Ditemukan 2144 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Bms Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Bms19 tahun 2018 Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenauntuk kepastian dan kepentingan hukum Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut, terlebih lagiPemohon mendalilkan kepentingannya adalah sematamata dalam rangkamengurus administrasi kKependudukan, maka Majelis memandang perkara inimendesak dan memerlukan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatanbagi Pemohon yang harus lebih diutamakan sehingga Peraturan Menter
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1287/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
Lasmi
17 — 7
Lasmi
17 — 7
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4600/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Bahwa atas tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ceraipada Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) telah mendapat ijin atas sebagaimana Keputusan Menter!
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mtp Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
Register : 12-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0168/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 31-10-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
Register : 10-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 20 Desember 2010 — PT. Tawang Meranti;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
368 — 23
368 — 23
Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis
Register : 05-08-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4032/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam permohonanPemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1),ternyata Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum PengadilanHal. 4 dari 10 hal.Pent.No.0013/Pdt.P/2017/PA.BwiAgama Banyuwangi dan Pemohon mengajukan permohonan PerubahanPenulisan Nama/Perubahan Biodata Akta Nikah Pemohon, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-07-2016 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 1135/Pdt.P/2016/PA.Cmi Tanggal 29 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 9
19 — 9
ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkanBuku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan = menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
Register : 13-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Sda Tanggal 6 April 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
6 — 0
6 — 0
menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 17-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 15 Juni 2011 — PT. DARMO GREEN LAND, KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, PLT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA
63 — 24
63 — 24
. + crc rrr cre rere eeeBahwa bangunan direksi skeet tersebut dibangun Penggugatdalam tahun 2005, pada saat itu) Perda No. 7 tahun 1992berlaku dan menjadi dasar hukum yangSahj ++ rrr rrr rrr rrr rrr eeeSelain tidak diperlukan IMB, untuk bangunan direksi keetjuga tidak diperlukan harus memenuhi persyaratan teknisfasilitas dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum padaLampiran Peraturan Menter i Pekerjaan UmumNo. 30/PRT/2006 tanggal 1 Desember 2006, Bab Ketentuan7.
Upload : 21-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PDT.SUS/2010 BUDIYONO, DK; PT. MULIA GLASS
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 178/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 10
10 — 10
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Putus : 17-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2009 Tanggal 17 Januari 2011 — HIMAWAN NOERDJAJA, S.E., Ak., VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
Register : 12-03-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0087/Pdt.P/2015/PA.Pwd Tanggal 6 April 2015 — pemohon
17 — 4
17 — 4
Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0510/Pdt.P/2016/PA.Bwi Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
15 — 6
15 — 6
Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter
Register : 23-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2011 — Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);Menteri Keuangan Republik Indonesia
106 — 40
106 — 40
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
Register : 01-11-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PA BATULICIN Nomor 601/Pdt.P/2018/PA.Blcn Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 25-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1639/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon:
DIEK DWIKY
17 — 8
DIEK DWIKY
17 — 8
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P/ 2019/ PN.