Ditemukan 465 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-08-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/2009/PTUN Smg
Tanggal 11 Nopember 2009 — PT.PERMATA (DIAH AGUSTIN ) BAGIO WIBOWO BUPATI MAGELANG
8637
  • BupatiMagelang Nomor : 188.4/551.2/129/34/2008 tanggal9 Maret 2008, Surat Persetujuan Lokasi SPBE dariPertamina Nomor : 1322/F10500/2008 S3 tanggal 14Mei 2008, Surat Keterangan Perolehan danPenggunaan Tanah dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Magelang Nomor460/24/KPPT/VI/BPN/2008 tanggal 9 Juni 2008,Surat Pernyataan Persetujuan dari Ketua Rt, Rw,Kepala Dusun dan Kepala Desa Bumirejo tanggal 27Mei 2008, Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungandari Kepala Dinas Lingkungan MHidup KabupatenMagelang Nomor : 660.1
    /26/21/2008 tanggal 31 Mei2008, Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungandari Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenMagelang Nomor : 660.1/34/21/2008 tanggal 202324.Agustus 2008, Dokumen UKLUPL, Izin mendirikanBangunan (IMB) Nomor188.4/640/2094/Kep/34/2008 tanggal 7 Agustus2008, Surat Izin Gangguan dan Tempat Usaha (HO)Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tanggal 8Agustus 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Nomor : 65.722/04/SIUP/II/2006, TandaDaftar Perusahaan (TDP) Nomor Tanda DaftarTerbatas 113015200193
Register : 10-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 279/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.RYAN PALASI, S. H, M. Si
2.HARIYADI MEIDIANTORO, SH, M. Si.
Terdakwa:
RINA YULIANA
20735
  • Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DL tanggal 07September 2016 perihal Rekomendasi Dokumen UKLUPL kegiatanpembangunan RS Graha Medika Bogor.6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Noor 6601.45/1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016 Tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan RS Graha Medika.7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor: 503/757Lalin tanggal 26September 2016 Perihal Rekomendasi hasil penilaian Andalalinpembangunan RS Graha Medika Bogor.8.
    Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor : 660.1/1 159DLtanggal 07 September 2016 perihal Rekomendasi DokumenUKLUPL kegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor.6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Noor6601.45/1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan RS GrahaMedika.7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor: 503/757Lalintanggal 26 September 2016 Perihal Rekomendasi hasilpenilaian Andalalin pembangunan RS Graha Medika Bogor.8.
    Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor: 660.1/1 159DLtanggal 07 September 2016 perihal Rekomendasi DokumenUKLUPL kegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor.6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Noor6601.45/1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan RS GrahaMedika.7. Surat dari DLLAJ Kota Bogor Nomor : 503/757Lalintanggal 26 September 2016 Perihal Rekomendasi hasilpenilaian Andalalin pembangunan RS Graha Medika Bogor.8.
    Surat dari BPLH Kota Bogor Nomor : 660.1/1 159DLtanggal 07 September 2016 perihal Rekomendasi DokumenUKLUPL kegiatan pembangunan RS Graha Medika Bogor.6. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Noor6601.45/1160BPLH Tahun 2016 tanggal 07 September 2016Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN BgrTentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan RS GrahaMedika.7.
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
178156
  • Indo Nikel Karya Pratama tanggal 11 Juni2013 (fotokopi sesuai fotokopi);Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBanggai Nomor: 660.1/017/DLH/016 tanggal 24 Mei2016, Perihal: Penunjukan Rekomendasi Atas AMDALKegiatan Pertambangan Biji Nikel Dari PT.
    Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggai Nomor:660.1/017/DLH/2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal: PenunjukkanRekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel DariPT. Indo Nikel Karya Pratama Di Desa Kayowa Kecamatan Batui;aw. Izin Lingkungan yang diterbitkan melalui Sistem OSS:Qa oO. Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan;Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan olehPemohon telah memenuhi persyaratan finansial?
    IndoNikel Karya Pratama memiliki dokumen AMDAL yang telah diserahkankepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banggaisabagaimana di maksud dalam Surat Dinas Lingkungan Hidup PemerintahKabupaten Banggai Nomor: 660.1/017/DLH/2016 tanggal 24 Mei 2016,Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan PertambanganBijih Nikel Dari PT.
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 14/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI KENCANA PERMAI
Termohon:
1.Gubernur Sulteng
2.Gubernur Sulteng
229293
  • Banggai Kencana Permai UntukTahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2018;: Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenBanggai Nomor: 660.1/014/DLH/2016, Perihal:Penunjukkan Rekomendasi Atas Amdal KegiatanPertambangan Bijin Nikel dari PT. Banggai KencanaPermai, tanggal 22 Juni 2016;: Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2011,luran Tetap Tahun KeI IUP Ekplorasi PT.
    Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten BanggaiNomor: 660.1/021/DLH/2016 tanggal 22 Juni 2016, Perihal:Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL Kegiatan Pertambangan BijihNikel Dari PT. Banggai Kencana Permai Kecamatan Batui, MoilongDan Batui Selatan;c. Izin Lingkungan yang diterbitkan olen Lembaga OSS;d. Surat Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan;Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial?
    Namun berdasarkanBukti P34 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan, jika PT.Banggal Kencana Permai memiliki dokumen AMDAL yang telahdiserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintanh KabupatenBanggal sabagaimana di maksud dalam Surat Dinas Lingkungan HidupPemerintah Kabupaten Banggai Nomor: 660.1/021/DLH/2016 tanggal 22Juni 2016, Perihal: Penunjukkan Rekomendasi Atas AMDAL KegiatanPertambangan Biih Nikel Dari PT.
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Smg
Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon GUNTUR RADITYA WARDHANA LIE SUGIARTO TermohonKANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG SEMARANG II SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH I PENGADAAN TANAH JALAN TOL BATANG SEMARANG II KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK KJPP SIH WIRYADI PARTNER
551232
  • Kelayakan 660.1/126/2018 Walikota Semarang 22/01/2018Lingkungan Jidup(Bukti P.16.) 11. Ijin Lingkungan 660.1/127/2018 Walikota Semarang 22/01/2018 (Bukti P.17.)12. IMB 644.1/236/DPM Walikota Semarang 22/01/2018(Bukti P.18) PTSP/I/2018 4. Bahwadisamping telah mendapatkan perijinanperijinan yang diperlukanseperti diatas, pembangunan Proyek AKAVIA Lifemark juga telahmendapatkan dukungan untuk suplai listrik dari PT. PLN (Persero)Distribusi Jawa Tengah dan D.I.
    Nomor : 660.1/126Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PembangunanApartemen, Perniagaan Dan Jasa (Mall), Klinik, Permukiman, DanPerkantoran (Superblock) AKAVIA LIFEMARK di jalan Prof. DR. HamkaKelurahan Tambakaji, Kecematan Ngaliyan, Kota Semarang, ProvinsiJawa Tengah oleh PT. Cita Kayana Semesta. Tertanggal 22 januari2018. di terbitkan oleh Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, diberitanda bukti : P16;Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang.
    Nomor : 660.1/127Tahun 2018 Tentang ljin Lingkungan Pembangunan Apartemen,Perniagaan Dan Jasa (Mall), Klinik, Permukiman, Dan Perkantoran(Superblock) AKAVIA LIFEMARK di jalan Prof. DR. Hamka KelurahanTambakaji, Kecematan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi JawaTengah oleh PT. Cita Kayana Semesta. Tertanggal 22 januari 2018 diterbitkan oleh Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah.diberi tandabukti: P 17;Fotocopy Surat Keputusan Walikota Semarang.
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MILAN YUDIRO
2.SRI NURAMIN SOEJITNO
3.NY. YUANITA NARARYA,SH
4.RAHENOD
5.MYRNA MUNADI, SE
6.SLVIA ARIFIN
Tergugat:
Nalis Safrudin
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
274312
  • Bahwa Tergugat secara nyata menguasai fisik tanah yang telah menjadi17.milik Tergugat Sampai sekarang berdasarkan peralihan over alih tanahgarapan, dan secara Administratif Tergugat membayar PBB,mendapatkan Surat dari Pemerintah Kota Depok Cq Badan LingkunganHidup berupa Surat Persetujuan Dokumen UKLUPL Perumahan JayanaResidence Nomor 660.1./ 469bid Perencanaan tanggal 7 Mei 2013,dan Tergugat telah mendapat Surat Persetujuan Dokumen UKLUPLuntuk Perumahan Jayana Residence dari Kantor Walikota Depok
    sesuaidengan Surat Nomor : 660.1/565/VI/BLH tanggal 4 Juni 2013, dan SuratIjin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Depok.Bahwa sertipikat hak milik milik yang digunakan sebagai alas hakgugatannya oleh Para Penggugat merupakan bagian dari 43 Sertipikatyang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogorsekarang Kota Depok banyak terdapat cacat hukum yuridis oleh karenaitu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dansudah mempunyai kekuatan hukum antara lain :a.
    Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian,untuk menguatkandalildalil bantahannya Tergugat konvensi telah mengajukan buktibukti tertulisyaitu:1.10.Fotocopy sesuai asli,Pernyataan Keputusan Rapat, diberi tanda buktiT.11 ;Fotocopy sesuai salinan resmi,Putusan Peninjauan Kembali, diberi tandabukti T1.2 ;Fotocopy sesuai salinan resmi,Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata diPengadilan Negeri Depok, diberi tanda bukti T1.3 ;Fotocopy sesuai asli,Surat dari Pemerintahan Kota Depok Dinas LingkunganHidup Nomor 660.1
Register : 05-12-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1185/Pdt.Bth/2018/PN Dps
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
1.PT Dreamland Bali
2.PT Hanno Bali
Tergugat:
1.A.A. Ngurah Agung
2.Salit Made Sulendra
3.Anak Agung Ngurah Gede
4.A.A Ngurah Manik Mahardika
Turut Tergugat:
1.A.A. Ngurah Agung
2.Hanno Soth
6339
  • Surat Rekomendasi UKL/UPL Nomor : 660.1/347/LH, tanggal 24 Juni2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Badung;C. Surat Perihal : Rekomendasi Membangun Jasa Akomodasi, nomor :556.2/2659/Diparda, tertanggal 30 Juli 2010, yang dikeluarkan olehBupati Badung;d. Surat Perihal : Dispensasi Sempadan Tebing Nomor640/2835/Pemb., tanggal 9 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh BupatiBadung;Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pat. Bth/2018/PN Dpse.
    berikut1.10.11.12.13.14.15.Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hanno Bali Nomor 4tanggal 05 Agustus 2000, diberi tanda P1;Foto copy Akta Pendirian PT Dreamland Bali Nomor 4 tanggal 08 Mei2001, diberi tanda P2;Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dreamland Bali Nomor 07tanggal 08 Maret 2018, diberi tanda P3;Foto copy jin Mendirikan Bangunan Nomor 1189 Th 2010 tanggal 01September 2010, diberi tanda P4;Foto copy Rekomendasi UKL/UPL Nomor 660.1
Putus : 05-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 78/Pid./Sus/2015/PN.Slw
Tanggal 5 Agustus 2015 — Hj. FARIDA HANOUM Binti H. SUDARI EFENDI
2312
  • Tegal Nomor660.1/1014/2012 Tanggal 25 Mei 2012 perihal pencabutan rekomendasi UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UPL) Nomor : 660.1/1429/2011 Tentang kegiatan penambangan pasir dan batudi alur sungai Desa Kajen Kec.
    Tegal Nomor : 660.1/1014/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihalPencabutan Rekomendasi UKLUPL Nomor 660.1/429/2011n tentang kegiatanPenambangan Pasir dan Batu di alur sungai Desa Kajen, Kecamatan LebaksiuKabupaten Tegal ;Bahwa untuk dapat diterbitkan IUP harus memenuhi persyaratan :. Persyaratan Administrasi berupa :Surat Permohanan, NPWP, KTP, IdentitasPerusahaan;.
Register : 14-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 15/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
CV. Cahaya Timur
Termohon:
Bupati Morowali Utara
148103
  • BuktiP10 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 660.1/002/KLH/I/2012 tentang KelayakanLingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di DesaGandaGanda Kecamatan Petasia Kabupaten MorowaliProvinsi Sulawesi Tengah oleh CV. Cahaya Timur, tanggal10 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);11. BuktiP11 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK040/DESDM/IV/2010 tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. CahayaTimur, tanggal 30 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);12.
    BuktiP12 : Keputusan Bupati MorowaliNomor: 660.1/040/KLH/III/2012 tentang Izin LingkunganAtas Kegiatan Penambangan Bijin Nikel Di Desa GandaGanda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali ProvinsiSulawesi Tengah oleh CV. Cahaya Timur, tanggal 09 Maret2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.PL13. BuktiP13 : Bukti Pembayaran PNBPTanggal 06 Oktober 2020. (Fotokopi sesuai dengan asili);14.
Register : 04-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 82/Pid.B/2021/PN Pmk
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUS SYAMSUL A. SH. MH
Terdakwa:
HASANUDDIN
829
  • Pengumuman akan dibangun Kota Cinema Pamekasan di media massa PASURUAN MALANG RAYA terbit hari selasa,tanggal 27 November 2018, 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Undangan Tim Verifikasi UKL-UPL dan Draft dokumen UKL-UPL ,tertanggal 5 November 2018, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Verifikasi Dokumen Lingkungan pada hari selasa tanggal 6 November 2018, 1 (satu) lembar Daftar nama Tim yang melakukan Verifikasi Dokumen UKL-UPL, 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Nomor:660.1
    /232/432.310/Dok.Lingk/2018, TANGGAL 6 November 2018, 2 (dua) lembar Rekomendasi usaha dan/atau kegiatan KOTA CINEMA PAMEKASAN PT.RESTU GRAHA MULYA Nomor : 660.1 / 250 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 13 November 2018, 1 (satu) lembar Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,pemohon MULYA DJAJA GRAHA,tanggal 2 November 2018, 1 (satu) lembar Rekomendasi diterbitkannya Izin Lingkungan Nomor : 660.1 / 293 / 432.310 / Dok.Lingk / 2018, tanggal 14 Desember 2018.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — I MADE WIRATA
15589 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Surat Rekomendasi UKLUPL Perpanjangan Nomor 660.1/375/BLHyang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemko Denpasarkepada Nyoman Mardana, SH.;Berkas UKLUPL Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atasnama Nyoman Mardana, SH. yang telah dilegalisir;Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB) Nomor 012/2209/IUBB/DP/VIII/2010 yang telah dilegalisir dari Dinas Perijinan PemkoDenpasar kepada SPBU Nomor 54.801.28/Suwung Batan Kendalmilik Nyoman Mardana, SH.
    ;Surat Rekomendasi UKLUPL Perpanjangan Nomor 660.1/375/BLHyang telah dilegalisir dari Badan Lingkungan Hidup Pemko Denpasarkepada Nyoman Mardana, SH.;Hal. 15 dari 38 hal.
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
23520
  • (Ditemukan di ruang kerja Walikota).68. 1(satu) bundel surat Nota Dinas dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Pemkot Bekasi kepada Walikota Bekasi tanggal 19 Mei2010 nomor 660.1/449.BPLH/V/2010 Perihal Laporan Pemantauan TimPenilai Kompos dalam Rangka Program Adipura tahun 2010 dari KemenegLH. (Ditemukan di ruang kerja Walikota).69.
    /87/IV/O9 tanggal 26 Oktober 2009ditandatangani oleh RATNO SADINATA untuk Pemantauan 1(P1) Adipura 2009/2010Copy Surat tugas Nomor 660.1/129/IV/10 tanggal 19 Februari 2010ditandatangani oleh LUSIA BOER untuk Pemantauan 2 (P2) Adipura2009/2010Copy Surat tugas Nomor 660.1/142/IV/10 tanggal 19 April 2010ditandatangani oleh LUSIA BOER untuk Pemantauan VerifikasiAdipura 2009/20102 (dua) bundel copy form Pemantauan 1 (P1) Adipura 2009 /2010 padaKota Bekasi.3 (tiga) bundel copy form Pemantauan 2 (P2) Adipura
    (Ditemukan di ruang kerja Walikota)68. 1(satu) bundel surat Nota Dinas dari Kepala Badan PengelolaanLingkungan Hidup Pemkot Bekasi kepada Walikota Bekasi tanggal 19 Mei2010 nomor 660.1/449.BPLH/V/2010 Perihal Laporan Pemantauan TimPenilai Kompos dalam Rangka Program Adipura tahun 2010 dari KemenegLH. (Ditemukan di ruang kerja Walikota).69.
    Copy Surat tugas Nomor 660.1/87/IV/09 tanggal 26 Oktober 2009ditandatangani oleh RATNO SADINATA untuk Pemantauan 1 (P1)Adipura 2009/2010121. Copy Surat tugas Nomor 660.1/129/IV/10 tanggal 19 Februari 2010ditandatangani oleh LUSIA BOER untuk Pemantauan 2 (P2) Adipura2009/2010122.
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
CV. Selaras Maju
Termohon:
Bupati Morowali
209157
  • Selaras Maju,tanggal 29 November 2008;: Keputusan Bupati Morowall Nomor: 660.1/68/BLHD/VI/2014 tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanPenambangan Biih Nikel di Desa Lalampu KecamatanBahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengaholeh CV Selaras Maju, tanggal 6 Juni 2014;: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/71/BLHD/VI/2014 tentang Izin Lingkungan Atas KegiatanPenambangan Biih Nikel Di Desa Lalampu KecamatanBahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi TengahOleh CV.
Putus : 03-08-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 3 Agustus 2011 — - PENGGUGAT : PT. PERKEBUNAN SENTAWAR MEMBANGUN; - TERGUGAT : BUPATI KUTAI BARAT
15499
  • telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangandan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/07/SK.AMDAL/TIV/2007tentang Kelayakan Lingkukngan Kegiatan UsahaPembangunan PerkebunanKelapa Sawit atas nama PT.
    PENGGUGAT tidak dapatmelakukan aktifitas perkebunan sehingga sekalipunPENGGUGAT memenangkan perkara a quo namun PENGGUGATtetap menderita kerugian yang sangat besar.(1 1).Bahwa PENGGUGAT telah menerapkan Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana bukti denganadannyaa.Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup PemerintahKabupaten Kutai Barat (selanjutnya disebut sebagaiDINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP) telahmenerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan danLingkungan Hidup Nomor : 660.1
    tentang Tata CaraPemberian Ijin Lokasi, secara tegas dan jelas disebut ;Ayat (1)Ijin lokasi dapat dicabut sebelum berakhir, jika49perusahaan melanggar ketentuan ketentuan dalamPeraturan Daerah ini maupun = peraturan lain yangberkaitan dengan lokasi ;Ayat (2) huruf a:Ijin Lokasi tidak dapat diperpanjang jika : Perolehantanah belum mencapai 25% (dua puluh lima persen) =;9.3.Bahwa walaupun Penggugat telah memiliki AMDAL10.sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangandan Lingkungan Hidup No. 660.1
    Membangun ;foto copy sesuai dengan = asli SuratDinas Perkebunan Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur Nomor974/1467/PBP/IV/2010 Tanggal 9 April 2010Perihal : Retribusi Bibit Kelapafoto copy sesuai dengan = asli SuratKepala Dinas Perkebunan PemerintahKabupaten Kutai Barat Nomor525/114/Disbuntanakan KB/IIITV/2010 Tanggal25 Agustus 2010 Perihal : Penilaian UsahaPerkebunan ; foto copy dari foto copy SalinanKeputusan Kepala Dinas Pertambangan danLingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten KutaiBarat Nomor : 660.1
    /07/SK.AMDAL/TV/2007Tentang Kelayakan Lingkungan KegiatanUsaha PembangunanPerkebunan .....Perkebuanan Kelapa Sawit atas namaPT.Perkebuanan Sentawar Membangun diKecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai BaratProvinsi Kalimantan Timur Tanggal 4 April65Bukti P15 : foto copy dari foto copy Salinan KepalaDinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup atasnama Ketua Komisi AMDAL Kabupaten KutaiBarat Nomor : 660.1/07/ Re.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — BUPATI MANGGARAI BARAT vs PT. INDOMAS PRIMA MINERAL, Dkk
120107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 606 K/Pdt/201525.26.27.28.29.30.31.32.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Penggugat II menyampaikan DokumenAkhir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan (UPL) ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat(Bukti P25);Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Penggugat Il mendapatkanRekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Baratatas UKLUPL Kegiatan Penambangan Bahan Galian Mangan, DMP diDesa Wae Buka Kecamatan Kuwus Nomor BLH.660.1
Register : 21-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
PT PERTIWI LESTARI
Tergugat:
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
480114
  • Fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor 660.1/Kep.312Huk/2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPembangunan Kawasan Industri dan Fasilitas Penunjangnya DiDesa Margamulya, Margakaya Dan Desa Wanajaya, KecamatanTelukjambe Barat, Kabupaten Karawang Atas Nama PT. PertiwiLestari;Bahwa namun ternyata pada tanggal 24 Januari 2017, terhadapPermohonan IMB No. 019 yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 89Perda Kab.
Register : 28-09-2009 — Putus : 10-02-2010 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 10 Februari 2010 — PT. Merioy Permata Indah;1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2. PT. Kawedar Wood Industry
6421
  • Menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL, UKLdan UPL sesuai peraturan perundang undanganyang berlaku; Atas surat Menteri Kehutanan tersebut, PT.Kawedar Wood Industry telah memperoleh:1) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat dengansurat No. 522/5059/Ekon.B tanggal 13September 2007; 2) Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu dengan suratNo. 522/754/Setda/Ekon A tanggal 9 Juli 2008;3) Amdal yang telah disetujui Komisi PenilaiAmdal Propinsi Kalimantan BaratNo.660.1/982/BAPEDALDAA tanggal 28 NovemberHalaman 43
    Kapuas Hulu dan AMDAL yang telahdisetujui oleh Komisi Penilai Amdal PropinsiKalimantan Barat No. 660.1/192/BAPEDALDAA,tertanggal 28 November 2007, sebagaimana telahdisahkan ~~ oleh Gubernur Kalimantan Barat,berdasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 998 Tahun 2007 tentangKelayakan Lingkungan Kegiatan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam(IUPHHKHA) oleh PT.
    Bahwa senyatanya fTergugat Il Intervensi telahmelakukan kewajibannya dalam mendapatkanrekomendasi dan atau menyampaikan AMDAL yang telahdisetujui oleh Komisi Penilai Amdal PropinsiKalimantan Barat No. 660.1/192/BAPEDALDAA,tertanggal 28 November 2007, sebagaimana telahdisahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanHalaman 85 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKT18.19.Barat Nomor 998 Tahun 2007 tentang KelayakanLingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan
Register : 03-08-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PT AMBON Nomor 34/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 13 Oktober 2017 — BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT (Penggugat) Melawan : AGUSTINUS THIODORUS (Tergugat)
6122
  • Pasal 12 huruf b danPasal 19 huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan);Bahwa terhadap penebangan tersebut Penggugat melalui Kepala Kantordan Satpol PP Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat melakukanpemantauan secara langsung telah memperingati Tergugat melaluikaryawan yang mengawasi penebangan untuk menghentikan penebangannamun tidak dihiraukan sehingga Penggugat juga melakukan teguransecara tertulis berdasarkan surat Nomor 660.1/14/BPLH/I/2016
Register : 27-02-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 12 Agustus 2014 — Penggugat :
- YAYASAN PATRIA USADA
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA
10548
  • (Fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan PertamananKabupaten Jembrana Nomor: 660.1/109.1/LHKP/2012, perihal:Rekomendasi DPLH, tanggal 25 Januari 2012. (Fotokopi sesuaiaslinya ). ;Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan danPertamanan Kabupaten Jembrana Nomor: 660.1/1284/LHKP/2012,perihal: Rekomendasi atas UKLUPL/DPLH Kegiatan RSU. DharmaSentana di Kel. Dauhwaru Kec. Jembrana, tanggal 1 Oktobet 2012.(Fotokopi sesuai aslinya). ;17.
    Bukti....17.18.19.20.21.22.2s24.Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P2425Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan danPertamanan Kabupaten Jembrana Nomor: 660.1/0192/LHKP/2014,perihal : Rekomendasi Revisi I, tanggal 20 Februari 2014.
Register : 19-07-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 26 Oktober 2011 — - PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI ENERGI;
17898
  • Kutai Energi di wilayahtertanda KW.KIN 2006 134 Er, Kecamatan LoaJanan seluas seluas 4.461 Hektar ;Telah memenuhi' persyaratan Lingkungan =:Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 660.1/SK06/B.I1/Blhd/2009 tanggal 16 Maret 2009tentang Kesepakatan Kerangka Acuan AnalisaDampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL)Kegiatan Pertambangan Batubara PT. KutaiEnergi I di Desa Tani Harapan, KecamatanLoa Janan dan Kelurahan Teluk DalamKecamatan Muara Jawa, Kabupaten KutaiKartanegara 5.
    Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 660.1/SK07/B.I1/Blhd/2009 tanggal 16 Maret 2009tentang Kesepakatan Kerangka Acuan AnalisaDampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL)Kegiatan Pertambangan Batubara PT.
    Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 660.1/SK06/B.I1/Blhd/2009 tanggal 16 Maret 2009tentang Kesepakatan Kerangka Acuan AnalisaDampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL)Kegiatan Pertambangan Batubara TERGUGAT IIINTERVENSI di Desa Tani Harapan, KecamatanLoa Janan dan Kelurahan Teluk Dalam192Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten KutaiKartanegara ;51.3.2.
    Kutai Energi selaku Badan Hukum Perdata, telahmemperoleh berbagai perijinan dalam menjalankan usahanya yangbergerak dibidang Pertambangan Batubara, masing masing : Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 660.1/SK06/B.1/Blhd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentangKesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak LingkunganHidup (KAANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT.
    KutaiEnergi I di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan danKelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, KabupatenKutai Kartanegara (Vide bukti T2.A = bukti T.II.Intv 3.A) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.1/SK07/B.1/Blhd/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentangKesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak LingkunganHidup (KAANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT.