Penetapan No. 458/Pdt.P/2019/PN.Ptk.tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk menambah nama PemohonNAM HONG menjadi KHOUW NAM HONG;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tio Siau Seng danHermanto bin Muhammad Jafar ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki nama Anak pemohon pada Kutipan AktaKelahiran tersebut yang semula tertulis nama Muhamad Aczaria Iqbal padahalyang sebenarnya adalah Azaria ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bertus dan Jisan Jusup ;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahappembacaan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat ;Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalamHIR dan RBG, tetapi dalam praktek sering terjadi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangandan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak;Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbang

2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Helen Elizabeth danSusi Susanti Sitompul:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengurangi nama anakPemohon yang semula Davin Alvaro Halim menjadi Davin Alvaro;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Tjiu Fut Lim dan saksiSamli Kurniawan Halim;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA, Tahun

Untuk pelaksanaan DIPA PSP Balitbang tersebut, Menteri PendidikanNasional yaitu M. Nuh selaku Pengguna Anggaran (PA) padaDepartemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengangkat Prof. Dr. H.Mansyur Ramly selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Balitbang Depdiknas TA 2010 dan mengangkat Suhenda selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP)Balitbang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.514/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010. Setelah itu Prof.

Amir Hamzah adalahbukan pegawai Balitbang dan tercatat sebagai pegawaiPoliteknik Negeri Bandung.

Adapunproyek Tahun 2010 dibawah unit Balitbang Kemendiknas, Tahun 2011dibawah Sekjen karena adanya Reformasi Birokrasi, sehingga pada Tahun2010 pengurusan administrasi dan keuangan dibawah Balitbang sedangkanTahun 2011 pengelolaan administrasi dan keuangan dibawah Sekjen.e Bahwa yang merencanakan proyek tersebut adalahKementrian, dengan tujuan untuk mendapatkanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan seluruhIndonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).

karena nama Lou adalah nama Ibu Kandung Pemohonatau marga dari orang tua Pemohon dan juga untuk adanya keseragaman padadokumendokumen milik Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut,pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu Saksi Tjhang Fo Tjhun AliasVinsensius dan Saksi Johan Meihandy ;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dantehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

;Menimbang, bahwa buku Il Mahkmah Agung RI tentang pedoman dantehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA tahun 2007 halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh Peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 72ayat (1) UndangUndang No. 24 tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan jo pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden

bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada PengadilanNegeri Pontianak agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu untuk istriPemohon yang bernama LIE KIAT NENG yang pada saat ini sedang mengalamisakit / gangguan kejiwaannya sebagaimana Surat Keterangan Sakit yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, ProvinsiKalimantan Barat, yaitu Surat Nomor 445.2/1897/RSJDSB/YMA, tanggal 19 Juli2021 (P5):Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

penulisan nama Pemohon, KutipanPaspor Pemohon yang semula tertulis DJONG SIAT FA diperbaiki menjadi nama LINDA,sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan kepadaKantor Imigrasi Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku IT Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang

kelahiran Pemohon sesuai denganjazah dan surat lainnya tersebut yang semula tertulis tahun 1996 akan dirubahmenjadi Tahun 1997;.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.143/Pdt.P/2019/PN.Nba.sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Fransiskus Arman danParsius ;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

saksi, yaitu saksi Fu Li Tjeng aliasListya dan Tan Tjeng Tong alias Hengki:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama Nurhaniah binti Hermansyah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MUHAMMAD ARMAYADI dansaksi MOHAMAD YUSUF;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk menambah nama PemohonSIAN LIE menjadi YAP SIAN LIE;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Tju Kui Tjhin Als Susidan Budi Hartono;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

padapokoknya adalah jjin untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yangtercatat di dalam Akta Kelahiran pemohon yang tertulis VERRA KAMALIA yangseharusnya VERRA KAMELIA;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GABRIELLA LYONNE danHENDRY CHARLIE RIRIHENA;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

identitas diri Pemohon menghalangi Pemohon dalammengurus kepentingankepentingan Pemohon;* Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Sutomo Mokodongan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriKotamobagu berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang

yang tertera pada Kutipan AktaKelahiran Pemohon adalah tahun 1987 sedangkan yang sebenarnya adalahTahun 1988;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2019/PN PtkP1 sampai dengan P8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Gou Mui Cing danEfry ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suparman dan Rosdi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Kesejahteraanpada Balitbang Propinsi Jawa Timur bersamasama dengan saksi Ir. MARKUS PATIUNG,MP, Ir. MARSUDI, MPd dan Ir.

Kecamatan sawahan Surabaya sebesar Rp. 150.000.000, ;Bahwa 1 bulan kemudian saksi diundang terdakwa utuk mengikuti pengarahan tentangbantuan dana hibah P2SEM di Batu, intinya bagaimana melaksnakan danmempertanggungjawaban bantuan dana hibah P2SEM ; Bahwa selanjutnya saksi diminta membuka rekening penerimaan bantuan dana hibahP2SEM, kemudian saksi membuka rekening Bank Jatim atas nama LILIKBahwa setelah menyerahkan persyaratan pengajuan dana bantuan hibah P2SEM, saksidipanggil terdakwa dikantornya di Balitbang

Saksi LILIK HARIYANTO, ST ; n= nne nnnBahwa kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan dengan keluarga tedakwa ;Bahwa kedudukan saksi di lmbaga OASE adalah sebagai Ketua lembaga ; Bahwa saksi mengetahui dari saksi MARSUDI kalau ada dana bantuan hibah P2SEMdari Propinsi Jawa Timur, kemudan saksi dikenalkan dengan terdakwa di balitbang JaimBahwa selanjutnya saksi membentuk LSM OASE , lalu saksi membuat 2 proposalpengajuan dana hibah masingmsing untuk kegiatan ;1.

AQ SUSILOWATI,MM. dengan menerangkan identitasnya secara lengkap, terhadap apa yangdisampaikan orang tersebut ternyata sesuai dengan identitas sebagai Terdakwa dalam SuratDakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang (Error in Persona) yangdiajukan Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan.Menimbang, bahwa sesuai identitas terdakwa yang disebutkan diatas bahwa statusterdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri di kantor BALITBANG Propinsi JATIM dan terakhirmenjabat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Junil989Nomor: 813/K/Pid./1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :Bahwa unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa dari pendapat ahli diatas dikaitkan dengan fakta hukum diatas yangmenyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada BALITBANG

membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Juamad danJuliana;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang