Ditemukan 893 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 782/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Mdn Tanggal 24 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
463 — 143
463 — 143
Register : 14-02-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 31/Pid.B/2018/PN MJY Tanggal 17 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDY RACHMAN
2.TOTO HARMIKO
Terdakwa:
BIBIT PURWANTO., S.Sos, MSi
165 — 82
1.ANDY RACHMAN
2.TOTO HARMIKO
Terdakwa:
BIBIT PURWANTO., S.Sos, MSi
165 — 82
Register : 03-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 — KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO vs LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR;
467 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
467 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — SULAIMAN HASAN VS I. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SERANG., II. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN., III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN., IV. DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN KAB. SERANG., V. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. SERANG., VI. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG;
166 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.
Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;3.
Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;a. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;b.
Informasi Publik;Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakanbatal demi hukum.3.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut sudah sangat jelasbertentangan, dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.
Register : 14-02-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gpr Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
57 — 71
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
57 — 71
Register : 07-03-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2014 Tanggal 8 Mei 2014 — BUPATI BANDUNG BARAT VS MUHAMMAD HS;
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2015/PT PDG Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD AFDAL, SH
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
47 — 29
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
47 — 29
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/Pdt.Sus-KIP/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK VS 1. KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, DK
331 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 533 K/Pdt.SusKIP/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, yang diwakili olehDirektur Utama, Anggara Hans Prawira, berkedudukan di JalanM.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.
Register : 19-05-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pdt.Sus-KIP/2022/PN Bna Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Safaruddin
Tergugat:
PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
270 — 47
Safaruddin
Tergugat:
PT. PUPUK ISKANDAR MUDA
270 — 47
Register : 22-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 1025/PID.SUS/2020/PT SBY Tanggal 9 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
80 — 26
80 — 26
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;
268 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
268 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Informasi Publik dengan Pasal 1angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukan bahwadata pibadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya;5.
Informasi Publik yang menjadipertimbangan Hukum Majelis Komisi Informasi, namun masih ada 1(satu) hal yang belum diputuskan yakni seluruh Surat Keputusan JjinUsaha Pertambangan seKutai Kartanegara dan akan dilakukanmediasi lanjutan.
Informasi Publik denganPasal 1 angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukanbahwa data Pribadi adalah data Perseorangan tertentu yangdisimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungikerahasiaannya, akan tetapi bila dibaca secara seksama, MajelisKomisi Informasi telah salah dalam dalam mengutip Pasal 17 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyebutkanbahwa informasi rahasia adalah informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undangundang, sedangkan bunyi Pasal17
Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.
Bahwa Kewenangan KomisiInformasi dalam memberikan Putusan Komisi Informasi hanya didasarkanpada 2 (dua) hal sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian KelimaPutusan Komisi Informasi Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi PutusanKomisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadapseluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintahdi bawah ini:a.
Register : 20-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN PALU Nomor 59/Pdt.Sus-KIP/2020/PN Pal Tanggal 31 Agustus 2020 — Penggugat:
BENNY TANDRA
Tergugat:
Gereja Bethany Indonesia Cab. Palu
401 — 126
BENNY TANDRA
Tergugat:
Gereja Bethany Indonesia Cab. Palu
401 — 126
PUTUSANNomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN PalDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarakeberatan atas putusan keterbukaan informasi publik, yaitu antara:BENNY TANDRA, lakilaki, agama Kristen, bertempat tinggal bertempattinggal di BTN Tawanjuka Mas Blok K/y, KelurahanTawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakilloleh
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh
Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yangtimbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalahHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Paltersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi TengahNomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020MENGADILI SENDIRI1.
Register : 08-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — KETUA LSM MAKO NUSANTARA KABUPATEN KATINGAN (R. LINO TAHIR, SH) VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN (DRS. NIKODEMUS, MM);
236 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Informasi Publik Ajudikasi adalah prosespenyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus olehKomisi Informasi.
Informasi Publik ?
Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang berbunyi :Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukumIndonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik),artinya berdasarkan ketentuanketentuan diatas kriteria/ klasifikasi PemohonInformasi Publik hanya ada 2 jenis/ status yakni warga Negara dan/ataubadan hukum Indonesia.
Informasi Publik Jo.
Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalammemperoleh Informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengaturtentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasimanusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa danbernegara yang demokratis;Halaman 12 dari 16 halaman.
Register : 20-05-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2013 Tanggal 27 Juni 2013 — MUHAMMAD HIDAYAT S VS PEMERINTAH KOTA DEPOK;
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwapenyampaian penyataan keberatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari kerja sesuai dengan (lampiran 3a dan 3b )sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangNomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo.
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 226/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Lbp Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
342 — 56
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
342 — 56
Register : 03-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bkl Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
136 — 34
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
136 — 34
Register : 05-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 101/PID/2018/PT PAL Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
62 — 42
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
62 — 42
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
25 — 18
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
25 — 18
Register : 21-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 279/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
137 — 0
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
137 — 0
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-KIP/2021/PN Smr Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
95 — 17
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
95 — 17