400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangantersebut.5.

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tertanggal 16 September 2015;e.

1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

yang terdaftar dengan register perkara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.

Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;Halaman 12 dari 35 hal. Put.

Pelaksanaan Lelang, sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 mohondibatalkan;F.

140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 140 K/Pat.SusBPSK/2018Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia;.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 275/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 03 April 2017;4.

78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pemohon diminta petugasTermohon pada saat itu untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP), namun menolaknya disebabkan segel rusak pakai tang oleh petugasTermohon yang dikutip oleh Putusan Majelis BPSK a quo adalah dalil yangmengadaada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan bantahansebagai berikut:a.

Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannyaTermohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16 fakta PutusanMajelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh Majelis BPSK denganmengutip langsung pernyataan Termohon/Tergugat/Konsumen yang padaintinya mengatakan Pemohon (Alex Ticogiroth) tidak sanggup lagi untukmembayar dan hanya bisa membayar sampai dengan Desember 2012".Oleh karena itu jelas dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15Putusan Majelis BPSK adalah dalil mengadaada, penuh tipu muslihat

Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah memutarbalikan fakta yangsebenarnya dan ditelan mentahmentah oleh Majelis BPSK, karena faktayang sebenarnya adalah Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalammelaksanakan pemeriksaan P2TL telah sesuai dengan peraturan yangberlaku.

Bahwa kebohongan Termohon/Tergugat/Konsumen yang juga ditelanmentahmentah oleh Majelis BPSK Kota Tangsel nyatanyata terlinat dalamSurat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Termohon/Tergugat/Konsumen tanggal 16 Juni 2015 pada angka 3 yang pada intinyamengatakan Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menghubungiPemohon (Pelanggan) melalui HP karena Pemohon (Pelanggan) tidak ada ditempat, sehingga bagaimana mungkin Termohon/Tergugat/Konsumenmengatakan bahwa Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku

Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannya Termohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16fakta Putusan Majelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh MajelisHal. 14 dari 19 hal. Put.

543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 543 k/Pdt.SusBPSK/2017yang menyidangkan permohonan keberatan ini untuk membatalkanputusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor85/Arbitrase/BpskBB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;4.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim BPSK batu Bara Halaman 17,dalam menyidangkan perkara a quo mendalilkan tentang Keppres Nomor 18Tahun 2010 Pasal 2 yang pada pokoknya menerangkan setiap konsumenyang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha di BPSKtempat dia berdomisili atau pada BPSK terdekat. Namun dalampenjelasannya menyatakan BPSK Batu Bara lah yang berhak mengadiliperkara a quo.

Padahal jelas dan nyata BPSK yang dekat dengan domisilikonsumen/para pihak adalah BPSK Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;Maka Pertimbangan Hukum Hakim BPSK tersebut jelas mengandung tipuHalaman 7 dari 18 hal. Put.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada pasal(2) menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BPSK terdekatHalaman 12 dari 18 hal. Put.

PemohonKasasi dan Termohon Kasasi bukanlah wewenang BPSK tapi wewenangHalaman 15 dari 18 hal.

89 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 229/PGARBII/JSIIl/BPSK/BB/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Bank SyariahMandiri Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan pada hari Rabu/Tanggal 24Februari 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

yang berbunyi sebagai berikut:*Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumendokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Bahkan terlihat jelas bahwaMajelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apa yangmenjadi hakhak Konsumen maupun Pelaku Usaha.

faktafakta hukum;e Bahwa ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alin kKewenangan yang ada pada Pengadilan NegeriPadangsidimpuan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)e Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.e Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (BPSk) adalah:1.

1346 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menolak seluruh isi Putusan BPSK Nomor: 1748/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016;3.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.

konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Halaman 11 dari 23 hal.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang mengadili perkara a quo;2.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

1074 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahalsecara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Kisaranmerupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antaraTermohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf mdan

), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannya danmelanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkanPutusan BPSK batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telahcacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, danmenyebabkan batal demi hukum;13.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya

Batubara dan Gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidak berdasarhukum dan dibuatbuat.

umum";Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

957 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa di dalam Putusan BPSK Batu Bara pada Pokok Perkara Poin13 dan 14 menyatakan Pemohon keberatan tidak pernah hadirdipersidangan BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut, akantetapi pada kenyataannya Pemohon sama sekali tidak pernahmendapat panggilan untuk menghadiri persidangan;.

Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangmenyatakan:a.

Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelakuusaha yang melanggar ketentuan undangundang ini;Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010, yang padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili kKonsumen atau pada Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) terdekat;Surat pernyataan Termohon Keberatan tetang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

Tentang Keberatan; Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara dalam perkara a quo, Sedangkanmenurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatanterhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) disebutkan (3) keberatan terhadap putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapatdiajukan

SengketaKonsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

142 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil olen Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut Peraturan danperundangundangan yang berlaku di wilayah negara republik Indonesia;4.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegasdalam jawaban ini; Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usahayang melanggar ketentuan undangundang ini;Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010pada Pasal (2) yang menyatakan: "Setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatankepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat"Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undangundang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase Keputusan mencantumkan Irahlrah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlakmenangani perkara ini;Bahwa, terhadap permohonan keberatan atas putusan BPSKtersebut, Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan putusan Nomor22/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 288/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 31 Maret 2017;4.

1509 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa ternyata dalam putusannya, BPSK telah melampaui bataskewenangannya yang telah jelas secara limitative ditentukan olehUndang Undang. BPSK malah menilai perjanjian kredit yang dibuatantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, danpermohonan lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;c. Bahwa BPSK seolaholah telah bertindak sebagai suatu lembagaperadilan umum yang dapat menilai isi dari perjanjian kredit yang dibuatantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

BPSK menilailangkah hukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL Kisaran. Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salahHalaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 1509 K/Pdt.SusBPSk/2017langkah dalam memutus perkara;.Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhpertimbangan hukum yang dibuat oleh BPSK mulai halaman 26 sampaidengan halaman 36 putusannya;.

Nomor 1509 kK/Pdt.SusBPSk/2017seluruhnya;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganmengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor225/Arbitrase/BPSKBB/III/2017, batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;4.

) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat';Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Ridho Iqbal;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 225/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

37 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang membuktikan bahwaMajelis BPSK Kota Pekanbaru telah membuat keputusan yang melampauikewenangannya dengan mengambil alin kewenangan badan peradilanumum, (vide paragraf pertama halaman 26), Majelis BPSK Kota Pekanbarumenimbang sanksi yang diberikan kepada Pemohon untuk membayartagihan susulan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak, pertimbangantersebut pada intinya;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan saksi ahli serta keteranganpara pihak dipersidangan

Bahwa Majelis BPSK mempertimbangkan tindakan petugas P2TL yangmelakukan tindakan pemutusan aliran listrik kepada Mandiri Mini Market milikPemohon Indra Syafri telah sangat merugikan Pemohon, padahal menuruthemat kami, seharusnya Majelis BPSK arif dan bijaksana dalam menyikapitindakan pemutusan aliran listrik tersebut, karena PT PLN (Persero) sebagaiBUMN oleh pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan usahapenyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan menurut hemat kamipula, pada fakta

Bahwa Majelis BPSK menyatakan kerusakan kWh meter merupakankerusakan cacat tersembunyi sedangkan Majelis BPSK tidak mempunyaikeahlian untuk dapat menilai kWh meter, karena Majelis bukan ahi,sedangkan ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Suhadi (EngineerPengujian Peralatan Listrik Puslitobang) tidak pernah mengatakan di depanMajelis BPSK, bahwa kWh meter tersebut cacat tersembunyi;> Bahwa Majelis dalam pertimbangan yang menyatakan kerusakan cacattersembunyi tidak berdasar, karena dari Pemohon tidak

jelas dan terang Majelis BPSK KotaPekanbaru telah melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang UndangHalaman 8 dari 18 hal Put.

., tanggal 10 Desember 2015 yang menolak permohonan dariPemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenNomor 58/Pts/BPSK/IX/2015., tanggal 22 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

1399 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

melalui Dirjen selakupengawas dan pembina BPSK Kabupaten Batu Bara telah secara tegasHalaman 12 dari 44 hal Put.

Nomor 1399 k/Pdt.SusBPSk/2017Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor378/Arbitrase/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 batal dan tidakberkekuatan hukum;Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini;Menolak gugatan Termohon untuk seluruhnya;Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasetanggal 16 Mei 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara;.

Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor:378/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 adalah cacat hukum;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak mempunyai kKewenangan untuk memeriksaperkara Nomor 378/Arbitrase/ BPSKBB/VI/2016;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Nomor 378/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016, tanggal 10Juni 2016;4.

Tentang Keberatan: Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

165 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 164 K/Pdt.SusBPSK/2018Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri persidanganyang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menurutperaturan perundangundangan yang berlaku di Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumensalinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antaraKonsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, PolisAsuransi dan Akta Pemberian Hak

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telahmemberikan Putusan Nomor 69/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl, tanggal 17Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/PelakuUsaha untuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:1.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara Nomor 1133/Arbitrase/BPSKBB/V1I/2016, tanggal 20Oktober 2016;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1133/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016tanggal 20 Oktober 2016;4.

yangcukup dari Termohon Kasasi, sehingga telah benar sebagaimanadipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa pokok perkara a quo adalahperkara perdata murni in casu ingkar janji bukan sengketa konsumen; Bahwa karena itu benar bahwa Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 69/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl tanggal 17

330 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Jend.Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,Kota Padangsidimpuan, lebih dekat ke wilayah hukum BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kota Sibolga, sehingga yang memilikikompetensi relatif dalam menerima pengaduan Termohon Keberatan(dahulu Pengadu) adalah BPSK Kota Sibolga bukan BPSK KabupatenBatu Bara (vide Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010tanggal 27 Agustus 2010);.

Oleh karena ituPutusan BPSK a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam Pasal 55 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;2.

P1), yang mana BPSK Kabupaten Batu Bara tidakberwenang membatalkan demi hukum perjanjian kredit a quo yang telahmemenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 danPasal 1338 KUH Perdata;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengesampingkan faktahukum bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) mengakuimeminjam uang dalam bentuk fasilitas kredit dari Pemohon KeberatanHalaman 9 dari 26 hal Put.

Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:931/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 dari PemohonKeberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 931/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016Tanggal 15 Agustus 2016 ;3.

Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenanganBahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara A quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2006tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan :Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Menghukum Pemohon untuk tunduk dan taat melaksanakan isi Putusan BPSK Nomor : 004/PM-A/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni 2015;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

12/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Smd

Adapun Putusan BPSK KabupatenSumedang No. 004/PMA/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni 2015 diterimaoleh Pemohon Keberatan tanggal 19 Juni 2015, sehingga PermohonanKeberatan ini diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan carayang ditentukan oleh Undangundang oleh karena itu PermohonanKeberatan ini sudah selayaknya diterima.Il.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang No. 004/PMA/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni 2015 adalah bertentangan dengan hukum;3. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Sumedang No.004/PMA/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni 20154.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

Nomor : 004/PMA/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni 2015,Majelis Hakim menilai isi putusan BPSK tersebut sudah tepat sehinggaPemohon dihukum untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan BPSKtersebut;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12 /Pdt.SusBPSK/2015/PN.SMDMenimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dihukum untuk tundukdan taat melaksanakan isi putusan BPSK tersebut maka terhadap dalil jawabanTermohon tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan

Menghukum Pemohon untuk tunduk dan taat melaksanakan isiPutusan BPSK Nomor : 004/PMA/BPSK/V/2015 tanggal 05 Juni2015;3.

1292 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK;atau Ahli Waris maupun kuasanya yang dapat mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa melalui BPSK, maka berdasarkan hal ini makaPutusan BPSK wajib dibatalkan atau setidaktidaknya batal demi hukumkarena diajukan oleh Pihak Yang Tidak Berhak (error in persona);2.

PerlindunganKonsumen telah menyebutkan secara tegas bahwa Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri., sehinggaberdasarkan pasal tersebut jelas bahwa BPSK berada di bawah pembinaandan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaHalaman 8 dari 24 hal Put.

3 Kepmen350/MPP/Kep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK antara laindengan menyatakan:a.

tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk), pada Pasal 7 Ayat (2) menyatakan:Halaman 15 dari 24 hal Put.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)Kabupaten Batu) Bara Nomor 56/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016tanggal 17 April 2017, batal demi hukum;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Puji Priyanto;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1709/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1709/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016, tanggal 01 Desember 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 26 pertimbangan putusannya, yang berbunyi

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlinat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan. Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:1709/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016, tanggal 01 Desember 2016, atausetidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.3.

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

Menyatakan Gugatan/Keberatan Pemohon tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Oktober 2016 dibawah Register No. 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP. Gugur 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata No. 137/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tersebut dari Daftar Register Perkara Perdata yang dibuat untuk itu ;3.

Menyatakan ada kerugian dcpihalc konsurnen3, Menyatakan Pelaku Usaha telah menggugurkanhaknya untuk bersidang dil BPSK Batu Bara dengantidak menghadirl persldangan walau telah dipanggilsecara putut sesuai dengan undangundang.4.

Menghukum Pelaku Usaha untuk mernbayar dendasebesar Rp 1.000 OOO,(satu juta rupiah) per hariselama tidak menjalanr putusan BPSK KabupatenBatu Bara pada point dan seterusnya.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu.

KeputusanMentri Perindustrian dan Perdagangan Rl No.350/MPP/Kep/1 2/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), togas dan wewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalahmelaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, menerima pengaduan dari konsumen tentangterjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaansengketa perlindungan konsumen, memutuskan danmenetapkan ada atau tidak adanya kerugian di

), sengketa pinjammeminjam uang dengan jaminan atau perkara hutangpiutang dengan jaminan atau perselisihan hukum di bidanghukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmenangani, memeriksa dan menyelesaikan/mernutuskanperkara perdata antara Penggugat dan Tergugat Il;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo.650/Ptsi3s. IIl/Arbitrase/BPSKBBOW2016 tanggal 26September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum danharuslah dibatalkan daniatau batal demi hukum;4.

641 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK/BB/X/2016 tanggal 16 Desember 2016.

Nomor 641 k/Pdt.SusBPSK/2017sengketa kepada BPSK Batu Bara.

penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)terdekat, sehingga dalam hal ini terdapat pembatasan wilayah pengaduankonsumen yang mengharuskan konsumen terlebih dahulu untukmengajukan gugatan kepada BPSK tempat domisili Konsumen atau BPSKterdekat.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1580/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 16 Desember 2016 batal dan tidakHalaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 641 k/Pdt.SusBPSK/2017mempunyai kekuatan hukum;3.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1580/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 16 Desember 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraa quo;3.