ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Grcluall alse (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1042/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Grcluall alse (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0308/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 di atas harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;a. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;b. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;c. adanya hubungan sebabakibat (causal

PemerintahNonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.Bahwa Permenkumham a quo merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (2) PPNomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangandan Pembinaannya.Bahwa potensi atas kerugian yang dialami Para Pemohon akibatditetapbkannya Permenkumham a quo adalah tidak berdasar dan/atau keliru,oleh karena terbukti Para pemohon tidak (belum) terdapat adanyaketerkaitan sebab akibat (causal

Dengan dampaknyata berupa hilangnya kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNSitu, dapatlah disimpulkan bahwa kerugian yang Para Pemohon alamibukanlah sekedar potensi atau rekaan belaka melainkanbenarbenar kerugian yang terjadi dalam kenyataan;10.Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatalan terdapat hubungansebab akibat (causal verband) antara berlakunya ketentuan Pasal 1ayat (3) dan Lampiran Bagian F Angka 6 Huruf c angka (1)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik

Artinya, kerugian Para Pemohon harus didasarkan adanyahubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunyaketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.

Patut disayangkan ketidakpahaman Para Pemohon itudibebankan kepada Pemerintah dengan mendalilkan bahwaTermohon menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ASN:Kami berkesimpulan bahwa Pemohon gagal dalam menguraikanhubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian denganpermberlakukan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Lampiran Bagian FAngka 6 Huruf c Angka 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun2018 mengingat Pemerintah tidak pernah menghalangi setiap warganegara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti

haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Sehingga dengan tidak ada kaitannya antara kedudukanPemohon dengan berlakunya Keppres 25/2018 maka tidakterpenuhinya unsur hubungan causal verband antara kerugiandimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian yang menjadi salah satu syarat kerugian.2.

Pemohon tidakdapat menguraikan bentuk kerugian yang dialaminya sebagai akibatberlakunya Keppres 25 Tahun 2018, pemohon hanya menguraikanmengenai asumsi adanya kerugian yaitu dengan tidak dimasukkannyatenaga perawat dalam jabatan tertentu dalam Keppres 25 Tahun 2018yang mengakibatkan ketidakadilan, ketidak pastian hukum dandiskriminasi bagi Pemohon;Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur hubungan causal verbandantara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian

bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harusmemenuhi 5 (lima) syarat:1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial menurut penalaran yang wajardapat dipastikan terjadi;4) Adanya hubungan sebab akibat (causal

Putusan 48 P/HUM/2018kewenangannya untuk turut membahas, menyetujui dan mengawasipelaksanaan APBA sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalamAngka II (dua) kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing) darihalaman 5 s.d. halaman 15 permohonan Pemohon;Bahwa kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bukanlahkerugian yang terjadi akibat berlakunya Peraturan Gubernur AcehNomor 09 Tahun 2018 (causal verband) tetapi kerugian yang dialamiPemohon adalah pada saat proses pembahasan anggaran yangtidak terjadi kesepakatan

antara Pemohon dengan Termohonsehingga lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018.Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlahsyarat atau tidak termasuk dari syarat Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian yangharus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan permohonan ujimateriil ke Mahkamah Agung sebagaimana yang termuat padaangka 3 (tiga) di atas;Bahwa karena kerugian yang dialami

oleh Pemohon adalah kerugianpada saat proses pembahasan anggaran dan bukan kerugian sebabakibat (causal verband) sehingga syarat Adanya kemungkinanbahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian sepertiyang dikabulkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, sehingga alasanPemohon yang menyatakan Pemohon merasa dirugikan akibatberlakunya Peraturan Gubernur tersebut adalah tidak terpenuhi;Bahwa akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

TahunAnggaran 2018 tidak mengakibatkan kerugian secara langsungterhadap Pemohon (causal verband) karena dengan diterbitkannyaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengurangi hak dan kewenangandari Pemohon, bahkan Pemohon tetap dapat menjalankan tugasnyasesuai ketentuan yang berlaku seperti kewenangan pengawasanataupun fasilitas gaji dan lain sebagainya;Halaman 53 dari 76 halaman.

yang merintangi ataumengganggu kegaitan usaha Pertambangan dari pemegang IUPatau IUPK dalam perkara aquo maka yang bertanggung jawabsecara pidana bukanlah Terdakwa sebagai Kepala Desa, akantetapi masyarakat yang melakukan demo, dalam hal ini yaituIsmed sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawabatas pelaksanaan demo tersebut, termasuk yang menyusun 10tuntutan masyarakat ke perusahan yaitu Yoel Gogorino dan yangmenandatangani 10 tuntutan tersebut yaitu Sugito yang tentunyamempunyai hubungan Causal

. ; Bahwa Tergugat Il sejak akhir tahun 2014 sampai dengan saat gugatanini diajukan sudah menguasai SHM 12552/Jimbaran tanpa hak dan telahmengusir Penggugat di kostkostan yang didirikan di atas SHM12552/Jimbaran dengan alasan bahwa Tergugat Il sudah membeli SHM12552/Jimbaran milik Penggugat.Hubungan kausal (causal verband) adalah penting tanpapenyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu tidak tutup.Bahwa, keadaan Penggugat yang kurang pengalaman dan keadaanPenggugat yang terdesak oleh keadaan merupakan

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatandengan penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yangdiproduksi atau diperdagangkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatuperbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijindari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi olehUndangundang;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur

diperdagangkan, hal tersebutmenunjukan telah adanya wujud perbuatan yaitu menggunakan merk yangsama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik orang lain dan telah pulamenimbulkan akibat yaitu menimbulkan kerugian bagi pemilik merek BALIADVENTURE TOURS telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek padaDirektorat Merek dan Indikasi Geografis dengan nomor daftar IDM000222554atas nama pemilik yaitu MADE YANNIE MASON beralamat di Jalan Sri Wijaya,Legian, Kuta, dimana perouatan Terdakwa tersebut terdapat sebab akibat(causal

Baru (vide P1 = T1), makaPenggugat adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya dengandikeluarkannya obyek sengketa aquo ; Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untukmenggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yangbersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (causal

penguasaan tanaholeh para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah atasdasar pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dengan carasoloh (musyawarah) tanpa ada paksaan siapapun (T7 foto copy suratpernyataan bagi waris tertanggal 10 Maret 1972, hal 17 putusan PengadilanNegeri Praya No, 56/Pdt.G/1999/PN.PRA) ;Bahwa baru dikatakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsurunsur : adanya perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, harus adakerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal

Perbuatan dalam causal ini meliputi antara lain terhadap hak pribadi, hakkekayaan, hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan nama baik.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiridengan maksud kewajiban yang diberikan oleh hukumnya sendiri, baiktertulis dan atau tidak tertulis.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian.Perbuatan yang kehatihatian dalam pengusulan di masyarakat.

Dengan demikian ketentuan seperti diatur di Pasal 51 ayat (1)huruf (a) dan (c) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sudah terpenuhi.Akan tetapi, pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standingharus dijelaskan hubungan kausalitas (causal verband) dan potensi kerugiankonstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagiandari UndangUndang, yakni Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap

(Bukti P.10);Berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egalstanding) sebagai pemohon pengujian UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang KPK dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 34UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dikaitakan dengan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945;Jelas, tafsir ini telah merugikan hakhak pemohon sebagai warga negara untukmendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinanpengganti KPK.

sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikanoleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;52d. adanya hubungan sebab akibat (causal

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhilima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

UndangUndang yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negaraIndonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi,tidak ada hubungan sebabakibat (causal

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 j= Y alla 58 Gin) ald Grcluell alSe 40Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

cidera belakang kepala bengkak, memar dan bengkakbelakang telinga kiri, luka gores telinga kiri, yang dapat menyebabkan kematian.Lukaluka yang dialami korban ini didapatkan korban karena mengalamikecelakaan dengan terdakwa karena sebelumnya luka tersebut belum ada dankorban masih bisa berjalan normal serta korban divisum segera sesaat setelahkorban mengalami kecelakaan bersama dengan terdakwa.Dengan demikian unsur ini telah terobukti menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ada hubungan causal

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidakhanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi jugaapa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat duateori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua

non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat) ;e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hokum ;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawanhukum ;Berdasarkan penjelasan

Selanjutnya dalam PenjelasanPasal 53 tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata yangdapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, undangundang mensyaratkanadanya hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian yang

Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, antara kerugian yangdidalilkan Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quotidak mempunyai hubungan kausalitas (causal verband), yang dapat dijelaskansebagai berikut:1) Berdasarkan memori gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kerugianyang diderita tersebut bermula dari adanya Perjanjian tanggal 1 Maret 2005antara PT Citra Lestari Semesta (PT CLS) dengan PT Rokan ErasuburPlantations (PT RES), selaku Pemegang Surat Keputusan PelepasanKawasan

PT Rokan Erasubur Plantations;Berdasarkan halhal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan sebabakibat (causal verband) dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo,sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);. Tergugat tidak berwenang mencabut/membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo:a.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan, maka kerugian hak yang didalilkan tidak akan atautidak terjadi lagi.Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa pihak yangmengajukan permohonan hak uji materiil terhadap suatu peraturanHalaman 28 dari 58 halaman.

CPNS, bukan disebabkan olehdiberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018, namun sematamata karena Para Pemohon tidakdapat memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalamperaturan perundangundangan; Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, kerugian yangdialami oleh Para Pemohon bukan merupakan kerugian yangnyatanyata terjadi (aktual), berakibat kKnusus terhadap ParaPemohon (spesifik), atau berpotensi terjadi di masamendatang.10.4.Para Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat(causal

verband) antara kerugian dengan objek permohonan;Oleh karena tidak terdapat kerugian yang nyatanyata terjadi(aktual), berakibat khusus terhadap Para Pemohon (spesifik),atau berpotensi terjadi di masa mendatang, maka telah Jjelasbahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian dideritadengan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018;10.5.Para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan bahwadengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian ParaPemohon

Pemohon Il tidak dapat membuktikan adanyakerugian yang secara langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak Ujimateriil, karena hal tersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungansebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita denganberlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehingga terpenuhi asas pointdinteret point daction.

kegiatanoperasional penambangan sirtu yang tidak peduli lingkungan dan sikapingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi itulah yang telahmenjadikan selurun warga masyarakat Dusun Terongdowo, DesaSukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan unjuk rasa 'ProtesKeras' sehingga secara darurat harus bertindak untuk menyelamatkanlingkungannya dari kerusakkan yang berlanjut, yakni dengan caramemblokir jalan keluar masuk dusun a quo, dan hal tersebut telah tidakdipertimbangkan dalam putusan a quo ;tentang hubungan causal

Terdapat hubungan causal verband antara kerugian yangdialami Pemohon dengan keberlakuan objek PermohonanPengujian a quo;Dengan berlakunya PER15/MBU/2012 menyebabkanPemohon tidak dapat bekerja sebagaimana keahlian yangdimilikinya;e. Adanya kemungkinan pemulinan hak Pemohon jikaPermohonan Pengujian a quo dikabulkan;Halaman 5 dari 65 halaman.

Artinya, keberatan Pemohon uimateriil harus didasarkan pada adanya hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian yang diderita oleh Pemohondengan berlakunya ketentuan peraturan perundangundangandimaksud. Atau dengan kata lain, permohonan uji materiil harusdilakukan oleh pihak yang kepentingannya benarbenar dirugikan(asas point d'interet point daction).2.

P/HUM/2018Pemohon dirugikan dengan tidak dapat bekerja sebagaimanakeahlian yang dimilikinya sejak berlakunya PER15/MBU/2012;c) Kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik atausetidaktidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;Kerugian Pemohon yaitu. tidak dapat bekerja sebagaimanakeahliannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohonbeserta keluarganya, serta kehilangan potensi untuk dapatmengembangkan diri sesuai keahliannya;d) Terdapat hubungan causal

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband).Bahwa terhadap kedudukan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas dihubungkan dengan syaratsyarat yang harus dipenuhi untukadanya kerugian hak para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:orang perorangan yang mengajukan permohonan Hak Uji Materiilharus dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik(kerugian secara langsung) sebagai akibat terbitnya objekpermohonan, dimana dalam permohonan ini menurut Majelis hakimPelaksanaan Tender Barang dan