Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-02-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 0069/Pdt.G/2019/PA.Twg
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
198
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal Dirumah Orang Tua Tergugat di Desa Kecamatanwonnn nanan ne sampai akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namunbelum dikaruniai anak;5.
Register : 24-11-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1906/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4917
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1906/Pat.G/2020/PA. Sdn4.
Register : 01-04-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0306/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 13 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
2013
  • karena nasab, semendadan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islamserta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 10-10-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 360/Pid.B/2012/PN.Kdi
Tanggal 10 Oktober 2012 — : I. MARIANI BIN SETU (alm),
II. SURONO BIN KOJIN,
III. DAYAT BIN MARWAH
274
  • atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yangselengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar maupun keterangan para terdakwaserta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam kaitannya satu dengan yang lainnyamaka diperoleh faktafakta atau keadaan sebagai berikut : Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Puncu dan tanpa adanya penekanan
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 879/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
101
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kemiling selama 4bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jaga baya sampai akhirnyaberpisah;4.
Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/PDT.SUS/2010
HERU PRIYONO; PIMPINAN HOTEL EQUATOR
3624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surabaya pada tanggal 17 September 2009 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karenaitu. permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan alasan permohonan' kasasiyang diajukan para Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknyasebagai berikutAlasan alasan Pemohon Kasasi l/PenggugatKEBERATAN PERTAMA :Bahwa penekanan
Register : 02-07-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT I/BDG/AD/VII/2018
Tanggal 17 Juli 2018 — Kopka Pariono NRP 534943.
13952
  • Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya terlibat dalam peredarannarkotika maupun mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh peraturan danundangundang, dan Anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba, dan oleh Dansatsudah sering diberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota INI tidakboleh terlibat Narkotika serta Terdakwa sudah sering mendapatkan penyuluhanhukum mengenai bahaya nya narkotika bagi masa depan bangsa.MenimbangBahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas Majelis HakimTingkat
Register : 10-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 27-K/PM.I-07/AD/III/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — Hayri Darmawan Kopda NRP 31040283310982 Tamudi Pool 2 Si Ang Denma Brigif 24/BC
11043
  • Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas di Kesatuan Brigif24/BC mempunyai tingkat disiplin yang rendah dan dari unsur pimpinansering memberikan penekanan untuk bagi anggota tidak terlibat dalampenyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut,namun tetap melanggar dan tidak mentaati penekanan dari KomandoAtas.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknyaTerdakwa membenarkan.Saksi4 :Nama lengkap : dr. H.
    pendirian yang teguh dan tidak pernahmemikirkan dampak negative dari perouatannya baik terhadap dirinyasendiri, terhadap Kesatuan maupun masyarakat luas, padahal diyakiniTerdakwa telah mengetahui bahwa shabushabu (narkotika) biladikonsumsi/ digunakan secara sembarangan sangat membahayakanjiwa seseorang dan sudah terbukti banyak Korban jiwa, namun hal initidak pernah disadari oleh Terdakwa, padahal sudah seringkali adahimbauan baik melalui media Televisi maupun media lain tentangbahaya narkotika, bahkan penekanan
Register : 11-03-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2019
Tanggal 10 Mei 2019 — Oditur:
Purwanto, S.H.
Terdakwa:
Rinto Inrawan
6341
  • Bahwa Saksi selaku) atasan Terdakwa pernahmenyampaikan dan memberikan penekanan terhadappara anggota diantaranya termasuk Terdakwa pada saatapel, jam Komandan atau dalam pelaksanaan dinasseharihari tentang larangan atau perintah dari KomandoAtas agar Prajurit TNIAD tidak boleh terlibat ataumelakukan penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwatidak melaksanakan penekanan atau perintah tersebutmeskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi3
    Bahwa sebelumnya Dandim 1205/Stg, Danramil 120509/Merakai atau perwira Kodim 1205/Stg lainnya pernahmenyampaikan dan memberikan penekanan terhadappara anggota diantaranya termasuk Terdakwa pada saatapel atau dalam pelaksanaan dinas seharhari tentanglarangan atau perintah dari Komando Atas agar PrajuritTNI AD tidak boleh terlibat atau) melakukanpenyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa tidakmelaksanakan penekanan atau perintah tersebutmeskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.Atas keterangan Saksi4 tersebut
    Putusan Nomor 13K/PM.1I05/AD/III/2019Menimbang :10.11.12.13.tersebut Terdakwa merasa dirinya menjadi tenang danbisa menghilangkan beban permasalahan yangdialaminya.Terdakwa menerangkan bahwa selama berdinas diKesatuan Kodim 1205/Stg dan jajarannya pernahmendapat pengarahan dan penekanan dari KomandanSatuan maupun Atasan mengenai larangan tentangpenyalahgunaan narkotika bagi anggota TNI AD.Bahwa Terdakwa tidak ada rasa ketergantunganterhadap Narkotika jenis Sabusabu tersebut dan padasaat mengkonsumsinya
Register : 11-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 24 Juli 2019 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.. Bahwa Penggugatdan Tergugat telah bergau! sebagaimana layaknya suamiistri (bada dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak..
Register : 09-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 785/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, SH
Terdakwa:
ANDRI PUTRA bin alm BAHUTI
3211
  • Utr.angka 15 KUHAP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesualdengan surat dakwaan adalah ANDRI PUTRA bin alm BAHUTI, sedangkanmasalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalampembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 22-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 17 April 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
165
  • dengan mas kawin uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah)tunai sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 253/03/IV/2007 tanggal27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama)Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan walinikah bernama Bapak Lasis di Rumah Orangtua Penggugat di JI DosomukoNo 08 Rt 001 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang TimurKota BandarLampung;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 12-11-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PA FAK FAK Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF
Tanggal 16 September 2015 — Penggugat vs Tergugat
4917
  • Bahwa Termohon pada tahun 2013 sering penekanan terhadap Pemohondan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon;Halaman 2 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FFc. Bahwa Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga Pemohondan Termohon dan menceritakan aib Pemohon kepada tetangga danorang lain;d. Bahwa Termohon sering berhutang di Koperasi simpan pinjam tanpa izinPemohon sehingga telah Pemohon ketahui baru Termohon minta maafdan berbagai alasanalasan;e.
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 30Desember 1994 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 27-02-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sbr
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
JAMANURI. SH
Terdakwa:
Mulyadi bin Yorli . Alm
5313
  • BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk person) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadappemeriksaan indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana
Register : 14-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2011
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat Maupun dirumah orang tuan penggugat selama 7tahun setelah itu pindah di rumah sendiri , hingga akhirnya berpisah;.
Register : 15-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
169
  • Pen.No 68/Pdt.P/2017/PA.Skgsesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
131
  • perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15Nopember 2004 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 15-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
232
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telan bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama : Penggugat, lahir tanggal 30 Januari 2006 anaktersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;4.
Register : 28-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA.Kla
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
151
  • Sedangkan telah ternyata bahwa perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2010 DiXXXX, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan