Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban murtabat martabak martobat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-01-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 4 Mei 2023 — ANDIKA SARI, S.E Melawan KEPALA DESA BANYUASIN KEMBARAN
393 — 256
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
336 — 162
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada BiroKepegawaian Daerah Propinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa inisebesar Rp. 327.000, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 24-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR
Tanggal 16 April 2015 — dr. PAULINA WATOFA, Sp.R.; VS REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA
100 — 36
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 2017; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penipuan
Register : 06-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN MANADO Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mnd
Tanggal 30 Mei 2018 — -Terdakwa MELKY REINHARD SAMADI
323 — 94
  • Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Jual beli antara CATO WEHALTISIUS TOGO dan ALBERT TAMPI yang ditandatangani di atas meterai 6000. Dikembalikan kepada pihak darimana benda itu disita;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-06-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 68/Pid.B/2016/PN Msb
Tanggal 13 Juni 2016 — SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE
160 — 133
  • Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.
    Menyatakan Terdakwa SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURULBin LAKOLLE bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkasiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya , atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang yang dirumuskan pada Pasal378
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapus piutang ;3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan.Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 25 dari 3626Ad. 1.
    Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BINLAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2012/PT MKS
Tanggal 6 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. M. BURHANUDDIN MAJID, M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : Harifin Sanrang, SH
76 — 25
  • Burhanuddin Madjid, M.Si dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;
  • Memulihkan hak, martabat, dan kedudukan Terdakwa Ir. H. Burhanuddin Madjid, M.Si seperti keadaan semula sebelum terdakwa diajukan di persidangan;
  • Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 2 April 2014 — RONI EKA SAPUTRA Melawan KAPOLDA RIAU
109 — 40
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------
    201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat
    untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
920 — 726
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
260 — 248
  • ., NIP 19710804 199903 1 001;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
    • Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalamperkara ini;Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugatmencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215/Pid.B/2014/PN.Sda.
Tanggal 23 Juli 2014 — ANANG JUNAEDI alias ANTOK Dkk
48 — 15
  • Memulihkan Harkat Martabat dan kedudukan para Terdakwa seperti semula;-----------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Barang Bukti berupa :--------------------------------------------------- 1 Unit Honda Grand warna hitam No. Pol. W 4748 XM, ---------------- 1 Unit Honda Beat warna merah No. Pol.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 30-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 46-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 12 April 2016 — Penggugat :Rafiq Hidayat Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
160 — 226
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Polri; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
253 — 196
  • Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta Mengembalikan Kedudukan Pengugat semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beraku ;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.500,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

    Pegawai Negeri Sipil,serta tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal,Asas Ne Bis In Idem, dan Asas Pengharapan yang Wajar, sehingga MajelisHakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat yang memintapembatalan objek sengketa a quo haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a guo dibatalkan,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan diwajibkan pulauntuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor :670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 44/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
152 — 82
  • Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/438/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Terhadaphal tersebut maka dapat dianggap Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat cacat prosedur (in prosedural), dan atau pelanggaranNorma peraturan perundang undangan sehingga harus dibatalkankeputusan tersebut dan harus mengembalikan hakhak Penggugatdalam Kedudukan, Jabatan, Harkat dan Martabat;Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmemberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmerupakan jenis hukuman Displin berat, harusnya Tergugat jugamenjalankan prosedurprosedur
    penerbitan Obyek Gugatan a quo tidak proposional karenaObyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManagemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaiPNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
    demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnyakeputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutanPenggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bataldan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 11 Oktober 2016 — HADIS HM vs. BUPATI BUNGO
157 — 303
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihnkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;6.
    ratus riburupiah) sama dengan Rp 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 3.58 Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan objeksengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4dan angka 5 dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang menyatakanuntuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi Penggugat ke dalamkedudukan serta harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat; 6.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pendidikan
Register : 18-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 22 Juni 2015 — dr. Adiany Adil - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN - Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
302 — 1317
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 04-08-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PA SELONG Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Sel
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 3
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( usia 21 tahun) atau telah kawin;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya kepada Penggugat melalui upaya sukarela atau melalui upaya lain dengan memperhatikan harkat dan martabat
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 15-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk
Tanggal 23 Mei 2023 —
73 — 45
  • Menyatakan Terdakwa Eghar Danur Widianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eghar Danur Widianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 21-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 25/G/2008/PTUN.Smg.
Tanggal 25 September 2008 — SUTARDJO, S.E Melawan BUPATI KEBUMEN
63 — 25
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;----------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;----------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);---------
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2017/PTUN.Smg.
Tanggal 19 September 2017 — ANANG MARYADI Melawan KEPALA DESA SEMONDO
122 — 58
  • Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
SUMARTA
Tergugat:
Kuwu Balerante
69 — 42
  • SUMARTA sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;--------------------------------------------
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------------------
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahan danHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 131/G/2018/PTUN.BDGPembinaan Kemasyarakatan Desa Balerante Kecamatan PalimananKabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.