Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : YULIANTO PHOTOGRAPHY & VIDEO GRHA, tersebut;

YULIANTO PHOTOGRAPHY & VIDEO GRHA VS EDI SISWANTO

PUTUSANNomor 395 K/PDT.SUSPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :YULIANTO PHOTOGRAPHY & VIDEO GRHA, yang diwakili olehLinawaty direktur utama, berkedudukan di Jalan Tanjung Duren Barat IV/Nomor 25, Kelurahan Tanjung Duren Utara, RT.017, RW.006, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Takari K, SH., Advokat,beralamat di Jalan

Pusat padapokoknya sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja pada Tergugat dan telah bekerjapada Tergugat selama 16 Tahun yaitu sejak Tahun 1996, dengan upah terakhirsebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dankemudian pada Tahun 2011, Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebagaimana Surat Pemberhentian Kerja Nomor 012/YPG/1/2013, tertanggal 21 April 2011, yang ditandatangani oleh Sdri.Linawaty selaku Direktur Yulianto Photography & Video Grha

hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat;e Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat tertanggal 21 April 2013 bertentangan dengan ketentuanPasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) oleh Tergugat a quo batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonankasasi dari Pemohon Kasasi I : YULIANTO PHOTOGRAPHY & VIDEO GRHA

tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 200416dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : YULIANTOPHOTOGRAPHY & VIDEO GRHA

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GRHA KIRANA DEVELOPMENT tersebut

PT GRHA KIRANA DEVELOPMENT VS TANDA HABEAHAN

PUTUSANNomor 917 K/Pdt.SusBPSK/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT GRHA KIRANA DEVELOPMENT, yang diwakili oleh GeneralManager Operasional PT Grha Kirana Development, Andri Farizki,berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tangerangdengan Kantor Cabang di Komplek Ruko Metrolink Blok A6, JalanJenderal A.H.

Judex Facti dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, denganmengabulkan permohonan kasasi Pemohon dan mengadili sendiri, membatalkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor37/Arbitrase/2018/BPSK.Mdn, tanggal 3 Mei 2018 dan menyatakan BPSK KotaMedan tidak berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: PT GRHA

Nomor 917 K/Pdt.SusBPSK/2019MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GRHA KIRANADEVELOPMENT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 356/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mdn, tanggal 24 September 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor37/Arbitrase/2018/BPSK.Mdn, tanggal 3 Mei 2018;2.

GRHA HUMANINDO MANAJEMEN, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

GRHA HUMANINDO MANAJEMEN, beralamat diKomplek Perkantoran Bekasi Mas Blok B1 Nomor 16, JalanJenderal Anmad Yani, Bekasi 17141, dalam hal ini memberikuasa kepada : H. MARLY ILJAS, S.H. dan H.

Grha Humanindo Manajemen, NPWP02.016.359.8432.000 (dahulu 02.016.359.8407.000), alamat : KomplekPerkantoran Bekasi Mas Blok B1 No. 16, JI.

GRHA HUMANINDO MANAJEMEN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusanini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahHal. 11 dari 12 hal. Put.

GRHA HUMANINDO MANAJEMEN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H.

PT JATIM GRHA UTAMA

./2017 tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA UTAMA, beralamat di Jalan Musi Nomor23, DR.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86020/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3701/WPJ.11/2015 tanggal 03 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00012/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Mei 2013, atas nama: PT Jatim Grha

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP3701/WPJ.11/2015 tanggal 03 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/507/13/631/14tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Mei 2013, atas nama: PTJatim Grha Utama, NPWP: 02.622.345.3.631.000, alamat: JI.Musi No. 23, DR.

JATIM GRHA UTAMA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4108/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Pengadilan Pajak NomorPut.86014/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP365/WPJ.11/2016 tanggal19 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/09/631/14 tanggal 29 Oktober 2014 Masa Pajak November 2009,atas nama: PT Jatim Grha

Putusan Nomor 1016/B/PK/Pjk/2018November 2009, atas nama: PT Jatim Grha Utama, NPWP:02.622.345.3.631.000, alamat: JI. Musi No. 23, DR. Sutomo,Surabaya, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

LAMBOK BUDIMAN HUTAGALUNG VS PT GRHA KIRANA DEVELOPMENT

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend.Katamso Nomor 70 C/106, Lantai 2, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT GRHA KIRANA DEVELOPMENT, diwakili olehM. Andri Farizki, selaku General ManagerOperasional, berkedudukan dan berkantor pusat diKabupaten Tangerang dengan Kantor Cabang diKomplek Ruko Metrolink Blok A6, Jalan JenderalA.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JATIM GRHA UTAMA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4106/P J/2017, tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT JATIM GRHA

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86019/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3696/WPJ.11/2015 tanggal03 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 1/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak April 2013, atasnama: PT Jatim Grha

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3696/WPJ.11/2015 tanggal 03 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor0001 1/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak April2013, atas nama: PT Jatim Grha Utama, NPWP:02.622.345.3.631.000, alamat: Jalan Musi No. 23, DR.

JATIM GRHA UTAMA;

JATIM GRHA UTAMA, NPWP 02.622.345.3.631.000,beralamat di Jalan Musi No. 23, DR. Sutomo, Surabaya,diwakili oleh Ir. Muh.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86023/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3699/WPJ.11/2015 tanggal03 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00007/507/13/631/14 tanggal 27 Agustus 2014 Masa Pajak Agustus 2013,atas nama: PT Jatim Grha

Putusan Nomor 1036/B/PK/Pjk/2018tanggal 27 Agustus 2014 Masa Pajak Agustus 2013, atas nama:PT Jatim Grha Utama, NPWP: 02.622.345.3.631.000, alamat: JI.Musi No. 23, DR. Sutomo, Surabaya, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

PT JATIM GRHA UTAMA

oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU4111/PJ/2017 tanggal7 November 2017, selanjutnya memberikan KuasaSubstitusi kepada Danang Prasiasda Gunara, jabatanPelaksana Seksi Peninjauan Kembali pada Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi di Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 November2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Rudiansyah,jabatan Direktur PT Jatim Grha Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86017/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86017/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3694/WPJ.11/2015 tanggal3 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00009/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Februari 2013,atas nama PT Jatim Grha

Putusan Nomor 1003/B/PK/Pjk/20182014 Masa Pajak Februari 2013 atas nama: PT Jatim Grha Utama,NPWP. 02.622.345.3631.000, beralamat di Jalan Musi Nomor 23,Dr. Sutomo, Surabaya adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

JATIM GRHA UTAMA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Keberatandan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4109/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86022/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3698/WP4J.11/2015, tanggal 03 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00014/507/13/631/14, tanggal 28 Agustus 2014, Masa Pajak Juli2013, atas nama PT Jatim Grha

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3698/WPJ.11/2015, tanggal 3 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/507/13/631/14, tanggal 28 Agustus 2014, Masa Pajak Juli 2013, atasnama PT Jatim Grha Utama, NPWP 02.622.345.3.631.000,alamat Jalan Musi Nomor 23, DR. Sutomo, Surabaya, adalahHalaman 6 dari 10 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JATIM GRHA UTAMA

oleh Teguh Budiharto, KewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU4104/PJ/2017 tanggal7 November 2017, selanjutnya memberikan KuasaSubstitusi kepada Danang Prasiasda Gunara, jabatanPelaksana Seksi Peninjauan Kembali pada Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi di Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 November2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Rudiansyah,jabatan Direktur PT Jatim Grha Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86016/PP/M.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3693/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00008/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus2014 Masa Pajak Januari 2013 atas nama: PT Jatim Grha Utama,NPWP 02.622.345.3631.000, beralamat di Jalan Musi Nomor 23,DR Sutomo, Surabaya adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 4 dari 8 halaman.

GRHA KIRANA DEVELOPMENT

GRHA KIRANA DEVELOPMENT, Badan HukumIndonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di KabupatenTangerang dengan Kantor Cabang di Komplek Ruko MetrolinkBlok A6 Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kelurahan PangkalanMahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, diwakili olehM. Andri Farizki, selaku General Manager, yang dalam hal inimemberi kuasa kepada Irfan Harahap, S.H., CLA., dan kawankawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Law Office .S.H.

JATIM GRHA UTAMA;

JATIM GRHA UTAMA, NPWP 02.622.345.3.631.000,beralamat di Jalan Musi Nomor 23, DR. Sutomo, Surabaya,diwakili oleh Ir. Muh.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86018/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3695/WPJ.11/2015 tanggal03 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00010/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Maret 2013, atasnama: PT Jatim Grha

Putusan Nomor 1035/B/PK/Pjk/20182013, atas nama: PT Jatin Grha Utama, NPWP:02.622.345.3.631.000, alamat: JI. Musi No. 23, DR. Sutomo,Surabaya, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

JATIM GRHA UTAMA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4107/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Pengadilan Pajak NomorPut.86015/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP366/WPJ.11/2016 tanggal19 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/09/631/14 tanggal 29 Oktober 2014 Masa Pajak Desember 2009,atas nama: PT Jatim Grha

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP366/WPJ.11/2016 tanggal 19 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/09/631/14 tanggal 29 Oktober 2014 Masa PajakDesember 2009, atas nama: PT Jatim Grha Utama, NPWP:02.622.345.3.631.000, alamat: JI. Musi No. 23, DR.

JATIM GRHA UTAMA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU41 13/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JATIM GRHA

Putusan Nomor 1014/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3700/WPJ.11/2015 tanggal03 November 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Juni 2013, atasnama: PT Jatim Grha Utama, NPWP: 02.622.345.3.631.000, alamat: JI.Musi No. 23, DR.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP3700/WPJ.11/2015 tanggal 03 November 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/507/13/631/14tanggal 28 Agustus 2014 Masa Pajak Juni 2013, atas nama: PTJatim Grha Utama, NPWP: 02.622.345.3.631.000, alamat: JI. MusiNomor 23, DR. Sutomo, Surabaya, adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 8 halaman.

GRHA SYNERGY ALAM, (PEMOHON)- LAW PENG/DODY TANOTO (TERMOHON)

GRHA SYNERGY ALAM, Perseroan Terbatas yang didirikanberdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat diJl.Komplek CBD Polonia Blok D Nomor 90 Kecamatan Medan Polonia KotaMedan, dan untuk sementara memilih domisili hukum pada Kantor Advokatsebagaimana tersebut dibawah, dalam hal ini diwakili oleh ERICK LIM dalamkedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Grha Synergy Alam, bertindakdalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya berwenang bertindak untukdan atas nama serta mewakili PT.

Grha Synergy Alam yang telahmemberikan Kuasa kepada Bidasari Lubis, SH, Dani Sintara, SH, MH,Advocat pada LAW OFFICE BIDASARI, SH & ASSOCIATES yang beralamatdi Jl Brigjend Katamso No. 19 C/697, Kel. Kampung Baru Kec.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU: PT ARIFINDO GRHA PRATAMA tersebut;Memperbaiki amar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Februari 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan PT Arifindo Grha Pratama, beralamat di beralamat di Jalan Falatehan I Nomor 26, RT 003, RW 001, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 berada dalam keadaan pailit;2.

Arifindo Grha Pratama (dalam pailit);4. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;

PT ARIFINDO GRHA PRATAMA VS PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk

Penggugat:
PT Grha Dian Insani
Tergugat:
Dewi Mustikasari, S.H., M.Kn

Amadea Killa Indonesia
Tergugat:
PT Jatim Grha Utama

Nama : Mirza Muttaqien SH.Jabatan : Direktur UtamaPerusahaan : PT Jatim Grha UtamaAlamat : JI. Musi No. 23 Surabaya, Jawa Timur 602412. Nama : Ir. Muh. RUDIANSYAHJabatan : DirekturPerusahaan : PT Jatim Grha UtamaAlamat : JI.

GRHA KIRANA DEVELOPMENT