AGUS menanyakan mau belaja sabu kah dan dijawabterdakwa harga masih samakah dan dijawab Sdr. AGUS masih, pergram Rp.1.100.000,lalu terdakwa menjawab iyalah pesan 1 gram dan dijawab sdr.AGUS nanti kalau sudah sampai di Singkawang, saya telepon; Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 04.00 wibTerdakwa HERIYANDI Alias SENO Bin MUDIRI ditelepon lagi oleh Sdr.

No. 481 K/AG/2010 5807 Amplop 7.300.000, Dipinjam belaja toko SKS ;5807 Amplop 7.700.000, Dipinjam belanja toko SKS ;Sub total 1 58.141.000,5807 Dibayar 300.000.5907 Dibayar 3.000.000,Sub total 2 54.841.000,14806 TAPLUS 12.000.000, Beli HP second Alex ;13906 TAPLUS 4.800.000, Bayar Sumber Mas ;25906 Cl 319251 15.000.000, Dp.

Belaja Modal Rp.115.092.500,Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumberdari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan KepalaDesa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim PelaksanaKegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal13 Juli 2017 yang terdiri dari :1.oF &Ketua : Alm.

Belaja Modal Rp.115.092.500,Sehingga total anggaran untuk bidang pembangunan yang bersumberdari Dana Desa sebesar Rp.590.864.525,Bahwa Untuk melaksanakan kegiatan Bidang Pembangunan KepalaDesa Nubalema Dua Saksi Lukas Siola menunjuk Tim PelaksanaKegiatan sebagaimana Berita Acara Pembentukan TPK TA. 2017 tanggal13 Juli 2017 yang terdiri dari :1. Ketua : Alm. Dominikus Kia2. Sekertaris : Saksi Florentinus Lanang3. Bendahara : Terdakwa Bernadus Sabon Tawa4. Angota : Saksi Sahmin Gerahe5.

Batang, KabupatenBatang menyatakan tidak ada Rapat KesepakatanRAPBDesa Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 23Desember 2017 Jam : 19.30 WIB bertempat di BalaiDesa Kalipucang Kulon Kecamatan Batang tidakpernah ada Rapat Kesepakatan RAPBDesa TahunAnggaran 2017 pada hari dan tanggal tersebut;Tidak pernah ada kesepakatan Tergugat denganBadan Permusyawarah Desa (BPD) tentang PeraturanKepala Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang,Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2017 tentangRancangan Anggaran Pendapatan Dan Belaja

belaja dan uang tersebut Penggugat simpan guna mencukupikebutuhan anakanaknya;5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada nomor 6 telah membenarkan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni2015 hingga sekarang hal tersebut membuktikan bahwa kondisi rumahtangga Tergugat dengan Penggugat telah pecah dan sudah tidakharmonis;6.

dibentuk atas dasar hukum PermendagriNomor 1tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga, dan Ketua Dewan Kerajnan Nasional (Dekranas)Provinsi Aceh (dibentuk atas dasar hukum Surat Menteri Dalam Negeri Nomor537/5038/Sospol tanggal 15 Desember 1981 kepada seluruh Gubernur / KDKTingkat I di seluruh Indonesia perihal Pembentukan Dewan Kerajinan NasionalTingkat Daerah) yang sumber pendanaan dari ke dua lembaga tersebut dariAnngaran Pendapatan dan Belaja

Desa Pekraman Bangbang sejumlah Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;11 (sebelas) bundel Proposal dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)dari Desa Pekraman Bebalang sejumlah Rp 275.000.000, (dua ratustujuh puluh lima juta rupiah) ;9 (sembilan) bundel Proposal dan Surat Pertanggung Jawaban (SPv)dari Desa Pekraman Sukawana sejumlah Rp 225.000.000, (dua ratusdua puluh lima juta rupiah) ;1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangli Nomor: 1 Tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja

No. 90 PK/Pid.Sus/20141 (satu) bundel Peraturan Bupati Bangli Nomor: 1 Tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah KabupatenBangli Tahun Anggaran 2010, Tanggal 01 Februari 2010 ;1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 No.DPA :1.20.03/181/DPA/2010 ;1 (satu) bundel SP2D Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk PuniaDesa Pekraman tahun 2010 ;1 (satu) bundel Proposal dan SPJ Punia Desa Pekraman Tahun 2010yang belum dicairkan

Penggugat dan Tergugat;Bahwa anakanak sekarang tinggal dengan Penggugat sejak 2minggu yang lalu pergi dari rumah;Bahwa setahu saksi anak Penggugat dalam Keadaan sehat danperkembangannya normal seperti anak pada umumnya;Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anakanak akantetapi saksi yang sering mengantar anakanak bertemu denganTergugat;Bahwa kegiatan anakanak kalau dirumah adalah anak yang pertamasudah sekolah di TK B lalu ada kegiatan mengaji dan bimbel, anakyang kedua belum sekolah lalu dirumah belaja

dan Terdakwa punberkata dengan SYAHRUL : ada buah , sama abang (dengan maksud dan tujuanHalaman 3 Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/PN Rapbeli sabu) dan SYARUL menjawab : ada Wal, mau belanja kau Wal, kemudianTerdakwa menjawab: ia Bang, mau belanja aku, Bang, dan SYAHRUL, menjawab :la berapa kau belaja Wal dan Terdakwa menjawab : Rp.500.000, (lima ratusribu) bang, dan SYARUL pun berkata : yaudah tunggu aja dirumah mu Wal, nantiabang kesana ya Wal dan Terdakwa pun menjawab : iya, Kutunggu dirumahku

Bagaimana Termohondapat melayani makan minum Pemohon, sedangkan Pemohonpuntidak pernah memberi uang belaja. Jadi apa yang bisa Termohonlakukan. Poin 4 sub c. Kata sepakat tersebut itu hanya desakan dankeinginan Pemohon saja, agar semua masalah cepat selesai;5. Bahwa benar Pemohon telah membicarakan permasalahan rumahtangganya kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohontidak dapat berbuat banyak, karena keputusan tetap berada ditanganPemohon dan mereka pulalah yang akan menjalaninya;6.

Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belaja jasa serviceyang terdiri dari dua kali pengajuan pertanggung jawaban masingmasingsebesar Rp 1.000.000, yang ternyata SPUnya hanya Rp 197.500. . Sisa dana ADD Tahun 2008 sampai tahun 2009 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.977.439..

dilakukan namun dana tersebut dicairkan.Insentif LPM sebesar Rp 2.000.000, dicairkan namun tidak diserahkan kepadaKetua LPM .Pengadaan kegiatan pengadaan bibit ikan air tawar sebesar Rp 2.000.000,untuk dua kelompok masingmasing kelompok sebesar Rp 1.000.000, namunsampai saat ini belum ada pertanggung jawabannya .Belanja fhoto copy sebesar Rp. 250.000, yang dipergunakan hanya Rp.15.600,dan sisanya Rp. 234.400, tidak bisa dipertanggung jawabkan.Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belaja

No. 864 K/Pid.Sus/2016 Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah); Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah); Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah); Belaja modal pembekoan jalan yang sudah dikerjakan sebesarRp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Pid.Sus/2016Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesarRp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh riburupiah);Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah);Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah);Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);Belaja

riburupiah);Belanja Bahan Material Pembangunan Balai Desa sebesarRp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh riburupiah);Abodemen listrik sebesar Rop240.000,00 (dua ratus empat puluh riburupiah);Perbaikan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp1.496.000,00 (satujuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Cetak dan penggandaan (Fotokopi) sebesar Rp1.440.000,00 (satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah);Belanja Rapat Pemdes sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);Belaja

;Surat Walikota Semarang Nomor : 188 / 5513 Perihal: MohonPembahasan Atas Raperda Kota Semarang tentang Rencana APBD KotaSemarang Tahun Anggaran 2012 tandatangan Walikota SOEMARMOCap Basah beserta lampirannya berupa satu bundel Pengantar NotaKeuangan anggaran dan pendapatan belaja daerah kota Semarang TahunAnggaran 2012 dan Satu Bundel Rancangan peraturan daerah kotaSemarang nomor tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanjadaerah kota Semarang tahun anggaran 2012 ; 2 (dua) lembar Dokumen Surat

Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik PemerintahanDesa Gambiran, Kecamatan Mojoangung, Kabupaten Jombang tersebutditerima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 156.750.000,(seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada BendaharaDesa Gambiran agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum DesaGambiran dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening desa sertadimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes

Bahwa setelah uang hasil sewa tanah Kas Desa milik PemerintahanDesa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tersebutditerima oleh Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 156.750.000,(seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada BendaharaDesa Gambiran agar dapat dicatat dalam Buku Kas Umum DesaGambiran dan selanjutnya dimasukan kedalam rekening desa sertadimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes),sebagaimana

Bahwa, pada dasarnya Penggugat Rekonpensi menolak gugatan a quo,namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quomengabulkan permohonan Tergugat, maka Penggugat menuntut hakhakPenggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yaitu sejak bulan Oktober2015 hingga saat ini terhitung sudah 15 bulan sudah tidak perna memberinafkah belaja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkahHIm.7 dari 37 hlm.

Pencairan Tahap (pertama)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp.880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluanbelanja hibah penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar diKabupaten Cirebon.berdasarkan SPPLS tersebut

Pencairan Tahap II (Kedua)& Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.

Pencairan Tahap (pertama)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosialuntuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 TahunAnggaran 2013 tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibahpenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di KabupatenCirebon.berdasarkan SPPLS tersebut

Pencairan Tahap II (Kedua)Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja Bantuan Sosialuntuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 TahunAnggaran 2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja hibahpenyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar di KabupatenCirebon.berdasarkan SPPLS tersebut

PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengirim/ memberikan uang belaja anakanaknya Sebesar Rp. 300.000 (SeratusRibu Rupiah) /bulan.Setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulan,Nafkah Iddah (masa tunggu )Sebesar Rp. 60.000.000, (EnamPuluhJuta Rupiah), karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Pemohon Konvensi/ Tergugat

MARINE INDONESIA sebagiandisetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umumsedangyang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkanbukti pengeluaran yang ada pada saksi berupa Nota pembayaran, Kwitansi, SlipPengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lainlain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :halaman 94 dari 193Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja

MANUNGGALselaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebutsebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku KasUmumsedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkanbukti pengeluaran yang ada pada Saksi berupa Nota pembayaran , Kwitansi, SlipPengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lainlain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja

SusTPK/2015/PN.Mnkterdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lainselisin dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadimaupun kepentingan Kantor dan semua atas perintah Kepala UPP BintuniyaituTerdakwa TAVIP ONISIAS MANOBI dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja lain sebesarRp.298.532.000. ; Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an.

DWIMITRAMANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINEINDONESIA sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat ke dalamBuku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untuk membiayaikepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada Saksi berupaNota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebutdi gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentinganKantor dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja

selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINEINDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semuadicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untukmembiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada padaterdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lainselisin dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadimaupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut : Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belaja

Pencairan Tahap (pertama)# Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS

Pencairan Tahap II (Kedua).% Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS

Pencairan Tahap (pertama) Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 641/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS tersebut

Pencairan Tahap II (Kedua)# Berdasarkan Nota persetujuan pencairan, kemudian PenggunaAnggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belaja BantuanSosial untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 September 2013sebesar Rp. 880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)untuk keperluan belanja hibah penyelenggaraan KeaksaraanFungsional (KF) Dasar di Kabupaten Cirebon.# berdasarkan SPPLS

adapertanggungjawaban yang dibuat bendahara Desa, melainkanbendahara hanya membuat catatan pengeluaran anggaran dariRekening yang ia ketahui dan yang melibatkan dirinya tanpamengetahui lebih jauh, karena Rekening dipegang Kades Syawal dantidak diberitahu diperuntukan untuk apa dana kegiatan tersebut,kemudian bendahara dari anggaran yang ia ketahui membuatkwitansi bermaterai atas penyerahan dana ke saudara Syawal(Kades saat itu) sebagai pegangan Bendahra, dan bendahara tidakdapat membuat SPJ karena belaja

dilakukan oleh Kades dan tidakmelibatkan bendahara sehingga bendahara tidak dapat mebuat SPJatas belaja yang dilakukan Kades karena tidak tahu peruntukan danadan tidak di fungsikan dengan baik.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pastiDimana Kepala Desa Syawal Tombili melakukan belaja barang, untukkegiatan Tahap ta. 2016, akan tetapi dari informasi yang saksiperoleh kades mengambil bahan material bangunan Toko , pada tokoFaiz Jaya bangunan di Puwatu Kendari, sedangkan untuk belajamaterian batu, kayu dan pasir saksi tidak tahu dari mana diambil ataudiberi Saudara syawal karna saksi belum pernah menanyakan.

Konawe, namun untuk hubungan lain saksi tidakmemiliki hanya sebatas pelanggan yang pernah belanja dan penjualmaterial bangunan.Saksi membenarkan bahwa saudara Syawal Tombili yang merupakanKepala Desa Andadowi pernah belaja dan memesan bahan bangunanke toko saksi beberapa kali pemesanan, dan benar saat itu yangbersangkutan saudara Syawal Tombili memesan Bahan bangunan keToko saksi untuk kebutuhan pembangunan di Desa Andadowi Kec.Sampara Kab.