Ditemukan 2375 data
1.HJ. SITI FATIMAH
2.WALIM, SH.,MH
Tergugat:
1.ZURYATIE BINTI AMBODALLEK
2.RAMADHAN BIN AMBODALLEK
3.ABIDIN BIN AMBODALLEK
4.JAMALIA BINTI AMBODALLEK
5.DAHLIA BINTI AMBODALLEK
Turut Tergugat:
1.JUNI JUSTINI
2.DWI ASIH
3.NORI DJUFRI
4.ANITA DJUFRI
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
111 — 19
sebagai berikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorang memberikuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketigamaupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayatterjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari Surat pengakuanhutang,dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasipada waktunya, dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, makaperjanjian demikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
102 — 55
Oleh karena itu utang tidak dapatdilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjianutang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisilemah dan terdesak sehingga menandatangani suratsurattersebut, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebutmerupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik ~~ vanOmstandigheden) oleh Penggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasariutang piutang adalah perjanjian semu, dimanapihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak,sehingga mengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atasjaminan tersebut, sehingga perjanjian semu tersebutmenggantikan perjanjian utang piutang Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisilemah dan terdesak sehingga menandatangani suratsurattersebut, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebutmerupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik vanOmstandigheden) oleh PenggugatAmar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
16 — 2
TrkMenimbang, bahwa secara syar suatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnal perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemuharatanseperti ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi
PT.RANDUGARUT PALSTIC INDONESIA
Tergugat:
Ir.Edhie Sukianto Tejopurnomo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
60 — 7
yangdilakukan oleh TERGUGAT di TURUT TERGUGATditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap.Berikut akan TERGUGAT uraikan pula unsurunsur yangterkandung dalam perubahan gugatan yakni sebagai berikut : Unsur adanya kehendak/keinginan PENGGUGAT agarPemblokiran obyek sengketa DITANGGUHKAN olehTurut Tergugat ;~n nnn nnn nn nnn nnn nnn Unsur adanya kehendak/keinginan PENGGUGAT agarpenangguhan tersebut berjalan sampai perkaraberkekuatan hukum tetap.Maka menyimak serta mempelajari baik posita semu
122 — 72
Bahwa meskipun Penggugat terenyuh dengan dalil jawaban Tergugat padaangka 5 dan 6, dan 10, apa hendak dikata Penggugat telah terpaksamenitip perasaan itu di tempat yang semu, belum tersimpan dalam hati.Betapa tidak, pahit dan getir kehidupan rumah tangga yang Penggugatrasakan membuat timbul tenggelamnya rasa cinta bak sebuahpatamurgana. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin Penggugattidak akan merasa kesepian meski Tergugat sering pulang tengah malam;4.
53 — 29
Majelis akanmempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada pecairandana insentif PBB tahun 2006/2007 di Kabupaten Ende telahmelanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkanfaktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,Halaman 195 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN KpgSH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui
puluh ribu rupiah) sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
Kabag Keuangan yaitu Nomor : 004.01.05.0031012 di BankBPD (sekarang Bank NTT) atas nama Bupati Ende (KabagKeuangan), dan dalam menerbitkan SPM tersebut di dahului dengandiajukannya Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan olehBendahara Satker dalam hal ini Pemegang Kas (Bendahara)Dispenda Ende kepada Kasubag Keuangan Dispenda Ende (saksiHENDRIKA MENO LAY, SH), selanjutnya Kasubag Keuangan DisepndaEnde membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Endemelalui Kasubag Keuangan Setda Ende (Saksi SEMU
ANASTASIA ,SE) untuk diferifikasi setelah Surat Permintaan Pembayaran di parafoleh Kasubag Keuangan Setda Ende lalu baru diterbitkan SuratPerintah Membayar (SPM/SPMU) yang ditandatangani oleh Terdakwaselaku Kabag Keuangan Setda Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun 2005 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui target penerimaan pajak bumi dan
puluh ribu rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti nomor 11 ;Menimbang bahwa benar mekanisme pencairan dana untukInsentif PBB semestinya dilakukan dengan cara Pemegang Kas(Bendahara) pada Dispenda Kabupaten Ende (saksi YOSEPHINABUNGA MBELO, AM.d) mengajukan usulan pencairan dana kepadaKasubag Keuangan Dispenda Ende (saksi HENDRIKA MENO LAY, SH),selanjutnya Kasubag Keuangan Disepnda Ende membuat SuratPermintaan Pembayaran kepada Bupati Ende melalui KasubagKeuangan Setda Ende (Saksi SEMU
456 — 230
Sebagaimana disebutkan sebelumnyabahwa TERMOHON PKPU adalah sebuah badan usaha koperasi yangsah secara hukum menjalankan prinsip prinsip perkoperasian sehubungandengan keanggotaannya dan tidak pernah lalai menjalankan kewajibankepada Anggotanya sejak tahun 2004, namun demikian dampak ekonominasional maupun internasional akibat Covid 19 membawa situasi tidakmengenakan bagi seluruh pelaku bisnis termasuk TERMOHON PKPU.Disini sebenarnya TERMOHON PKPU mempertanyakan konsepkeanggotaan dari PEMOHON PKPU yang semu
111 — 28
Dengandemikian, sebenarnya dapat dikatakan gugatan Penggugat tidakHalaman 27 dari 53 Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT.SMR2.6.berdasarkan fakta akan tetapi hanya berupa suatu gambaran/bayanganbelaka berdasarkan suratnya, sehingga putusan yang dibuat oleh judexfactie Pengadilan Negeri Sangatta yang mengabulkan gugatan Penggugatbersifat semu atau hanyalah bayangan atau gambaran pula.Bahwa tidak benar Pendapat judex factie Pengadilan Negeri Sangattadalam pertimbangan hukum putusan halaman 31 dari 41 halaman
23 — 2
yang berbunyi :MUXpU Dn, ewni BPJY PAhpU A%Artinya:Mencegah kerusakan harus~ didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipunnafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapibisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu
48 — 31
Bahwa Tergugat sangat sedih dan memilukan, karena ketika istri Tergugat almahumah SitiNurhasanah meninggal dumia, Penggugat tidak hadir kerumah duka,bahkan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah bertemu untuk membahaspermasalahan gugatan a quo;Bahwa Penggugat pada hal.4 (empat) dan hal. 5 (lima) pada point ke 14(empat belas) telah membuat asumsi dan anganangan semu yangtidakHalaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 363/Pat/2018/PT MDN14.benar berdasar hukum, dalam uraian gugatan mengatakan: laporan
48 — 44
pada diri Penggugat sudahtidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Tergugat, padahalhal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat,namun karena keinginan tersebut hanya dari salah satu pihak saja, makaapabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan,Tergugat hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu
188 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas, tidaktercapai, diadakan pemanggilan kedua :Bahwa karena :Pertama : Karena kepemilikan saham Tergugat belum jelas (masih semu)karena belum dilakukan audit dan walaupun audit yang belum dilaksanakanterbukti Tergugat mempunyai setengah saham (50%), Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Hotel HorisonBekasi tetap cacat hukum dan atau tidak sah karena tidak dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (satu per dua
Terbanding/Tergugat I : DEWI KARTIKA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD ALIDRUS
Terbanding/Tergugat III : ADJIE SOEBANDI DARMAKESUMA, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK HIMPUNAN SAUDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Balai Lelang
Terbanding/Turut Tergugat IV : MULYANTO, ST
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
51 — 24
Bdg, sebagai berikut:bahwa berdasarkan alasanalasan seperti terurai pada huruf a s/d d diatasmembuktikan bahwa jual beli bidang tanah dan bangunan rumah yangobyeknya seperti terurai pada butir 2 diatas, antara PEMBANTAH selakuPenjual dan TERBANTAH Ill selaku Pembeli. hanyalan proforma sajasekedar memenuhi syarat format pengajuan kredit atau sebagai jual foe//semu sebab itu tidak memenuhi prinsip hukum jual beli benda tetap yaitucommun contan dan conkreetBahwa kemudian pada bagian huruf g masih pada
28 — 8
Sebab di satu sisi masih terikatperkawinan dengan Tergugat sedangkan disisi lain mantan pacarnyatersebut masih memberi harapan semu, sementara Penggugat tidak dapatmenyaring dengan baik rayuan maut mantanya tersebut hingga harusmengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Medan dengan dalilakalakalan dan sembarangan;Bahwa pada waktu melaksanakan ritual Haji seperti Tawaf Umroh(Tawaf Qudum), Tergugat dan Penggugat berusaha selaluHalaman 27 dari 57 halaman, Putusan nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mdn.berdampingan
35 — 10
mempertimbangkan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor :2203/Desa Kilensari atas nama JOHANMARTENS SOEWARNO (Vide P1/T.II1)dan Akta Jual Beli Nomor : 948/PAN/JB/2003 tertanggal 04 Agustus 2003, yangdibuat di hadapan SOEJADI BAGUS KISWARA, Pejabat Pembuat Akta Tanah diSitubondo (Vide P2/T.II2) yang telah diajukan pada perkara Nomor:23/Pdt.G/2005/PN.STB yang mana terhadap bukti surat tersebut telahdikesampingkan pula oleh Majelis Hakim karena peralinan hak atas obyek sengketaadalah peralihan hak semu
200 — 140
Jono Gunadi, diberi tanda bukti P6 ;Akta Jual Beli No. 75/2007, tanggal 8 Oktober 2007, diberi tanda P7;Surat Pernyataan dari Semu (lou Penggugat), teranggal 7 Pebruari 2007, diberi tandaP8;9.
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibatnya,sebagaimana dapat dipastikan, proses hukum menyasar kepada pelaku semu yangsengaja dihidangkan sebagai menu untuk mengelabuhi dan menyesatkan pengadilandari pelaku yang sebenarnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Terdakwa tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:e Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku Kepala Desa melakukan pemungutan uang dari masyarakatdan tanpa ada pertanggung jawaban dalam rapat bersama BPD merupakantindak
41 — 5
Golongan untukDigunakan Orang terlebih dahulu;Menimbang bahwa untuk memahami pengertian dari unsur tersebutperlu dipertimbangan tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana Seseorangtidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu kebetulan yangmembawa kesialan, namun hanya bagi tindakan yang dilakukan sebagaisebagai Ssuatu kehendak, jadi secara jelas teori tersebut menggariskanbahwa suatu kehendak merupakan unsure yang penting dari suatu tindakanpidana, kurang hatihati atau suatu kelalaian (delik semu
) tidak dapatditerapkan dalam mengartikan unsur yang diatur pada suatu delik yangsebenarnya, tindak pidana narkotika adalah delik sebenarnya dan bukanmerupakan delik semu karena pertanggungjawaban pidana dalam undang76undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur tentangSuatu perbuatan yang mengandung kesengajaan Saja;Menimbang bahwa untuk lebih memahami pengertian dalammendefinisikan suatu unsure kesengajaan yang terdapat pada pasalpasaldalam suatu peraturan, perlu diperhatikan beberapa
104 — 16
yang menyatakanPerlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Prematur karena belum adaPenetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri MuaraBulian, hal ini tidak menyebabkan gugatan perlawanan pihak ketiga yangdiajukan oleh Pelawan prematur karena berdasarkan Yurisprudensi MahkamahPage 67 of 72 Putusan No. 07/Pdt.Bth/2014/PN.Mbn68Agung Republik Indonesia No. 954 K/Sip/1973 menyebutkan : Judex factie telahmenempuh acara yang salah sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
116 — 13
R.H.SHALEH FATHONI, yang kemudian di atasnamakan semu ahli warisnya danterakhir dibalik nama atas nama Tergugat sendiri.Menimbang, bahwa bukti surat P3 dan P4 adalah putusan PengadilanNegeri Sleman dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa Tergugat dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (pasal 263 ayat 1 KUHP)terkait dengan kedua obyek sengketa dalam perkara ini dengan membuat SuratPernyataan Bersama Pemisahan dan