Ditemukan 2232 data
330 — 288
sosialisasi dengan pihak lain yang terkenapembebanan;Bahwa kalau kita mengacu pada Pasal 66, Pasal 69 UndangUndang Nomor30 tahun 2014 berkaitan dengan perubahan, pembatalan, penarikan kembali,penundaan semua, pasti ada ayat (2) nya selalu menyatakan bahwa setiaptindakan itu harus ada alas hukum tapi juga harus memperhatikan AAUPB,jadi dua itu menggunakan katakata dan sehingga tidak menggunakan kataatau jadi harus memperhatikan tidak hanya soal dasar hukum tetapi jugamemperhatikan AAUPB;Bahwa proses self
121 — 34
Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh money dalam bentuk apapun sebagaisalah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKAFATRISIA,SE.
Sehingga dengan kondisitersebut para debitur tidak memiliki self financing atau freshmoney dalam bentuk apapun sebagai salah satu syaratpemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh TerdakwaRIKA FATRISIA, SE.
verifikasipenghasilan dan investigasi, verifikasi agunan, mengecek IDIBI calonDebitur, jika hasil pengecekan tidak memenuhi persyaratan BJB ConsumerMortgage, ajukan surat penolakan kepada Pimpinan KCP untukditandatangani dan dikirimkan oleh staf administrasi, untuk BJB ConsumerMortgage tujuan take over, memastikan dan ditindak lanjuti dengan memintabukti jumlah kredit yang akan diambil alih di Bank asal, untuk BJBConsumer Mortgage tujuan membangun rumah tinggal, dipastikan calonDebitur telah memiliki Self
Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKA FATRISIA,SE, Ak Binti DODDY EFMAN tidak memiliki validitas yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana teknis penilaian repayment capacity yangdilakukan adalah sebagai berikut : Tidak dilakukan pengujian kembali terhadap Informasi pendapatan yangdiperoleh dari hasil kunjungan kepada
Sehinggadengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satusyarat pemberian fasilitas kredit.a.
418 — 310
Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang;d.
Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memilikikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Halaman 50 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYBahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagaiberikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan denganbenar, lengkap, dan jelas.....Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP mengatur sebagaiberikut:...Sementara
288 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dino Andrian;Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yang dilakukanoleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TI60) dan terbukti bahwa PTCOSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut: Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BD Periode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s.d. 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s.d. 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s.d. 31 August
125 — 30
Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangPerincian Hutang Debitur a.n. Kamisan Hamzah;e. Fotocopy Surat Peringatan No. 01/SPI/DSP/3704/0514 tanggal 21Mei 2014, Surat Peringatan II No. 01/SPII/DSP/3704/0514 tanggal 28Mei 2014 dan Surat Peringatan III No. 01/SPIII/DSP/3704/0614;f.
100 — 58
pajak2002 sebagai Komisaris dari PT TGSI.Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UndangUndang KUPsebagai berikut:"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Waijib Pajak digunakanuntuk melaporkan penghitungan danatau pembayaran pajak, objekpajak dar/atau bukan objek pajak, dar/atau harta dan kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self
83 — 32
Setelahdiberikan plafond/fasilitas importir saat membuka L/C perusahaanharus mempunyai kemampuan Self financing/dana sendiri. MisalnyaImportir diberikan fasilitas katakan 100% maka perusahaan importerwajib menyetorkan 20 % ke bank sisanya yang 80% dipenuhi dariPlafond/fasilitas yang diberikan Bank dalam bentuk L/C.
Pembanding/Penggugat II : SANTJE A UMBOH Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SENTUL CITY Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Terbanding/Tergugat IV : DESMAN SINAGA
Terbanding/Tergugat V : ASWIL ASROL
Terbanding/Tergugat VI : Hj NURLAILA
100 — 209
Denganberbagai fungsi dan aktivitas tersebut, kawasan Superblok disebutsebagai KOTA MANDIRI (self contained city).3. Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan sebagaimana telahdisampaikan dalam butir 1 dan 2 Jawan ini, antara Terlawan dengansetiap Pembeli termasuk Pelawan dan Pelawan II telah ditandatanganiPerjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep Township Management(pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang atau pihakyang ditunjuk oleh Pengembang).
111 — 60
Tanjung Mulya Perkasa akan sutit membayarkewajiban ke bank apalagi terdapat peminjam fiktif31.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedaging32.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayampedaging total maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyarRupiah ) kepada 80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukanverifikasi terhadap keberadaan kelompok tani tersebut.33.Bahwa
pemerintah;Bahwa standar KUR ada di SOP tentunya harus diikuti;Bahwa kredit KUR tidak tepat sasaran;Bahwa hal tersebut terjadi karena swiching KUR tidak dimintakanrekomendasi DRK dan tidak dilakukan analisa ulang terhadap kKemampuanavalis dan repayment capacity kelompok tani;Bahwa ada rekomendasi DRK ayam pedaging namun tidak ditindaklanjutiyaitu tidak dilakukan perhitungan mengenai kemampuan and user untukmembayar beban bunga;Bahwa tidak adanya analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self
Tanjung Mulia Perkasa tanggal 30 September 2010.Bahwa benar pada tahap analisa kredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasisebagaimana mestinya kepada kelompokkelompok peternak selaku end useroleh Relationship Officer (RO) SKC Tasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self financing, tidak dilakukan analisakemampuan avalist untuk mencover pinjaman atas nama 20 kelompok peternakayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayam pedaging.Bahwa benar selain
mengenai persyaratan debitur atas nama 20kelompok peternak ayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayampedaging tidak memenuhui kriteria debitur kKelompok sebagaimana dimaksud dalamPetunjuk Pelaksanaan KUR tanggal 15 November 2010, ternyata pada tahap analisakredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya kepadakelompokkelompok peternak selaku end user oleh Relationship Officer (RO) SKCTasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalammenyediakan self
103 — 42
SuksesMakmur Sejahtera yang SAH;Bahwa menurut Ahli dalam kegiatan TPTKO wajib melaporkan setiapbulan ke Dinas dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu (LMk);Bahwa menurut Ahli Nota Angkutan yang dibawa oleh Terdakwa adalahdokumen yang Sah dan Dokumen Nota Angkutan tersebut merupakandikeluarkan oleh Internal Perusahaan (Self Assesment);Hal 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN PbrBahwa menurut Ahli TPTKO mengirim Kayu Olahan berupa Kayugergajian, sedangkan SDH dan DR dibayarkan ketika Kayu
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
159 — 72
Putusan No: 143/ Pid.Sus / 2016 / PN WkbMenimbang, bahwa dari fakta diatas terdakwa telah memiliki tujuanmengeksploitasi terhadap saksi SARI YANTI RESI alias SARI, saksi YULIANALENDE alias YULI dan saksi SELFIANA alias SELF, dimana Terdakwa mendapatkeuntungan secara materiil dari para saksi yang akan diberangkatkan seolaholahsebagai CTKI yang pada saat perbuatan dilakukan oleh terdakwa masih beradapada wilayah Negara Indonesia, dalam Hal ini adalah Wilayah Kabupaten SumbaBarat Daya, maka dengan demikian
54 — 15
Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain Latar Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah.v Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS.
Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain LatarY Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah. Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS. Dilengkapi AMF danPanel Control.
Self Timer : 2 or 10second.
1.LORENSIUS MATOTO
2.YOHANES PAULUS MATOTO
3.AGUSTINA SAU
Tergugat:
1.AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG
2.Direksi PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional
3.PIPPIANTI, SH
4.kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
118 — 52
BANK DANAMON INDONESIA Tbk yangberkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Pembantunya diDANAMON SIMPAN PINJAM SELF EMPLOYEE MASS MARKET(DSPSEMM) unit Rantepao yang beralamat di Jalan Baitora RukoPasar Bolu Blok B12 Rantepao Tana Toraja sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuranpembayaran 5 (lima) tahun (dari tahun 2008 sampai 2013) denganobyek agunan yakni SHM No. 12 Surat Ukur Nomor 09/ 1977 tanggal1711977 seluas 1.651 m2 yang terletak di Desa Bungin (sekarangKelurahan
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan",Dalam pemerasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarHalaman 11 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan suratketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
89 — 48
Kesimpulanini dapat ditarik karena sepanjang jalannyapersidangan tidak dapat anasiranasir yang Persidangan mengenai adanya tindakanpenandatanganan yang dilakukan oleh Terdakwa Idan Terdakwa II adalah dalam kerangka Self dealingyang menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II, halini pula telah dipertimbangkan oleh judex factiepada pertimbangannya halaman 125 bahwa Terdakwa Idan Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dariperbuatannya; Bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapatdibuktikan bahwa
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
293 — 218
Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.dilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat
Teknopreneurs),dimana Mark Updilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat sebagaimana tercantum
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 312 PK/Pid.Sus/2012tripleks, paku, cat kayu/tembok, seng gelombang/plat, kawat bendrat, tegelnamun untuk setiap MBR / orang menerima jenis dan jumlah yang berbeda ;Bahwa terdapat sebanyak 18 (delapan belas) MBR yang sama sekali tidakmenerima bantuan subsidi perumahan padahal terdaftar sebagai penerimadana subsidi, yaitu :ANSTOSEL MANDAALA ;MATHIAS LAOBANGUNG ;RICAHRD KILANTA ;ESTER KALANGIT ;FRANS LUMANU ;MARIANA CEMERLING DAME ;RITA TURERE ;SELF! AMBUI ;YULIEN MANGERONGKONDA ;10.
567 — 185
Sehingga akhirnyaPenggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan samasekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari ParaTergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima emaildari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukan sebagaiberikut:we would like to inform you that my self along with Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (YenrielimHaryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (WerieliemHaryono
130 — 75
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakarena keterangannya, jika dalam berita acara mengatakan A dipersidangan dia mengatakan B, A ini tidak bisa dijadikan alat bukti ataudijadikan bukti untuk mengatakan bahwa yang di persidangan itu tidakbenar, tidak bisa kita menyatakan orang bersalah atau melanggarundangundang memenuhi unsur delik hanya karena didasarkan padaketerangannya sendiri.Bahwa Dalam konteks penerapan pasal 22, dalam konteks penerapanpasal 242 KUHP dengan melandaskan pada prinsip non self