Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri sahyang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kerapatan Pantekostapada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor KependudukanCatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal O02 Juni 2001 dengan nomor :112/B/2001;2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai Seorang Anak yaitu bernama Reski Renhad Bernad Pongrate;3.

Ssuami istri dengan tujuaan membentuk keluarga ataurumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa; Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agama dan kepercayaannya ituHalaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2021/PN Son Pasal 2 ayat (2) Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pengguat telah mengajukan bukti Surat berupa Fotocopy Surat Nikah, Nomor: 01.23, Dari Gereja Kerapatan

Pantekosta, Atas namaYohanis Tampang Pongrante dengan Margaretha Popa ( Bukti P1 ), Foto copyKutipan Akta Perkawinan, Nomor: 112/B/2001, ( Bukti P2 ) dan Foto copy KartuKeluaraga atas nama; Yohanis Tampang, ( Bukti P3 ) dimana bersesuaiandengan keterangan saksisaksi dipersidangan dimana antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suamiisteri yang telah melangsungkan Perkawinandi Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 29 Mei 2001 dan telah dicatatkanpada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota

bukti surat maupunSaksiSaksi yang diajukan oleh Pengugat maka, dieroleh faktafakta sebagaiberiktu:Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPenggugat yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut : Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungandengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat ; Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangsah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerapatan

Menyatakan putusan Kerapatan Adat Nagari TikuSelatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, KabupatenAgam, tanggal 15 Agustus 2008 adalah kuat, sah danberharga ;4. Menyatakan perbuatan para tergugat II yang telahmendirikan bangunan~ kedai diatas tanah obyekperkara secara tanpa hak dan tanpa izin penggugatadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)5.

(sporadic) oleh tergugat I ;Bahwa Kutar anak dari almarhum Lipah dan Berebehmenerangkan (T.V) bahwa tanah yang sesuai denganobjek perkara adalah tanahnya Saora dan sekarangdikuasai cucunya (tergugat I Syahrial) bukantanahnya orang tua Kutar ;Bahwa dalam surat bukti bertanda P.I tertera dalamranji bahwa saksi I tergugat Kutar adalah anak dariLipah sedangkan Rakik adalah anak = dari Cayasedangkan Caya adalah anak dari sono ;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.2a s/d P.3adalah surat keputusan kerapatan

adat nagari TikuHal 7 dari 8 hal Put.No. 34/Pdt/2011/PT.Pdg.Selatan dalam rangka penyelesaian tanah yang terletakdi Jorong Pasar Nagari Tiku Selatan antara si Rakikdengan DarMenimbang, bahwa = menurut pengetahuan majeliswewenang~ dari kerapatan adat dalam menyelesaikansengketa tanah hanyalah menyangkut kasus adat dantanah yang berhubungan dengan pusako tinggi/bukanpusako rendah sebagai didalilkan dalam posita gugatan,maka surat bukti tersebut dalam perkara ini tidakdapat dijadikan bukti sehingga

Alias OEPIK ADANG (pr) dan H.KOLANG (pr) sebagai Penggadai dengan Nenek Tergugat yang bernama ADJAM sebagai Pemagang pada Tanggal 11 Maret 2009;- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hokum seluruh surat-surat yang dibuat antara Nenek Tergugat yang bernama ADJAM maupun seluruh surat-surat yang dibuat antara Tergugat selaku Ahli Waris dari ADJAM menyangkut tanah objek perkara Tumpak II dengan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat IV;- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan

Sehingganyaterhadap perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan Objek PagangGadai yang merupakan Harta Pusaka Tinggi milik PENGGUGAT setelahberakhirnya masa Perjanjian Pagang Gadai pada Tanggal 11 Maret 2009, makaPENGGUGAT telah pula mengajukan permasalahan tersebut ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang ;Bahwa terhadap permasalahan yang PENGGUGAT ajukan ke Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang terhadap perbuatan TERGUGATselaku Ahli Waris dari ADJAM yang

tidak mau menyerahkan tanah Objek perkarasetelah berakhirnya masa perjanjian pagang gadai, maka Kerapatan adat nagari(KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, sehingganya terhadap permasalahan tersebut maka KeraapatanAdat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang telah pula menerbitkanKesimpulan, yaitu dikenal dengan Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanSalapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 No. 04/ PDT.KAN/NM.8.SK/ IX/ 2009

;Dimana Dalam Kesimpulan Kerapatan Adat nagari (KAN) Nan Salapan SukuNagari Padang Tertanggal 16 September 2009.

alasan hukum untuk menyatakan sah danmempunyai kekuatan hukum Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nana1110.11.12.Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/PDT.KAN/ NM.8.SK/ IX/ 2009 ;Bahwa setelah habisnya masa Perjanjian Pagang Gadai serta setelah adanyaKesimpulan Kerapatan Adat Nagari )KAN) Nan Saapan Suku Nagari PadangTertanggal 16 September 2009 Nomor : 04/ PDT.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Kesimpulan Kerapatan AdatNagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang Tertanggal 16 September2009, Nomor : 04/ PDT.KAN/ Nm.8.SK/TX/ 2009 ;.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: ENY DINA TALUMEPA dengan TERGUGAT: MARTHEN LUMINTANG yang dilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tanggal 26 Oktober 1985 dan tercatat pada Kantor Kependudukan

Bahwa Penggugat iE dengan TergugatME, telah)smelangsungkan perkawinan di Kerapatan GerejaProtestan Minahasa san tercatat pada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Aktaperkawinan Nomor: I atas nama Penggugat danTergugat pada tanggal i:2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yangHalaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2021/PN Sot.bahagia dirumah yang beralamat di JI.

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: dengan TERGUGAT; i yangdilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tangga! Saf dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor:putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Fotokopi Surat Nikah antara I (Tergugat) denganGE (Penggugat) yang diterbitkan oleh Madjelis Geredja Kerapatan GeredjaProtestan Minahasa tanggal 26 Oktober 1985, diberi tanda bukti P 2;3. Fotokopi Kartu. Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan = (NIK):EE yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Kutai Timur atas nama EE tanggal 19 Maret 2020,diberi tanda bukti P 3;4.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanmenyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkanperkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam,dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipilsebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenalpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat (adengan Tergugat ME telah melangsungkan perkawinandi Kerapatan

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: qadengan TERGUGAT: yangdilangsungkan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa tanggal 26 Oktober1985 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor:putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Fotocopy Berita Acara Pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan asli nya, diberi tanda P.8;9.

Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pengurus KerapatanAdat nagari (KAN) Sikucur Masa Bakti 20092014 Nomor: SK.01/PPHalaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn10.KAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan Adat NagariSikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Adat Nagari (KAN) Sikucurtanggal 7 Juni 2009, bukti surat P.9 berupa Fotocopy Struktur Organisasi danTata Kerja (SOTK) Pengurus Kerapatan Adat nagari (KAN) Sikucur Masa BaktiHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pmn20092014 Nomor: SK.01/PPKAN/SKC/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan buktisurat P.10 berupa Fotocopy Surat Keputusan Pucuak Pimpinan Kerapatan AdatNagari Sikucur Nomor : SK.01/PPKAN/SKC/II/2016 tentang Susunan DanPersonalia Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sikucur

Masa Bakti 20162021 tanggal 5 Februari 2016, dan terhadap ketiga bukti ini Majelis hakimpahami hanya membuktikan mengenai keberadaan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sikucur;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukansaksisaksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menerangkan:e Saksi Mukhtaruddin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahudengan objek perkara, bahwa saksi mengetahui Penggugat memilikihubungan kekerabatan dengan Yusuf;e Saksi Tooh pada pokoknya menerangkan

bahwa saksi tahu dengan objekperkara, bahwa saksi tahu dari Ayang (anaknya Tiazin) bahwa Tiazinmembeli sawah objek perkara dari Yusuf dan saksi pernah melihat surat jualbeli tersebut, bahwa setahu saksi sawah yang dijual Yusuf kepada Tiazinadalah kepunyaan Yusuf, bahwa setahu saksi jika Yusuf meninggal duniayang berhak atas harta yang ditinggalkan adalah Zainal;e Saksi Alizar pada pokoknya hanya menerangkan mengenai Kerapatan AdatNagari (KAN) Sikucur dan Pengurusnya;Menimbang, bahwa jika dihubungkan

Selain itu saksi juga tidak dapatbekerja seperti biasa sekitar 6 (enam) bulan;Bahwa awalnya pada hari Jumat 20 Desember 2013 setelah habis SyalatJumat saksi, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL dan BUDImengikutiAcara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh Jorong Silungkang diBalai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan Mesjid Taqwa, setelahSidang Kerapatan dimulai ketika M.

Datuak Sati memberi arahan tentangpengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antara peserta rapat dansaksi diam saja, karena terjadi keributan saksi keluar dari dalam Balai Adattersebut berjalan menuju Simpang Lapau Tapanggang, sekitar 100 (seratus)meter saksi berjalan tiba tiba datang saksi ROMI dan terjadilah pemukulantersebut;Bahwa saksi ikut rapat sebagai mamak sako dari kaum Datuak Batuah;Bahwa warga yang mengikuti kerapatan adat menyaksikan kejadian tersebut;Bahwa saksi berobat ke rumah

YUSRAN tanpa menggunakan alat, hanyatangan terdakwa;Bahwa pada Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang dimulai jam 14.30 wib, setelah dimulai lebih kurang (satu) jamterjadi keributan antara kaum M. YUSRAN atau DT. SATI dengan kaumDT. BATUAH, lalu saksi M. YUSRAN melakukan meninju muka saksiHalaman 15 dari28 Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Lbb.sebelah kanan.Saksi M.

YUSRAN, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL danBUDImengikuti Acara Sidang Kerapatan Ninik Mamak Anam Baleh JorongSilungkang di Balai Adat Silungkang yang bersebelahan dengan MesjidTaqwa, setelah Sidang Kerapatan dimulai ketika M. Datuak Sati memberiarahan tentang pengangkatan Datuak Batuah, lalu terjadi keributan antaraHalaman 21 dari28 Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Lbb.peserta rapat. SaksiM.

Bermula dari Sidang Kerapatan di Balai Adat Silungkang yangbersebelahan dengan masjid yang membahas pengangkatan Datuk Batuah dimana saksiM. YUSRAN, terdakwa, saksi ROMI, saksi AMRIL dan BUDI. Saat terjadi keributandi Sidang Kerapatan tersebut, saksi M. YUSRAN keluar dari dalam Balai Adat tersebutberjalan di pinggir jalan menuju Simpang Lapau Tapanggangke rumah saksi M.YUSRAN;Menimbang bahwa sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter saksiM.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung bersamasama dengan SYAFRUDIN, S.SOS. selaku Camat Bungus TelukKabung Kota Padang, EJISRIN, SE selaku Lurah Teluk Kabung Tengah dan H. FIRDAUS K,SE.

Adat Nagari (KAN) tugasnya adalah menjaga keutuhandan Kerapatan Adat Nagari.Bahwa benar menurut PP No. 38 Tahun 2007 tentang pengadaan tanah untukkepentingan umum adalah kewenangan Pemda.

PLN danFatyuddin, SH dari Pemko Padang dengan dihadiri oleh Camat Bungus Teluk Kabung,Lurah Teluk Kabung Tengah, terdakwa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Teluk Kabung, Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih dan yang lebih tahupersis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka Terdakwa selakuKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung, atas inisiatif sendiri membentukTim Advokasi berdasarkan Surat Keputusan

Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung,Ninik Mamak, Pemuka Masyarakat dan Pemuda.Menimbang, oleh karena lokasi pembangunan PLTU tersebut berada di Teluk Sirih danyang lebih tahu persis siapa pemilik tanah adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), Terdakwaselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung atas inisiatif sendiri, menurutketerangan saksi Suardi Dt.

Indo Lauik membentuk Tim Advokasi dengan diterbitkannyaSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor : 01/SK/KANTK/IV2007tanggal 20 April 2007, menurut keterangan saksi Suardi Dt. Rj.

(Fotokopi Sesuai Asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih,Nomor : 086/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang Hasil PutusanKerapatan Adat Nagari Surantin Mengenai Sengketa TanahUlayat Adat Pusako Tinggi Dibawah Payuang Datuk RajoIndo, tanggal 19 Maret 2013.

(Fotokopi Sesuai Fotokopi);Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin, Nomor :01/KPTS/KAN/SRT/IV/2016 Tentang KepengurusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Periode 2014 2019,tanggal 16 April 2016.

Halaman 43 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti P29Bukti P30(Fotokopi Sesuai Fotokop)i);Susunan Acara Pengukuhan Kerapatan Adat Nagari SurantihPeriode 20192024, tanggal 9 Maret 2020. (Fotokopi SesualFotokopi);Surat dari Panitia Pengukuhan Pengurus Kerapatan AdatNagari Surantih Periode 20192024, Nomor04/PPKN/SRT/III/2020, Perihal : Undangan yang ditujukankepada Ketua LKAAM Kab. Pesisir Selatan, tanggal 04 Maret2020.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SurantihNomor : O86/KPTS/KANSRT/III2013 Tentang HasilPutusan Kerapatan Adat Nagari Surantih MengenaiSengketa Tanah Ulayat Adat Pusako Tinggi DibawahHalaman 45 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PDGBukti T.14Bukti T.I5Bukti T.I6Bukti T.I7Bukti T.I8Bukti T.I9Bukti T.I10Bukti T.l11Payuang Datuak RJ. Indo, tanggal 19 Maret 2013.

Sebagaimana Bukti P4, Bukti T.4, Bukti T.l3 dengan SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin Nomor : 05/KPTS/KANSRT/VI2020 Tentang : Pencabutan Surat Keputusan KAN No. 086/KPTS/KANSRT/III2013, tanggal 27 Juni 2020 sebagaimana Bukti P23 tersebut melalui pengujiansecara perdata.

DIRAJO Suku Caniago Koto Padang Kerambiamenpunyai sawah dan tanah pertanian ulayat Pusako Tinggi yang terletak diMungkua Hilir dalam Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang KecamatanPayakumbuh Selatan Kota Payakumbuh yang diketahui oleh HIDAYANUR.PDATUAK TUMANGGUANG NAN HITAM dan RISWENFIL DATUAKRANGKAYO MULIA KA.Ampek Suku Koto Padang Kerambia KenagarianNan XI Suku Limbukan yang disaksikan oleh Jihad Noviar Datuak SimarajoLelo Nan Panjang, dan Asrar Datuak Lelo Anso Nan Kuniang;Bahwa Surat Pernyataan Kerapatan

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu BaruHalaman 20 dari 48 Halaman Putusan Perkara perdata Nomor. 39/PDT/2019/PT PDGpada hari Senin, tanggal 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI SukuLimbukan beserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat NanXI Suku Nagari

Dt.Sati Nan Balapiah sebagai Sekretaris sertadiketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbukan Aur Kuningbernama T.Dt.Rajo Nan Sati, tidak dikenal gelar adat (Sako) DatuakMaharajo Dirajo di Kerapatan Adat Nan XI Suku Nagari LimbukanKecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Provinsi SumateraBarat, Dengan demikian adalah cukup ternyata dan terbukti Penggugattidak berkwalitas untuk mengajukan surat gugatan terhadap ParaTergugat ataupun atas objek perkara.a.

Adat Nan XI Suku NagariLimbukan, Tentang Pengangkatan Soko Nan Talipek, Hiduik Bakarelaandan Membuat Soko Baru dalam Negeri Limbukan Nomor : 01/KANXISK/VIII1995, dan Daftar Anggota Kerapatan Adat Nan XI Suku NagariLimbukan yang ikut bersidang tentang Pengangkatan Penghulu Barupada hari Senin, 21 Agustus 1995 di Balai Adat Nan XI Suku Limbukanbeserta lampiran : Surat Keputusan (SK) Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan No.01/KANXI.SK/VIII1995,tertanggal Limbukan 31 Juli1995 yang ditanda tangani

oleh Pengurus Kerapatan Adat Nan XI SukuNagari Limbukan atas nama Sy.Dt.Paduko Saruanso sebagai Ketua danSy.

KotoDalam mengenai masalah sengketa tanah, surat tersebut tertanggal 16Februari 2017, yang mana disana meminta Kerapatan Adat Nagariuntuk dapat memfasilitasi masalah tersebut.

Oleh karena perkaranya terlalu rumit Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk mencapai kesepakatan yang mana saat itu dariKerapatan Adat Nagari hanya hanya dapat membuat resume daripermasalahan tersebut yang terlampir dalam bukti surat Penggugatyaitu P.10;Bahwa yang dimaksud dengan penggarap dalam surat tersebut adalahRahimah dan tergugat lainnya;Bahwa suku saksi adalah Sikumbang, dan saat itu saksi menjabatsebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa objek perkara ini terletak di Koto

Dalam yang termasuk dalamdaerah Kerapatan Adat Nagari di Koto Selayan;Bahwa saksi tahu dimana objek perkara tapi saksi tidak tau batasbatasnya;Bahwa saksi tidak tahu siapa Ninik Mamak dari tanah yang jadi objekperkara ini;Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 tidak ada orang yang memangkugelar Datuk Kampung Dalam;Bahwa kaitan Penggugat dengan Datuk Kampung Dalam setahu saksiyaitu satu suku yakni Suku Koto;Bahwa yang mengajukan surat ke Ketua Kerapatan Adat Nagari di KotoSelayan saat itu adalah Suku

Koto dari Koto Dalam diantaranyabernama Sutan Rajo Ameh, Datuk Dikoto;Bahwa bukti surat yang dibawa Tergugat saat datang ke KerapatanAdat Nagari diantaranya suratsurat pernyataan yang saksi tidak ingatlagi isi Surat pernyataannya;Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN BktBahwa sengketa ini tidak bisa diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari,karena lingkup perkara terlalu besar, jadi Kerapatan Adat Nagari tidaksanggup untuk menyelesaikan sengketa ini;Bahwa Saksi tidak tahu

Adat NagariKoto Selayan;Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;Bahwa saksi bisa tahu tentang permasalahan ini, karena saksibertugas di Kerapatan Adat Nagari Tigo Baleh, dan mengenai perkaraini dahulu pernah masuk surat ke Kerapatan Adat Nagari Tigo Balehdari penghulu suku Koto di Koto Bawah yang meminta suratketerangan untuk mengajukan perkara terdahulu;Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

(ParaTergugat) tidak menghadiri penyelesaian tersebut dan Tasril Dt.Garangmenyarankan kepada Syamsu Gelar St.Molano untuk melanjutkan persoalanini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodok, Nagari Lansek KodokKecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;19.Bahwa atas saran dari Tasril Dt.Garang tersebut Syamsu Gelar St.Molano(Penggugat) melanjutkan persoalan ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN)Halaman 3 dari 16 hal. Put.

Nomor 1368 K/Pdt/2016Lansek Kodok dan pada tanggal 15 Februari 2015 KAN Lansek Kodokmemutuskan bahwa Kolam Ikan tersebut benar kolam minum makan sakoMolano;20.Bahwa atas penyelesaian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lansek Kodoktersebut cucu kemenakan Saulan (alm.)

dalam pertimbangan hukumlainnya pada halaman 7 paragraf ke6 (keenam) telah menyatakan buktisurat maupun saksisaksi yang diajukan Penggugat tidak ada salingkesesuaian satu dengan yang lain atau tidak ada bukti yang mendukungsatu dengan yang lain tidaklah berdasarkan hukum;Bahwa bukti surat P4 yang diajukan Pemohon Kasasi semulaTerbanding/Penggugat sama (identik) dengan bukti surat T11A yangdiajukan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugatyang artinya sengketa ini telah diputuskan oleh Kerapatan

Adat NagariLansek Kadok dan kedua belah pihak telah hadir dalam musyawarahtersebut tetapi Para Termohon Kasasi semula Pembanding/ParaTergugat tidak mau melaksanakan putusan KAN Lansek Kadok tersebutsehingga sengketa ini dibawa ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;Bahwa Majelis Hakim Banding telah mengesampingkan keterangan saksiSyahrial anggota Kerapatan Adat Nagari yang pernah menyelesaikanperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kerapatan AdatNagari Lansek Kodok Kecamatan Rao Selatan

ALI MUCHTAR, TK SUTAN
Tergugat:
1.Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam
2.Wali Nagari Nagari Sungai Asam
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Asam, beralamat di Nagari2.Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman,Sumatera Barat ; Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 1.Wali Nagari Nagari Sungai Asam, beralamat di Nagari Sungai Asam,Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman, Sumatera BaratSelanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT 2.. Bupati Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Nagari Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kab.

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2009 Kerapatan Adat Nagari Sungai Asammenerbitkan dan menetapkan Keputusan Rapat KAN Nagari SungaiAsam Nomor 03/KAN NSA/XI2008 ;Salah satu isinya adalah pada :Point Ill : Bagi sanak/Keponakan yang masih bermasalah terhadap Nagari maka tidak dilayani dalamsegala pengurusan Administrasi oleh Pemerintahan Nagari..

Undang Undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa> Pasal 1 angka 7 ;Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.Bahwa peraturan Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam Nomor 03/KANNSA/XI2008 tanggal 4 Januari 2009 :Point Ill : Bagi sanak/Keponakan yang masth bermasalah terhadapNagari maka tidak dilayani dalam segala pengurusan Administrasioleh Pemerintahan Nagari dan Peraturan Nagari Sungai Asam Nomor3 Tahun

2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Tata Cara PengurusanSurat Surat Untuk Nikah (NA);Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Pmn> Pasal 2 angka;(4) Kalau Mamak Adat/Mamak Kaum sedang ada masalah atautertinggal sementara (mamak adat yang sedang diletakan di lurahindah babatu dan bukik indak barangin) dalam Kerapatan AdatNagari (KAN) Sungai Asam, maka dalam hal pengurusan NA inidapat dilakukan oleh Penghulu Suku/ Pucuk Adat masing masing.(5) Seandainya Penghulu Suku /Pucuk

SOM.SK/Pd.Pu/MAS/I/2019Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor45/Pdt.G/2020/PN.Pmn16.17.18.19.20.kepada Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariman tentang PermohonanPembatalan Pernag Sungai Asam nomor 3 Tahun 2019 dan telahtercatat di jasa Pengiriman JNE Jakarta Barat dan di terima diSekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariman ;Bahwa tidak ada legitimasi Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam sebagairepresentasi kaum adat untuk mencampuradukan antara kekuasaanhukum adat yang bersifat lokal dan kedaerahan

Maka orang tua penggugat dirugikan Rp.12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.58.000.000, (lima puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 70.500.000,(tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);= Bahwa penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan inibaik secara kekeluargaan maupun melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk namun tidak membuahkan hasil seperti apa yang dibuat dalamberita acara tanggal 21 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014;= Bahwa pantaslah perkara ini diajukan

Demikianjuga penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk. Sidangpertama KAN tanggal 21 Agustus 2014 hanya dihadiri pihak Penggugatuntuk meminta keterangan dan melihat bukti hak dari penggugat atasobjek perkara. Sidang kedua KAN tanggal 29 Agustus 2014 hanyadihadiri pihak Tergugat untuk meminta keterangan dan melihat bukti hakdari Tergugat atas objek perkara.

Adat Nagari Taluk pada saat itu objekperkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Para Tergugat;Bahwa menurut Saksi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk,yang dikatakan seKaum yaitu, orang yang dikatakan seharta sepusaka,sehino semalu ;Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang adalah Tergugat 1.b /Emi Dalti ;Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2015/PN.Pnne Bahwa menurut Saksi objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat danPara Tergugat yang berasal dari Nenek/ayek

BAGINDO :e Bahwa menurut saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk, Saksi mengetahui ada 2 (dua) kali sidang di KAN tentangpersengketaan ini, namun Saksi pada saat itu keluar ruangan jadi tidaktahu apa yang dibahas;e Bahwa menurut Saksi ibunya pernah bercerita kepadanya bahwa ibuPenggugat dan ibu Para Tergugat beradik kakak;e Bahwa menurut Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam KaumPenggugat dan Para Tergugat yaitu, Saparin Dt. Bdr.

Sutan;e Bahwa pada saat persoalan ini disidangkan di Kerapatan Adat NagariTaluk, Saparin Dt. Bdr Sutan tidak hadir ;3.

Penggugat:
AWALLUDIN
Tergugat:
1.MARTIAS
2.JUSNI
3.DAHLAN
4.JOJON
5.DONA
6.Ketua Kerapatan Adat Nagari Nanggalo
7.Lurah Kelurahan Kampung Olo Nanggalo
8.CAMAT KECAMATAN NANGGALO
9.Badan Pertanahan Nasional

Ketua Kerapatan Adat Nagari Nanggalo, bertempat tinggal diKelurahan Kampung Olo Kecamatan Nangqalo KotaPadang, yang selanjutnya disebut sebagai TergugatD;7.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo, yang alamatnyaditujukan di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo KotaPadang;Bahwa Penggugat telah keliru meletakkan Ketua KAN selaku Tergugat,karena Ketua KAN adalah pemegang amanah tertinggi di dalam hokumadat salingka Nagari Nanggalo, dan apa yang dilakukan adalahmerupakan bentuk hasil musyawarah mufakat para penghulu yang adadalam Kerapatan Adat Nagari.

Setiap hasil musyawarah, bentukkesepakatan dan atau keputusan yang ditujukan ke luar adalahmerupakan produk dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN),bukanlah produk dari ketua KAN.Penggugat mengetahui bahwa Tergugat D, tidak pernah beralamat dialamat kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo, karena kantorKAN Nanggalo beralamat di Jalan Raya Nanggalo No.1 KelurahanSurau.

Bahwa TergugatD, tidak akan menanggapi tentang dalildalilPenggugat sepanjang yang tidak berkaitan dengan kapasitas TergugatD, selaku Ketua Kerapatan Adat (KAN) Naggalo;Dan begitu juga terhadap dalil PENGGUGAT yang hanya mendasarigugatannya dari asumsiasumsi yang tidak terukur dan tidak berdasarHalaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2019/PN Pdghokum, tidak akan ditanggapi karena tidak dapat dijadikan fakta hokumdalam perkara ini.3.

Gugatan Penggugat salah keliru/salah alamat;Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.G/2019/PN PdgMenimbang, bahwa tentang Eksepsi kewenangan mengadili yangdiajukan oleh pihak Tergugat D, setelah diteliti maksud dan tujuannya adalahbahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, terlebin dahulu diselesaikanoleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), menurut Majelis Hakim hal tersebutbukanlah tentang kewenangan mengadili, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN)bukanlah lembaga peradilan, melainkan

memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat ijindengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayakumum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanuntuk itu dengan tidak perduli aoakah untuk menggunakan kesempatan adanyasuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.30 Wibketika terdakwa MASDI Panggilan BARETA sedang duduk disampingkantor Kerapatan

Saksi FREDO SYAFITRA :Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Sawahlunto yangmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait denganpenjualan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari2014, sekira pukul 23.30 Wib, di samping Kantor Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang di simpang Lapangan Segitiga KelurahanSaringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersamasamadengan saksi Wilman Dani;Bahwa Saksi melakukan

Saksi ERIZOL panggilan ERI :Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam puluh

Saksi Chandra panggilan Minceng:Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai penjual togel karena saksipernah membeli togel dengan cara mengirim SMS kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014di samping Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang disampingLapangan Segitiga Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin KotaSawahlunto;Bahwa cara permainan Judi Togel pasangan minimal Rp. 1000,00(seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan keuntugan Rp.60.000,00 (enam

tersebut adalah merupakan bukti otentikkarena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh karena memilikikorelasi yang erat dengan perkara ini maka Majelis menilai bukti surat tersebutdapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa MASDI panggilan BARETA yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Samping Kantor Kerapatan

pada Kantor LAW OFFICE MUHAMMADAFDAL & CO beralamat di Pisangan Gang Amelia, RT 003/RW 06 Nomor 130Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Batusangkar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dibawahNomor: 33/SK/PDT/2017/PN Bsk;LawanAMMAR Dt BASA NAN TINGGI, jenis kelamin lakilaki, usia 59 tahun SumpurMalalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, KabupatenTanah Datar, selaku Ketua Kerapatan

Adat Nagari (KAN) SumpurKecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar (Vide SuratKeputusan Kerapatan Adat Nagan Sumpur NomorO3/KEPT/IKAN/SPR2016 tentang Pengangkatan dan PengukuhanKetua KAN Sumpur 20162018) yang beralamat di Jalan RayaSumpurMalalo, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar, dalam hal inimemberi kuasa kepadaRAHMAT WATIRA, S.H., WILSON SAPUTRA, S.H., MH., MERIANGGRAINI Z, S.HI, dan AMELIA, S.H.

BASA NAN TINGGI, selakuKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan,Kabupaten Tanah Datar (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari SumpurNomor: O3/KEPT/KAN/SPR2016) tentang Pengangkatan danPengukuhan Ketua KAN Sumpur 20162018, bukanlah orang yangberhak, sehingganya Penggugat tidak memiliki persona standi ini judicioHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/PDT/2018/PT PDGkarena hadimya Penggugat berdasarkan dan tunduk pada PeraturanDaerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar, Nomor: 4 tahun

2008 tentangNAGARI, dimana pada BAB 1 Kelentuan Umum, Pasal 1 angka 13menjelaskan, Kerapatan Adat Nagar yang selanjutnya disingkatkan KANadalan Lembaga Kerapatan Niniak Mamak Pemangku Adat yang telahada dan diwarsi secara turun temurun sepanjang adat yang berakudimasingmasing Nagari dan merupakan lembaga teriinggi dalampenyelenggaraan adat di Naganri;Oleh karena itu Penggugat bukanlah subjek hukum yang berkaitanlangsung maupun tidak langsung dengan objek perkara yangmenyebabkan adanya gugatan ini

Mulie adalah anggotaaktif Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur sedangkan legalitas (legalstanding) Penggugat perkara a quo adalah selaku Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Sumpur, oleh karenanya kedua saksi tersebut adalahseorang saksi tidak dapat diperiksa selaku saksi dalam perkaranya sendiri(putusan hal. 74 alinea 4 s/d hal.75 baris 13), begitupun atas ahli AlizarMuthwa yang dihadirkan Terbanding juga secara tegas Pembanding tolakkarena tidak memiliki pengetahuan khusus/spesialis dibidang ilmupengetahuan

Lahir atau Mak Lajieh atau H.Mek Lahir adalah angku atau mamak kandung Penggugat danPenggugat adalah ahli waris yang sah dalam kaumnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai ataumenyerobot tanah objek perkara pertama, kedua, ketiga dan keempatadalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat:;Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan

Menyatakan sah dan kuat secara hukum Putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Pasar Baru Kecamatan Bayang Pesisir Selatan Nomor04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR;7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkarapertama, kedua, ketiga dan keempat dari segala hakhaknya atau darisegala hakhak orang lain yang diperoleh dari Tergugat danmenyerahkan secara baikbaik kepada Penggugat, jika ingkar denganbantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pihak keamananlainnya;8.

Mek Lahir, diperkuatadanya Putusan/Penetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Barutanggal 4 Juni 2016 Nomor 04/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR, makapenguasaan keempat objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali SYAMSIR CHAN DATUK PANDUKO SATI (Lk) tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak

Bila kedua belah pihak Penggugat dan tergugat tidak menerimakeputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh, maka kamipersilahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan melaluiproses Pengadilan Negeri Parimanan.d. Bahwa selain itu.

pengajuan sertifikat tersebutkemudian Mamak Penggugat (Ishak) dan kaumnya waktu itu mengajukansurat permohonan pengaduan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Bila kedua belah pihak Penggugat dan tergugat tidakmenerima keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh, maka kamipersilahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan melalui prosesPengadilan Negeri Pariaman..

Menjawab obserpsi Perdata No. 08/Pdt.G/2017/PN.PMN pada poin 8(delapan) sebagai berikut:8.1 Berdasarkan pengaduan saudara ISHAK Cs tgl 3 Oktober tahun 2012kepada Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh (KAN) tentang tanahnyadikuasai oleh Warni/Suwarni Izam,.

Saudara Penggugat SABARUDDIN tidak pernah mengikuti sidang NinikMamak Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh;Demikian jawaban dar Tergugat B Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh yangdisampaikan kepada Bapak Majelis Hakin yang menyidangkan perkara perdataNo. 08/Pdt.G/2017/PN.PMN untuk dapat mempertimbangkan dan mencarikeadilan dan kebenaran dalam mengambil keputusan. Kami Kerapatan AdatNagari Sungai Buluh sebagai Tergugat B mengucapkan banyak terima kasih;Jawaban Tergugat CDalam Pokok Perkara:1.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor 06/P/TPU/1994 tertanggal 29Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Isramsir mempunyai / menguasaisebidang tanah yang

Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan KepemilikanTanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis Nomor 56/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan TanahUlayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor73/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.nRisdawati mempunyai / menguasai sebidang

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggalHalaman 51 dari 62 halamanPutusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 19/P/TPU/1994 tertanggal29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis,Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris sertaSurat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KANTPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 51/P/TPU/1994 tertanggal29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Syaiful mempunyai /menguasai sebidang tanah yang belum

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanahtertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahul oleh CamatWilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN)Tapakis Nomor 07/KANTPK/95 Tentang Persetujuan Penguasaan TanahUlayat Nagari tertanggal 3 November 1995, disertai Surat KeteranganNomor 60/TU/Prona/1995 tertanggal 5 November 1995 pada pokoknyamenyatakan a.n Lasmiarti mempunyai / menguasai sebidang

Wali NagariTabek Patah di Tabek Patah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B ;C KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Tabek Patah di Tabeh Patah, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C ;D BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.

CHADIJAH umur + 78 tahun suku Sikumbang disebutTergugat A. selanjutnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah disebut Tergugat C.Bahwa menurut hemat kami Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah setelah membaca isi darigugatan Penggugat pada poin 4 menyebutkan bahwa untuk mencapai niat jahat / itikadtidak baik Tergugat A atas objek perkara maka Tergugat A secara melawan hukum telahmembuat suratsurat beserta turunannya dimana suratsurat tersebut dikuatkan/dibenarkanoleh Tergugat B dan juga Tergugat C yang

isinya adalah penanda tanganan SuratPermohonan Sertifikat terhadap objek perkara yang diajukan Tergugat A ke BadanPertanahan Nasional Batusangkar.3 Bahwa seharusnya pada gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PNBS Penggugat menyebutkan atau menuliskan siapa nama Ketua Kerapatan Adat NagariTabek Patah yang dikatakan perbuatannya melawan hukum.

BAGINDO SUTAN (Alm) yangpada saat ini menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah danperbuatan Dt. Bagindo Sutan (Alm) dan Wali Nagari Tabek Patah menanda tanganisurat permohonan sertifikat oleh Hj. Chadijah tidaklah dapat dikatakan perbuatanmelawan hukum karena setahu kami Ketua KAN Tabek Patah atau Tergugat Charta sengketa sekarang adalah milik Hj.

CHADIJAH, terbukti pada Surat JualBeli dengan RAGAWIYAH (Almh) pada tahun 1963. surat tersebut kopiannyaada pada Kerapatan Adat Nagari Tabeke Bahwa disamping Tergugat C menyatakan demikian, dalam pertimbangan HakimPengadilan Negeri Batusangkar juga telah mengatakan Tergugat A Hj.