Ditemukan 11601 data
179 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penekanan disini dengan tegasdiberikan oleh UndangUndang yaitu tentang saat/waktu penyerahan.Jika penyerahaniserah terima telah dilaksanakan sebelum debiturdinyatakan pailit maka perbuatan hukum tersebut menjadi sah;Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan telah dapatmembuktikan dengan tegas dan nyata bahwa transaksi jual beli tersebuttelah selesai tuntas.
Putusan Nomor 157 K/Pdt.SusPailit/201516.Majelis Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksamaPasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU serta faktafaktahukumnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat;Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU, dengan tegasmengatur, dimana perjanjian penyerahan barang dagangan menjadi hapus,... jika pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelumpenyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit; Penekanan disini dengantegas diberikan
124 — 47
Bahwa di kesatuan Kodim 0104/Atim dan jajarannya para anggotasering mendapatkan penyuluhan hukum mengenai bahayapenyalahgunaan Narkotika dan juga Dandim 0104/Atim seringmemberikan penekanan pada saat Jam Komandan kepada paraanggota Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa) untuk menjauhisegala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannyake pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanyakegiatan penyalahgunaan Narkoba.16.
terasa lebih rileks dan pikiran lebih tenang.Bahwa alasan Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabusabudikarenakan awalnya penasaran ingin tahu rasanya sabusabu dansekedar isengiseng ingin mencoba saja.Bahwa selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu,Terdakwa hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri dan tidakpernah menjual belikan Narkotika jenis sabusabu tersebut kepadaOrang lain atau pihak lain.Bahwa selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim 0104/AtimTerdakwa sering mendapatkan penekanan
Narkotika jenis sabusabu dikarenakanawalnya penasaran ingin tahu rasanya sabusabu dan sekedar isengiseng ingin mencoba saja.Bahwa benar selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu, Terdakwa hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri dantidak pernah menjual belikan Narkotika jenis sabusabu tersebutkepada orang lain atau pihak lain.Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Terdakwadipersidangan, selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim0104/Atim Terdakwa sering mendapatkan penekanan
Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Terdakwadipersidangan, selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim0104/Atim Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saatjam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM maupun dari Perwira Hukum Korem 011/Lilawangsamengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan PrajuritTN?
12 — 3
~ April2017dirumah orang tua Termohon dengan wali nikah Ayah kandungTermohon dengan Mas Kawin uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus riburupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorHalaman 1 dari 11 HalamanPutusan Nomor 0667/Pdt.G/2019/PA.TnkUrusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatansebagaimana buktiberupa bukuKutipan Akta Nikah Nomor : 0247/83/IV/2017,tertanggal 28April2017.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
29 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak.4.
10 — 6
ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 630/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
11 — 1
perkawinanantara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 01 Mei2008 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
10 — 2
XXXXX di Rumah Orang tua PenggugatdiKelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang
30 — 4
unsureunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasa disebut jugadengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
21 — 1
Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 27 Juli1974, di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
13 — 3
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 11 Maret2017 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
15 — 6
Pemohondengan wanita bernama ..... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
13 — 9
ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 469/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
14 — 10
Pemohon dengan lelaki bernama ....... tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Dicky Prasetyakusuma
Terdakwa:
Agung Widodo
120 — 90
f. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkotika, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
11 — 3
Pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwapada dasarnya penekanan pemeliharaan anak (hadlanah) adalah untukkepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasanintelektual dan agamanya;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalammenentukan hak hadlanah adalah ditangan siapa masa depan pendidikan danperkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar,sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidakmempengaruhi
28 — 6
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telan bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) namun belum diakruniai seoranganak;4.
23 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;5.
15 — 1
dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Maret1983, di Desa XXX, Kecamatan Kalinada, Kabupaten Lampung Selatan, adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai penekanan
28 — 4
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Terbanding/Terdakwa : RIKI KRISNANDI bin SUGINO
69 — 27
Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang berwarna merahkeunguan hilang dengan penekanan. Kaku mayat tidak ditemukan.7. Identitas khusus ; Tidak ada8. Rambut kepala berwarna hitam, panjang sepuluh sentimeter9. Hidung, telinga bentuk tidak mengalami kelainan10. Gigi geligi lengkap11. Hidung mulut, kedua lubang hidung, lubang kemaluan dan lubangpelepasan tidak keluar apaapa. Kedua lubang telinga keluar darah12. Lukalukaa.