merujuk pada Pasal 156 ayat (4) UUKetenagakerjaan yang pada intinya uang penggantian hak yang dapatditerima hanya meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur,biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempatdi mana pekerja/buruh diterima bekerja, penggantian perumahan sertapengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dariuang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yangmemenuhi syarat, halhal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, eraturan

Atau setidak tidaknya nilai kredit yang dalam jumlah besartersebut haruslah adaasuransi yang mengcover tetapi padakenyataannya tidak, sehingga Tergugat 1 sekali lagi telahmelakukan kesalahan yang sangat besar karena melanggarketentuan aturan perbankan yang diatur sesuai PeraturanMenteri Keuangan RI, peraturan Bank Indonesia dan OtoritasJasa Keuangan;38Bahwa perlu diketahui secara eraturan Tata Usaha Negara SertifikatHak Milik No. 243/Lariangbangi, GS Tanggal 29 November 1968 No.701/1968 Tanggal 26

sampai saat ini berlaku dipahami, dimengerti, dipatuhhi, dan dihargai oleh pekerja dan pengusaha sebagai hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang memuat hukum material dalam menyeleggarakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut telah di lengkapi dengan sarananya seperti: (serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, eraturan

Pasal 19huruf (f) P rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24insrsid 12264 eraturan rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24insrsid1 1696697 P rtlchfcs1 afOafs24ltrchfcsO fOfs24insrsid12264 emerintah rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24insrsid1 1696697 Nomor 9 Tahun 1975dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jikaantara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu

afOafs24 ltrchfcsOfOfs24insrsid1 1696697 P rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsOfOfs24insrsid12344054 eraturan rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24insrsid1 1696697 Prtlchfcs!

Eraturan Kapolri Nomor 9tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebih dahuludari pejabat, adalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atauatasan si Pegawai Negeri Sipil yang akan melekukan perceraian;3) Bahwa dalam hal ini, faktanya Penggugat telah mengetahui jelas dantegas posisi dan keterkaitan Tergugat selaku anggota Polri tentunyaHalaman 22 dari 42

Disamping itu, mengacu pada Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960 berbunyisebagai beikut:1) Hak milik, demikian pula setiap peralihnan, hapusnya dan pembebanannyaUntuk enjamin kepastian hukum oleh Pemerintan diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan eraturan Pemerintah.2) dengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuanyang dimaksud dalam pasal 19.Pendaftaran termaksud dalam ayat 1merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai

Yang dimasukan oleh TimMediasi Sengketa Tanah di dalam Berita Acara, hanya kepada Penggugatmengakui bahwa tanah yang diperkarakan sudah bersertifikat atas namaSmaun, kesimpulan Tim Mediasi tersebut, sungguh sangat merugikanPenggugat ;Sesuai ketentuan yang diatur dalam P eraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah bahwa, Permohonanyang diajukan oleh Asmaun Lanintjo kepada Turut Tergugat, agar obyeksengketa yang dikuasai dan diolahnya di Daftar menjadi Hak Milik Harus

tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakamata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikanntuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakatpkan setelah terdakwa selesal menjalani pidanannya dan kembalik akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatanbukanlah sematdan pengajaran Ulainnya dan diharake masyarakat tidapidana lainnya;AAMenginoa gingat pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 Uundangg Nomor 8 tahun 1984 Tentang KUHAP dan peraturan eraturan

listtextpardplainltrpar rtlchfcsl af0O ltrchfcs0lang1033langfe1033dbchaf0langnp10 33 langfenp1033insrsid1l2870550charrsid3883184 hichaf0dbchaf0lochf0 2.tabrtlchfcsl af0afs24ltrchfcsO fs24insrsid12870550 charrsid3883184Membebankan rtlchfcsl af0afs24 ltrchfcs0fs24insrsid10580367charrsid3883184 biaya prtlchfcsl af0afs24ltrchfcsO fs24insrsid12870550charrsid3883184 ertlchfcslafOafs24 ltrchfesO fs24insrsidl10580367charrsid38 83184rkara ini sesuai dengan prtlchfcsl af0afs24 ltrchfcs0fs24insrsid12870550charrsid3883184 eraturan

Pajak Penjualan atasBarang Mewah;Bahwa Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kKekuatanhukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusanNo.39/PUUXIV/2016 karena disamping bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 pembatasan yang bersifat limitatif terhadapbarang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyakhanya dengan 11 jenis (lebih lanjut didalam Pasal a quo menjadi hanya13 jenis) menjadikan produk eraturan

Catatan dan dokumen lain serta melakukanpenyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapatdyadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kemetrologian;f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang kemetrologian ; Berdasarkan Pasal 16 P eraturan G ubernur Jawa Timur Nomor 42 T ahun 2005tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Prop.

P eraturan atau keputusan DPRD provinsi dilaporkan kepada Menteri DalamNegeri dan peraturan atau keputusan DPRD kabupaten/kota dilaporkankepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.Menimbang, bahwa dalam undangan Nomor 005/50/DPRD/2017 PerihalUndangan Tertanggal 12 Juni 2017 pada intinya menyebutkan bahwa KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana FRANS AMERBAY,S.E., mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaimana untukhadir dalam Rapat Internal Dewan

ARJUS PURNAM,T sebagaiberikut :ll.1 Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RepublikIndonesia (BAWASLURI) Nomor : 554/Bawaslu/IX/2010 tanggal 2September 2010 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kaur,terkait penambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;Il.2 Sesuai dengan *eraturan KPU Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang TataKerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan KomisiPemilihnan Umum Provinsi pada paragraf 2 pasal 16, Komisi pemilihanUmum Provinsi

Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor1672/Kel.Sriwedari menjadi atas nama Hokiarto berdasarkan Putusanmahkamah Agung Nomor : 330 PK/PDT/2012 sudah sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 o. eraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal125 ayat (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkanputusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh KepalaKantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftarumum

Peraturan Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas eraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerahe Pasal 132 ayat (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK menandatangani laporan bobotkemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Bahar ltung bersama denganSyahruddin dan telah menyetujuinya ternyata tidak sesuai dengan bobotfisik yg sebenarnya dilapangan sehingga

Peraturan DalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas eraturan Halaman 110 Putusan Perkara No.63/Pid.Sus/2015/PN.MksMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;e Bahwa Pengalihan pekerjaan yang dilakukan oleh Direktur CV ArmanJaya tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan PresidenNomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangberbunyi Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaanpekerjaan utama berdasarkan

1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 MajelisHakim secara rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO ifOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 ex officio rtlchfcs1 afOafs24ltrchfcsO fOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 danmengingat rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24lang1033langfe1057langfenp 1057insrsid1 1735159 pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Prtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp 1057insrsid1 1735159 eraturan

1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 MajelisHakim secara rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO ifOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 ex officio rtlchfcs1 afOafs24ltrchfcsO fOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1 1735159 danmengingat rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24lang1033langfe1057langfenp 1057insrsid1 1735159 pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Prtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24lang 1057langfe1057langnp1057langfenp 1057insrsid1 1735159 eraturan

ltrchfcs0f2insrsid9181818 charrsid5330918 perceraian yang diajukan olehPenggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang rtlchfcsl af2 ltrchfcsO f2insrsid11079935charrsid5330918 adanyapertengkaran yang sifatnya terus menerusrtlchfcsl af2 ltrchfcs0f2insrsid9181818 charrsid5330918 sehingga berkenaan dengan pasal 19hu rtlchfesl af2 ltrchfcs0f2insrsid15558242charrsid5330918 ruf lquote frtlchfcsl af2ltrchfcsO f2insrsid9181818 charrsid5330918 rquote Prtlchfcslaf2 ltrchfcsO f2insrsid590435charrsid5330918 eraturan

f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13517267xrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325Beli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 mrtlchfcsl aflltrchfcs0f1lang1053langfel1033superlangnp10 53 insrsid3355207charrsid135172672xrtlchfcsl1 afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053insrsid3355207charrsid14051325 (limapuluh enam meter persegi) dengan mengingat ketentan pasal 18 ayat (1)Prtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13517267 eraturan

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentangpemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah pasal 212 ayat (3) (bukti PP 4) dan karenanya tidak sah dan tidakberlaku untuk umum ; Maka sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : Jenis dan "hierarki" Peraturan Perundangundangan adalah sebagai berikut : a.UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; b.Undang Undang / eraturan