Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penetapann penetapan penetapakan penetyapan peneetapan penerapan penetepan penetapanã penetapaan penetapanan penetapan5
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 23-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks
Tanggal 23 Mei 2019 —
419 — 165
  • FINAL DAN SALINGBERSESUAIAN" yaitu Bukti P.9 s/d 11, dan P.35, P.37 s/d 39;mw Hakim Pengawas sendiri telah mengakui dan mempertimbangkan bahwa "adarisko keberatan dari salah satu pihak yang tidak diakui sebagai DirekturUtama Perseroan BWBC", oleh karena itu pembuatan/penerbitan PenetapanHakim Pengawas a quo telah "kontradiktif'. karena seharusnya HakimPengawas tidak membuat/menerbitkan Penetapan tetapi kenyataannya HakimPengawas mengabulkan permohonan Termohon dengan menerbitkan Penetapana quo.m
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 140/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 13 Maret 2018 — JONGKIE BUDIMAN X PT BANK CENTRAL ASIA Tbk,Cs
170 — 211
  • Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapana quo berhak dan berwenang untuk:a. Masuk gedung kantor, gudang maupun tempat usaha lainnya terkaitTermohon;b. Membuka lacilaci, tempattempat penyimpanan, ruanganruangan,kuncikunci dan gembokgembok terkait Termohon serta memintadan menerima kodekode sandi (password);c. Membuka dan meminta segala keterangan yang benar, datadatadan/atau dokumendokumen yang benar dan diperlukan dalampelaksanaan pemeriksaan perseroan;d.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
1.ALFIAN
2.PT. Pertiwi Prima Plywood
38 — 19
  • Apalagi penetapan penyitaan lEksekusi(Executorial beslaag) terhadap barang milik pihak lain yang dapatdibuktikan kepemilikannya secara syah menurut hukum; Bahwa selain alasan sebagaimana dalam poinpoin diatas, penetapana quo juga telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum danmenimbulkan kerugian bagi Pelawan selaku Pemilik yang syah menuruthukum Karena Penetapan a quo didasarkan pada pihakpihak yangmemiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum kepada TERLAWAN adalah PT PERTIWI PRIMA PLYWOOD (Terlawan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 714/Pdt.PLW/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.THE TIAU HOK
2.JULIO,
Tergugat:
1.PT BANK PANIN Tbk KCP CITRA DUA EXTENSION
2.WILIANTO JONANY
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKLN JAKARTA V
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT
95 — 13
  • perjanjian ikutannya beserta segala akibat hukum dari perjanjianperjanjian tersebut, sedangkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yangmenjadi objek perlawanan adalah Penetapan Eksekusi Pengosongan.Karena itu alasan dan tuntutan perlawanan menjadi campur aduk denganhalhal lain yang bukan permasalahan Penetapan a quo.Dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa perlawanan terhadapsuatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri beserta alasan hukumnya ituhanya sebatas (limit) pada persoalan yang dimaksud dalam penetapana
Pengadilan PN Nanga Bulik Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ngb
Tanggal 18 April 2019 — Pemohon:
1.SAWAN anak dari KOMAS Alm.
2.JAJA Bin DUDUN
3.JEKI HERIANTO Als JEKI anak dari BONO
4.ABDULOH Bin DUDUN
5.BONO anak dari NYARING
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq Kepala Kepolisian Resort Lamandau Cq Kepala Kepolisian Sektor Bulik
81 — 46
  • Bahwa, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK)Nomor : SpDik/03/II/2019/Reskrim tanggal 22 PEBRUARI2019 yang menetapkan PARA PEMOHON yaitu SAWANanak dari KOMAS (Alm), JAJA Bin DUDUN, JEKI HERIANTOAls JEKI anak dari BONO, ABDULOH Bin DUDUN, BONOanak dari NYARING menjadi TERSANGKA oleh TERMOHONterkait Peristiwa TINDAK PIDANA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana (Pencuriandengan Pemberatan) adalah TIDAK SAH dan TIDAKBERDASAR ATAS HUKUM dan KARENANYA PENETAPANa qou TIDAK MEMPUNYAI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-04-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
1.PT Kencana Bumi Mineral diwakili oleh : SRI HASTUTI, S.H., M.H . (Biro Hukum dan Humas)
2.Sri Hastuti
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
510 — 553
  • Keputusan tentang pembatalan IPPKH~ apabila bellummenyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggangwaktu yang ditentukan.Sangat jelas dan terang benderang bahwa sesuai dengan pasal 41ayat (1) huruf a dan b TIDAK ADA SANKSI PENCABUTAN IPPKH,YANG ADA HANYA PENETAPANA AREAL KERJA ATAUPEMBATALAN IPPKH.17.4 Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 47, tentang laranganpemegang IPPKH, yang selengkapnya berbuny/i:Pemegang IPPKH dilarang:a.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-02-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pdt.Bant/2014/PN.Bdg,,
Tanggal 25 September 2014 — GUNAWAN KADARUSMAN, dkk LAWAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA
140 — 24
  • Bahwa bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakantidak jelas (onduidelijk), karena dalam memformulasikan dalildalil bantahannya, Para Pembantah telah mencampur adukanpermasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya,yaitu mengenai telah diterbitkannya Penetapan Pengadilan NegeriKls I A Bandung Nomor : 79/Pdt/Eks/2010/HT/PN.Bdg, tanggal 10November 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri PurwakartaNomor : Ol/Pen.Aan/Pdt.Eks/Akta/2010/PN.Pwk, yangnyatanyata penetapana quo berbeda satu sama lainnya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1135/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.DJIE WIDYA MIRA CHANDRALIMANTO atau ditulis DJIE WIDYA MIRACANDRA LIMANTO dahulu bernama MEY TJIAN
2.IHWAN MUHAMAD LIMANTO
3.WIDYA MIRASINDAYANI LIMANTO
Tergugat:
JANNY WIJONO
Turut Tergugat:
1.HJ. FATIMAH ULIFAH, S.H.
2.DWI SISWANTO, S.H.
3.GATOT TRIWALUYO, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
5.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
6.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk. d.h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.
156 — 70
  • Sby.Salah satu pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya yang jelas telahmelanggar hukum, sebagaimana tercantum pada halaman 12 Penetapana quo yang menyatakan :Menimbang, bahwa selain dari halhal dan keadaankeadaansebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan 2 (dua) buahsertifikat di atas yang atas nama Pemohon sendiri, sehingga hak warisbelum terbuka selama pewaris belum meninggal dan terhadapbarangbarang yang dimiliki oleh pemohon (Pewaris), maka Pemohonberhak untuk menjual tanpa persetujuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
217 — 138
  • Akil Mochtar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahtidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapana quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkaitperistiwa pidana dalam
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
109 — 628
  • tidak sanggup dan dilakukan verifikasikelompok yang proposalnya masuk ke provinsi yaitu kelompokcahaya Selatan dan setelah diverifikasi memenuhipersyaratan sehingga bantuan vertical dryer yang awalnyaakan diberikan ke Saling Sayang namun karena menolakkemudian dialihkan ke Cahaya Selatan.e Bahwa saksi mengetahui pemindahan alat vertical dryer olehSayang Daye II setelah selesai tugas saksi melakukan monev.e Bahwa sepengetahuan saksi semua sudah menerima verticaldryer sesuai SK dalam SK PPK tentang: penetapana
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 3/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS
Tanggal 20 Mei 2015 — Ir. I Wayan Arnawa. MSi
71 — 46
  • Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana rekanan calon penyedia barang / jasa.---------- 1 lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/10/TRBP/ DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 5 Maret 2015 — Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si
47 — 9
  • Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana rekanan calon penyedia barang / jasa.------------------------------------------------------------ 1 lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/10/TRBP/ DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-06-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 5 Juni 2016 — Ir. MANSYUR LANTA I.B LANTA.,M.M alias MANSYUR alias SUR
152 — 28
  • Mengenai surat penetapana atau sertifikasi selaku penyedia entris saat inisaksi tidak dapat perlihatkan kerena saksi sudah tidak ingat lagi dimana surat tersebut saksisimpan.