Ditemukan 17963 data
106 — 57
81 — 14
142 — 37
Bahwa kemudian tahun 1984 dimana Para Penggugat tidakada lagi tinggai di tanah terperkara tersebut, maka oleh Tergugat dan Tergugat ii serta Tergugat iii menerbitkan Saiinan Akta PenggantiAkta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember1989;Halaman D aari 14 Halaman ttit. No. ion //t'at.u/2U11>/'A.LI'K12.
Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II serta Tergugat IIIyang menerbitkan Saijinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf NomorBA. 03.2/10/1989 tanggai 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oiehKepaia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak,Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sesuai dengan ketentuanPasai 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;.13. Bahwa Penerima Wakaf mendaftarkan kepemilikan atasbenda wakat terseout kepaaa Baaan Pertananan Nasional setempat;14.
Bahwa dengan demikian terhadap tanah terperkara tidakpernah diwakafkan oien orang tua Para Penggugat, oien karena ituSaiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989tanggai n Desember 1989 dianggap tiaak peman ada atau setiaaktidaknva tidak mempunyai kekuatan hukum;20. Bahwa oien karena itu mohon kepada Ketua PengadilanAgama Lubuk Pakam cq.
Majelis Hakim yang mulia berkenankiranya untuk menerima gugatan ini dan menyatakan Saiinan AktaPengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11Desember 1989 batai demi hukum atau setidaktidaknya tiaakmempunyai kekuatan hukum;21.
Menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oieh KepalaKantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kaoupaten uenSerdang batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebihdahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voer bDiJvoorad);5.
200 — 73
ACHMAD FAHMI (selaku Nadzir Wakaf H. MURTADHO);1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2. YAHYA BONE, Ketua Rukun Warga (RW) 05, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
, maka dibuatlah Akta Ikrar Wakaf H.
Bahwa, kekurangan tanah wakaf seluas 158 M?
, akan tetapi dalam kenyataannyaTergugat menguasai tanah wakaf seluas 158 M?
Senen,Jakarta Pusat, adalah tanah wakaf termasuk tanah yang dikuasai olehTergugat seluas 158 M2;9. Bahwa menurut hukum wakaf, wakaf adalah wakaf tidak boleh diganggugugat oleh siapapun termasuk Para Tergugat, dan harus dalam keadaanutuh, namun apabila hak wakaf tersebut akan diubah fungsikan, makatatacara perubahan tersebut diatur dalam pasal 40 huruf f Jo.
Murtado tinggal di Murtado.Bahwa, saksi kenal dengan Achmad Fahmi, yaitu anak (alm.)Tasah yang saat ini bertindak sebagai nadlir dari tanah wakaf H.Murtadlo.Bahwa, setahu saksi dari membaca riwayat tanah wakaf tersebutbahwa tanah itu adalah wakaf atas nama H.
206 — 81
Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif.
Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;9.
Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf No.Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.(APAW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.
milik Desa Lhong Raya meskipuntidak pernah ada wakaf atau ikrar wakaf dari pemilik tanah yang sahmenurut hukum wakaf yang berlaku.
umumnya menurut hukum wakaf;Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016 /MS.Bna.16.Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah mengapa tanah milikPenggugat dijadikan sebagai tanah wakaf Desa Lhong Raya padahal tidakpernah terjadi wakaf/tidak pernah ada ikrar wakaf dari pemilik tanah yangsah?
132 — 14
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi para Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : WT.2/06/12 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Menyatakan objek wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : WT.2/06/12 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tidak berfungsi lagi menjadi tempat pekuburan khusus
153 — 46
162 — 26
197 — 50
Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ukuran panjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat : Jalan Raya
- Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah
- Sebelah utara : Jalan perbatasan Bluri-Banyubang
- Sebelah selatan : Tanah Zainuddin,
- adalah sebagai obyek wakaf
Jaelan meninggal dunia dan saat ini di kuasai oleh para ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerima Tanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf ;
- Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan atas dasar serah terima
wakaf.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasi lebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut ;
- Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakaf dan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Menolak gugatan Penggugat selainnya;
- Membebankan biaya
Bahkanuraian dalildalil Penggugat dalam gugatan perkara a quo jelasjelasmenguraikan bahwa wakaf itu belum terjadi dan belum sah menuruthukum dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a. Nama dan identitas wakifb. Nama dan identitas nazhir, benda wakaf,c. Peruntukan harta benda wakaf dand.
6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur wakaf sebagai berikut:a.
Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Jangka waktu wakaf;Bahwa wakaf harus memenuhi unsurunsur Sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Undangundang tentang wakaf, dan olehkarena untuk terjadinya wakaf harus ada suatu pernyataan wakafatau ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf,berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a.
Bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui bahwaperbuatan Hukum Tergugat dalam perkara a quo tidakmemenuhi ketentuanketentuan peraturan perundangundangan wakaf, yaitu Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf. Karena berdasarkan pasal 6 UndangundangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a. Wakif;b. Nadhir;c. Harta benda wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan harta benda wakaf;f.
Sebagaimanadengan pernyataan wakaf/ikrar wakaf yang dituangkan dalambentuk akta ikrar wakaf, berdasarkan pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrarwakaf, yang paling sedikit memuat:a. Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.
97 — 0
177 — 0
178 — 34
30 — 0
176 — 28
MENGADILI
- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Nomor 01/1988 tertanggal 25 Januari 1988 adalah batal demi hukum dan selanjutnya mewajibkan Penggugat mewakafkan kembali tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor548 dan sertifikat hak guna bangunan nomor 2999 atas nama Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung
321 — 63
Bahwa dalam UURI No. 41 Th.2004 Tentang Wakaf telah diatur tentang tugas Badan Wakaf Indonesiaitu adalah sesuatu / masalah lain yang berbeda.Bahwa tidak dilibatkannya badan Wakaf Indonesia dalam perkara aquo adalah karenamemang dalam Penggugat mewakafkan hartanya tidak melalui Badan Wakaf Indonesia41dan oleh Yayasan Aliya (Tergugat I) wakaf tersebut tidak pernah dilaporkan kepadadan oleh karenanya tidak perlu melibatkan Badan Wakaf Indonesia.
Bahwa dalam jawabannya Tergugat VI tidak menguraikan tolokukur apa sehingga Akte Ikrar Wakaf tersebut dianggap sah.Bahwa UndangUndang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 2menentukan sebagai berikut : Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.Bahwa pertanyaannya adalah apakah wakaf berdasarkan akte Ikrar Wakaf tersebut padaangka 7 diatas telah dilakukan menurut syariah ?.
Bahwa perkara perceraian yang tengah berjalan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT IV tidak ada kaitannyadengan hal wakaf dalam perkara a quo karena wakaf telah selesaidiikrarkan menurut syariah ;14. Perlu kelapangan dada dan keikhlasan penuh dalam wakaf,karena sekali ikrar wakaf diucapkan maka saat itu pula hubungankeperdataan wakif atas harta benda wakaf menjadi terputus,59sementara wakaf tidak dapat dibatalkan.
H.ACEP MAHFUDIN S.Ag; adalah mantan Kepala KUA Bogor Barat; yang padapokoknya menerangkan bahwa :e Wakaf yang ada Akte Ikrar Wakaf ada 5 (lima);e Wakaf diberikan kepada yayasan Aliya;e Wakaf belum didaftarkan ke BWI;d.
Peruntukan harta benda wakaf danf.
147 — 68
185 — 28
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
156 — 19
Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;11.
Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;4.
Tanah Wakaf No. 277 Tahun 2011. Ikrar Wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009.2. Surat Pernyataan Nomor : 591.1/1027/2009.3. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 36/VI/PN2009.4.
Surat Ikrar Wakaf tanggal 10 Juni 2009.3.
Sampai Saat Ini Status Tanah Objek A Quo adalahMasih Tercatat Sebagai Tanah Wakaf. Bahwa harta wakaf tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya yaitu untukpembangunan gedung MTs .N 2 Takengon Il. Hal ini sebagaimana fungsiwakaf itu sendiri yakni untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesualdengan tujuan wakaf.
73 — 7
182 — 98
No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.fungsikan harta wakaf tersebut untuk dijual ke pihak lain sehingga ParaPenggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan menuntutpembatalan Ikrar Wakaf dan menuntut Para Pengurus Yayasan tersebutuntuk menyerahkan harta wakaf kepada Para penggugat agar dapatmenggantikan mengelola harta wakaf sesuai tujuan wakaf semula.
Al Ittinadul Islamiyah, hal ini sejalandengan pengertian wakaf sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang UndangNomor 41 Tahun 2004;Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilanagar membatalkan wakaf almarhum Ali Bagis disertai penyerahan kembaliharta wakaf kepada Para Penggugat untuk dikelola sendiri sesuai tujuanwakaf, Majelis Hakim banding menganggap dalil
tersebut tidak beralasanhukum karena pembatalan wakaf hanya dimungkinkan jika ada syaratsyaratwakaf saat terjadinya ikrar wakaf tidak dipenuhi dan atau adanya pelanggaranlain pada saat terjadinya ikrar wakaf, sedangkan dalam gugatan ParaPenggugat tidak menguraikan adanya pelanggaran dan atau tidak dipenuhinyasyaratsyarat ikrar wakaf yang dilakukan almarhum Ali Bagis.
Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri
yaitu Wakaf yang telahHalaman 8 dari 8 Hal.