Amrul Husni, SE.MSi bin H.Iskandar selaku Direktur CV. Rahmi, terdakwa Indra Supriadi, S.Sos selakuPemimpin Kegiatan dan mengetahui Pengguna Anggaran Kepala DinasKimpraswiltam (Sdr. Budiman Lethe) dan mengetahui atas nama Bupati MelawiSekretaris Daerah (Sdr. Drs.

Keterangan Ahli EKO HERMAN SUSILO SE.MSi, menerangkan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja di kantor Pajak Pratama Jambi dengan sebagai kepalaseksi ekstensifikasi perpajakan.Bahwa sesuai dengan peraturan menteri keuangan republic Indonesia no.167/PMK.03/2007 tentang penunjukan tempat dan tatacara pembayaranpajak bumi dan bangunan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwapembayaran PBB terutang untuk objek pajak pedesaan dan perkotaandilakukan di tempat pembayaran selanjutnya

Harsoyo, MSi sebagai Direktur Utamadan Susilo, SE.Msi. sebagai Direktur Umum;Bahwa setelah perpanjangan Ketugasan berdasarkan Surat KeputusanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 berjalan hinggabulan Oktober tahun 2008, dan belum juga ada calon Direksi baru yangterpilih, maka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukanperpanjangan penugasan lagi kepada Penggugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Nomor 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 sampai berakhir(diberhentikan) dengan

., dan untukTergugatII diwakili oleh Kesatria Purba, SE.MSi., (Kepala KPKNL Medan)Yuliarno (Pit Kabid KIHI Kanwil DJKN Sumatera Utara) Dkk., berkantor diJalan Pangeran Diponegoro No.30 A Medan berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU38/MK.6/WKN.02/2020 tanggal 21 Desember 2020;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Perma No.1 Tahun 2016Tentang Mediasi, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihakmelakukan perdamaian melalui jalur mediasi, yang selanjutnya ataspermintaan kedua belah pihak menyerahkan

begitu pula halnya Penggugatmenyebutkan nama NURHAYATI A RAHMAN, SE.MSI yangseharusnya tidak dibenarkan karena bermakna pribadi begitu pula halnyaPenggugat mendalilkan ketua DPW PPP Provinsi NTB dan ketua DPPPPP. Ketua yang mana yang dimaksud Penggugat, karena di DPP PPPsaja unsur ketua sebanyak 28 dengan rician : Ketua Umum, Wakil Wakil Ketua Umum sebanyak empat dan ketua Ketua bidang sebanyak23. timbul pertanyaan dimana yang dimaksud Penggugat Ketua yangdigugat itu ???.

Muhammad Taufik,SE.MSi selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten MuaroJambi menunjuk :1.Rusdiansyah, SPt sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 ;Yusnaini, SY, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SuratKeputusan Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 ;Hurmain sebagai Ketua Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 12Tahun 2007 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :3.1. Ketua3.2.

SumartiSatu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Akta Hibah Nomor : 275/2018,tanggal 02 Juli 2018, di buat oleh dan di hadapan H.HAIDORI,SE.MSi, PPATCamat Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dengandemikian peralinan hak atas tanah dengan cara hibah tersebut telahmemenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur oleh pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.dengan sehingga Akta Hibah Nomor : 275/2018, tanggal 02 Juli 2018merupakan alat bukti surat

Ferry Sugeha (Kepala Bappeda), Ramlah, SE.MSI (Kepala Bagian Keuangan), Haris Djaman, SH (Kabag Pembangunan) dan Drs.F. R. Turang (Kepala Badan Pengawasan) nanti pada tanggal 6 Oktober 2006.

pengujianatas kenderaan dimaksud dalam buku KIR ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya unsur ini telahcukup terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;Tentang unsur : Dapat mendatangkan sesuatu kerugian :Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam hal ini, adalah apabila dalampembuatan dan atau mempergunakan buku KIR dan Stiker KIR yang dibuat oleh paraterdakwa tersebut, berpotensi mendatangkan kerugian kepada pihak lain ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andri Supriatman,Amd,LLAJ,SE.Msi

Tegab tetapi yang menanda tangani adalah Mahyuddin;Bahwa berita acara pemeriksaan barang merupakan suatu keharusan untukkelengkapan dokumen pencairan dana;Bahwa yang menanda tangani Berita Acara pemeriksaan barang adalah KepalaDinas yaitu Adman.SH.M.Si. sebagai Pengguna Anggaran dan Mahyuddinsebagai Direktur CV.Tegab;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;Saksi AMIRUDDIN, SE.MSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saat proyek pengadaan Sarana

SUDARTO, ME binYASAWIRAUJI) terhadap Penggugat (KRISNHOE RACHMI FITRWATI, SE.Msi., Akt binti ABUBAKAR);Halaman 40 dari 42 halamanPutusan Nomor 1698/Pdt.G/2014/PA.Pwt3.

JONI ISKANDAR, SE.MSi :Keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar dan dalam memberikanketerangan saksi tidak dipaksa ;15bahwa Saksi bekerja di kantor Pajak Yogyakarta sebagai pemeriksa dan sekarangsudah pindah ke Kantor Pajak Jakarta ;bahwa hasil pemeriksaan kemudian lakukan konfirmasi salah satunya Terdakwadisitu disampaikan non PKP, tidak ada laporan tetapi kami bekerja hanyaberdasarkan pada penugasan 5bahwa Saksi pada tanggal 21 Oktober 2009 bersamasama dengan Yudi WahyuUtomo dan Yanuar Hery

Bulungan 1 Trip 26.000.000,00 26.000.000,00Jumlah 727.790.000,00 Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr PPn 10% 72.779.000,00 Total Harga 809.000.000,00Dibulatkan 800.569.000,00Terbilang # Delapan Ratus Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah # Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan Genset tersebut ketikadilakukan pengechekan lapangan di CV Surabaya Genset yang beralamat di Jl.Satelit Indah No.43 D Surabaya Jawa Timur dengan dihadiri olen Terdakwa, SaksiJahra, SE.Msi

Instalasi 1 Lot 16.400.000,00 16.400.000,0010 Mobilisasi Genset ke Bulungan 1 Trip 26.000.000,00 26.000.000,00Jumlah 727.790.000,00PPn 10% 72.779.000,00Total Harga 809.000.000,00Dibulatkan 800.569.000,00Terbilang # Delapan Ratus Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah # Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan Genset tersebut ketikadilakukan pengechekan lapangan di CV Surabaya Genset yang beralamat di Jl.Satelit Indah No.43 D Surabaya Jawa Timur dengan dihadiri olen Terdakwa, SaksiJahra, SE.Msi

IMAMSANTOSO, MM kembali mengirim surat Nomor : 279/366/KPU.Bwi/2004, tanggal 5Mei 2004 perihal Bantuan Dana Tambahan Pilpres I Pemilu 2004 kepada Ketua KPUPusat dan Sekjen KPU Pusat yang pada intinya dalam surat tersebut KPUD Banyuwangiingin mengalihkan dana sebesar Rp. 554.265.000. untuk tambahan dana pilpres I,karena tidak ada jawaban dan persetujuan dari KPU Pusat, ACHMAD SYAKIB, SE.Msi selaku Ketua KPUD Banyuwangi dan Drs. H.

H.IMAM SANTOSO, MM >7 2222 n nnn nnn nnn nnn cnn cnn ncn cence ncee Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pemilu tahun 2004, ACHMAD SYAKIB, SE.Msi selaku ketua, KPUD Banyuwangi bersamasama dengan Terdakwa, Drs.SUPIYANTO, HARY PRIYANTO, ST serta MUHAIMIN SUTAWIJAYA, SE selaku13anggota KPUD Banyuwangi dengan dilakukan suatu rapat pleno, telah melaksanakanpengadaan barangbarang peralatan tempat pemungutan suara se KabupatenBanyuwangi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahap

H.IMAM SANTOSO, MM 37 2222 n nn nner eccrine cnc ccc encese Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pemilu tahun 2004, ACHMAD SYAKIB, SE.Msi selaku ketua, KPUD Banyuwangi bersamasama dengan Terdakwa, Drs.SUPTYANTO, HARY PRIYANTO, ST serta MUHAIMIN SUTAWIJAYA, SE selakuanggota KPUD Banyuwangi dengan dilakukan suatu rapat pleno, telah melaksanakanpengadaan barangbarang peralatan tempat pemungutan suara se KabupatenBanyuwangi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahap Idan

PUTUSANNomor : 14PID/TPK/2013/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara Terdakwa : 2222 ooo nnn nnn nnn nnn nnn ne neeNama lengkap : FIRMAN, SE.MSi.

Latif Kharie, SE.MSi tanggal 19 Juni 2012.139 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.800.000, untuk pembayaran biaya Ambulance duka, pemasangan tenda kepadaL.A. Rasyid SU tanggal 05 Juli 2012.140 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 30.000.000, atas nama tanggal Dr.

Latif Kharie, SE.MSi tanggal 26 Juli 2012.141 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.9.500.000, untuk pembayaran Fee 10 % toko tanggal 03 Agustus 2012.142 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.5.000.000, untuk pembayaran biaya pembelian Cat untuk mengecat ruanganFakultas Ekonomi tanggal 28 September 2012.143 1 (Satu) lembar Slip Setoran pembayaran/Transfer Asli sebesar Rp. 25.000.000, atas nama tanggal Dr.

Latif Kharie, SE.MSi tanggal 01 Oktober 2012.Halaman 339 dari 433 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2014/PN.AB.144 1 (Satu) lembar kwitansi Asli sebesar Rp.15.000.000, untuk pembayaran pinjaman untuk pengobatan kepada Drs. L.

LATIF KARIE, SE.MSi. dan Terdakwa IIT CAROLINA HAHURY dengan identitas lengkap sebagaimanadiuraikan dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwaadalah benar terdakwa I bernama Dr. LATIF KARIE, SE.

Latief Kharie SE.Msi dan Abidin SE, pada tanggal 20 Mei 2011.152 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 25.620.000, untukpembayaran panjar perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti tahun 2011, padatanggal 30 Juni 2011.153 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 8.450.000, untukpembayaran perjalanan Dinas Fakultas Ekonomi Unpatti atas nama, pada tanggal30 Juni 2011.154 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran sebesar Rp. 7.330.000, untukpembayaran panjar perjalanan Dinas

Indra Safri, SE.Msi, 2. Drs. Waluyo, 3.Susiyanti, 4.

MARZUKI, SE.MSi, Jabatan Sekretaris DPRD KotaBatam selaku pemberi kuasa dan II MADE ASTITI ARDJANA, SH JabatanKepala kejaksaan Negeri Batam selaku penerima kuasa, diberi tanda P11;Halaman 25 Putusan Nomor :123/Pdt.G/2015/PN.BTMMenimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telahdibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali buktiP1, P4, P10, dan P11, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalildalilsangkalannya

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Bahwa menyatakan terdakwa Korbianus Topai, SE.Msi, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SuratDakwaan No. Reg. Perkara : PDS03/Mrk/Ft.1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015dengan dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP ;Bahwa menyatakan terdakwa Korbianus Topai, SE.Msi, tidak terbuk secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam suratDakwaan No. Reg.Perkara PDS03/Mrk/Ft.1/08/2015, tanggal 19 Agustus 2015dengan dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 9 Jo.

dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Banding membacaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 50 / Pid.Sus.Tpk/ 2015 / PN Jap tanggal 13 Januari 2016, memoribanding masingmasing yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwatersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukumPengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Korbianus Topai, SE.Msi

Sampang Periode 1999 2004 untuk Bulan Januari 2004 s/d Desember 2004 (Asli) ;16) SPM Pembayaran Uang Representasi Kehormatan Bulan Januari2004 s/d April 2004 (Asli);17) SPM Pembayaran Uang Yarnati Januari 2004 s/d April 2004(Asli)/Pebruari (Copy) ;dikembalikan kepada Muhammad Wartomo, SE.Msi.;18) Daftar Penerimaan Dana Purna Tugas Anggota DPRD Kab.Sampang Periode 1999 2004 (Asli);19) Daftar Mantan Anggota DPRD Kab.