Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 108/Pid.B/2019/PN Wsb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIEF RYADI SH
2.FERY FEBRIANTO,S.H.
Terdakwa:
1.KABUL YUDIANTO Als DOBOL Bin AHMAD SYUKUR
2.SARPAN Als TW Bin KASBANI
148 — 15
  • yang bersikap kesatria siapmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu diberikan apresiasi olehpara penegak hukum;Bahwa selain itu selama dalam proses pemeriksaan Para Terdakwa mengakuiterus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara inihingga membuat perkara menjadi terang;Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas tindakan yang telahdilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggarhukum;Bahwa sistem peradilan pidana kita menganut bahwa sangsi
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Khusus Anak
Register : 28-05-2014 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 61/Pid.Sus/A/2013/PN.Pbg
Tanggal 4 Juli 2013 — Terdakwa Anak
94 — 24
  • M ;e Bahwa atas cerita tersebut saksi bertanya kepada adik saksi yangdijawab iya yang dilanjutkan adik menangis ;e Bahwa setelah mendengar jawaban dari adiknya bersama denganibu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akantetapi terdakwa tidak mengakui telah berbuat tidak senonoh kepadaadik saksi ;e Bahwa kelakuan terdakwa dalam keseharian sering mengintip orangmandi yang kemudian difoto ;e Bahwa saksi memaafkan kejadian yang telah menimpa adik, akantetapi saksi berharap tetap diberi sangsi
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
259 — 202
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 08-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Atb
Tanggal 9 Nopember 2016 — - SEBASTIANUS BOUK Alias ANUS
94 — 49
  • saatini sebab terdakwa tidak memiliki Hanophone dan hanya istri terdakwa yangmempunyai hanphone dan selama ini istrinya terdakwa menchargehanphone di sekolah tempat istrinya mengajar.Bahwa terdakwa tidak perna datang kerumah korban untuk menyuruhbapaknya korban membersihkan kebun atau memperbaiki parang milikterdakwa.Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2006 terdakwa dituduhmemeluk istri orang hingga masalah itu diselesaikan secara adat ditingkatDusun dan dihadapan ketua adat terdakwa menerima sangsi
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Anak
Putus : 13-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw
Tanggal 13 Nopember 2017 — Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya
121 — 42
  • anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1103/Pid.Sus/2017/PN Kis
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Fauzan Arif Nasution
Terdakwa:
1.Alan Robi Firmansyah Als Robi
2.Anju Fernando Turnip Als Anju
60 — 9
  • terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 714/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rudi Antono Als Aseng
25 — 3
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-11-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2426/Pdt.G/2013/PA.Lmg
Tanggal 20 Agustus 2014 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONFENSI
31 — 3
  • Untuk itu saya (Pemohon)menyatakan dengan sebenarnya bersedia menerima sangsi apapun dari atasansaya (Pemohon), jika perceraian tetap dilanjutkan tanpa ijin atasan Selanjutnyasetelah Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini denganmelampirkan surat pernyataan Pemohon tersebut diatas, maka prosespemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon initetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) danpengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Desember 2020 — Penggugat:
JOKO ISWIDODO,S.P.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
351 — 198
  • TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan dan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor :880/IV.1 3808 / TUUA /BKD Tanggal 27 Mei 2020 sesuai denganBerita Acara Serah Terima Berkas tanggal 13 Juli 2020 ;7.Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atau suratkeputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut mengenaipemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakanpenjatuhan sangsi disiplin
    Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada pokoknyamerupakan pemberian sangsi Disiplin berupa pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai PNS ternyata jugabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimanahukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 668/K/PID.Sus/2019 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Bjm
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
100 — 24
  • Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.
    Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 8
  • Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 26-K / PM.II-10 / AD / VI / 2010
Tanggal 10 Juni 2010 — XXXXXXXXXXXXXX
51 — 27
  • Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-04-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Bb.
Tanggal 6 Februari 2014 — -
71 — 39
  • Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 31-05-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 25 Februari 2013 — PEMOHON TERMOHON
71 — 34
  • Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si ;
112 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 15-02-2011 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 40-K/PM.II-09/AU/II/2010
Tanggal 26 April 2010 — Praka KUSNANDAR
56 — 31
  • Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018
Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
130 — 64
  • Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-01-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2007
Tanggal 31 Januari 2008 — Koptu NANA JUHANA
61 — 21
  • Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
  • halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — I. BUCHORI MUSLIM,II. HARTO VS PT. MULIA GLASS
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHHal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2013berjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
    Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... (dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHberjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.