kamera,proyektor, dan tiang proyektor, sedangkan mengenai barang yangdisimpan di Ruangan Sekretaris Desa Saksi tidak tahu karena Saksitidak pernah masuk di ruangan tersebut;ahwa banyak penyebab sehingga Penggugat diganti termasukpersoalan politik;ahwa Saksi tidak mengetahui aset Desa yang belum diserahkanapakah dalam penguasaan Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi meskipun telahmemberikan kesempatan yang cukup;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui SubBagian

Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 ~~ tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDYAMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala SubBagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan ProtokolSekretariat Daerah Kab.

., Kepala Subbagian Tata Usaha;6. Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn., Analis Hukum Pertanahan;Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan e court Nomor 158/G/2020/PTUNJKTKesemuanya memilih alamat dan berkedudukan di KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,dengan alamat Email: perkarawilayah1@gmaill.com., untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANPT. GUNTUNG IDAMANNUSA, yang berkedudukan di Spring Tower 0222,Jalan KL.

OPEN SUPRIADI, SE, MM,saksi TATANG ASMAR, SE meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi MAWARDHI untuk membuatkan Voucher (V)guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi MAWARDHI atas permintaan dari saksiTATANG ASMAR, SE membuat 3 (tiga) buah Voucher (V) secara bertahap tanpa dilengkapidengan syaratsyarat kelengkapan administrasi pembuatan voucher untuk pembayaran,kemudian Terdakwa H.

MEIKIANUS HEUMASSE (disumpah), menerangkan :bahwa saksi kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan,samasama sebagai pegawai PDAM ;bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan ;bahwa benar keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kejaksaan itu yangtercantum dalam BAP sudah benar ;bahwa benar saksi bekerja di PDAM sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2013,sekarang sudah pensiun ;bahwa saksi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 pensiun menjabat sebagai Kepala Subbagian

pemasangan baru, penyegelan,penertiban letak meter baik yang dikerjakan oleh PDAM maupun oleh pihak ketiga ;5.melaksanakan pengecekan meter air yang diragukan keakuratannya untuk dilakukantetrameter ;6.melaksanakan tindakan penyegelan terhadap sambungan illegal atau sambungan liar7.melaksanakan penertiban dan pemindahan meter air baik atas permintaanpelanggan maupun kepentingan PDAM ;8.melakukan penghitungan dan efesiansi serta mempertanggungjawabkan seluruhbiaya operasional dan pemeliharaan di subbagian

Sos sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara,KURYATNA ATMADJA, ST sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & SaranaSumber Daya Air Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (masingmasing telah dilakukanpenuntutan secara terpisah), SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, dan H.SURYA KOPA, ST, MM, sebagai Kepala Seksi

Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNUJkt Pst.KURYATNA ATMADJA, ST sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & SaranaSumber Daya Air Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (masingmasing telah dilakukanpenuntutan secara terpisah), dan SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, dan H.SURYA KOPA, ST, MM, sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan PelayananMasyarakat Suku Dinas

Penyisihan untuk operasional dipegang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha : SLAMET RIIYADIBahwa pihak pihak yang menerima uang hasil penyisihan/pemotonganpencairan anggaran kegiatan swakelola tahun 2014 yaitu :a. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun2014 Bapak WAGIMANb.

Penyisihan untuk operasional dipegang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha : SLAMET RIYADIBahwa pihak pihak yang menerima uang hasil penyisihan pencairan anggaranKegiatan Swakelola Tahun 2014 yaitu :a.sasKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun 2014Bapak Wagiman Silalahi.. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Januari s/d Maret SLAMET RIYADI sejumlah Rp. 50.000.000..

dengan Dg mattaliti karena mereka masih adahubungan keluarga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangansetempat dilokasi yang menjadi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret2017 yang tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan setempattersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat IIIntervensi2 mengajukan kesimpulannya masingmasing pada tanggal 17 Mei 2017,sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan SubBagian

penundaanpelaksanaan pemilihan Kepala Desa;(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Batang Hari;(6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperolehhak yang sama dengan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa LubukRuso merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan RuangPenata Muda/Illa dan Jabatan sebagai Kepala Subbagian

SUHERMAN selaku Kepala Subbagian (Kasubbag)Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Bekasisesuai Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/353BKD/Kep/2011 tentang AlihTugas /Alih Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah KabupatenBekasi tanggal 02 Agustus 2011 dan sekaligus sebagai Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD (PPUKSKPD), berdasarkan Keputusan Kepala Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor800/Kep.01/Pol.PP/2013 tentang Penunjukan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/ PN.Pbr;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDS04/Dumai/11/2014 tanggal O6 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwasebagai berikut :PRIMAIRwoccrne Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian

Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PBRSUBSIDAIR ; norton Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDINselaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan MasyarakatSekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan WalikotaNomor : 153/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan PerundangUndangan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRDKota DumaiNomor : KPTS.02/SETWAN/2009 tanggal O02 Pebruari 2009, KeputusanSekretaris

Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor 622 Tahun 2008 Bab III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanKelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas:a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalamrangka KPP Walikota;b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai denganbidang tugasnya; danc.

Sesuai dengan PeraturanWalikota Bandung Nomor 622 Tahun 2008 Bab III Nomenklatur PengelolaUrusan Pasal 3 poin IX Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah huruf b SubBagian Kepegawaian Sekretariat Daerah pada poin 4, Pengelola UrusanHal. 13 dari 117 hal. Putusan Nomor 213 PK/PID.SUS/2016Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota, dalam hal ini Ajudanmempunyai tugas:a. Atas arahan pimpinan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalamrangka KPP Walikota;b.

Astawa, S.Sos selaku KepalaSub Bagian Program dan Data;Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala SubBagian Teknis Pemilu dan Hupmas; Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub BagianHukum;696.

Gede Widana, S.Sos selaku Kepala SubBagian Umum;e Bahwa saksi menjelaskan hubunganKomisi Pemilihan Umum denganSekretariat adalah sebagai penunjangpelaksanaan Pemilu dalam hal hierarki(atasan dan bawahan)e Bahwa tugas saksi selaku Ketua KPUKabupaten Jembrana antara lain :e Merencanakan Program, anggaran danjadwal Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten/Kota;e Menyusun dan menetapkan tata kerjaKPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS danKPPS dalam Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten

Ni Nyoman Suriani, S.Sos selaku Kepala SubBagian Teknis Pemilu dan Hupmas4. Nyoman Nara, SH selaku Kepala Sub. BagianHukum5. Gede Widana, S.Sos selaku Kepala Sub.

menjabat sebagai staf pada Bagian Tata Pemerintahan sub bagianPemerintahan Desa Sekretariat Daerah Pemkab Banyuasin;Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa bertugasmengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah, tunjangan PegawaiPencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun, danmerupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yang jumlahanggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan subbagian

No.630/Pid.B/2010/PNSKY54Bahwa saksi adalah PNS pada Pemkab Banyuasin dan menjabat sebagai KepalaBagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuasin, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nomor : 821.3/84/BKD.PM/2007 tanggal 2 April 2007;Bahwa dalam melaksanakan tugas seharihari, saksi membawahi 3 (tiga) subbagian Humas dan Protokol, yakni : sub bagian Protokol dijabat oleh MakoSusanto, SSTP, sub bagian Pemberitaan dan Dokumentasi dijabat olehArdiansyah, SE dan sub bagian Informasi dan Komunikasi

Atas dasar SPP yang diajukan, kemudian kepala bagiankeuangan menerbitkan surat perintah membayar (SPM)setelah sebelum SPP tersebut di verifikasi oleh kepala subbagian (Kasubbag) verifikasi.

Atas dasar SPP yang diajukan, kemudian kepala bagiankeuangan menerbitkan surat perintah membayar (SPM)setelah sebelum SPP tersebut di verifikasi oleh kepala subbagian (Kasubbag) verifikasi. Kemudian sejumlah dana yang tertera dalam SPM, saksimintakan pembayarannya kepada BUD, selanjutnya BUDmembayar dana tersebut melalui cek atau ditransferlangsung ke rekening Dinas ada juga yang dibayar denganuang tunai. Oleh BUD.

., LL.M, keterangannya sebagaimanaBAP Penyidkan yang diambil dengan dibawah sumpah kemudian dibacakandipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun2014 yang mana jabatan saksi sekarang adalah sebagai staf pada subBagian Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan tugas pokokyang menjadi tanggung jawab saksi melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion

., jabatan Pelaksana SubBagian Peraturan Perundangundangan PemerintahKabupaten Banjar;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/309/KUM,tanggal 02 Mei 2017;1.ADI YULI AJRI (ahli waris dari almarhum THAMBERINA.), kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di Jalan Tanjung Rema DaratGang Pelita RT 001 RW 001, Kecamatan Martapura,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan perkataan lainAkta Jual Beli Nomor 31/2003 tersebut adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum karenatidak mempertimbangkan keterangan saksisaksi secara utuh;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Alasan KasasiKetujuh subbagian A sampai D di atas, telah terbukti Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam Putusan PN Jakarta Selatandan

Pemilihan Kepala Desa oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa);Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Bojonegoromenentukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala SubBagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi : pemberian bantuan hukum dan perlindunganhukum kepada unsur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan dan sengketa sewamenyewa:;Menimbang, bahwa walaupun Panitia Pemilihan Kepala desa dalammelaksanakan tugasnya merupakan bagian dari pemerintah Daerah

.; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJOENEDIE DODIEK S., S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Jabatan :Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

dalam BAP sudah benar;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sebelumnya saksi pernahdiminta menjadi saksi karena permintaan penyidik terkait perkara DPO yangdikeluarkan Reskrim Polsek Gajahmungkur, penyidik minta penjelasantentang administrasi dikeluarkan DPO kepada saksi;Bahwa saksi bertugas di Polda Jawa Tengah di Bagian PembinaanOperasional Direktorat Reserse Umum ( Bagbinops Ditreskrimum) PoldaJawa Tengah;Bahwa bidang kerja BagBinOps) Ditreskrimum Polda jawa Tengah dibagimenjadi dua yaitu Subbagian