Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-12-2008 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN. JKT.Sel.
Tanggal 28 Januari 2010 — PT. INTAN PRIMATANI. Lawan 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, QQ. PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO). 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VII QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG JAKARTA I, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VI SURABAYA QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG SURABAYA II,
10961
  • Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampastebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakarboiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient),menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksamenggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil
    Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampas tebu)yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler danmenggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient), menimbulkan biayaproduksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksa menggunakan bahan bakarbatu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil
Register : 22-12-2017 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 271/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2018 — PT. GREEN GARDEN : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA
343298
  • sosialisasi dengan pihak lain yang terkenapembebanan;Bahwa kalau kita mengacu pada Pasal 66, Pasal 69 UndangUndang Nomor30 tahun 2014 berkaitan dengan perubahan, pembatalan, penarikan kembali,penundaan semua, pasti ada ayat (2) nya selalu menyatakan bahwa setiaptindakan itu harus ada alas hukum tapi juga harus memperhatikan AAUPB,jadi dua itu menggunakan katakata dan sehingga tidak menggunakan kataatau jadi harus memperhatikan tidak hanya soal dasar hukum tetapi jugamemperhatikan AAUPB;Bahwa proses self
Register : 02-08-2016 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS
Tanggal 8 Oktober 2013 — Ir. Hj. JULIANI JAFAR. MM Ir. DACHYAR HURSANY.MT
9351
  • Kesimpulanini dapat ditarik karena sepanjang jalannyapersidangan tidak dapat anasiranasir yang Persidangan mengenai adanya tindakanpenandatanganan yang dilakukan oleh Terdakwa Idan Terdakwa II adalah dalam kerangka Self dealingyang menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II, halini pula telah dipertimbangkan oleh judex factiepada pertimbangannya halaman 125 bahwa Terdakwa Idan Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dariperbuatannya; Bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapatdibuktikan bahwa
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk
Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH lawan PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
12730
  • Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangPerincian Hutang Debitur a.n. Kamisan Hamzah;e. Fotocopy Surat Peringatan No. 01/SPI/DSP/3704/0514 tanggal 21Mei 2014, Surat Peringatan II No. 01/SPII/DSP/3704/0514 tanggal 28Mei 2014 dan Surat Peringatan III No. 01/SPIII/DSP/3704/0614;f.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), VS 1. PT COSL INDO, DK
294281 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dino Andrian;Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yang dilakukanoleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TI60) dan terbukti bahwa PTCOSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut: Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BD Periode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s.d. 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s.d. 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s.d. 31 August
Register : 02-04-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 256/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 28 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
KASTIAWAN WIJAYA anak dari MARIADI WIJAYA
15329
  • Terdakwa, Hakim bersifat aktifmencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurutapa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa.Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap bahwa Terdakwaberhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa palingmenguntungkan baginya, jadi seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, dalam teori hukum Pidana, asas ini disebutNon self
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN Pbr
Tanggal 23 Juli 2019 — ILHAMDI YULES Bin M. YUNIR Alm Alias HAMDI jpu PINCE PUSPASARI, SH
11542
  • SuksesMakmur Sejahtera yang SAH;Bahwa menurut Ahli dalam kegiatan TPTKO wajib melaporkan setiapbulan ke Dinas dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu (LMk);Bahwa menurut Ahli Nota Angkutan yang dibawa oleh Terdakwa adalahdokumen yang Sah dan Dokumen Nota Angkutan tersebut merupakandikeluarkan oleh Internal Perusahaan (Self Assesment);Hal 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN PbrBahwa menurut Ahli TPTKO mengirim Kayu Olahan berupa Kayugergajian, sedangkan SDH dan DR dibayarkan ketika Kayu
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Kka
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9366
  • Bahwa dapat Tergugat IIl sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebut yangdilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed Mass Market PT.Halaman 27 dari 63 Putusan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.KkaBank Danamon Indonesia Tbk.
Register : 26-12-2019 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 72/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat:
RAJA GODANG
Tergugat:
REKTOR UIN SUSKA RIAU
252154
  • Bahwa Penggugat telah mengajukan proposal karya ilmiyah denganjudul: CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTAPEMAIN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAFTIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM) , dan telah diundang olehDekan Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi : Teknik Informasi(Tl) untuk mengikuti Seminar proposal tugas akhir pada hari/tanggal:Jumat / 21 September 2018, Waktu: 13:30 s.d 15:00 Wib, Tempat:Gedung Baru Lt. 1B, sesuai dengan Nomor Undangan:Un.04/F.V/PP.00.9/8303/2018 yang ditandatangani
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.TPI
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
232
  • Dan Termohon berubah disini adalah mengikutikeinginan Pemohon sehingga Termohon tidak jadi "be your self". Tapi iturela Termohon lakukan untuk keutuhan rumah tangga;Tidak benar sama sekali. Kami pisah ranjang dibulan September, itubeberapa hari atau seminggu sebelum Termohon di Talak. Kalau tidak diberinafkah batin benar sejak Januari, itu karena Pemohon bilang ingin ceraidari Termohon karena sudah tidak ada rasa.
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
11860
  • Tanjung Mulya Perkasa akan sutit membayarkewajiban ke bank apalagi terdapat peminjam fiktif31.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedaging32.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayampedaging total maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyarRupiah ) kepada 80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukanverifikasi terhadap keberadaan kelompok tani tersebut.33.Bahwa
    pemerintah;Bahwa standar KUR ada di SOP tentunya harus diikuti;Bahwa kredit KUR tidak tepat sasaran;Bahwa hal tersebut terjadi karena swiching KUR tidak dimintakanrekomendasi DRK dan tidak dilakukan analisa ulang terhadap kKemampuanavalis dan repayment capacity kelompok tani;Bahwa ada rekomendasi DRK ayam pedaging namun tidak ditindaklanjutiyaitu tidak dilakukan perhitungan mengenai kemampuan and user untukmembayar beban bunga;Bahwa tidak adanya analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self
    Tanjung Mulia Perkasa tanggal 30 September 2010.Bahwa benar pada tahap analisa kredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasisebagaimana mestinya kepada kelompokkelompok peternak selaku end useroleh Relationship Officer (RO) SKC Tasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self financing, tidak dilakukan analisakemampuan avalist untuk mencover pinjaman atas nama 20 kelompok peternakayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayam pedaging.Bahwa benar selain
    mengenai persyaratan debitur atas nama 20kelompok peternak ayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayampedaging tidak memenuhui kriteria debitur kKelompok sebagaimana dimaksud dalamPetunjuk Pelaksanaan KUR tanggal 15 November 2010, ternyata pada tahap analisakredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya kepadakelompokkelompok peternak selaku end user oleh Relationship Officer (RO) SKCTasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalammenyediakan self
Putus : 02-10-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — DONI ANSARI
300230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap pemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh Bank dalam aturan tersendiri;Self financing dapat tidak dipersyaratkan untuk jenisjenispembiayaan tertentu yang lazim tidak mempersyaratkan adanya selffinancing antara lain pembiayaan dengan skema mudharabah atauprodukproduk lain setelah mendapat persetujuan Direksi;Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pembiayaan bagiBank yang merupakan anggota sindikasi harus
Register : 21-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 246/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq.Kantor Wilayah DJP Banten yang dalam hal ini: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan Ahmad Yani Nomor: 141, Serang, Banten, Kode Pos: 42118, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Hery Prasetyo Adji, SH. MM, 2) Chandra Ari Nofat, SH. 3) Devina Sagita Ratnaningtyas, SH. 4) Agus Budi Setiyawan, SE. MM. 5) Ikhsan Taufik, SH. MM. 6) Akhmad Fathoni, SH. 7) Waluyo, SE. ME. kesemuanya Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan A. Yani Nomor 141 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Juga Terbanding; 2. PT. Bank Internasional Indonesia (persero) tbk. Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Pemuda %u2013 Surabaya Jalan Pemuda Nomor : 60-70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Poulce O. E Welang, 2) Riandi Arsiyono, 3) Dian Puspito Rini, 4) Auditya Saraswati Primadini, 5) Endro Leksono, 6) Bayu Dwi Putra, 7) Octaviano Erwinanto, 8) Diah Novita Wulandari, 9) Indri Sekar Mumpuni, 10) Ananda Pratiwi Kusuma Wardhani, kesemuanya karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III Juga Terbanding; Melawan Ardi Harijanto, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat Jalan Pegirian Nomor 78-A RT 03 RW 011 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) R. Teguh Santoso, SH. Pengacara, beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30, RT.005, RW.001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 2) Agung Satryo Wibowo, SH, MM, CA. Pengacara beralamat di Perum Graha Indah Kav. E-19, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sisebut Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding; Dan 1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Central Asia (Persero) Cabang Utama Veteran - Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 18-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) Asih Marbawani, S.H, M.Hum. 3) RR. Tantie Supriatsi, S.H. M.H., 4) Rut Shebaria Butar Butar, S.H. M.Kn., 5) Bonar Parulian Sidabukke, S.H. G.Dip, LL.M, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, disebut sebagai Tergugat II; 2. PT. Bank Permata Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Permata Cabang Pembantu Slompretan, Surabaya Jalan Slompretan Nomor 38-40 Surabaya, disebut sebagai Tergugat IV; 3. Setiyono, bertindak sebagai diri sendiri maupun Pemilik dan Penangung Jawab CV. Bina Niaga yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Bukit Permai Blok N Nomor : 03, Serang, Banten dan/atau setidak-tidaknya beralamat di wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai TERGUGAT V; Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat II, IV, V;
425328
  • Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang;d.
    Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memilikikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Halaman 50 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYBahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagaiberikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan denganbenar, lengkap, dan jelas.....Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP mengatur sebagaiberikut:...Sementara
Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Desember 2014 — MA’ABUB SYAH alias ABA
8925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sepuluh) Kelompok Tani yang RUKnya telahdisahkan oleh Penyuluh Pendamping melainkan menggunakan dana untukdipinjamkan kepada masyarakat umum atas nama pribadi Terdakwa layaknyasimpan pinjam dengan bunga 5% per bulan, antara lain : NO TANGGAL DIPINJAMKAN KEPADA BESARPINJAMAN (Rp)1 24 Maret 2009 GUAD BONDE 250.000,002 25 April 2009 saksi JASMAN BONDE 1.000.000,003 25 April 2009 HASMAN SUGEHA 1.5000.000,004 25 April 2009 SALMA BININTA 250.000,005 25 April 2009 HAJIMA MAMONTO 250.000,006 25 April 2009 SELF
Register : 02-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
1.YOGIE PATRIANA ALSYAH,ST
2.JUMALI, ST
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
16567
  • dalam rangka pemenuhan haktersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnyamenurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor, atauketerangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagaisaksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuanpembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untukmembuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yangdipersangkakan terhadapnya.Hal ini merupakan pengejawantahan asas non self
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 April 2016 — PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”), dk lawan CCA. MANAGEMENT BV (“CCA I”), dkk
13257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (suatu pihak yang mempunyai personalitas yang berbedaakan tetapi memperlihatkan atau melakukan tindakansebagai sisi lain dari personalitas pihak yang pertamatersebut) (advanced learner's dictionary, sixth edition,oxford university press, 2000) (bukti P16); dan;(iii) ("Lit, "Other I") = A second self" (orang kedua dari diriseseorang) (a dictionary of modern usage, second edition,oxford university press, 1995) (bukti P17).
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
2825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 15-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 143/Pid.Sus/2016/PN Wkb
Tanggal 21 Februari 2017 — -MATIUS BILI SALONGO Alias BAPAK ELIS
16676
  • Putusan No: 143/ Pid.Sus / 2016 / PN WkbMenimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa telah memiliki tujuanmengeksploitasi terhadap saksi SARI YANTI RESI alias SARI, saksi YULIANALENDE alias YULI dan saksi SELFIANA alias SELF, dimana Terdakwa mendapatkeuntungan secara materiil dari para saksi yang akan diberangkatkan seolaholahsebagai CTKI yang pada saat perbuatan dilakukan oleh terdakwa masih beradapada wilayah Negara Indonesia, dalam Hal ini adalah Wilayah Kabupaten SumbaBarat Daya, maka dengan demikian
Putus : 26-07-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 76/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 26 Juli 2016 — 1.JEFRI CRISTIAN DANIEL 2.NANING YULIATI
183115
  • Jadi, seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmu pengetahuan hukumpidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Para Terdakwamengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakansurat keterangan palsu atau yang
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 920/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ISPAT INDO
8064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberitahukandalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktupemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya ataumengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehinggamembuat Terbanding tidak mungkin menghitung besarnyajumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlahpajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya,maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yangsemula belum terungkap;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP2000 tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem self