Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 tergugat I mendapat mosi dariPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sertifikat pada tanahtersebut dimana mosi tersebut diajak bermusyawarah terhadap hal tersebut.5.

dipanen oleh Terdakwa.Kemudian pada tahun 2009 saksi korban menanam sawit dilahantersebut dengan menyuruh saksi Sartuani Damanik, Sinter Silaban,Sugeng, Charles Hutabarat (tidak melibatkan kelompok 26,) yangsebelumnya ditanami ubi ubian; Bahwa sampai dengan tahun 2017 karena kelompok 26 tidak percayalagi kepada saksi korban Jasmen Saragih sehingga 24 (dua puluhempat) orang dari 26 (dua puluh enam) orang anggota kelompok 26kecuali saksi korban dan Sunga Sampang dan hasil pembicaraantersebut adalah mosi

Sinta Mosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ParaPemohon ; Bahwa benar Para pemohon adalah pasangan suami istri ; Bahwa benar dalam perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 5 (lima )orang anak yang salah satu anak tersebut bernama Pain Saputra Aliu; Bahwa benar dalam Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon tersebutterdapat kesalahan Identitas Nama dan nama Ayah serta tidak sesualdengan Ijazah sekolah anak Para pemohon

Sehingga oleh karenanyaBerdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, maka penggajian atasnama Penggugat telah dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Daerah Khusus' Ibukota Jakarta ; Bahwa pada awalnya, adanya mosi tidak percaya dari pegawai Rumah SakitKhusus Daerah Duren Sawit kepada Direktur Rumah Sakit Khusus DaerahDuren Sawit, berkaitan dengan ketidaknyamanan dalam bekerja, sehinggamenimbulkan keresahan bagi para pegawai.

memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 Mei 2002, di RumahSakit Khusus Daerah Duren Sawit dan samasama karyawan, jabatanPenggugat Kepala Humas ; Bahwa Penggugat mengetahui bagaimana kondisi/seluk beluk Rumah sakit,maka Penggugat adalah target untuk dikeluarkan SK nya =; 28e Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja RumahSakit dan anggotanya adalah saksi dan hubungan dengan temanteman baik ;e Bahwa saksi pernah mendengar mosi

Bagian Rekam Medik RSKD Duren Sawit),bulan Februari 2011 ; e Bahwa saksi membacakan kronologis Mosi Tidak Percaya pada bulanJuni 2009 sampai dengan sekarang sebagai berikut: e Bahwa Penggugat mengutip biaya pengurusan kenaikan pangkat 10 orangperawat, kerap kali menekan rekanan pemenang tender pengadaan barangdan jasa agar bersedia memberikan sejumlah dana, mempengaruhimenajemen agar secepatnya melaksanakan tender untuk pembangunanpengembangan rumah sakit ; Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor

Bahwa saksi menjelaskan seorang PNSmelakukan demontrasi setelah melakukantindakan disiplin, seharusnya diadakanpemanggilan dahulu kepada PNS tersebutmelalui prosedur dan diadakan pemeriksaan dahulu;Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa BKN telah menulis surat yangditujukan kepada Walikota Pangkalpinangpada tanggal 28 Maret 2012 No.F.2630/V.105.6/44; e Bahwa saksi menerangkan PP No. 43 Tahun1999, Undangundang tersebut mengaturPokokpokokkepegawaian; e Bahwa pejabat mosi

PP No.53 Tahun2005 karena tidak ada pemanggilan danpemutasian ini tidak ada pertimbanganhukum danBaperjakat; Bahwa untuk ~~ menyalurkan aspirasinyaPNS tersebut, dapat menyampaikan sarandan pendapat secara lisan sesuai kepadaatasannya sesuai hirarki;Bahwa saksi menjelaskan menurut PP No.9Tahun 2003 terhadap Keputusan surattersebut yang berwenang adalah BKNPusat; ALL:Bahwa saksi menjelaskan kronologis ,selaku pemrakarsa demo damai kepadaWalikota Pangkalpinang kami mengadakandemo sehubungan adanya mosi

yangpertama kali kena adalah saya, karena sayaselaku pemarkarsa demo damai jadi temanteman banyak yang hadir melihat tapi tidakberkepentingan jadi ini dipertanyakan, karenahal tersebut Sekda memindahkan misi tidakpercaya karena ada misi tidak percaya ,setahusaya misi tidak percaya itu tidak adaaturannya, kalau seorang pejabat mungkinsetiap hari bisa dimutasikan oleh Pemerintahdengan Penggantian tidak setuju Lurah harusdiganti , tugasnya PNS untuk mengayomimasyarakat; e Bahwa saksi sebagai pemarkasa mosi

tidakpercaya tidak dimutasikan;Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa saksi pernah melihat pernyataan dariasisten II, bahwa ia tidak maumenandatangani Surat mosi tidak percayatersebut, namun tidak pernah melihat secaralangsung surat Mosi tidak percaya tersebut;e Bahwa saksi menjelaskan ada Lurah yanglain ikut demo damai tersebut yaitu BapakAHMAD ZULFAN; e Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebutsetelah ada laporan;e Bahwa saksi mendengar dan mengetahui yangkena mutasi

adalah Kepala BKD yaitu BapakLUTFI tanpa Jabatan;e Bahwa saksi menjelaskan , didepan GedungDPR sebelum naik kepodium saksi ketemuAnggota Dewan kami hadir dan bicaramewakili PNS yang lain untuk mediasi denganKepala Dinas sebelum jam 09.00 WIB kamiorasi masalah mosi tidak percaya dan sayamengajak teman PNS yang lain untuk melihatdan menyaksikan pertemuanHalaman 72 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLG tersebut; e Bahwa setahu saksi asisten II tidak maumenandatangani mosi tidak percaya

Bahwa Pengurus (Ketua) Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM)telah menjadi terlapor/teradu kepada pihak Kepolisian terhadapdugaan tindak pidana dalam perkara kasus penggelapan uangAnggota Koperasi Agro Seriam Mandiri (ASM) dan seterusnyaHalaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PTK(Dst) sebagaimana Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya(terlampir).2).

ditolak dengan tegas dalil posita 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5(lima) gugatan Penggugat, halmana dapat Para Tergugat uraikan dibawah iniBahwa pada tanggal 30 Agustus 2020, Pengurus dan Pengawas KoperasiAgro Seriam Mandiri periode 14 Mei 2018 hingga 14 Mei 2021 telahdiberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro SeriamMandiri ;Bahwa pemberhentian pengurus dan pengawas dimaksud diatas bermulapada tanggal 29 Juni 2020 dimana sebanyak 357 anggota koperasi yangmembuat surat pernyataan mosi

yaitu sejumlah Rp. 3.455.088, (tiga juta empatratus lima puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapatsebagian anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp.810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagian anggota menerimapembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000, (enam ratus delapanpuluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerima pembagianSHK tahap 19 dari Penggugat dan Penggugat II selaku pimpinan penguruskoperasi terdahulu ;Bahwa surat pernyataan mosi

danPenggugat II, maka pada tanggal 04 Agustus 2020 dibentuklah PanitiaRapat Anggota Luar Biasa oleh 47 orang anggota Koperasi menimbang danmengingat kondisi Pengurus Koperasi yang secara nyata telah membagikanSHK tahap 19 kepada pihakpihak yang bukan anggota koperasi serta sikapPengurus yang tidak mau untuk melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasadengan mengabaikan surat usulan tertanggal 29 Juni 2020 ;Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Agro Seriam Mandiridilaksanakan atas dasar adanya: Surat Pernyataan Mosi

anggota yang menerima pembagian SHK tahap 19sejumlah Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sebagiananggota menerima pembagian SHK tahap 19 sejumlah Rp. 680.000, (enamratus delapan puluh ribu rupiah), bahkan sebagian anggota belum menerimapembagian SHK tahap 19 dari Tergugat dalam Rekonvensi ;Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebutmaka sebanyak 357 anggota Koperasi Perkebunan Agro Seriam Mandiripada tanggal 29 Juni 2020 secara bersamasama membuat SuratPernyataan Mosi

Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung37 MOSI WARUWU Selamat Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT. Indo PerumahanSepadan Jaya (PT. Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung38 oeBUA Selamat me Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT. Indo PerumahanSepadan Jaya (PT. Karyawan PT.IS)ISJ) Kebun Tanjung KebunTanjung39 SAIPUL AMBRI Selamat Selamat Kec.Bilah Hilir Kab.LabuhanbatuKode Pos 20217Indonesia Pemanen PT.

Bahwa PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi tidakdiberhentikan oleh Yayasan, hanya diskorsing oleh para KepalaKepala Sekolah ditempat PenggugatPenggugat / TermohonKasasi mengajar oleh karena melakukan pelanggaran disiplin (buatmakar) dan mosi tidak percaya ;4.

Methodist Indonesia dan harus terikat padaketentuanketentuan perguruan yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan,oleh karena PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi adalahPegawai Negeri Sipil ;e Bahwa PenggugatPenggugat / Termohon Kasasi tidak diberhentikanoleh Yayasan Perguruan, akan tetapi hanya diskorsing yangHal 18 dari 23 Hal.Put.No.172 K/PDT.SUS/2010disebabkan oleh karena pelanggaranpelanggaran yang dilakukan olehPenggugatPenggugat / Termohon Kasasi (indisipliner), membuatfitnah, merongrong, buat mosi

Pada tanggal 29 Maret2021 Badan Pemusyawaratan (BAMUS) NagariJambakmengetahui peredaran video asusila tersebut dan padatanggal 30 Maret 2021 beberapa tokoh masyarakatmengajukan Surat Mosi Tidak Percaya terhadap oknum WaliNagari Jambak sehingga pada tanggal 31 Maret 2021BAMUS melaksanakan rapat dengan memanggil Penggugatmelalui surat Nomor : 09/BamusNJ/2021 untuk memintapenjelasan/klarifikasi terkait beredarnya informasimiring/perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat diNagari Jambak, dalam

yangbenar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanpemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindunganatas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.Bahwa sebelum Bupati Pasaman mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Tetap kepada Penggugat, Bupatimendapatkan laporan dari BAMUS Nagari Jambak yakniPada tanggal 29 Maret 2021 Badan Pemusyawaratan(BAMUS) Nagari Jambak mengetahui peredaran videoasusila tersebut dan pada tanggal 30 Maret 2021 beberapatokoh masyarakat mengajukan Surat Mosi

sesuai dengan asasketerbukaan.e Asas Kepentingan UmumAsas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukankesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BupatiPasaman sudah berdasarkan asas kepentingan umumkarena akibat dari beredarnya informasi miring/perbuatanasusila yang dilakukan oleh Penggugat yang menimbulkankeresahan dimasyarakat dan menggangu' kepentinganumum yang dibuktikan dengan adanya Mosi

tidak percaya masyarakat Nagari Jambaktertanggal 30 Maret 2021 terhadap Penggugat, yang disampaikankepada Bamus Nagari Jambak (vide bukti T2) terkait video perbuatanAsusila oleh Penggugat yang beredar di warga Nagari Jambak ( bukti T1) ;Bahwa selanjutnya atas mosi tidak percaya tersebut Bamus telahbertemu dengan Penggugat dan selanjutnya melakukan klarifikasi terkaitvideo asusila yang beredar di masyarakat yang mana dalam klarifikasitersebut ditemukan fakta: Penggugat mengakui peristiwa yang ada

Secara Prosedur: Bahwa dilakukannya pemberhentian sementara Penggugat diawaliadanya mosi tidak percaya dari masyarakat Nagari Jambak terkaitberedarnya video perbuatan Asusila yang dilakukan Penggugat diNagari Jambak tertanggal 30 Maret 2021, mosi tidak percaya tersebutdisampaikan kepada Ketua Bamus Nagari Jambak, selanjutnya KetuaBamus bertemu dengan Penggugat dan telah melakukan klarifikasiterkait video tersebut yang mana ditemukan fakta hukum bahwa padasaat Penggugat bertemu dengan Ketua Bamus,

berupa fotokopi suratsuratyang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah serta masingmasing diberi tanda T1 s/d T8 ,sebagai berikut :1.2.3.Bukti T 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur,Nomor: 01 Tahun 2020, tentang pemberhentian,pengangkatan dan pengukuhan perangkat DesaLapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa,Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 JanuariBukti T 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Mosi

MULYADIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Saksi adalah sekretaris desa yang di angkat oleh KepalaDesa Ganiru Bahwa Saksi juga dulu koordinator yang membuat mosi tidakpercaya terhadap kinerja perangkat desa Bahwa saksi dipercaya masyarakat untuk menyampaikan keluhanmasyarakat Bahwa pada saat itu yang menjabat adalah Pa Lasuma sebagaiPenjabat Kepala DesaMenimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 para pihak telahmengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

;Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan hukum, karena mosi tidak percaya dansurat kuasa kepada Para Penggugat tidak jelas obyek yang diserahkan kuasanya.

Mositidak percaya dan surat kuasa bertentangan dengan Pasal 147 Rbg/123 HIR, SEMANomor Tahun 1971 dan Yurisprudensi MA Nomor 1912 K/Pdt/1984;Bahwa surat mosi tidak percaya dan surat kuasa tidak mencantumkan identitas ParaPemberi Kuasa kepada Para Penggugat, hal ini bertentangan dengan SEMA Nomor 2Tahun 1952;Bahwa dengan tidak jelasnya identitas pemberi kuasa kepada Para Termohon Kasasimenjadi tidak jelas, apakah betul dan benar yang memberikan kuasa kepada ParaPenggugat/Para Terbanding/Para Termohon

No. 7 K/Pdt.Sus/201318layaklah Penggugat untuk mendapatkan hakhaknya sebesar Rp409.150.095,00 (empatratus sembilan juta seratus lima puluh ribu sembilan puluh lima Rupiah); Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan adanya mosi tidak percayadan penolakan dari staff dan karyawan adalah benar tetapi ketidakpercayaan staff dankaryawan kepada Pemohon Kasasi adalah karena perbuatan dari Termohon Kasasi Idan II yang tidak memberikan upah yang dituntut oleh staff dan karyawan; Bahwa pertimbangan Majelis

Hakim yang menyatakan adanya mosi tidak percayadan penolakan dari staff dan karyawan Termohon Kasasi I dan II adalah tidakmempunyai relevansi hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PemohonKasasi; Bahwa berdasarkan atas uraianuraian dan alasanalasan tersebut maka cukupalasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Judex Facti untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI:1.

No. 1471 K/PID/2015yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal dari mosi ketidakpercayaan dari mayoritas anggota IkatanNasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Kalimantan Selatan kepadaTerdakwa selaku Ketua Kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi INKINDOProvinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010sehingga permasalahan berlanjut dan diadakannya Musyawarah Provinsi LuarBiasa (MUSPROVLUB) tanggal

KalimantanSelatan periode 20062010 haruslah mempertanggungjawabkan beberapa barang inventaris (stempel) serta kKeuangan yang adadalam kekuasaannya, akan tetapi tidak mampu dipertanggungjawabkan olehTerdakwa, sehingga jelas teroukti bahwa Terdakwa dalam pengurusanINKINDO KalimantanSelatan tersebut telah terobukti melakukan tindak pidanaPenggelapan dengan alasan fakta yuridis sebagai berikut :1) Bahwa Terdakwa dalam kepengurusannya sebagai ketua INKINDO dalamsemua jajarannya (Sekertaris, Bendahara) mendapat mosi

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan jelawat Gang Mosi, KotaSamarinda selama 3 bulan;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belumdikaruniai Keturunan;4.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Sirih bin LkMansire) terhadap Penggugat (Rika binti Mosi);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan

Tergugat tidak bertanggung jawab dalammengembalikan hutang kepada pihak lain, yang ada Tergugat menyuruhPenggugat untuk mengembalikan hutanghutang tersebut ;Bahwa bentuk perselihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat adalah saling diam dan sesekali dengan adu suara keras denganNada @MOSI 5 222 =o nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cenceyang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjangselama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai Sekarang ;Menimbang, bahwa terhadap

Bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan tinggi Kalimantan Timurtersebut adalah belum tepat sehubungan muara dari permasalahan ini adalahdari Mosi Tidak Percaya DPC. LVRI SeKalimantan Timur terhadap KetuaDPD. LVRI Provinsi Kalimantan Timur Sofyan Djohan, S.H. maka KetuaDewan Pertimbangan Daerah LVRI Kalimantan Timur tanggal 22 September2010 memberikan disposisi dan menyatakan : Ketua DPD.

WAHYUDIN ZAKARIA, Drs.HAMRIN MOSI, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;e Bahwa benar diantara ke11 (sebelas) orang Pendiri Yayasan tersebut, JASRINJAMIRIN dan H.

Oleh karena pendirian Penggugat dalambeberapa klarifikasi menunjukan tindakanyang tidak terpuji dan tidak transparanberkaitan dengan penerimaan uang kompensasi SUTETsehingga menimbulkan ketidakpercayaanmasyarakat serta tidak maumenerima.............4..menerima saran dan itikad baik BPD, maka BPDmembuat usulan pemberhentian dengan tidak hormatbagi Penggugat dari jabatan lLurah Desa Glagah.Selain itu) adanya mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh seluruh Pemong Desa dan disampaikankepada Penggugat

Bahkan amploptersebut kemudian disobek oleh BapakSukidjo, SH;Bahwa kemudian Pamong Desa pada tanggal 4November 2004 mengadakan rapat dan membuatsurat mosi' tidak percaya kepada lurah,setelah itu pelaksanaan pemerintahan tidakkondusif;Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004 BPDmengadakan rapat dan sementara di luargedung masyarakat mengadakan Demo menuntutagar Bapak Lurah Sukidjo diberhentikan darijabatannya sebagai Lurah Desa Glagah dandalam rapat diputuskan memberi saran kepadaBapak Sukidjo, SH agar

Sukidjo, SHuntuk mengundurkan diri dalam tempo 2 x 24 jam;Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004masyarakat menduduki' Balai Desa Glagahdan suasana semakin memanas, sehinggapada tanggal 17 Desember 2004 mengadakanrapat kembali dengan mengambil keputusanuntuk memberikan usulan PemberhentianLurah Desa Glagah, Bpk Sukidjo, SHkepada Bupati dengan pertimbangansemakin seringnya masyarakat mendudukibalai desa dan adanya mosi tidak percayadari pamong desa;Bahwa saksi sering ditekan olehmasyarakat untuk segara

Mosi tidak percaya kepada pengurus koperasi (T.30)31.

Bahwa laporan keuangan pengurus lama tidak diterima RAT dantimbul mosi tidak percaya dari anggota. Bahwa gaji Abu Hasan dan Tonny Panjaitan sampai saat ini masihdibayarkan ke koperasi. Bahwa Tonny Panjaitan sudah pension pertengahan Juli 2015 dansaat ini dirumah saja. Bahwa Tonny Panjaitan pensiun karena usia telah memasuki usiapensiun yang telah diatur dalam PKB PT. ILP. Bahwa semua hakhak Tonny Panjaitan dibayarkan sampai saat inimasih dihitung hakhak pensiunnya oleh accounting.

ILP) di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi tahun 2011 s/d 2012 mengetahui koperasi mengalami vkerugian.Bahwa tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak pernah RAT dan tidakpernah terima SHU.Bahwa tahun 2009 ada RAT.Bahwa akibat kerugian koperasi oleh pengurus lama oleh anggotatimbul mosi tidak percaya dan diadakan RAT yang menunjuk TonnyPanjaitan sebagai PJS ketua koperasi menggantikan pengurus lama.Bahwa Tonny Panjaitan saat menjadi PUS ketua koperasimencairkan uang 5 Milyar dari bank Mandiri