Ditemukan 2150 data
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) berlaku sejaktanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitungsejak tanggal 1 Januari 2007, dimana Pos Tarif 8509.40.0000(BM 8%) ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang diajukan,PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding mohon kepada MahkamahAgung Rlyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauankembali ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonanPemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan Peraturan Menter
79 — 25
Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.
209 — 6
Bahwa disamping itu peralihan Sertifikat Hak Miliktanggal 31 Maret 1998 No. 265 seluas lebih kurang219 M2 sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 1311Maret 1998 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 4 ayat 1 Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang menegaskan sebelum mengajukanpermohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan datafisik
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
LASMINAH
20 — 7
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
12 — 4
Pasal 4, 5 dan 7 Peraturan Menter!Sosial RI nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan anak jo.Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
31 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
12 — 4
Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Bms19 tahun 2018 Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenauntuk kepastian dan kepentingan hukum Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut, terlebih lagiPemohon mendalilkan kepentingannya adalah sematamata dalam rangkamengurus administrasi kKependudukan, maka Majelis memandang perkara inimendesak dan memerlukan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatanbagi Pemohon yang harus lebih diutamakan sehingga Peraturan Menter
14 — 0
sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohonuntuk ijin cerai talaknnya, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitasnama Pemohon yang telah pula mencantumkan nama alias dalam identitaspermohonan dan petitumnya karena terjadinya perbedaan ejaan penulisannama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon dan dalamdokumen lainnya yaitu KTP tertulis nama Pemohon, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
1.M. SUSILAH
2.INDAH TAKARINA
3.FANTINUS SIGIT BUDIONO
4.ANDREAS SIGIT WISNU
5.CHATARINA RETNO UTAMI
6.SUSI WIDOWATI, S.Pd
7.ETY LARASATI
8.SIGIT BUDIATMOKO
9.OTTO SIGIT BUDIANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr. Abu Tholib Khalik, M.Hum
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Romli, M.Pd
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Himyari Yusuf
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Sugeng Spd
5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Fauzil Akbar,S.th.I
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Mat Jalil M.Hum
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr.Ahmad Zayadi, M.Hum
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Ahmad Muharrom, M.Hum
9.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Abu Ammar Cs
10.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Prof. Dr. Machasin, MA
11.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama RI, Cq. Dirjen Pendais, Cq. Prof. Dr. Muhammad Ali
12.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Abdurahman Sarbini.
13.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Kirnali M.Yus, M.Si
14.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Syafril Alam, SE
15.SYARNUBI, S.Pd
16.YUSMANADI TAMIM, SE
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Gufron Zahid, SH.
186 — 208
Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIIPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama R.I.Cq Dirjen Pendais DEPAG R.1Cq. Dirt Pendais DEPAG R.I,Cq Kepala Subdit kerjasamadan kelembagaan Dirtis,Ditjen.Pendais DEPAG R.I,CqDitien Pendais DEPAG RI,Cq Dr.
Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IXPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI.Cq Dirjen Pendais CqDirt.Pendidikan Tinggi Islam Ditpendais DEPAG RI CqProf.Dr.Machasin,MA, beralamat di Jl.
Lapangan BantengBarat No.34 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI, Cq.
I Halaman 6 dari 4212.13.14.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana di maksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Dalam Negeri R. Cq Gubernur LampungCq Abdurahman Sarbini selaku kedudukanya sebagaiBupati Tulang Bawang Cq Umar Ahmad selakukedudukannya sebagai Bupati Tulang Bawang Barat,beralamat di Jl.
3 — 0
(Kutipan Akta Nikah) adalah akta yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, olehkarenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah dan belum dikaruniaianak;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masingmasing bernamaSUMILAH binti BUANG dan SUYANTO bin MENTER pada pokoknyamenerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon
16 — 3
Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanPerkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Keputusan Menter
154 — 61
KURNIAWIDHI, KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Karanggan MudaRT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBoger, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PTHoneymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, danKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AH U0016285. AH. 01. 02 Tahu nPatwsan Nomor 237/B/2021/PTTUNS pxHalaman!
9 — 0
Acara Sidangpemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namayang semula PEMOHON, seperti dalam buku kutipan akta nikah PemohonPenetapan Nomor.0618/Pdt.P/2019/PA.CIpHalaman 4 dari 9 halamanmenjadi Pemohon untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anakanakPemohon serta mengurus keperluan lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
12 — 1
Penetapan No.0521/Pdt.P/2016/PA.Bwisehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua
84 — 0
Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua
99 — 37
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
17 — 2
yang dijadikan dasar Pemohonmengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yangtertulis Majuri Sahari bin Munir, yang seharusnya adalah Madjuri binMunir, dimana nama tersebut ternyata tidak sesuai dengan namaPemohon yang tercantum dalam suratsurat lain yang dimiliki olehPemohon, sehingga Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anakkedua akan mengalami kesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter