Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 173/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat: Mr. LIN NAN KUE Tergugat: 1.PT. GRAHA KENCANA MEGAH 2.SUGENG NUGROHO 3.RUDY GUNAWAN
477114
  • Bahwa di dalam Marketing Agreement yang di sepakati bersama,termuat hak dan kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat ),termasuk sangsi di antaranya terhadap Penggugat sebagai Agen wajibmemberikan ganti rugi kepada Tergugat sebesar 200.000 USD (DuaRatus Ribu Dollar Amerika) sebagai Denda atas keterlambatanPenjualan, jika masih terdapat pembayaran yang tertunggak dari Pembelikepada Tergugat sejak tanggal 1 November 2015 ;9.
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2016 — Yurni Iskandar Melawan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
10628
  • maksimum yaitu 70 km perjam dan minimum 40km perjam dan dijalan tambang ada ramburambu dipasang mengenai kecepatantersebut ; Bahwa dalam bekerja setiap unit DT ada target yaitu minimal 4 1/2 ret perhari danapabila tidak mencapai target akan berakibat gaji juga kurang ; Bahwa saksi tahu ada kejadian over speed setelah diadakan investigasi, saksijuga tahu ada aturan baku tentang Golden Rules yang dibuat PT KPC ada 12point salah satunya mengenai Golden Rules kecepatan, kecepatan melebihi 30km perjam sangsi
Putus : 16-09-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pid.B/2015/PN. Sdw
Tanggal 16 September 2015 — Terdakwa I : AGUS SUNARTO alias AGUS bin SUGI WARAS Terdakwa II : ARDIANSYAH alias IYAN bin JAILANI
4828
  • beroperasi tetapi alat tersebut masih bisa difungsikanatau dioperasikan apabila kabel yang telah dicuri tersebut tidakhilang kemudian saksi tidak tahu apakah di areal Washing Planttempat hilangnya kabel tersebut ada pengamanan khusus dari pihakkeamanan perusahaan karena bukan bagian dari tugas saksi dansaksi tidak pernah mengecek kesana;e Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kabel tersebut adalahsupaya pengamanan di areal perusahaan lebih ditingkatkan lagi danpelaku pencurian kabel tersebut diberikan sangsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANDRI JOHAN alias ANDRI bin MARJOHAN
11615
  • Oleh karena itu, tanpa izindari pemerintah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarangyang apabila dilanggar dapat diberi sanksi berupa pidana; Bahwa bentuk sanksi yang dimaksud dalam peraturan MenteriPerdagangan tersebut yaitu berupa sangsi administrasi terhadap pelakuusaha yang memiliki perizinan tetapi disalangunakan dalammendistribusikan / mengedarkan atau menjual B2 dan atau mengemaskembali B2 dari kemasan aslinya yang tidak sesuai dengan izinnya.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Desember 2012 — EDY ISBANDI Bin HARUN
5414
  • Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
    Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
    pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Putus : 17-05-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — PT. IMC TEKNO INDONESIA VS 1. YAYAN GUNAWAN, DKK
6544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yusri Ashadi saksi Termohon Kasasidahulunya Para Penggugat setelah Majelis Hakim menunjukkan buktiT/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahui peraturan perusahaantersebut dan juga menyetujui isi peraturan perusahaan Pasal 17 ayat 4diberikan sangsi peringatan SP Ill.Diperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaTergugat yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016 sdr. KarelParlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
    Yusri Ashadi saksi Para TermohonKasasi dahulunya Tergugat Rekonvensi setelah Majelis Hakimmenunjukkan bukti T/PR2 memberikan kesaksian saksi mengetahuiperaturan perusahaan tersebut dan juga menyetujui isi peraturanperusahaan Pasal 17 ayat 4 diberikan sangsi peringatan SP Ill. Karenasaksi sebagai pengurus serikat pekerjaDiperkuat oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dahulunyaPenggugat Rekonvensi yang dihadirkan pada tanggal 14 November 2016sdr. Karel Parlindungan, sdr. Agus Tiyono, dan sdr.
Register : 07-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Dgl
Tanggal 21 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
2411
  • Menyatakan apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagaibebannya baik terhadap Termohon maupun terhadap 2 (dua) orang anakperempuan bernama Anak dan lakilaki bernama Anak II tersebut, makamendapatkan sangsi sebagaimana menurut hukum dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dalam perkara ini;9.
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 39/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT.HALMAHERA INTERNATIONAL RESOURCES
Termohon:
Bupati Morowali Utara
144109
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Register : 01-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14449
  • cerita dongeng penuhKebohongan besar dihadapan majelis hakim melalui permohonan cerai danReplik nya itu semata mata hanya untuk menghindari semua bentuk tanggungjawab dan menghindari biaya menafkahi terhadap anak dan isteri pemohon.Perlu Kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa saat iniPemohon telah dilaporkan oleh Termohon dimana Termohon telah membuatLaporan Polisi di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan dalam laporanPenelantaran Anak dan Isteri (Bukti Laporan Polisi Terlampir),Sangsi
Putus : 22-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11 /Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 22 Februari 2017 — RUSLAN EFFENDI Bin AMBO GAUQ
23043
  • manga, manggis, melinjo, nangka,rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.Bahwa, Ahli menerangkan SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hakselain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiriBahwa, Ahli menerangkan jika terbukti hasil hutan kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka perbuatan tersebut dapatdikenakan sangsi
Register : 22-12-2009 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdft.G/2009/PN.Plg
Tanggal 1 Nopember 2011 — Drs. AMRAN AMAT, SH, MH, DKK, - LAWAN - SAMMY HAMZAH, DKK
15447
  • Usman, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak adadikenakan sangsi karena ada kebijaksanaan dari Pimpinan :Bahwa Peta gambar tahun 1955 saksi tidak tahu siapa yang membuatkarena peta tersebut sudah ada dari pendahulu kita ; 273.
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TAS’AN, SE., SH.
88142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 233 PK/Pid.Sus/2012itu terjadi, maka konsekwensi PEMOHON PK dan perusahaan yang PEMOHONPK pimpin akan mendapat sangsi yang sangat berat dari Pemerintah ;Saat PEMOHON PK diperiksa di Kejaksaan Agung hingga diadili diPengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah saatsaat menempatkan PEMOHONdalam kondisi dan situasi yang salah (kurang tepat), serta pada waktu yangsalah (kurang tepat) pula ;Dalam keadaan yang tidak menguntungkan terhadap PEMOHON PK,yang disebabkan oleh traumatis penegak hukum oleh karena
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
13827
  • kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
203
  • pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS -GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
8548
  • Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VII/2013
Tanggal 26 September 2013 — SERDA TAKIM MADAWINA, NRP. 31970304591175
5515
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013, 16-09-2013
Tanggal 16 September 2013 — KOPDA AFRIANTO
4229
  • menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA RUTENG Nomor 0001/Pdt.G/2014?PA.Rtg
Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10234
  • beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Register : 11-11-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Ptk
Tanggal 30 Juni 2015 — AHMAD ESTI SUHESTI SH SUHARTIMAN SH
592175
  • merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
920516
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam