Ditemukan 3403 data
112 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan terhadap mutasi merupakan pelanggaran yang akandikenakan sangsi Surat Peringatan IIl dan Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja apabila Pekerja tetap menolakmelaksanakan mutasi setelah diberikan Surat Peringatan III;Pasal 49 angka 3:Pelanggaran disiplin dan telah diberikan Surat Peringatan Terakhir, hakhaknya akan dibayarkan sesuai dengan undangundang yang berlaku;Yaitu sesuai dengan Pasal 161 Ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003:Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan
OKKY DESVIAN, SH
Terdakwa:
IFAN FALAH Pgl. IFAN
62 — 4
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Sucilainnya sendiri ada beberapa pengertian yang
105 — 60
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, halini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
94 — 24
sayabertindak selaku pelaku utama yang mempunyai gagasan danniatan untuk melakukan suatu perobuatan pidana, padahalkapasitas saya selaku orang yang turut serta melakukanpenganiayaan yang tidak ada niatan untuk melakukanperbuatan tersebut ;Bahwa terhadap putusan tersebut menurut hukum sangat tidakadil karena telah menyalahi prinsif hukum dimana orang turutserta melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama atau yangmempunyai niat atau gagasan untuk melakukan tindak pidana,akan tetapi harus menanggung sangsi
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Hafizar Agustiawan Als Fizar
26 — 5
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
52 — 27
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM baikyang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU RlNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebuttelah
176 — 70
yangdiperdagangkan.g) Member kompensasi ganti rugi da atau pengantianapabila barang dan atu jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Bahwa larangan bagi pelaku usaha tercantum dalamUndang Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999pada pasal 8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17 dan 18.Bahwa usaha yang telah dilakukan terdakwa adalahmemproduksi dan atau memperdagangkan barang juga harusmematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.Bahwa sangsi
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
MANTO Als. ANDRE Anak dari LUTING Alm
123 — 36
Salamet anak dari Gino sebanyak503 keping atau sama dengan 3,5880 M3, yang tidak disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu berupa dokumen SKSHHK, maka kayuolahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dandapat di duga sebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diaturdalam yang mana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan Pasal 12 huruf e JoPasal 83 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan;Bahwa dasar pengenaan
PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk HC Region Medan
Tergugat:
TUAN LASMAN MANIK
135 — 46
untukmendapat promosi sehingga dapat menambah penghasilan Tergugat jikadinilai dengan uang maka kerugian Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untukdapat bekerja sebagai karyawan di perusahaan lain;10.Bahwa Tergugat sangat menyadari kedudukannya Tergugat yang sangatlemah dimana Tergugat merasa sangat tidak mungkin Penggugat denganikhlas menerima Tergugat menjadi pekerja oleh karenanya Tergugatyakin apabila Penggugat dihukum dengan diberi sangsi
35 — 27
Bahwa agar perbuatan dan peristiwa seperti ini terjadi lagidan tidak ditiru~ oleh prajurit NI lainnya maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
96 — 23
Klien juga memahamibahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dandapat dijatuhi sangsi pidana. Klien merasa bersalah dan menyesaliperbuatannya. Klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak keluargakorban dan ingin permasalahannya cepat selesai.5. Kesanggupan orang tua,masyarakat dan pemerintah setempat.Wali klien, masyarakat dan pemerintah setempat sanggup danbersedia menerima, mendidik, membimbing dan mengawasi klienkearah yang . lebih baik6.
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Suherman Alias Bang Manis
19 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
120 — 74
Budi Kemuliaan Batam tahun 2003 2005 (bukti P18) yang mengatakan bahwa Terhadap' karyawan34yang terkena tindakan disiplin, tergantung pada peristiwanya,Pimpinan juga dapat menjatuhkan satu atau beberapa sangsi,sehingga dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VI dapat memilih ketiga Opsi yang ditawarkan TergugatMenimbang, terhadap Petitum 13 yang menerangkan tentangcuti besar, menurut Majelis Hakim karena Tergugat dalambuktinya T9, T10, T11 dan T12 menunjukkan Tergugat telahmemberi
139 — 17
Bahwa saksi berpendapat bahwa karena kapal KMN PUTRA IRAYA dengannahkoda Sdra RANDI tersebut adalah merupakan kapal nelayan maka tidakdibenarkan untuk mempergunakan sebagai kapal pengangkut penumpang,sehingga dengan kemudian kapal tersebut tenggelam dan menyebabkan korbanmeninggal dunia maka menurut saksi Sdra RANDI selaku nahkoda kapal KMNPUTRA IRAYA dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 323 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .Terhadap keterangan saksi tersebut
53 — 67
menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
201 — 32
tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
101 — 14
paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
NG MILI
Tergugat:
YANTI BINTI ABDULLAH
103 — 9
Somasiadalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepadadebitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi ataudenda atau hukuman yang akan dijatunkan atau diterapkan, apabiladebitur wanprestasi atau lalai.Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa terhadapperjanjian tanggal 4 Februari 2014, Penggugat telah menyerahkan uang kepadaTergugat sebanyak 11 kali (vide bukti P5 s/d P14) berupa kuitansi penyerahanuang dengan total pembayaran sebesar Rp. 305.000.000
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Cq, Wali Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
55 — 34
Kerugian Imateril akibat syok, ketakutan dalam mempertahankan dan syokmemikirkan kehilangan atas tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No.479/Pdt.G/2017/PT.BDG10.11.12.Bahwa sebagai sangsi dengan tidak ditaatinya permohonan sebagaimanapoint tersebut diatas semoga mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsoon) kepada PENGGUGAT setiap harinyasebesar Rp. 1.000.000,
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
WAWAN PRASETYO Bin SABIMIN
44 — 3
;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwajib,untuk membawa, memiliki, menjual atau memakai narkotika danTerdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapatdikenakan sangsi pidana;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warnaputih diduga narkotika jenis Sabu berat 9,52 gram ditimbang besertapembungkusnya;2 (dua) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk