Ditemukan 893 data
463 — 143
1.ANDY RACHMAN
2.TOTO HARMIKO
Terdakwa:
BIBIT PURWANTO., S.Sos, MSi
165 — 82
467 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.
Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;3.
Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;a. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;b.
Informasi Publik;Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakanbatal demi hukum.3.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut sudah sangat jelasbertentangan, dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
57 — 71
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
47 — 29
331 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 533 K/Pdt.SusKIP/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, yang diwakili olehDirektur Utama, Anggara Hans Prawira, berkedudukan di JalanM.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.
Safaruddin
Tergugat:
PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
270 — 47
80 — 26
268 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Informasi Publik dengan Pasal 1angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukan bahwadata pibadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya;5.
Informasi Publik yang menjadipertimbangan Hukum Majelis Komisi Informasi, namun masih ada 1(satu) hal yang belum diputuskan yakni seluruh Surat Keputusan JjinUsaha Pertambangan seKutai Kartanegara dan akan dilakukanmediasi lanjutan.
Informasi Publik denganPasal 1 angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukanbahwa data Pribadi adalah data Perseorangan tertentu yangdisimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungikerahasiaannya, akan tetapi bila dibaca secara seksama, MajelisKomisi Informasi telah salah dalam dalam mengutip Pasal 17 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyebutkanbahwa informasi rahasia adalah informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undangundang, sedangkan bunyi Pasal17
Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.
Bahwa Kewenangan KomisiInformasi dalam memberikan Putusan Komisi Informasi hanya didasarkanpada 2 (dua) hal sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian KelimaPutusan Komisi Informasi Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi PutusanKomisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadapseluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintahdi bawah ini:a.
BENNY TANDRA
Tergugat:
Gereja Bethany Indonesia Cab. Palu
401 — 126
PUTUSANNomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN PalDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarakeberatan atas putusan keterbukaan informasi publik, yaitu antara:BENNY TANDRA, lakilaki, agama Kristen, bertempat tinggal bertempattinggal di BTN Tawanjuka Mas Blok K/y, KelurahanTawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakilloleh
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh
Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yangtimbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalahHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Paltersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi TengahNomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020MENGADILI SENDIRI1.
236 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Informasi Publik Ajudikasi adalah prosespenyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus olehKomisi Informasi.
Informasi Publik ?
Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang berbunyi :Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukumIndonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik),artinya berdasarkan ketentuanketentuan diatas kriteria/ klasifikasi PemohonInformasi Publik hanya ada 2 jenis/ status yakni warga Negara dan/ataubadan hukum Indonesia.
Informasi Publik Jo.
Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalammemperoleh Informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengaturtentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasimanusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa danbernegara yang demokratis;Halaman 12 dari 16 halaman.
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwapenyampaian penyataan keberatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari kerja sesuai dengan (lampiran 3a dan 3b )sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangNomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo.
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
342 — 56
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
136 — 34
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
62 — 42
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
25 — 18
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
137 — 0
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
95 — 17