BuktidapatberikutT 1T 2T 3T 482dijadikan sebagai alat bukti yang sahSurat Penggugat No 091/CI/BOD/IX/2009 tanggal 16 September 2009 tentangpemenuhan kewajiban fasosfasum, (fotocopysesual dengan aslinya) ;Surat Penggugat No 075/CI/BOD/IV/2010tanggal 26 April 2010 perihal peninjauankembali surat Nomor 2349/ 1.711.52 tanggal5 November 2008, (fotocopy darifotocopy) ;Surat Penggugat Nomor083/CI/BOD/V/2010 = tanggal 17 Mei 2010perihal peninjauan kembali surat No 784/076.98 tanggal 28 April 2010, (fotocopysesual

hadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, yang bagi pihakpihak dan para ahli warisnya sertamereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu buktimutlak mengenai halhal yang tercantum didalamnya malahan tentangsegala sesuatu yang dinyatakan dengan gamblang di dalamnya, asalsaja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung denganmasalah pokok tersebut dalam akta itu;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Serang dan Judex FactiPengadilan Tinggi Banten yang menyatakan sebagai hukum dan sahSurat

Nomor540/1097 dts, tetapi kemudian di dalam petitum disebut dengan Surat Keputusan, tidak jelasyang mana dimaksud surat atau surat keputusan, karena keduanya sangat berbeda dari segihukum, padahal jika dimaksud adalah Sura Keputusan, maka yang seharusnya dipahamiadalah bersifat kongkrit, individual dan final sesuai dengan poin 1 pokok perkaraPenggugat yang menyebutkan tentang adanya Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011, tanggal 5 Januari 2011, maka petitum yang menyatakan batal atau tidak SahSurat

Menyatakan Sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 251/HRDDIR/MNCLA/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 Menyatakan SahSurat Referensi Kerja tertanggal 29 Desember 2017;5. Menyatakan Sah Pembayaran Uang Penggantian Hak yang telahdibayarkan Penggugat Rekonpensi kepada diri Tergugat Rekonpensi;6. Menyatakan sah Pembayaran Uang Pisah yang telah dibayarkanPenggugat Rekonpensi kepada diri Tergugat Rekonpensi.DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:1.

Maret 1992sudah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan oleh karenanya obyeksengketa a quo adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo berupaSurat Keterangan Tanah atas nama Yayasan Perguruan Rakyat DesaHulu Kecamatan Pancur Batu tertanggal O04 Maret 1992 dinilaimengandung cacat hukum dan harus dibatalkan, maka terhadappetitum gugatan Penggugat Nomor 2 menyatakan batal atau tidak sahSurat

terhadap tanah obyek sengketa,sehingga Pihak PARA PENGGUGAT dipandang tidak beralasan hukumuntuk kemudian menuntut agar menyatakan perbuatan PihakTERGUGAT I, Il dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum (eks Petitumangka 4) dan menyatakan batal dan tidak sah Surat KeteranganTanah No. 592/06/2007, tertanggal 07 Nopember 2007 yangditandatangani oleh Kepala Desa Pagar Manik SURYA THERTY ANDAMANIK (TERGUGAT II) atas nama TERGUGAT (eks petitum angka5) dan petitum yang menuntut agar Menyatakan batal dan tidak sahSurat

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikKepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undangundang Nomor 9Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnyagugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruhbiaya perkara yang timbul;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak SahSurat penugasan yang diterbitkan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasakhusus yang sah untuk berperkara didepan pengadilan, sehingga gugatan dibuat

yang pada pokoknnya memintaMajelis Hakim untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Maka terhadap hal tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkansebelum petitum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikankebenarannya, karenanya petitum angka kesatu ini akan dipertimbangkankemudian;Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN SpnMenimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua) dari gugatanPenggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sahSurat

Asasasas umumpemerintahan yang baik adalah suatu asas yang menjunjung tingginorma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum serta asasasas umumpenyelenggaraan Negara, dan oleh karenanya batal atau tidak sahSurat Keterangan Nomor : 518/116/DKUKM/2020 Tanggal 14 April2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil DanMenengah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal baik karena alasanformal yudisial maupun material substansial.Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUNMDN Halaman 154.

suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenangoleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikansecara administratif sengketa Tata Usaha Tertentu, maka batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;Oleh karenanya, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta / Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk menyatakan batal dan tidak sahSurat

Bahwa mencermati dalil dalil Posita dan Petitumsurat gugatan Penggugat secara yuridis gugatanPenggugat kabur / Abscuur Libel denganpertimbangan yuridis sebagai berikut Bahwa dalam Petitumnya Penggugat hanyameminta Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk menyatakan batal dan tidak sahSurat Keputusan Kepala Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timurtanggal 02 April 2008 No. 103550.2 352008 tentang Pemberian PerpanjanganJangka Waktu Hak Guna Bangunan atas namaPT.

Gugatan para Penggugat merupakan kewenangan obsolut PengadilanNegeri ; Bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sahSurat Penawaran Harga Sewa yang diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Dan Aset Pemerintah Daerah DaerahYogyakarta Nomor : 934/10294/PBD tertanggal 31 Desember2018;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Olehkarena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dankabur (Obscuur Libel) berdasarkan hukum apabila yang mulia Majelishakim pemeriksa a quo dalam putusanya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 2/G/2021/PTUNBLBahwa selain itu juga didalam gugatan Penggugat antara Posita danpetitumnya tidak ada korelasi, hal itu dapat dilihat pada positanya tidakada yang meyebutkan secara jelas menyatakan Batal atau tidak sahSurat Penundaan Pelaksanaan Pemilihan

SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAHSurat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah disebabkankarena surat kuasa dalam GUGATAN ini tidak mewakili syarat formilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuatbukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung No.10.K/N/1999), dimana disebutkan bahwa sebagai PENGGUGATadalah Hj.

persidangan dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa diatas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sahSurat

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAHSurat Keputusan BupatiAceh Barat Nomor 371 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018tentang Pemberhentian Sementara dan PengangkatanPenjabatSementara (PJS) Keuchik;3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUTSurat Keputusan BupatiAceh Barat Nomor. 371 Tahun 2018, Tanggal 28 Juni 2018tentang Pemberhentian Sementara dan PengangkatanPenjabatSementara (PJS) Keuchik;4.

Persidangan dan selanjutnya Para Pihak mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, padapokoknya Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahSurat

Ustad T.B Makmun dan Ustad ArsjadDjakfar tertanggal 25 februari 1971 tentang penyerahan bangunan sekolahmaka Ustad T.B Makmun sebagaimana juga ditandatangani oleh Kamjari danAsmani sehingga jelas pada waktu itu yang berhak untuk menjaga/ mengurustanah wakaf pendidikan islam tersebut serta bertindak selaku nazir yang sahpada waktu itu adalah Ustad T.B Makmun;Bahwa atas hal tersebut karena suratsurat tersebut dibuat secara sah padawaktu itu sehingga karenanya adalah sangat beralasan agar dinyatakan sahSurat

Hal ini dikarenakan didalam Posita gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan keberatannyaterhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh PartaiKedaulatan, akan tetapi di dalam petitumnya pada angka 2 Penggugat justrumemohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Batal atau Tidak SahSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.9167 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan