamenyatakan Akta Jaminan Fidusia tidak dibuat secara notariil, dengandemikian BPSK Kota Bogor telah mengabulkan hal yang tidak pernah dimintadan/ atau dituntut oleh Termohon Kasasi (Ultra Petita);Bahwa dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian

356/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

211/PDT.SUS/BPSK/2016/PN RAP

Namun, dalam perkara a quokenapa TERMOHON KEBERATAN harus ke BPSK KabupatenBatu Bara ??? Hal ini patut diduga seakanakan terdapat suatukonspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihakpihak tertentuBerdasarkan uraianuraian tersebut diatas BPSK Kabupaten BatuBara telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Kabupaten BatuBara No. 1707/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 Tanggal 1 Desember 2016;PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATUBARA DALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA NOMOR 1707/ARBITRASE/BPSKBB/XI/2016 TANGGAL 1DESEMBER 2016 TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGANDENGAN PRINSIP KEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DANATAU KEPASTIAN HUKUMBahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK No. 1707/Arbitrase/BPSKBB

Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetapmemeriksa dan memutus sengketa antara TERMOHON KEBERATANdengan PEMOHON KEBERATAN;Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksiatasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensiPimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK KabupatenBatu Bara yang memeriksa perkara a quo, dalam menjalankan fungsidan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan PenyelesaianHalaman 50 dari 73 Putusan Nomor 211/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap1

Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yangmana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

791/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu meliputi:a.

;14.Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara selanjutnya:1.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 19Oktober 2016;2.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROBBY OCTO IRAWAN S.E tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 65/PDT.Sus-BPSK/2021/PN.Pdg tanggal 19 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

1389 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

kewajibannya;Menolak tuntutan Penggugat selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhannya;Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai Pemohon yang beritikad baikdan benar;Menyatakan cacat prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

) Kota Padang dalamPerkara 09/P3K/II/2021:Menyatakan batal atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Padang Nomor 10/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat Kesepakatan BersamaDengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor57501150970 tertanggal 1 Oktober 2015 (Perjanjian Pembiayaan) yangdibuat dan disepakati antara Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan;Halaman 2 dari 10 hal.

) Kota Padang dalamPerkara 09/P3K/II/2021; Menyatakan batal atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Padang Nomor 10/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021; Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:Halaman 4 dari 10 hal.

Nomor 1389 K/Pdt.SusBPSK/2021(BPSK) Kota Padang Nomor 10/PTS/BPSKPDG/ARBT/III/2021tertanggal 23 Maret 2021 atas perkara konsumen Nomor09/P3K/II/2021;Il. Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi merupakankonsumen pada PT.

dengan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 65/PDT.SusBPSK/2021/PN.Pdg tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROBBY OCTOIRAWAN, S.E., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batubara nomor 1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 10 Nopember 2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan atas nama EPENDI TUMORANG;3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);;

BPSK Kabupaten BatuBara No. 1476/Arbitrase/BPSK/ BB/X/2016 Tanggal 10 November 2016untuk dibatalkan..

No.1476/Arbitrase/BPSK/ BB/X/2016 Tanggal 10 November 2016 No.1476/Arbitrase/BPSK/ BB/X/2016 Tanggal 10 November 2016Mengandung Kontradiktif/Pertentangan Dalam Pertimbangan Hukumdan Tidak BerdasarMajelis Hakim Yang Terhormat,Mengacu pada Pertimbangan Hukum pada alenia 1 halaman 25Putusan berbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikanoleh Konsumen kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara danketerangannya walaupun ada menandatanganinya, Konsumen hanyadisodorkan

PETITUMBerdasar uraian Keberatan yang dikemukakan di atas, PemohonKeberatan meminta kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantau Prapat yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusandalam perkara ini sebagai berikut:1.2.8.9.Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :1476/Arbitrase/BPSK/ BB/X/2016 Tanggal 10 November 2016;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensiuntuk memeriksa dan memutus perkara a quo;.

);Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor : 168/Padt.SusBPSK/2016/PN RapMenimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Direktorat JendralStandarisasi Dan Perlindungan Konsumen tertanggal 31 Desember 2015 yangditujukan khusus buat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Baru Bara bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah diingatkan bahwaapabila dalam klausula perjanjian para pihak ada memilih penyelesaian sengketaakibat adanya perjanjian di Pengadilan Negeri maka secara absolut BPSK

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara nomor 1476/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 10 Nopember 2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan olehTermohon Keberatan atas nama EPENDI TUMORANG;3.

1009 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 121/Arbitrase/BPSK/BB/I/2016 Tanggal13 Oktober 2016,dinyatakan hal :Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggalHalaman 20 dari 39 hal Put.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 121/Arbitrase/BPSK/BB/I/2016 Tanggal13Oktober 2016 dan segala akibat hukumnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama: Murniati (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut ;3.

Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Halaman 27 dari 39 hal.

Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 121/Arbitrase/BPSK/BB/I/2016, tanggal 13 Oktober 2016;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukanoleh Termohon Keberatan atas nama MURNIATI;3.

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

717 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Sehingga putusan BPSK Nomor341/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 telah cacathukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun faktafaktahukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannyaperkara penyelesaian sengketa konsumen atas nama Pangihutan Harahaptersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpapersetujuan dari Pemohon keberatan;Sesuai UndangUndang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untukmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen

BPSK Batu Bara telah melampaui kKewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPadangsidimpuan merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baikdalam

secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakanpada

Membatalkan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor340/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 23 Agustus 2016;3.

967 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 967 K/Pdt.SusBPSK/2016tertanggal 15 Juni 2015 di BPSK Kota Malang yang kemudian BPSK KotaMalang telah memanggil pihak Penggugat/Pemohon Keberatan melaluiSurat Panggilan Nomor 019/SPBPSK/6/2015, tanggal 17 Juni 2015 untukhadir dalam Forum Mediasi BPSK Kota Malang pada tanggal 22 Juni 2015dimana pada Panggilan tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikansurat resmi kepada BPSK yang pada intinya Penggugat menolakpenyelesaian sengketa ini melalui BPSK oleh karena antara Penggugat danTergugat ada

Bahkan Tergugat pada waktu forum mediasibersikeras meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan ke 2 (dua)kendaraannya tanpa harus membayar kewajiban hutang Tergugat. ataskeinginan Tergugat yang demikian selanjutnya pihak Penggugat menolakdilakukannya sidang Arbitrase di BPSK Kota Malang;Bahwa walau pihak Penggugat sudah dengan jelas dalam pertemuanpanggilan 1 dan ke 2 dalam persidangan di BPSK menolak penyelesaianpersoalan antara Penggugat dan Tergugat di BPSK Kota Malang, namunternyata BPSK Kota

Malang seolah mengesampingkan kehadiran sertapandangan Penggugat dalam persidangan di BPSK Kota Malang, yangkemudian BPSK Kota Malang tetap menjatuhkan vonis sebagaimana dalamputusan BPSK Kota Malang Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli2015, yang putusannya diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan padatanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana surat pemberitahuan dari BPSKKota Malang tertanggal 20 Agustus 2015;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas terbukti BPSK KotaMalang telah melampaui

Nomor 967 kK/Pdt.SusBPSK/2016paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatanditerima.Bahwa Majelis BPSK Kota Malang dalam Putusan Nomor 013/P.BPSK/07/2015, tanggal 13 Juli 2015, telah melakukan ultra petita, yaitu tindakan yangmelampaui kewenangan karena Majelis BPSK Kota Malang memutus tidaksesuai dengan apa yang dimohon (petitum) Tergugat/Termohon Keberatan,padahal secara jelas dalam permohonannya Tergugat/Termohon Keberatansemula Pengadu yang diajukan kepada BPSK Kota

Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 253 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui caraKonsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuanpara pihak yang bersangkutan.;10) Bahwa, dikarenakan dalam Putusan BPSK Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016 tidakdidasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa(Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baiksecara lisan maupun tertulis kepada BPSK

Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016;Pertimbangan Hukum Majelis Bpopsk Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase Bpsk Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016 Tidak Cermat,Keliru, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, KemanfaatanDan Atau Kepastian HukumBahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 359/Arbitrase

359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016tersebut sama sekali tidak disinggungnya.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/Bpsk/Bb/X/2015 Tanggal 30 September 2016 MelebihiWewenang Yang Diperbolehkan Hukum (Ultra Vires)1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (Ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalahHalaman 38 dari 53 hal Put.

Nomor 253 K/Pdt.SusBPSK/2017Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016;Putusan Putusan Arbitrase Bposk Kabupaten Batu) Bara Nomor359/ARBITRASE/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016 SalingTumpang Tindih, Rancu Dan Tidak Jelas Serta Bertentangan Dengan FaktaHukumBahwa, bunyi amar Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor359/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 Tanggal 30 September 2016 salingtumpang tindih, rancu dan tidak jelas serta bertentangan