Ditemukan 2284 data
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
260 — 168
Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Udara &Penunjang, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan;6. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., Jabatan Plt. KepalaSub Bagian Advokasi, Biro Hukum, KementerianPerhubungan;Him 2 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 221/G/2021/PTUN.JKT7. Agustinus Firlianto, S.H., Jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;8.
ELISA THOMAS WARELLA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
PIETER TOMASILA, S.Pd.K
217 — 69
atau diubah oleh yang punya kewenangan;(Selengkapnya Keterangan Ahli termuat dalam Berita AcaraPersidangan);Menimbang, bahwa di samping buktibukti surat, di persidangan Tergugattelah mengajukan orang saksi dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama AhmadSyaeful Ohorella, Rudy Jansen Alfons, dan Jhoni Wiladida, serta di bawahsumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Keterangan Saksi Ahmad Syaeful Ohorella:Bahwa saksi menyatakan sejak November 2018 saksi menjabatsebagai Kepala Subbagian
140 — 95
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda ProvinsiNusa Tenggara Timur, LUKAS NIKOLAS MAU, SH., Kepala Sub BagianSengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,JUSUF HUKU KOROH, SH. jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NusaTenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.022.2/06/2015tanggal 23 November 2015 dan yang terdaftar register pada KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 470/Pdt/LGS/K/2015 Tanggal 16122015
97 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan perundangundangan dan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkuttanggung jawabnya; Subbagian
peraturan perundangundangan dan kebijaksanaanyang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dn tata usaha negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagaiusaha menyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yangtimbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;Subbagian
190 — 125
sesual denganaslinya); Bukti T IIInt25Surat Tugas dari Kepala SubBagian Tata Usaha KantorPertanahan Kabupaten KamparNomor: 22/St14.01/1/2014tanggal 08 Januari 2014 atasnama Adli Mukhtar Lutfi;(Fotokopi dari fotokopi); Bukti T IIInt26 Akta Hibah No. 07/SH/1979tanggal 12 Juli 1979; Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUNPbr 94 (Fotokopi dari fotokopi); Bukti T Il Akta Hibah No. 08/SH/1979Int27 tanggal 12 Juli 1979;(Fotokop!
130 — 71
tidakmelalui prosedur peralihan hak atas tanah tanoa melalui PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) karena tanah sengketa tersebut telah bersertifikat adalah tidak berdasarsecara hukum sehingga cacat hukum, sebagaimana pertimbangan hukum PutusanKasasi Perkara a quo Nomor 1049 K/Pdt/2012, tertanggal 28 September 2012 (suratbukti P I s/d P VP.5, hal 11 dari 12 hal Put);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan paraPenggugat, bernama Sultra Wirawan, sehariharinya menjabat sebagai Kepala SubBagian
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
426 — 264
Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabatfungsional (misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupunpejabat struktural (misalnya kepala subbagian tata usaha ataukepala seksi);f.
165 — 90
RepublikIndonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copylegalisir Lampirannya;443 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahanatas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 TentangOrganisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copylegalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII,Kepala Subbagian
Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariatKomisi VIII.444 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.
tanggal 01 November 2010beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampirannya;1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi SekretariatJenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI443444445446447448beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan :Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian
Rapat,Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/352/KOM.VII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBNTahun 2012.1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RINomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja
O1November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisirLampirannya;442 1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur OrganisasiSekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RINomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerjaSetjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir RincianTugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII, KepalaSubbagian Rapat, Kepala Subbagian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIO VERNIKA PUTRA, SH
228 — 241
REG.PERKA: PDS01/M.5.4/Ft.1/06/2021 tanggal 16 Juni2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:KESATUPRIMAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada UPT Pasar Wonoasih Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo berdasarkan Keputusan WaliKota Probolinggo Nomor: 821.2/206/425.203/2018 tanggal 28 Juni 2018 danmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Halaman 19 dari 215 halaman, Putusan Nomor 47/PID.SUSTPK/2021/PT SBYBahwa Terdakwa MUHAMAD ARIF BILLAH, SH selaku Kepala SubBagian
191 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IlSetjen;YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Setjen;RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IllSetjen;ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., Kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan HukumSetditjen PlanologiKehutanan;M.
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
124 — 85
ADI SARONO, SH.MH ( Kepala SubBagian Litigasi,pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum PemerintahProvinsi Jawa Timur ) ;7. Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH. MH ( Kepala Sub BagianNon Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;8. CHOLIK HIDAYAT, SH.M.PSDM ( Kepala Sub BagianPemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;Putusan Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 96 Halaman9.
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garam pada tahun 1995 s/d tahun 1995 hanyabeberapa bulan saja, kemudian pindah di bagian keuangan SubBagian pembenahan asset. Bahwa saat itu saksi melihat di dalam neraca YKK PT. Garam Tahun1993 / 1994 dan neraca YDHT PT. Garam tahun 1993 menerangkanbahwa permodalan ke dua Yayasan tersebut berasal dari kontribusiPT. Garam 20 % dan dari karyawan PT. Garam 10 %. Bahwa YDHT PT. Garam pada tahun 1996 berubah menjadi YKK PT.Garam dimana dengan SK Direksi PT.
113 — 38
Dkk.Kepala Subbagian Bantuan Hukum lic. Dalam hal ini memilihdomisili di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.WahidinRaya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. SKU99/MK.1/2017 tertanggal 20 Maret 2017 : Tergugat Ill, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruhorang lain mewakilinya dipersidangan meskipun telahdipanggil secara sah dan patut ; Untuk kepentingan Tergugat IV datang menghadapkepersidangan kuasanya T.M. RAIHANSYAH.SH. dkk.Advokat, beralamat kantor di Sudirman Plaza Kav.
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
843 — 1094
NIP.19810106200604 2 001, Jabatan Kepala Subbagian TataUsaha Direktorat Penanganan Perkara Tanahdan RUaNnQ) 22222226. ICA ERDIYANTI, S.H. NIP.19781126 200212 2003, Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang;Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN. YK2. Nama JabatanTempat KedudukanKesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasiaonal, beralamat di JI.
443 — 114
IRSYAN BIN SYAHRUDIN SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkandipersidangan ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemda Kabupaten Konawe Staf SubBagian Tata Usaha pada Bagian Umum dan Protokol ;Bahwa Tugas saksi adalah mengagenda surat, menerima surat danmengeluarkan surat ;Bahwa teman saksi yang bertugas dibagian Tata Usaha Asbar, NiningSarmila, Nunung dan Tarsan Samin ;Bahwa saksi mengenal tulisan yang menulis penomoran
Terbanding/Terdakwa : TAZWIR, S.HUT Bin MUHAMMAD IBRAHIM
429 — 178
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.75.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
280 — 198
M.Si, yang memberikanketerangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Investigasi InspektoratJenderal Kementerian Kehutanan sejak tahun 2007 ;Bahwa Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pekerjaan saksi adalah menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat dan juga meliputi tindak pidanakorupsi, tindak pidana kehutanan dan juga mengenai pelanggaran administrasi.
Terbanding/Terdakwa : I PUTU SUARJANA, SH., MH
98 — 41
peraturanperundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha Negara,mewakili pemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah danorganisasi lain didaerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbulterutama yang menyangkut tanggung jawabnya; Subbagian
260 — 104
ERNA DEWI KRISTYAWATI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2017/PN YykBahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Sardjito sebagai Kepala SubBagian Mobilisasi Dana atau Bagian Keuangan mulai bulan Nopember2016;Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Dr.
SUCI MAWARNI, SH
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
172 — 61
buku agenda surat BKPSDMD, SaksiHalaman 31 dari 64 halaman, Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.PGPmengetahui Penggugat menerima undangan penerimaan SK PTDH tertanggalsekitar bulan November 2018, dan yang mengundang dan memprosespenyerahan SK PTDH adalah atasan Saksi;Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan Penggugat, dan ada tindaklanjut dariatasan saksi, serta Saksi berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait dengantenggang waktu pengajuan 21 (dua puluh satu) hari kerja;Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Subbagian