Ditemukan 4024691 data
108 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
:bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggiberwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabiladianggapnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat danbenar ;Tetapi terlepas dari keberatan ad.2. tersebut, Mahkamah Agung berpendapat,Judex Factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuatgugatan dalam rekonvensi.
411 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
813 — 504 — Berkekuatan Hukum Tetap
642 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 538 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberpendapat lain, mohon putusan berdasarkan pertimbangan yang bijaksanadan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Gugatan Penggugat cacat materiil karena Penggugat
CV. FAJAR TIMUR NUSANTARA TEKINDO
Tergugat:
Budi Jaya sejahtera/ CV yamamax indonesia
22 — 0
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan wewenang relatif Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
70 — 29
MENGADILI:- Menerima Eksepsi Tergugat IV;- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa perkara perdata Nomor 307/Pdt.G/2019/PN Sda. Yang berwenang untuk memeriksa perkara perdata tersebut Pengadilan Negeri Bangil;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
91 — 12
Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
PUTUSAN SELANomor 33/Padt.G/2014/PN.PlgDEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan Sela ;antara :ANDHIE LESMANA : Umur 36, pekerjaan Karyawan PT. PUSRI Badge 020016, Jabatan lama Manager Teknik Penunjang, JabatanBaru Staff GM RENBANG USAHA, Alamat : Jin. Taqwa Lr. IskandarNo. 42/RT. 4A Kel. Sei Selincah Kec.
VC00000.HK/2013 belumpernah dinyatakan keputusan Bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilanbaik Pidana maupun Perdata.16.Akibat perbuatan TERGUGAT yang menyatakan bersalah padaPengadaan Barang SBU Perkapalan maka PENGGUGAT merasadirugikan baik materiil maupun immateriil dan sangatlah WAJARPENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT.17.Bahwa segala sesuatu yang menyangkut Gugatan telah kami uraikansecara terperinci dan jelas, dan untuk itu sudah sangat WAJAR,PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
24 — 5
TIDAK BERWENANG MEMERIKSA
PUTUSANNomor: 1052/Pdt.G/2011/PA.Mgt.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikutdalam perkaraantala : 2222222 $n onan nnn PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di, Kabupaten Magetan, SebagaiPENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Bahwa dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidakbisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimanayang dikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Magetan agar memeriksa dan mengadili perkara ini denganmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatanPenggugat;2.
72 — 27
M E N G A D I L I- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rababima tidak berwenang memeriksa perkara ini;- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Rababima berwenang memeriksa perkara ini;- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.961.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :1. H.
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenanMeletakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas obyek perkara ;Bahwa sekarang ini, tergugat tetap bertahan menguasai obyek perkara. Olehkarena itu penggugat meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Ca.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menghukum danmemerintahkan tergugat dan Il dan atau siapa saja yang mendapatkan hakdarinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara secara sukarelakepada penggugat .
PolresBima Kota ;Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, penggugat memintadan menuntut melalui dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segera memanggil para pihak,memeriksa gugatan penggugat, mempertimbang kannya menurut hukum danmengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;2.
perkara ini agar memeriksa,dan mengadiliperkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.
Selanjutnya dalam pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikanperkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islamdibidang :Hal. 15 dari 17 hal.Putusan No.73 Pdt.G/2017/PN.Rbia. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;c.
110 — 77
MENGADILI - SENDIRI :- Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2016/PN.Srg ;- Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang memeriksa kembali perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2016/PN.Srg terhadap pokok perkara ;- Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
PUTUSANNomor 150/PDT/2016/PT BTNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:PT. ANUGRAH BUANA MANDIRI, beralamat di JI. Raya Bojonegara, Km.8,Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Prov.Banten,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NATHANAEL, A.PANGANDAHENG, S.H.Dkk.
Maritim SamudraJaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERLAWAN;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan memperhatikan :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 1 Desember2016 Nomor : 150/PEN/PDT/2016/PN.BTN Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini ;Berkas perkara putusan sela Pengadilan Negeri Serang Nomor:14/Pdt.Plw/2016/PN.Srg. tanggal 23 Juni 2016 dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara
Yangmemeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan a quo berkenan memeriksa danmengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;2. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawantanggal 12 November 2015 No. 15/PPPPT.MSJ/XI, adalah tidak sah ;3. Menyatakan hukumnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SerangNo. 09/Pdt.Eks.Aan.HTN/2015/PN.Srg tanggal 30 Desember 2015Batal dengan segala akibat hukumnya ;4.
Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,Pelawan mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum ;Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi dan jawaban gugatanPerlawanan tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :DALAM EKSEPSIA.
Putusan No. 150/PDT/2016/PT BTNMENGADILI SENDIRI : Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2016/PN.Srg ; Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang memeriksa kembali perkaraperdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2016/PN.Srg terhadap pokok perkara ; Menghukum Terbanding/Terlawan untuk membayar ongkos perkarapada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan
182 — 156
M E N G A D I L I Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 323/Pdt.G/20I2/PN.Jkt.Sel. dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).
beralamat Jalan Bangka XI A/1 Rt/Rw: 002/010Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2 JOHAN BOEDIANTO, terdahulu bertempat tinggal di Jaln Pangean Antasari 20,Cipete, Jakarta Selatan dan sekarang diketahui beralamat di Jalan Dili raya a9/1,Bekasi 17112, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar dan membaca Jawabmenjawab kedua belah pihak;Setelah memeriksa
Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 1366 KitabUndangundang Hukum Perdata, dimana secara fakta menekan dengan paksaankepada Penggugat untuk menandatangani surat pengakuan hutang dikarenakanTergugat IJ merupakan adik ipar dan dikhawatirkan melarikan diri kembali kenegaranya ;10 Bahwasanya surat pengakuan hutang secara normatif dibuat sendiri oleh yangmenandatangani tanpa paksaan dan tekanan, untuk itu mohon Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa
Sebagaimana diatur dalam Pasal1365 Kitab UndangUndang hukum Perdata dan Pasal 1366 Kitab UndangundangHukum Perdata, untuk itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaluiYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perbuatan Melawan Hukum yangmemeriksa perkara a quo, menyatakan Tergugat I, Tergugat II yang melakukanPerbuatan Melawan Hukum dan menghukum Tergugat II untuk membayar hutangkepada Tergugat I ;12 Bahwa oleh karena itu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara
Berdasarkan uraianuraian tersebut di alas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara incasu guna menjatuhkanputusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1 Menyatakan menerima Eksepsl Tergugat II;2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O.
danmengadili perkara perdata Nomor: 323/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,(satu juta enam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada : hari :Rabu, Tanggal 14 Maret 20i2, yang terdiri dari: Hj.
Nyonya IKA VIBRIANTI
Tergugat:
1.Nyonya FENNY DINATA
2.NANANG JAKA SULISTYA, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
49 — 21
MENGADILI:
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II :
- Menerima Eksepsi Tergugat :
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa perkara No, 237/Pdt.G/2017/PN.SDA dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara perdata No; 237/Pdt.G/2017/PN.SDA ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.537.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
MUH. SHOLICHUDDIN
Tergugat:
1.PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE
2.PT. Puja Kesuma Jaya Mandiri
Turut Tergugat:
R. MOCH. HERU PRASETIYO
148 — 21
MENGADILI:
- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
80 — 30
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Tentang Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.486.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPD PDI PERJUANGAN MALUKU UTARA/ MUHAMMAD SENEN Tergugat 1
Terbanding/Tergugat II : Sekertaris DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI MALUKU UTARA/ ASRUL RASYID ICHSAN Tergugat 2
Terbanding/Tergugat III : KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN / MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Tergugat 3
Terbanding/Tergugat IV : SEKERTARIS JENDERAL DPP PDI PERJUANGAN/ HASTO KRISTIYANTO
196 — 26
MENGADILI:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tte tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate yang
memeriksa dan mengadili Perkara No 43/Pdt.G/2022/PN Tte. untuk memeriksa kembali perkara ini;
- Membebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah);
96 — 38
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;---------------------------- Menyatakan Pengadian Negeri Pasangkayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pky;---------- Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pky;-------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.866.000,- ( Delapan ratus enam puluh
PUTUSANNomor : 3/Pdt.G/2017/PN.PkyDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalamperkara antara:1. Ny. SAMSIA Hj. MARJAWI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,bertempat tinggal di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;2. Ny. ISA Hj. MARJAWI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempattinggal di di Desa Maponu, Kec. Sarjo, Kab. Mamuju Utara;3. Ny.
bergerak milik Tergugat;Bahwa oleh karena tuntutan dalam perkara a quo bukanlah tuntutan sejumlahuang dan agar Tergugat benarbenar menjalankan putusan dalam perkara inidimohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankanputusan ini sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan dalildalil hukum yang telah dipaparkan dalam uraian tersebut di atas,maka para penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalamperkara a quo;AtauJika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa danmengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono)*$Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa ParaPenggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa telah diupayakan mediasi agar kedua belah pihakmenyelesaikan perkaranya dengan
Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan tidak berwenang mengadili,memeriksa dan memutus perkara ini.2. Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatkaan gugatan Pengugat tidak dapatditerima.B.
KuasaTergugat dan Turut Tergugat telah pula menanggapinya dengan mengajukan Duplikyang masingmasing tertanggal 18 Juli 2017, yang untuk mempersingkat putusan iniditunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara yang merupakan satukesatuan dengan putusan ini dan karenanya turut pula dipertimbangkan bersamasamadi dalam putusan ini;~ 23 Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatmenyangkut kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakimterlebih dahulu harus memeriksa
PT. SARI INDO PRIMA LINE
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia
45 — 0
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
Dalam Pokok Perkara.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
103 — 7
Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
US ANNomor 01/Pdt.G/20 11/PN.BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkanputusan sela sebagai berikut dalam perkara pihak pihak antaraH.
116 — 37
MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERMOHONAN PARA PEMOHON
SALINAN PENETAPANNomor : 09/Pdt.P/2014/PA.Pmk.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentuditingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukanoleh:PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PURNAWIRAWAN, bertempattinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, selanjutnya disebut sebagai :Pemohon I;PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal
Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang memeriksa permohonanpara Pemohon;2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.271.000, (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan dalam sidangpermusyawaratan Majelis, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Masehi, bertepatandengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. KHARIS selaku KetuaMajelis, Dra. Hj. NURUL QALBI dan Dra. Hj.
71 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
B 1275 HA;ATAUApabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara iniberpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telahmemberikan putusan Nomor 196/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Tng., tanggal 19 Mei2015, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon;2.
Nomor 3 K/Pdt.SusBPSK/2016salah dalam mengambil putusan yang menyatakan adanya pelanggaranklausula baku tanpa melihat dan/atau memeriksa perjanjian tersebutyang mengakibatkan pihak Termohon Kasasi telah dirugikan tanpamempertimbangkan adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi danmengakibatkan BPSK telah menjadi suatu badan dan/atau instrumentbagi pihak konsumen untuk melegalisasi suatu tindakan curang dantidak bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhi, olehsebab itu putusan Judex
Nomor 3 K/Pdt.SusBPSK/2016d.Adanya kesalahan karena suatu hal telah dikabulkan, walaupun tidakdituntut atau mengabulkan suatu hal yang lebih daripada yangdituntut;Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Judex Factiseharusnya juga memeriksa dan mengadili alasan keberatan yangdiajukan Pemohon Kasasi atas dasar alasan lain di luar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1Tahun 2006;Ill.
Bahwa Putusan Judex Facti Adalah Putusan Yang Salah Dan Tidak AdilSebab Telah Tidak Memeriksa Dan Mempertimbangkan Kekeliruan YangTelah Dilakukan Oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenYang Telah Bertentangan Dengan Undang Undang.Bahwa telah terjadi kekeliruan yang sangat prinsipil dan telah bertentangandengan undangundang atas pertimbanganpertimbangan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dalam putusannya yaitu antara lain:A.
Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biayaperkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.