Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN TANJUNG Nomor 262/Pid.B/LH/2020/PN Tjg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
YAYASAN LINDA REGENCY
589130
  • Dari pengertiantersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakanbentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dankewajiban hukum; Bahwa Yayasan dapat dikatagorikan sebagai Korporasi yang BerbadanHukum, maka Yayasan dapat dipidanakan. syarat dapat dipidananyakorporasi yang pertama bahwa harus terpenuhi asas legalitas artinyaketentuan perbuatan yang dilarang oleh korporasi harus ada dan diaturdalam norma undang undang tersebut, yang kedua sangsi hukum darinorma
Register : 14-09-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
15794
  • kinerja Penggugatdi PT Finansia Multi Finance Ternate; Bahwa saksi tahu tentang kinerja Penggugat karena saksi jugapernah bekerja di PT Finansia Multi Finance Ternate sebagai anak buahPenggugat sehingga saksi tahu persis Penggugat telah memberikankontribusi yang sangat besar bagi perkembangan dan kemajuanperusahaan tersebut; Bahwa saksi bekerja dibagian marketing, perusahaan Tergugat ; Bahwa yang saksi lihat Penggugat masuk kantor tidak pernahalpa; Bahwa bila 1 (satu) hari tidak masuk kantor maka sangsi
Register : 07-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 19-02-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. VENDE MESTIKA Dalam Hal ini diwakili oleh WIHANA SYAHPUTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH ACEH
191121
  • Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat menerima SuratPemberitahuan Penetapan Sangsi Daftar Hitam Sesuai Surat No. 165/BIDPP/PUPR/VII/2018, tanggal surat 26 Juli 2018, ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang Kegiatan Pengujian danPeralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, AMRAN, S.T;J.
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 134/PDT/2017/PT MND
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Henny Ticoalu
Terbanding/Tergugat : Robby Tuilan, Dkk
8838
  • Joutje Ticoalu ahli waris Ferdinand Sonseng Ticoalu tidakdiberikan sangsi hukuman pidana dan Laporan Polisi tidakdilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;Pada Bulan April Tahun 2016 Tergugat datang menemui Penggugatdi Paniki secara kekeluargaan dengan maksud untuk membeli tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 M? yang lokasinyabersebelanan dengan tanah objek sengketa, namun karena belumterdapat kesepakatan harga maka Tergugat membatalkan rencanapembelian tanah tersebut;5.
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
5962
  • dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjangseksi;Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usahadidalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin usahapertambangan (UP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UURI No. 04 tahun 2009;Bahwa apabila tidak mempunyai IUP, maka pertambangan yang dikelolanyatermasuk kategori ilegal;Bahwa seseorang yang membeli batubara dari tambang yang tidak mempunyaiIUP (tambang ilegal) maka bisa dikenai sangsi
Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 7 Agustus 2018 — Tuan KHAIRUL NASRI, dkk. Melawan : PT. SUBUR BROS Perwakilan Pasaman, dkk.
6941
  • Hak Milik sebagaimana yangdiusulkan/disepakati oleh kaum Penggugat atas obyek Perkara demikepastian hukum dan hak;emerintahkan Tergugat dan Il untuk mengosongkan lahan atas lainpenempatan yang dikeluarkan kepada pihak ketiga lainnya danmengeluarkan barangbarang atau apa yang menjadi haknyadalam obyekperkasa secara sukarela sejak Keputusan ini ditetapkan ;ahwa terhadap mereka yang menempati obyek perkara jika tidakmeninggalkan lokasi obyek perkara dengan batas wakitu yang diberikanakan dikenakan sangsi
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Prkn/2012/PN.Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — MUSTAPARUDIN HAMSU RAJULIN HAMIRUDIN WIDI SYAHPUTRA
7741
  • Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbuktibersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi
Register : 25-07-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1567/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • 08.10791 yang berlaku s.d.tanggal 31122018 ;Bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa (dalam hal ini yang dipersamakandengan Pegawai negeri Sipil) belum memperoleh Surat Izin dari pejabat yangberwenang dan sampai batas waktu yang diberikan oleh Majelis hakim selama 6bulan, Penggugat belum juga memperoleh izin dari atasannya dan selanjutnyaHim 4 dari 44 hlm, Salinan Putusan No.1567/Padt.G/2016/PA.JbgPenggugat menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 15 Pebruari 2017 yang isinyaSiap menanggung resiko maupun sangsi
Register : 18-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6944
  • Bahwa oleh karena Tergugat sangat mencintai Penggugatsehingga rela berkorban untuk menjalani sangsi kedinasan, oleh karenamenikah dengan Penggugat, kemudian dilaporkan oleh ayah kandungnyaBapak M. Noer Agani sehingga Tergugat dikenakan hukuman disiplinyang tercantum dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin pada tahun2014 di Polres Jayapura setelah dilakukan sidang nikah dalam hal iniBP4R dengan Nomor: SKEP/34/III/2015/ Sie Propam, dengan putusansebagai berikut:a. Teguran Tertulisb.
Register : 27-04-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN. Rbg.
Tanggal 31 Juli 2017 — SURYONO, S.T. Bin TARJI;
556173
  • lalu saksi bilang saya ini wartawan, kalau saudaramenghalangi tugas wartawan nanti saudara kena sangsi; Bahwa pada saat saksi mau mengambil gambar ada suara orang kroyokkroyok, bunuhbunuh sekitar 50 orang (menurut saksi adalah orang dariPLTU karena memakai baju putin dan celana gelap) dan akhirnya saksimundur kebelakang bersama temanteman; Bahwa profesi saksi pada saat itu adalah PNS Pemda Rembang, bagianHumas dan sebagai wartawan TV Cakra Semarang;Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017
Register : 11-07-2006 — Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 54/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 6 Desember 2006 — NY. SULAMI, dkk melawan KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11
7948
  • 045/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 16 Maret 2006(Bukti T10) ; nn nnne Surat Nomor : 420/486/436.4.9.10.311/2006 Tanggal 21 Maret 2006CBRE THD) eee enreccenen nnnsneneninnnnnwnemeannnenenenenAdapun inti dari pemanggilan Orang Tua tersebut antara lain adalahpemberitahuan secara langsung dari pihak Sekolah perihal tindak pidana24penganiayaan yang telah dilakukan oleh Joko Prastiya dan Yusuf Afandikepada Pak Munir, sekaligus kesediaan dari Orang Tuanya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berupa sangsi
Register : 01-11-2011 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 51/Pid.B/2011/PN.Ska
Tanggal 2 Mei 2011 — BENEDICTA DENOK WULANDJARI ALIAS DENOK
5120
  • mendapat surat pencabutan surat kuasa dari H SABAR BROTOSUHARJO tertanggal 26 Januari 2010 yang diberikan oleh Penasehat Hukum SabarGroup yang isinya untuk penghentian pengelolaan hotel dan surat pencabutantersebut diserahkan pada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 dengan nomorsurat : 036/SKSM/II/2010;Bahwaterdapat 2 (dua) surat kuasa yang dicabut yang pertama dengan tanda tangandan yang kedua dengan cap jempol;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Penasehat Hukum H SABAR BROTOSUHARJO kalau Terdakwa sangsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 27-K/PM.I-06/AD/VIII/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — I. Kopka Wahyono NRP 630382 II. Kopda Joni Jauhari NRP 31000643710182
42871
  • Sangsi Kab. Kotawaringin Timur menujuBanjarmasin.3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu Dandenpom XII/2 Plk Letkol Com Sigit HimawanSutanto, S.H., petunjuk dari Dandenpom agar Saksi melakukankoordinasi dengan piket Denpom XII/2 Plk untuk melakukanpengecekan.4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada piketUP3M dan diterima oleh Serda Abdul Chalik, kKemudian Perwira Piketmelaporkan kepada perwira pengawas.5.
Register : 13-10-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 67-K/PM.II-10/AD/X/2011
Tanggal 5 Desember 2011 — XXXXXXXXXXX
13483
  • Bahwa menurut Saksi permasalahan yang dihadapiTerdakwa dapat diselesaikan dengan baik tanpa adayang dirugikan, apabila Terdakwa mendapat sangsidari permasalahan ini maka Saksi 1 ETY SOEMIYATIjuga harus mendapat sangsi karena telah melanggarisi dari Surat Perjanjian yang telah ditandatanganibersama antara Terdakwa dan Saksi 1 ETY SOEMIYATI diatas Meterai.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SAKSI6 :Nama lengkap : XXXXXXXXXXKPangkat, NRP : XXXXXXXXXKKJabatan > XXXXXXXXXXXKesatuan
Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Januari 2017 —
8723
  • Bahwa TERGUGAT menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) pada para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yangbersifat pokok setelah para pekerja memiliki masa kerja diatas 3 (tiga)tahun dengan alasan sebagai formalitas, apabila para pekerja menolakuntuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) parapekerja harus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak tanpba mendapat hak apapun.
Register : 23-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 20 Juni 2017 — AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT
17159
  • yang berfungsiuntuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanansecara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan denganbantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP;Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.42/PERMENKP/2015 tentang Sistem Pemantauan KapalPerikanan pasal 12 ayat (1) bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30GT yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas wajib memasang transmiterSPKP;Ahli menerangkan bahwa Sangsi
Register : 17-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
265161
  • Bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannyakarena bangkrut atau benarbenar tidak mampu secara ekonomi (bukankarena lalai), maka pihak bank syariah harus menunda penagihan hutangsampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidakdiperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS.AlBagarah: 280 Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran,berilah tangguh sampai berkelapangan.23.
Register : 03-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.BENNY DJUNAIDI, merupakan ahli waris KUSNADI alias H. KUSNADI ABD HAFID
2.PONIMAN ASNIM
3.H.ABDUL KADIR USMAN, S.H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.Ny. RR. MARTINI
5.Ny. S. KAMARIAH SUPARWO, S.H., NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
6.SUDIRJO, CS
7.AGUS SUTONO
8.ASRUL JAMBI, NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
9.RUSTAM ADJI
10.BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Q.q KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
11.Dr. PURBANDARI, SH.,M.Hum.,M.Kn
114100
  • Utr.Pertanahan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani aktatersebut;Bahwa kalau akta didaftarkan terlambat lewat dari 7 hari kerja itu yangkena sangsi adalah PPAT yang bersangkutan;Bahwa kalau Akte Jual Beli itu hanya yang buat PPAT ;Bahwa kalau secara hukum dengan meninggalnya seseorang langsungterjadi perwarisan dan sejak itu juga otomatis beralih, akan tetapi kembalilagi bahwa proses tersebut hanya terjadi interen agar untuk mengikatpihak ketiga harus melakukan pendaftaran peralihan
Register : 28-11-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 628 / PDT.G /2011 / PN.JKT.SEL
Tanggal 9 Mei 2012 — HERLINA JULITA TAMPUBOLON, L a w a n : PT. BLUE BIRD, DANY SULISTYONO,
10077
  • sebesar Rp.100.000.00 makaditambah biaya tol yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi terlebih dulu,maka hak Penggugat sewaktu mengantarkan Tergugat Rekonvensi menurutMajelis hanyalah sebesar Rp.116.000,00.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bahwa Penggugat Rekonvensimenjadi kehilangan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.750.000,00 selama 6bulan dan menderita kerugian immateriil, menurut majelis hal itu adalah akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri sehingga dirinyamemperolah sangsi
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 01/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — - H. ABDUL KADIR AUDAH, SE, MM Bin MUHAMMAD - H. AHMAD SYARWANI BIN H. GAZALI
389
  • ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKMI/I/ 2011 tanggal 10 Februari 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Bertanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalamtahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan
    ABDUL MUIS BIN ASNAWI tersebut adalah bertentangan denganPasal 8 huruf g Permenkop Nomor:02/PER/M.KUKM/I/ 2011 tanggal 10 Februari 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan Program bantuan Pengembangan Koperasimenyatakan bahwa Koperasi peserta program: Bertanggung jawab secara penuhterhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalamtahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siapmenerima sangsi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan