Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melakukan koreksi positif atas PeredaranUsaha sebesar Rp17.282.022.121,00 (US$ 41,089.00)adalah karena terdapat transaksi penjualan terhadapafillasi yang diindikasikan Domestic Transfer Pricing.Sumber koreksi adalah faktur pajak, invoice, deliveryorder (Internal comparable), Wilmar InternationalLimited Annual Report (Listing of Subsidiaries ofTheGroup) dan Laporan Keuangan Audit:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalahberdasarkan Pasal 18

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwaaturan yang menjadi dasar koreksi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dimaksudkan untuk transaksi lintasNegara (cross border) agar pemegang yurisdiksi masingmasingNegara tidak dirugikan, bukan untuk transaksi domestic yangdilakukan antar perusahaan yang berafiliasi, karena sama sekalitidak ada potensi kerugian negara dalam pengenaan pajaknya;Bahwa menanggapi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) serta dasar

pertimbangan Majelistersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa transaksi domestic yang dilakukanantar perusahaan yang berafiliasi, dapat menimbulkan potensikerugian negara dalam pengenaan pajaknya;Hal ini karena dalam transaksi tersebut dimungkinkan adanyapelarian atau pengalihan keuntungan kepada pihak afiliasi yangHalaman 31 dari 42 halaman.

Kemudian selama 2 tahun lebih (dari 02 April2009 sampai dengan 03 Mei 2011) Penggugat bekerja di Kantor PT GlobalFiberindo di Pondok Gede Office dengan jabatan juga sebagai ManagerMarketing (dengan tugas utama memasarkan dan menjual produk polyesterfiber di pasar dalam negeri / domestic markets dan di pasar luar negeri /exportmarkets, seperti ke Amerika, Eropa / Jerman, Spanyol, Inggris, Italy, Rusia,Afrika Selatan, Yaman, Mesir, Asia / Jepang, Vietnam, Malaysia, Thailand,Pakistan, Arab, dan lainlain

93 ayat (2) butir f UndangUndang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, yang mana Pemohon Kasasi II sejak tanggal04 Mei 2011 sampai dengan hari ini tidak melakukan tugas pekerjaan PemohonKasasi II / Suhantojo sebagai manager marketing (Bukti P35, P36 dan P39mengenai jabatan Pemohon Kasasi II) di kantor PT Global Fiberindo Pondok GedeBekasi (dengan tugas utama Pemohon Kasasi II adalah mendevelop, memasarkandan menjual produk polyster fiber PT Global Fiberindo di pasar Dalam Negeri /Domestic

No.145/Pdt.G/2017/MS.Lsm.Tgl.27.12.17Penggugat melakukan ibadahumrah, perjalanan wisata kebeberapa Negaradalam waktu yang berbeda, melakukan perjalanan wisata domestic yanghampir semua tempat wisata di Indonesia sudah pernah kami kunjungi,sebagaimana sebagiannya dinyatakan oleh Penggugat pada angka 15gugatannya;Bahwa apabila kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis, quad non, serta tudingantudingan lainnya sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya, tidak mungkin Penggugat bisamelahirkan

Dan tidak mungkin jugakeluarga Penggugat dan Tergugat bisa dan mampu melakukan ibadah haji,melakukan perjalanan wisata internasional dan wisata domestic setiapmasa liburan serta membeli kenderaan roda empat dan roda dua, membelirumah bukan saja di Lhokseumawe akan tetapi juga membeli rumah diBanda Aceh. ltu semua Tergugat lakukan untuk memenuhi kemauanPenggugat dan membangun kebahagiaan dan kebanggaan keluarga;Bahwa Tergugat sangat sadar tentang perbedaan usia yang jauh antaraPenggugat dengan Tergugat

Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhis untukmenikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga; mengatur rumahtangga,merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelis menilai bahwa anak Pemohon(Kaslehayanti) dapat dipandang sudah dewasa (akilbaligh), maka perkawinnya dalamusia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganharus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan

berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan,Page 11 of 15 Penetapan Nomor171/Pdt.P/2015/PA.Wsp.sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untukmenghindari hal hal yang dipandang mudl/aratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

Putusan Nomor 1881/B/PK/Pjk/2018karena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum Lex specialisderogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferior dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

pajak).Selanjutnya, dalam dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada saat melakukan koreksi peredaran usaha,yaitu Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh, tidak disebutkan bahwapenentuan kembali besarnya penghasilan/pengurangan untuk menghitungpenghasilan hanya berlaku untuk transaksi antara Wajib Pajak Dalam Negeridengan Wajid Pajak Luar Negeri, sehingga dapat dikatakan bahwa hal inidapat diterapkan baik atas transaksi yang terjadi antar Wajib Pajak DalamNegeri (Domestic

Penerapan Pasal18 Ayat (3) UndangUndang PPh baik atas domestic transfer pricing maupuncross border transfer pricing jelas terlinat pada peraturan pelaksanaan dariPasal 18 Ayat (3) UndangUndang PPh ini yaitu Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Direktur Jenderal PajakHalaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2015Nomor: SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, yang dalam contoh penerapanmetode penetapan harga wajarnya diberikan ilustrasi mengenai transfer

Bahwa sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan Majelis HakimMahkamah Agung yang Terhormat, kami sampaikan beberapa PutusanPengadilan Pajak yang amar putusannya menggunakan UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai salah satu dasarhukum saat memutuskan menerima atau menolak permohonan bandingdengan sengketa koreksi atas domestic transfer pricing yang disetujui olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yaitu sebagai

Badung Pada hari tersebut diatas, saat saksi sedang menjadi tour guide dansedang mengantar tamu domestic untuk belanja di krisna oleholehjalan sunset road,kec.kuta kab.badung pada saat saksi berada didiseblah kanan ruang VIP krisna oleholeh tibatiba dari arah sampingkiri belakang ada seseorang yang menampar dan memukul bagiankepala sebelah kiri belakang juga langsung menjabak /menarik rambutsaksi ,sambil terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi , kemudiansaksi menoleh kebelakang dan baru mengetahui

Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan bahwa faktatersebut telah dapat pula menjadi alasan hukum bagi penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic violence), dikarenakan kelangsunganhidup sangat tergantung kepada terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, makaberdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan

berumahtangga, agar tujuan perkawinansebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan, sekaligusHal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pat.P/2015/PA Mrs.untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari hal halyang dipandang mudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan cucu Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

negarademi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy)yaitu membentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapatdiwujudkan, sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamatauntuk menghindari hal hal yang dipandang mudlaratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohonsecara physik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic

Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law.

pendapat sendiri sebagai berikut :Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminyakepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yangmembahayakan dirinya sehingga isteri merasa tidak mampu melangsungkankehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami .Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat bukanhanya kekerasan fisik tetapi juga berupa penelantaran rumah tangga yang jugamerupakan salah bentuk kekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic

dan koleksi dan koleksivideo mesumnya sangat banyak;Pemohon menceritakan perselisihan rumah tangga dengan temaperempuannya yang berprofesi sebagai dokter, di Malang, Jawa Timuryang sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak, melalui jejaringsocial media maupun Blackberry Messanger (BBM) dan membiarkanperempuan tersebut menilai buruk Termohon secara sepihak tanpapernah tahu perkara yang sebenarnya pada sekitar tahun 2009/2010;Pemohon sangat jarang berinisiatif untuk bersama sama melakukankegiatan domestic

Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhisuntuk menikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri; menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga;mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelismenilai bahwa anak Pemohon (Lukmawati) dapat dipandang sudah dewasa(akilbaligh), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinyayang ditentukan oleh peraturan perundangundangan harus dianggap bukanlagi keburukan dalam kehidupan

signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekersan adalah suatuperbuatan yang tidak mengenal belas kasihan, bentuknya bisa berupa kekersanfisik maupun psikis ;Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah tindakan/perbuatan yangtidak mengenal belas kasihan terhadap salah satu/beberapa anggota tubuh/badan;Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berartikekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup domestic rumah tangga, bisaterhadap