yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan dalildalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadiskresi Terggugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara a quo tidakmeninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yangprogresif, dalam arti tidak sertamerta dan dengan sendirinya jangka waktu12

yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkan dengan dalildalam Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadiskresi Tergugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara a quo tidakmeninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yangprogresif dalam arti tidak sertamerta dan dengan sendirinya jangka waktu12

Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit a quo diuraikan besarnya pinjamansebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu12 bulan (25 Maret 2013 s/d 25 Maret 2014) dengan Bunga sebesar 20,40(dua puluh koma empat puluh) persen per tahun atau 1,70 persen perHalaman 2 dari 28 hal.Put.

bahwa tidak bisa dibenarkan melakukan penjualanobyek Hipotek oleh Kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dariPengadilan setempat.11.Bahwa berdasarkan hal di atas TERGUGAT dalam hal ini telah melakukanperbuatan melawan hukum seperti yang diataur di dalam pasal 1365 KUHHal. 3 Putusan.Nomor 72/Pdt/2019/PT SMGPERDATA, karena akan melakukan lelang jaminan kredit tanpa melaluiputusan pengadilan terlebin dahulu, dan sebenamya PARA PENGGUGATsanggup untuk menyelesaikan kewajibannya dan mohon tempo dalam waktu12

maupunpemalsuan apabila sudah jelasjelas mempunyai putusan atausudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakantelah terjadi rekayasa maupun pemalsuan terhadap tandatangan NURALIM (orang tua PARA PENGGUGAT), tetapi sampaidetik ini tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakanbahwa tanda tangan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milikNURALIM (almarhum) terdapat terlihat / perbedaan dengankwitansi jual beli dan Kepala Kampung atas nama AMAQ SEMAILtidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung pada waktu12

Sby.11Security, sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.00021/PK/SDJ/II/2018 tertanggal 7 Februari 2018 dengan jangka waktu12 bulan yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;Bahwa untuk selebinnya mohon Majelis Hakim yang Memeriksa Perkaraaquo untuk kiranya mengesampingkan dalildalil gugatan Penggugatdan berpedoman pada jawaban Tergugat ;Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka3 yang menyatakan terdapat penyimpangan hukum/kesalahan daritindakan Tergugat.

/2019 tentang 10 Oktober 2019 berdasarkanalasan sebai berikut :a)Penyebab meninggalnya Terjamin termasuk kedalam penyakitkronis dan penyakit kritis ( stroke, hipertensi/maligna, hepatitisfulminan, sirosis hepatitis, kanker, gagal ginjal, jantung, pembuluhdarah, HIV/AIDS.)b)Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Sanglah,diperoleh Facta bahwa Terjamin ( Ida Wayan Sukarbin) telahmeninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019, dengan demikianTerjamin telah meninggal dunia sebelum melampaui jangka waktu12

Bila perlu diminta bantuan dari aparat keamanansetempat.Menghukum ~ Terbanding dan II / dahulu Tergugat dan II untukmenyerahkan tanah objek gugatan, yang selama ini mereka kuasai secaraillegal, kepada Pembanding / dahulu Penggugat tanpa syarat, dalam waktu12 (duabelas) hari kerja terhitung dari tanggal keluarnya PutusanPengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, dengan berita acara yangditandatangani oleh kedua pihak.

Nomor 1169 K/Pdt/2016menyetujui sebagai pemilik jaminan atas perjanjian kredit Nomor 47 yangdilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II Bank BJB hanya untuk waktu12 bulan saja sebagaimana pula akta pemberian hak tanggungan atas duabidang tanah tersebut;Bahwa Pengadilan Tinggi Banten salah menerapkan hukum dengan tidakmempertimbangkan jangka waktu kredit yang tertuang dalam PerjanjianKredit Nomor 47 dan Akta Nomor 20 tentang Addendum PenambahanPlafond, Penambahan Jaminan dan Perpanjangan Jangka Waktu

Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 26 Januari 2006;Bahwa sesuai dengan akta Pengakuan Hutang Nomor 26 tanggal 13Januari 2004 disebutkan bahwa Pelawan (pihak Kesatu) menyatakanmengaku telah berhutang secara sah kepada Terlawan II (pihak Kedua)uang sebesar Rp 600.000.000, dan pihak Kesatu (Pelawan) wajibmembayar hutang tersebut kepada pihak Kedua (Terlawan II) dalam waktu12 (dua betas) bulan terhutang mulai 12 Januari 2004 sehingga harusdibayar lunas seluruhnya paling lambat pada tanggal 13 Januari

terlebih dahulu bukti surat T II.2 tersebutSehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terhadapbukti surat T II.2 yang tidak ada asli maka tidakmempunyai nilai pembuktian tersebut, tetap dapatdijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T Il. 2berupa Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 13 Pebruai2006, telah ternyata Para Penggugat telah menerimafasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,( Seratus lima puluh juta rupiah ) dengan jangka waktu12

Majelis tidak mempertimbangkan Pasal 29 UU KUP2000 danperaturan pelaksanaannya tentang pemeriksaan yaitu: Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM K.545/KMK.04/2000juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.123/KMK.04/2006; Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM K.545/KMK.04/2000juncto Keputusan Menteri Keuangan NomorKMK.235/KMK.04/2003; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER122/PJV2006,bahwa Direktur Jenderal Pajak harus sudah menerbitkan suratketetapan, setelah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu12

GMFMBL/1011 telah dilakukan pembayaranangsuran sampai dengan angsuran ke11 (periode14092012) sehingga Pokok Hutang tersisa sebesar Rp.448.286.016, dengan angsuran @ Rp. 8.847.000,/bulanjangka waktu 96 bulan (14112011 s/d 14102019) skbunga flat 9.73% pa.PK No. 38/GMFOTH/1211 telah dilakukan penebusanjaminan lokasi Timoho sebesar Rp. 480.000.000, padatanggal 27122012 sehingga dilakukan restruktur menjadiPK No. 49/GMFOTH/1212 dengan Pokok Hutang sebesarRp. 38.889.200, angsuran @ Rp. 3.528.600, jangka waktu12

Aspek Formal:Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54026/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang diambil melebithi jangka waktu12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.B. Aspek Material:Tentang sengketa atas Koreksi DPP PPN Masa Pajak Juni 2007sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari jumlah koreksiDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari s.d.

Telkom untuk mengurus + 11.000 berupa dokumenyang belum dikembalikan karena markah dari BPN ;Bahwa dokumen masih ada pada Terdakwa ;Bahwa dokumen tersebut yang menerima adalah Terdakwa sendiri ;Bahwa Terdakwa menerima data ada dua kali penerimaan ;Bahwa Terdakwa hanya melanjutkan sampai amandemen I untuk jangka waktu12 Desember 2005 menjadi 28 Pebruari 2006 ;Bahwa saksi menjabat sejak tahun 2006 ;e Bahwa yang mewakili perjanjian kontrak pertama kali dari PT.

Bustam selama kurun waktu12 Desember 2007 sampai dengan 18 Desember 2017 (sepuluh tahun) ;Menimbang, bahwa ternyata dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwasemua dilakukan untuk kepentingan dan pengembangan gedung SD Hilmantersebut karena dana untuk memperbaiki gedung tersebut tidak ada ;Menimbang, bahwa memang selama ini yang mengurus gedung tersebut adalah Terdakwa dangedung tersebut berasal dari H.Seman yang mewakafkan tanah

Bahwa Tergugat sebagai pengelola investasi, menjanjikan akanmengembalikan dana pokok investasi sebesar Rp3.500.000.000, (tiga miliarlima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan investasi sebesarRp525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu12 (dua belas bulan) sampai dengan tanggal 27 Mei 2015, sehinggaPenggugat akan mendapatkan kembali dana investasi dan keuntungansebesar Rp4.025.000.000,, (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);3.

melampauibatas 12 (dua belas) bulan yang seharusnya jatuh pada tanggal 26Oktober 2010, seperti yang ditegaskan dalam UU KUP;Bahwa dengan dilakukannya pembetulan atas SKPKB PPN yang telahmenyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku makaPemohon Banding tidak dapat menerima pembetulan yang dilakukan,selain daripada itu dikarenakan adanya pembetulan yang dilakukan makaSKP dan jumlah pajak terhutang di dalam SKP tersebut secara definitifbaru diterbitkan pada tahun 2011, sehingga telah melebihi batas waktu12

surat keberatan diterima maka menurut Pemohon Banding suratkeberatan Pemohon Banding harus dianggap dikabulkan;Kesimpulan:o bahwa surat keputusan keberatan Nomor: KEP507/WPJ.02/BD.060312011tanggal 15 Juli 2011 diterbitkan tanpa melalui prosedur dan tata cara yangbenar;Oo bahwa surat keputusan keberatan tidak mempertimbangkan hasilpembahasan atas hasil penelitian keberatan yang dilaksanakan antaraPemohon Banding dengan Terbanding;Oo bahwa surat keputusan keberatan diterbitkan telah melewati jangka waktu12

yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkan dengan dalildalam Kontra Memori dari Termohon Penlnjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadiskresi Tergugat dalam menerbitkan keputusan atas perkara a quo tidakmeninggalkan suatu asas yang berlaku dalam perpajakan fiktif positif yangprogresif dalam arti tidak sertamerta dan dengan sendirinya jangka waktu12