.* 37 Wib, tersangka telah, Teak Poker maserSATUAN POLISI PAMONG PRAJA(O41) 155 Faw (091) aaqgasnWiebaltesbii Sadao jalienprny. cps at) FarinBoitePos fijaddPefugas yang bertanda tangan ditawah ini, nama SUHARIYANTO,ST.Surtpaaty jiviantyrmvmsi Jawa Tigur Somer 4 Tahun 7019 fenlang Penyl ikoeeelanggal 3.08 5.20004. pukul 8+ 27 WieNSI JAWA TIMURill pilalpgiaber ee ERATURAN DAERAHVill 720.2) (Satpal.

PAMONG PRAJA(031) 8412169 Fax. (031) 6412250eae Lape ogo eral PRO JUSTITIA * ERATURAN DAERAHRl PERKARA PELANGGARANBERITA ACARA PEME P PKGAAN PERNomor : REG. 32 / 2 /Vil 202) /SatpoLPP qn 4 Rg3Petugas yang bertande dibawah inl, nama SUHARIYANTO,STNIP.19761017 200701 1 os aang a = men serta eg Ten :~ on tanggal..LS..= Can pale pukul4SFeWIB telah mengadskan pemerksaanTanda tangan Tanda Tanganah Saks! Sokira jam.292%. we, b tern telah Molanggar Protoko Barang bukt yong dieta / sobage!

syesate rtB ESHEETS yo POS i /patitiA a ERATURAN DAERA"TSO DUSTITIA peMERIKSAAN pERKARA PELANGGAR SS el ee BEnIE ee Nomor REG. B. / (oe (WI /20 pol. qnasecqunanwvantoST"T"Socoicaa Pe on seiah3 berdasarkan . ertakan panwanPetugasnip.19761017Provinsi Jawa harl Suku Bangsa.er ay Tempat / Tgl. Lahit, 2.8 Suku Bangs... .Alamat.... Ore ng. a Sicloarge sanavagenyesnesoqnesesononeneeMenerangkan sbb : benar pada hari.. Sot.23 ib, tersangka telah....Sekira jam...

syesate rtB ESHEETS yo POS i /patitiA a ERATURAN DAERA"TSO DUSTITIA peMERIKSAAN pERKARA PELANGGAR SS el ee BEnIE ee Nomor REG. B. / (oe (WI /20 pol. qnasecqunanwvantoST"T"Socoicaa Pe on seiah3 berdasarkan . ertakan panwanPetugasnip.19761017Provinsi Jawa harl Suku Bangsa.er ay Tempat / Tgl. Lahit, 2.8 Suku Bangs... .Alamat.... Ore ng. a Sicloarge sanavagenyesnesoqnesesononeneeMenerangkan sbb : benar pada hari.. Sot.23 ib, tersangka telah....Sekira jam...

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN P ; ERATURAN DANomor : REG.331.4/ 16 / viv 120.24 /Satpol.pp analRIP IGTEe om tangan dibawah ini, nama SUHARIYANTO ST: 008 dengan mengingat settabetdasarken GooProvinsi J gingat sumpah Jabatan serta berdasarkak i Timur oe oe ae 3 ave Penyidik Pegawai Negeri Sipil re oesree MOV AD gal....9), saan ogee O.eA.....pukul..2 iksaani sntssnertitttmcpeiomgeen terhadap tersangka : P aba aa ian Pemeriksaan. . Tanda tangan Tanda TanganVir...

untukkecun kalinya de an nianigUndd mn ig Nomor 0 Tahun a Seenceng tala amar vp formil dan sara mmateril Buk saksi, = Gshwa ariare Panggugat dengan Terquyat aidan diupayakarsinhuepaniaanninandsaide akan tetapl tidak barhasil:hime a ae barda fi iatdeetilce Venesiel ste, Mates ai ia as Keka berdasahan Katuanan Yang Mahasang Meer 4 Tata wea) om mau keluary ie = ICrea i ia a, Hil allt fe Salona a A see Bi ala barceral dengan Teguitieadi mma aasan yang cok sobagamarajientukan dalam Pasal 19 hurd tf eraturan

halamanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, KuasaPenggugat hadir di persidangan sedangkan Penggugat prinsipal dan Tergugattidak hadir dipersidangan;Menimbang bahwa pada sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 19 Penggugat prigugatan PenggVerrklaart);Menimbah@ UndangUndangNomor 7 Tahun @ iubah untuk keduakalinya dengan Gy C og OLA , blaya yang timbulMengindgat se dale, dali IMeSyaira Jog eraturan

BiMenimbang, bahwa sebelum Majelis memertimbangkan lebih lanjutmengenai materi okok ermohonan emohon, terlebih dahulu Majelis akanmemertimbangkan relaas anggilan mengenai ketidak hadiran Termohon diersidangan ;Menimbang bahwa berdasarkan surat anggilan ( relaas ) Nomor :1643/dt.G/2020/A.Bi tanggal 05 November 2020 dan tanggal 13 November2020 ternyata Termohon telah dianggil secara resmi dan atut menurut hukumsesuai dengan ketentuan asal 26 eraturan emerintah nomor : 9 tahun 1975,akan tetai tidak

Nomor :9 tahun 1975 dan asal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu ermohonan emohonatut dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa karena erkara a quo masuk bidang erkawinan, makaberdasarkan asal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya erkaraharus dibebankan keada emohon;Mengingat segala eraturan erundangundangan yang berlaku danketentuan dalil syari yang berkaitan dengan

Oleh karena itu Majelis HakimTingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal eraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mdilanjutkan;Menimbang, bahwa setelahberkas perkara a quo, Majelis Hyang telah dipertimbangkan danalin

bahwa perkawinan antara Pemohon danPemohon II tidak dapat disahkan.. karena Pemohon II saat menikah dianggapmasih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain karena belumior. 7bercerai secara resmi:7Menimbang, bahwa.oleh karena perkawinan, Pemohon tidak terpenuhirukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan ParaPemoh pry ditolak si = ' 0 Tahun 1 2000 seluruh 1 Bays yang timbul; juncto Undang ne Bag Ls ieee. para Pemohon:; perkara ini ok kepada ene Reo *5ilb akan seg ee eraturan

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuaihokum dan peraturan yang berlaku;SubsidairDan atau menjatuhkan penetapan lain berdasarkan eraturan erundangundanganyang berlaku dengan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 11 Juli 2013 Masehi yangpada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya, maka PermohonanPemohon dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

rAl iku= x mur 15 tahun 7 bulan,ilaki bernama XXX, Pe Inan; aTY Serr wrymela vhos perkawinan tersebutrsa hy al dan calg@ngsuaminya telah berlangsung 3Salkan;eraturan perundangundangan;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudahmencapai umur 16 (enam belas), sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi HukumIslam menegaskan bahwa untuk

ini, makaditunjuk halhal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa sesuai pada bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuanpasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; Menimbang bahwa Termohon ternyata telah dipanggil dengan sah dan patutmenurut hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 27 eraturan

mencabut perkaranya ,maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut ,namunkarena perkara ini telah terdaftar dalam regester perkara dan termasuk dalambidang perkawinan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, p eraturan

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda ian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ad gsungkan pernikahan,baik menurut kete eraturan perundangundangan yang4. Bah yn ~=hidup rukunsebagai layaa pihak ketigayang mengg n tersebut danselama itu pul6.

Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yangmerupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya olehakta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sertadidukung oleh keterangan saksi saksi, maka telah terbuktiantara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telahdan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; Menimbang an tersebutdianggap telah on, namun untukmemenuhi' ketentuan eraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRdinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;Adapun Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI adalah sebagaiberikut : 2222222 n oon nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn eeeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan TarifAtas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan Berikut Lampirannya Angka XI TentangPenggantian Nilai Tegakan; eraturan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut11/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan RencanaKerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan TanamanInduStrl; 222222 2eraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut11/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan PenyetoranProvisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian NilaiTegakan Dan Ganti Rugi Tegakan; eraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut11/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu; eraturan

Republik Indonesia > Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, a. sePaca Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada kedua iiokat pengadilan, yang untuk tingkat pengadilanbanding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)s Sor . sMempefhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor5 TahunS ;1986 ager Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimand telah diubahdong Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, peruagrran terakhir dengancan Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta eraturan

mencabut perkaranya ,maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut ,namunkarena perkara ini telah terdaftar dalam regester perkara dan termasuk dalambidang perkawinan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, p eraturan

Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampauitenggang waktu 1(satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan eraturan Perundang Undanganyang berlaku, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran makadiperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohonbertempat tinggal dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Bangli,maka permohonan ini Para Pemohon ajukankehadapan yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;5.