SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

Hasll RUPSLB merupakan hasil kesepakatan bersama yangHal 15 dari 49 hal put.

Avia GlobalTehologi menegaskan apabila ada pemegang saham ingin menjualsahamnya harus mendapat persetujuan RUPS.Bahwa akta pernyataan keputusan RUPSLB PT.

dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT.

Avia Global Tehnologi yangmembuat keputusan untuk membatalkan RUPSLB 7/9/2012 yang telahmenyetujui cara pembayaran dan sumber dana untuk membayarsahamsaham milik Para Pembanding di PT.

Avia Global Tehnologi(bukti P8 dan T1).e Bahwa dalam melakukan penjualan saham dan pengunduran diri ParaPenggugat tersebut telah di adakan RUPSLB dan telah mendapatpersetujuan dari pemegang saham PT.

No.374/Pdt/2016/PT.DKI.30.330.430.530.6Turut Tergugat juga melaksanakan RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14;Bahwa RUPST sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPST No.11dan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14tersebut dihadiri oleh sebanyak 7217 (tujuh ribu dua ratus tujuhbelas) saham terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan)saham istimewa seri A dan 6628 (enam ribu enam ratus dua puluhdelapan) saham biasa seri B yang merupakan 73,64% (tujuh puluhtiga koma

RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14dilaksanakan berdasarkan permintaan dari para pemegang sahamHal 45 dari 160 Hal Put.

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakHal 46 dari 160 Hal Put.

dalam RUPSLBtersebut, dan karenanya RUPSLB secara sah telah dipimpin olehTergugat Ill dan bukan dipimpin oleh Tergugat , sehingga seluruhdalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi benturankepentingan karena RUPSLB dipimpin oleh Tergugat adalah hanyamengadaada saja dan sama sekali tidak terbukti; dan52.5Keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB sebagaimanadinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 adalah sah dan mengikat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbukti bahwa RUPSLBsebagaimana

dinyatakan dalam Akta RUPSLB No.14 telahdiselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan UndangUndangPerseroan Terbatas dan karenanya RUPSLB tersebut adalah sah dansegala keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut adalahsah dan mengikat dan pelaksanaan RUPSLB tersebut sama sekali tidakmenimbulkan benturan kepentingan antara Tergugat dengan TurutTergugat I.Alasan KetigaMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Telah Mengesahkan Akta RUPST No.11Dan Akta RUPSLB No.14.Hal 112 dari 160 Hal Put.

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

Ltd sebagai Direktur, harus mempertanggungHalaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.jawabkan segala perbuatan hukum dan kebohongongankebongohangyang dilakukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat i, Il dan TurutTerguagt;PELAKSANAAN RUPSLB SUDAH SESUAI DILAKUKAN PEMANGGILANSECARA PATUT DAN ATURAN HUKUM9.Bahwa tidak mungkin pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Ildan Turut Tergugat tidak ada pemanggilan bukankah pemanggilan RUPSdidasarkan Pada Penetapan Pengadilan Negeri

Dusun Walahar No.1 RT.002/01Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal 19 Maret2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilan untukHalaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PD T/2020/PT.BDG.mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan Turut Tergugatsudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yang berlaku diIndonesia;Dengan demikian Para Tergugat I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;7.

para pemegangsaham bukankah salah satu pemegang saham 36% adalah Tergugat IIyang tidak pernah diundang untuk melakukan RUPSLB untuk penggantiannama SUNTECH KADOTA berubah menjadi KADOTA CO.

Dusun Walahar No.1RT.002/01 Klari Karawang juga untuk melaksanakan RUPSLB tanggal19 Maret 2018 tetapi tetap tidak hadir, dengan demikian pemanggilanuntuk mengadakan RUPSLB yang dilakukan Tergugat , Il dan TurutTergugat sudah melalui prosedur hukum dan UndangUndang yangberlaku di Indonesia;Dengan demikian TERGUGAT III I, Il dan Turut Tergugat sudah sah dalammelakukan pemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPSLB;13.

Terbanding yang disampaikan oleh Pembanding danPembanding II;Para Pemegang Saham Terbanding Telah Melepaskan Haknya UntukMenghadiri RUPSLB Terbanding;RUPLSB Tandingan terbukti telah dilakukan secara melawan hukum;RUPSLB Tandingan dihadiri olen para pihak yang telah dinyatakan tidaklagi sah untuk menjadi pemegang saham Terbanding;Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan denganmempertimbangkan buktibukti berupa putusanputusan pengadilan yangbelum berkekuatan hukum tetap ;Akta no. 11 tertanggal

Tetapi sampai pelaksanakan RUPSLB, DireksiTermohon tidak melaksanakan permintaan yang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008 untukpengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan laporanauditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Bahwa dalil dan pernyataan yang dipaparkan oleh Pemohon pada angka 7halaman 4 merupakan pengakuan secara implisit yang dinyatakan olehPemohon karena faktanya Pemohon mengetahui dan bahkan hadir sertamengetahui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23 Desember 2008 dan hasil RUPSLB tersebut telah dituangkankedalam Akta No. 72 tanggal 31 Desember 2008 (Akta No. 72), dimanabeberapa perubahan Aggaran Dasar Termohon tersebut adalah mengenai (i)penyesuaian Anggaran Dasar terhadap

,Termohon tetap memberikan laporan perusahaan dengan baik bahkan semualaporan keuangan periode tahun 20032007 telah dibuat oleh auditorindependen dan hasilnya telah dilaporkan pada saat RUPSLB tanggal 23Desember 2008;Bahwa dalil pada angka 3 tersebut bertentangan dengan fakta yangsebenarnya karena tanpa diminta oleh Pemohon mengenai penyelenggaraanRUPS, justru dengan jelas dan terperinci, rangkaian penyelenggaraan RUPSdan RUPSLB telah sedemikian rupa dilaksanakan oleh Termohon, namunbeberapa kali

tanggal16 Januari 2014 dan sebelum dilakukan RUPSLB tersebut, Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231

International Islamic Boarding School pada tanggal23 Desember 2008, dan dalam RUPSLB tersebut Pemohon hadir dengan diwakilioleh Kuasa Hukumnya, namun kemudian dikarenakan tidak adanya kesepahamanantara Kuasa Hukum Pemohon dengan peserta RUPSLB lainnya, maka KuasaHukum Pemohon kemudian keluar dari ruangan rapat, namun demikian RUPSLBtersebut tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya,dan kemudian RUPSLB tersebut telah mengambil beberapa keputusan, yangsalah satunya adalah mengenai

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat ;5. Menyatakan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

Notulen rapat tersebut haruslahdibatalkan karena Tergugat1 bukanlah pemegang 45,8%saham perseroannamun hanya 44% saham perseroan.Bahwa alasan lain Penggugat meminta pembatalan RUPSLB tersebut adalah, baik Penggugat1 maupun Tergugat1selaku pihak yang mewakili PT. SIERAF TEKNIK PERKASAtelah terikat perjanjian kredit dengan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk yang dituangkan dalam AktaPersetujuan Membuka Kredit Nomor 19 tanggal 12Nopember 2008.

Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. SierafTeknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf TeknikPerkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh TurutTergugat ;5. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dan Penggugat Il sebagaiKomisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.

Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

(Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

RUPSLB ke pengadilan negeri Jakarta Pusat;Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa unsur selanjutnya mensyaratkan perbuatan Tergugat dalammengajukan permohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB kePengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, apakah perbuatan a quo adalah perbuatan yang melanggarundang undang yang berlaku ?

;Bahwa permohonan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan oleh Tergugat adalah dalam rangkamelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2011/Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIPN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 256/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2012Jo.

bagi Penggugat;Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.Perbuatan Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalamrangka melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo.

Nomor : 498 K/Pdt/2013, tertanggal 13 Juli 2013 danpermohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah mendasarkan pada Pasal 80 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta RUPSLB padatanggal 9 Februari 2015 adalah berdasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 271/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST tertanggal 19 Januari2015;Bahwa berdasarkan pada perbuatanperbuatan tersebut di atas tidaklahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena RUPSLB

Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) meialui Surat terctat dalam Jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;V.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon denganagenda rapat:a. Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanHalaman 10 dari 18 hal. Put.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggalRapat Umum Pemegang Saham;5.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan (Termohon) melaluiSurat terctat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLBdiadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham;9.

Memerintahkan Direksi dan Komisaris Perseroan/Termohon untukhadir dalam RUPSLB Perseroan/Termohon;12.

Bahwa penghadap RUDY GUNAWAN tersebut sebelum tanggal rapattelah meminta kepada Direktur Utama Perseroan untuk diadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan dengan secaratertulis berdasarkan undangan Surat Undangan tertanggal 15052017yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham perseroan yang manarapat tersebut dilaksankan pada tanggal 29052017 bertempat di BoardRoom Hotel Harper JI.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB;3.

GRAHA KENCANAMEGAH dan bukan meminta untuk kedua kalinya kepada Direktur Utamauntuk diadakannya RUPSLB. Disamping itu. Terdakwa dan saksiGUNAWAN DJAJAPUTRA hadirdidalam rapat Kedua tersebut yang tidakdihadiri oleh Pengurus Perseroan PT. GRAHA KENCANA MEGAH;.

Sugeng Nugroho,ditandatangani oeh Rudy Gunawan;e Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;e Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;e Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk.

Asli Surat Nomor: 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihalUndangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatanganioleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, JI. P. Mangkubumi No.52,Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor: 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017,ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh RudyGunawan;Halaman9 dari 13 Putusan Nomor11/P!D/2018/PT.BTN6.

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.

Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.

yang memintakepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notarisatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan aktaatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009, sehingga terbit adanyaAkta PKR Tahun 2009.

Veeras LimitedBahwa dengan hadirnya PENGGUGAT dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 15 September 2009 tersebutmenunjukkan bahwa PENGGUGAT mengetahui semua hal yangdibicarakan dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskan mengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkahtidak masuk akalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakanbahwa mengenai perubahan kuorum tidak dijabarkan terlebih dahulu.Dalil PENGGUGAT ini merupakan dalil yang mengadaada, mengingatPENGGUGAT sendiri membubuhkan tanda tangannya dalam BeritaAcara RUPSLB tanggal 15 September 2009.

TERUGAT IV sebagai notaris hanya berkewajiban untukmencatat Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dalambentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar hasil RUPSLB tersebutdapat didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk dimintakanhal 59 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKIpersetujuan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.TERGUGAT IV justru tidak boleh sama sekali mengubah isi dari BeritaAcara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 karena merupakan hasilrapat.9.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September2009 dan menyetujul segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberiankuasa dari TERGUGAT kepada TERGUGAT II baik sebelum ataupada saat diadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Tonia Mitra Sejahtera tersebut atas petunjuk dari saksi AMRANYUNUS melalui saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, selanjutnyaterdakwa membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan setelah selesai makaterdakwa menghubungi saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA danmenyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) atas nama PT.

RUPS PT.Tonia Mitra Sejahtera;Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

TONIA MITRA SEJAHTERAtersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnya KALBI MULIAWANmembuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada di laptopnya saat masihbekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dan setelah selesai membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TONIAHalaman 87 dari 97 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN.

Kdi.MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWAN menghubungi ARDYANSAH danmenyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

SEIKOU SEAT COVER, untuk melakukan pemanggilan (undangan) RUPSLB.

5' Menetapkan :

1. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan, dengan tidak mem-perhitungkan tanggal pemanggilan dan penyelenggaraannya;
2. RUPSLB sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;
3. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dengan perse-

tujuan sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;