Ditemukan 254 data
80 — 12
19 — 4
32 — 0
112 — 76
Supadi
Tergugat:
1.Rosmery
2.Sri Sukanti
Turut Tergugat:
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
3.Rina Karlina, SH, m.KN
61 — 7
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 1589/Kel.Kualu GS tanggal 28 Sptember 2003 seluas 3.855 m2 atas nama Rosmery (Tergugat I);
- Menyatakan tanah objek perkara yaitu hak milik Nomor 1589/Kel.Kualu GS Nomor : 983/17.05/R/2003 tanggal 28 September 2003 adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;
- Menyatakan sah secara hukum jual beli tanggal 11 Maret 2014 dan akta jual beli No. 33
/2014 antara Tergugat Konvensi II dengan Penggugat rekonvensi yang dibuat dihadapan Rina Karlina S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kab.
417 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2014)Pasal 14 ayat (2) huruf f UU 33/2014, yang berbunyi:Pengangkatan Auditor Halal olen LPH sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:f. memperoleh sertifikat dari MUI.Pasal 1 angka 2 UU 33/2014, yang berbunyi:Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengansyariat Islam.Pasal 1 angka 10 UU 33/2014, yang berbunyi:Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yangdikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yangdikeluarkan oleh MUI.Pasal
Bahwa PP 31/2019 lahir dari delegasi UU 33/2014, untukmelaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3),Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52,dan Pasal 67 ayat (3) UU 33/2014.Pasal 11 UU 33/2014, yang berbunyi:Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.Pasal 16 UU 33/2014, yang berbunyi:Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal
21 ayat (3) UU 33/2014, yang berbunyi:Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 44 ayat (3) UU 33/2014, yang berbunyi:Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 46 ayat (3) UU 33/2014, yang berbunyi:Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.Pasal 47 ayat (4) UU 33/2014
Maka Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) PP31/2019 tidak bertentangan dengan UU 33/2014.b.
Bahwa Pasal 6 huruf f UU 33/2014 menyatakan: Dalampenyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: f.melakukanakreditasi terhadap LPH. Kemudian Pasal 13 ayat (1) huruf bUU 33/2014 menytakan: Untuk mendirikan LPH sebagaiamandimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan :memiliki akreditasi dari BPJPH.b.
ULLY FADIL, S.H
Terdakwa:
ZULKIFLI Alias ZUL Bin TM. SYAIFUL BAHRI
47 — 0
ZAKARIA MUHAMMAD pada tanggal 17 April 2014 ;
- Asli Surat Rekommendasi pindah nikah Nomor : KK.01.02.14/PW.01/33/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kec.Peudawa H.MUKSIN,S.TH.I pada tanggal 17 April 2014 ;
(Tetap Terlampir di dalam berkas perkara) ;
- Asli buku nikah berwarna hijau Nomor : 45/15/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah an.
178 — 11
aeaAranPpwhy = bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2013, Majelis menetapkan kepada Pemohon Bandinguntuk membawa asli buktibukti nilai transaksi untuk membuktikan kebenaran nilai transaksinya;bahwa Pemohon Banding tidak hadir pada 3 (tiga) persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telahdipanggil secara patut yaitu pada tanggal 12 Maret 2013, dengan surat Surat Panggilan NomorPang0041/PAN.33
/2014 tanggal 5 Maret 2014, sidang tanggal 2 April 2013 dengan Surat PanggilanNomor Pang0097/PAN.33/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan sidang terakhir tanggal 23 April 2013dengan surat Surat Panggilan Nomor Pang0145/PAN.33/2014 tanggal 7 April 2014 dengan SuratPanggilan Nomor Pang0041/PAN.33/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pemohon Banding tidakmemberikan asli buktibukti nilai transaksi yang diminta Majelis untuk membuktikan kebenaran nilaitransaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan
115 — 25
;Ce aestawn ewsSbahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2013, Majelis menetapkan kepada Pemohon Bandinguntuk membawa asli buktibukti nilai transaksi untuk membuktikan kebenaran nilai transaksinya;bahwa Pemohon Banding tidak hadir pada 3 (tiga) persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telahdipanggil secara patut yaitu pada tanggal 12 Maret 2013, dengan surat Surat Panggilan NomorPang0041/PAN.33
/2014 tanggal 5 Maret 2014, sidang tanggal 2 April 2013 dengan Surat PanggilanNomor Pang0097/PAN.33/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan sidang terakhir tanggal 23 April 2013dengan surat Surat Panggilan Nomor Pang0145/PAN.33/2014 tanggal 7 April 2014 dengan SuratPanggilan Nomor Pang0041/PAN.33/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Pemohon Banding tidakmemberikan asli buktibukti nilai transaksi yang diminta Majelis untuk membuktikan kebenaran nilaitransaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan
18 — 2
/2014/PNSGLmasing.
Pidie, saksi sedang mengendaraisepeda motor dan meletakkan dompet di bagasi bagian depan sepedamotor tersebut ;Hal 5 dari 15 hal Putusan No.33/2014/PNSGLe Bahwa kemudian tibatiba sepeda motor saksi dipepet olehsepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 orang lakilaki danmengambil paksa 1 (satu) buah dompet milik saksi ;Bahwa ciriciri ke 2 (dua) orang tersebut adalah yang mengenderaisepmor berbadan kurus memakai baju kemeja bercorak putih denganmenggunakan celana jeans warna biru, sedangkan yang
Mutiara Kab.Pidie saksi ditangkap oleh anggota Polres Pidie ;Bahwa saksi ditangkap oleh anggota PolresPidie karena saksi telahmelakukan pencurian/penjambretan ;Hal 7 dari 15 hal Putusan No.33/2014/PNSGLBahwa pertama kali saksi melakukan pencurian/penjambretanpada hariSabtu tanggal 12 Oktober 2013 pukul 18.30 wib bertempat di jalan rayaBanda AcehMedan tepatnya di Gp. Bambi Kec. Peukan Baro Kab.
/2014/PNSGLAd. 4.
/2014/PNSGL
109 — 18
Administrasi dan Pajak dalamRangka Impor yang terutang sebesar Rp10.060.000,00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Bandingmelampirkan bukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal 2 Agustus 2013 sebesarRp10.060.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding inidan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelisuntuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0113/PAN.33
/2014 tanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10 April 2014, Panggilan Sidang Nomor:Pang.0155/PAN.33/2014 tanggal 16 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April 2014, dan terakhirPanggilan Sidang Nomor: Pang.0203/PAN.33/2014 tanggal 7 Mei 2014 untuk persidangan tanggal 22Mei 2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaran yang dilakukan oleh PemohonBanding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(4) Undangundang
115 — 25
Cukai, Denda Administrasi, dan P:dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp 7.356.000,00, di dalam berkas bandingPemohon Banding melampirkan bukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal 27 M2013 sebesar Rp7.356.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan urbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah dimsecara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui SPemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0105/PAN.33
/2014 tanggal 14 Maret 2014 uwpersidangan tanggal 20 Maret 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0!
PAN.33/2014 tanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10 April 2014, dan teraSurat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0157/PAN.33/2014 tanggal 16 April 2014 urpersidangan tanggal 30 April 2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaran yang dilakuoleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding timemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentPengadilan Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis
115 — 17
DendaAdministrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp7.267.000, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan buktipembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp7.267.000.bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliSSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untukmemperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Surat PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0105/PAN.33
/2014 tanggal 14 Maret 2014 untukpersidangan tanggal 20 Maret 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor:Pang.0110/PAN.33/2014 tanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10April 2014, dan terakhir Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0157/PAN.33/2014 tanggal 16 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April2014.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaranyang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat
143 — 21
DendaAdministrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp7.267.000, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan buktipembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp7.267.000;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliSSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untukmemperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Surat PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0105/PAN.33
/2014 tanggal 14 Maret 2014 untukpersidangan tanggal 20 Maret 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor:Pang.0110/PAN.33/2014 tanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10April 2014, dan terakhir Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0157/PAN.33/2014 tanggal 16 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaranyang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat
134 — 35
Setoran Pabean, Cukai danPajak Dalam Rangka Impor 13 Juni 2013 sebesar Rp3.324.000,00.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliSSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untukmemperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan SidangNomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangantanggal 13 Februari 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret2014, dan terakhir Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014tanggal 22 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April 2014.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaranyang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Sdr.
dibuat oleh Notaris.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliAkta Perusahaan Nomor: 20 tanggal 12 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris,walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan buktiasli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 13 Februari2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2014, dan terakhir SuratPanggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014 tanggal 22 April 2014untuk persidangan tanggal 30 April 2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini bahwa jabatanSdr.
136 — 33
Setoran Pabean, Cukai danPajak Dalam Rangka Impor 13 Juni 2013 sebesar Rp3.317.000,00.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliSSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untukmemperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan SidangNomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangantanggal 13 Februari 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret2014, dan terakhir Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014tanggal 22 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April 2014.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaranyang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Sdr.
dibuat olehNotaris.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliAkta Perusahaan Nomor: 20 tanggal 12 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris,walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan buktiasli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 13 Februari2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2014, dan terakhir SuratPanggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014 tanggal 22 April 2014untuk persidangan tanggal 30 April 2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini bahwa jabatanSdr.
Edy Martoyo
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
83 — 19
ini ;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal27 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal27 Nopember 2017 dibawah register Nomor : 71/G/2017/PTUN.SMG sebagaimanatermaksud dalam Berita Acara Persidangan ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TENGAH Nomor : 04/Pbt/BPN.33
/2014 tanggal 18 JULI 2014 TENTANGPEMBATALAN HAK MILIK NOMOR 274/KARANGTENGAH SELUAS 5.355 M?
Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Nomor : 04/Pbt/BPN.33/2014 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor274/Karangtengah Seluas 5.355 M? Tercatat Atas Nama Edy Martoyo Terletak DiDesa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi JawaTengah Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh KekuatanHukum Tetap ; b.
disampaikan melalui kuasa hukumnya, yangditujukan kepada Majelis Hakim dengan perihal permohonan pencabutan gugatanNomor: 71/G/2017/PTUN.SMG; Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan olehPenggugat melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; wanna nena nn nnnn= =n =H == == TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah KEPUTUSANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TENGAH Nomor : 04/Pbt/BPN.33
121 — 22
Setoran Pabean, Cukai danPajak Dalam Rangka Impor 13 Juni 2013 sebesar Rp3.680.000,00.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliSSPCP walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untukmemperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan SidangNomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangantanggal 13 Februari 2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret2014, dan terakhir Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014tanggal 22 April 2014 untuk persidangan tanggal 30 April 2014.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaranyang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Sdr.
dibuat oleh Notaris.bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yangdiselenggarakan untuk banding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asliAkta Perusahaan Nomor: 20 tanggal 12 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris,walaupun telah diminta secara patut oleh Majelis untuk memperlihatkan buktiasli SSPCP tersebut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang0025/PAN.23/2014 tanggal 3 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 13 Februari2014, Surat Panggilan Sidang Nomor: Pang.0080/PAN.33
/2014 tanggal 10Maret 2014 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2014, dan terakhir SuratPanggilan Sidang Nomor: Pang. 0182/PAN.33/2014 tanggal 22 April 2014untuk persidangan tanggal 30 April 2014;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini bahwa jabatanSdr.
12 — 7
Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Surat Nomor:Kk.17.10.5/PW.01/33/2014. Tanggal 25 Maret 2014.3.
Asli Penolakan Pernikahan atas nama Patmawati dan Ripandi, Nomor :Kk.17.10.5/PW.01/33/2014, tertanggal 25 Maret 2014 (Bukti P.2).Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut:1.
Bahwa, Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknyatersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, namunKantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Nomor Surat KK.17.10.5/PW.01/33/2014, tanggal 25 Maret 2014 telah menolak menikahkan anaktersebut karena masih di bawah umur (14 tahun 2 bulan). Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat erat dandikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama.
31 — 12
hijau lumut list merah;e 1 (satu) buah celana pendek warna merah list hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi STOPOR Bin ABU NAWAS ;6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1000, (seribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, PenuntutUmum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTembilahan pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana ternyata dengan AktaPermintaan Banding Nomor:05/AktaPID.B/2014/ PN.TBH No.Perk.PN:33
/2014/PN.TBH yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan danpermintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa padatanggal 2 Juni 2014 melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana ternyata dari AktaPemberitahuan Banding Nomor:05/Akta.Pid.B/2014/PN.TBH No.Perk.PN:33/2014/PN.TBH yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, PenuntutUmum telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 2
Juni 2014 yang diterimadi kepaniteraan Pengadlan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Juni 2014 sebagaimanaternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 05/AktaPID.B/2014/PN.TBHNo.Perk.PN : 33/2014/PN.