Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Pertikan Surat Keputusan WalikotaPalopo) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocokdengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, olehkarenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,sehingga terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas PPKAD Kota Palopo yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 danPasal 7 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014

Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

UMAR SAID, S.Aqg ;1 (Satu) lembar surat Nomor : 005 /353 / DPRD / 2011 halundangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangkaEkpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab.Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepadasaudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKADKab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab.Lobar H.

PONIMAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan di bawa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;Ya, benar keterangan yang di Polisi ;Saksi bekerja di Kantor BIKD sebagai Kepala Dinas ;Saksi menjadi Kepala Dinas BIKD sejak Januari 2011 sampaidengan Januari 2012 ;Sekarang saksi sebagai Kepala PPKAD ;Saksi menjadi Kepala PPKAD berdasarkan SK Bupati ;Tugas PPKAD melakukan pendataan / inventaris terhadap asetdaerah, melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah

;Kuasa pengelola aset Sekda ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset milik daerah dansekaligus sebagai pengguna barang ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset daerah berupabarang bergerak dan barang tidak bergerak ;Kewenangan saksi sebagai PPKAD adalah mengajukan rencanakebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnyakepada Bupati melalui pengelola, dll ;Berkaitan dengan pelepasan aset daerah kewenagna saksimengusulkan melalui Sekda dan Sekda yang meneruskan ;Yang saksi tahu tentang tanah pecatu

Lobar yangdi laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara BupatiLombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabagHukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

Lobar yang di laksanakan pada hariJumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukankepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab.Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar

ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yangditandatangani

yaitu SKPD atau unitkerja mengajukan SPP, SPM sertadatadata pendukung lainnyasebagai kelengkapan dan setelah itudiajukan ke Dinas PPKAD untukdilakukan verifikasi dan selanjutnyaditeruskan ke KBUD (GINA) dansetelah itu ditanda tangani oleh BUD(Alimuddin) untuk proses pencairan;Halaman ke 55 dari Putusan Perkara No. : 44/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi5656Bahwa dokumen permintaanpencairan 71% itu tidak melewatimeja saksi;Bahwa saksi menjabat sebagaiSekretaris sejak bulan Mei 2011.

Kepala dinas PPKAD kab.

Setelahitu, Dokumen Berita Acara PHO dan Jaminan Pemeliharaantersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD, pada saatStaf Dinas PPKAD saudari IS memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu setelah itu menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) setelah itu dokumendokumen tersebutdibawah oleh saudara ANDI GUFRAN~ ke Bank NTT untukmencairkan Dana sesuai permintaanya tersebut.d.

Kemudian, Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan danSPM tersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD.Lalu StafDinas PPKAD memeriksa dokumendokumen tersebut terlebih dahulubaru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D).

Lalu Staf Dinas PPKAD memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu baru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana(SP2D).

Rahun Bertolomeus alias Meus ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis PPKAD Kab.

Mabar Cq.Kepala dinas PPKAD kab.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPrabumulih,Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM. 12 Pangkul,Prabumulih, dalam hal ini diwakili Edi Hartono, SE., MM dan Rido Rezekiawan, SHuntuk Selanjutnya disebut sebagai............. TERGUGAT Il ;3. Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih, Kantor Dinas Pendidikan Prabumulih,beralamat di jalan Jend. Sudirman No.01, Prabumulih.dalam hal ini diwakili olehH. Amirul, S.Pd., MM untuk selanjutnya disebut sebagai...............

ada di Muara Enim, danseolaholah ada Surat Pernyataan Hibah dari Djenalam Bin Djair pada haltidak pernah ada oleh karena surat pernyataan hibah dibuat oleh Nurpuandan kawankawan adalah tidak benar, maka dari itu PENGGUGATmenggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATI danPENGGUGAT meminta tanah tersebut kembali kepada PENGGUGAT ;TERGUGATII adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) yang mencatat seluruh Aset Pemkot Prabumulihdimana pada saat itu Kepala PPKAD

UjangSukarman menyatakan dalam harian Sumatera Ekspres tanggal 9 Januari2013 menyatakan pada saat penyerahan aset dari Muara Enim termasuk didalamnya gedung SD ini memang pada saat penyerahan gedung tidakdisertakan surat yang menjelaskan status lahan tempat berdirinya gedungtersebut, oleh karena itu PENGGUGAT menjadikan Kepala PPKAD sebagaiTERGUGATI karena TERGUGATII ini yang mengelola dan membukukanseluruh aset termasuk tanah objek sengketa ini ;TERGUGATIIl adalah Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih

Ujang Sukarman)sebagai Kepala Dinas PPKAD, yang menurut Penggugat menyatakan dalamPutusan Perkara No.07/Pdt.G/2017/PN PbmHalaman 13 s/d halaman 50harian Sumatera Expres tanggal 9 Januari 2013 bahwa aset penyerahandari Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum disertai dengan bukti suratmenyurat hibah tanah, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim lah yangberwenang untuk menjelaskannya.

., MM kepada Saudara Kepala Dinas PPKAD tanggal 20 Desember2010 beserta lampiran ;223 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi Pemkab Teluk Wondama DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) tanggal 20 Desember 2010 yang diterima oleh L. Ch.

Bupati Teluk Wondama DerekAmpnir, S.Sos., MM kepada Saudara PLT Kadis PPKAD tanggal 17 Desember2010 beserta lampiran ;226 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi sudah terima dari Bupati Teluk Wondamasebesar Rp. 43.700.000, (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpenyelesaian pembangunan gedung gereja Solagratia Manggurai tanggal 18Agustus 2010 yang diterima oleh Lukas Tandi beserta lampirannya ;227 1 (satu) bundel Foto copy Disposisi Bupati Teluk Wondama Drs.

Bupati Teluk Wondama DerekAmpnir, S.Sos., MM kepada Saudara Kepala Dinas PPKAD tanggal 09 Desember2010 beserta lampiran ;43232 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi Pemkab Teluk Wondama DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) tanggal 26 Desember 2010 yang diterima oleh Pnt. D. Aronggear besertalampirannya ;233 1 (satu) lembar Foto copy Disposisi Pemkab Teluk Wondama Kepala DinasPPKD Drs.

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000, Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKabupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu) saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000,Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKbupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu. saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Bagian Pemerintahan yaitudalam Proses pencairan dana yang dikelola oleh bagian Pemerintah Desa,saksi selaku Kadis PPKAD yang menandatangani Surat Penyediaan danaberdasarkan usulan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kab.

lelaki ROYKE JERI TANDAYI, SE. setelah itu saksi dan lelakiIKRAM LASINGGARU kembali menuju Kantor Dinas PPKAD ;Atas Keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidakmengetahui ;7.

FARID ASIMIN,yang menjabat sebagai kepala dinas PPKAD yaitu perempuan RAMLAHMOKODONGAN, yang menjabat sebagai kuasa Bendahara Umum DaerahTerdakwa sudah lupa, yang menjabat sebagai kepala BAPPEDA jyaituSUHARDJO MAKALALAG dan yang menjabat sebagai Kepala BagianPemerintahan Desa Sekretariat daerah Kab.

FARID ASIMIN, MAP.Kepala Dinas PPKAD saksi RAMLAH MOKODONGAN SE. MSI, kepalaBAPPEDA saksi Drs. SUHARJO MAKALALAG, Kepala BagianPemerintahan Desa / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Sdr. saksi MURSIDPOTABUGA, S. SOS selanjutnya 19 Agustus 2010 diganti sdr.

kepada lelakiROYKE JERI TANDAYI, SE. setelah itu saksi dan lelaki IKRAM LASINGGARUkembali menuju Kantor Dinas PPKAD ;Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN MndMenimbang, Bahwa berdasarkan keterangan yang salingbersesuaian antara keterangan saksi IKRAM LASINGGARU, SE. dan saksiROYKE JERI TANDAYAU, SE. serta saksi SAMSUL MOKODOMPIT didapatfakta bahwa dana TPAPD Triwulan Ill tahun Anggaran 2010 Kab.

.= Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan rehabilitasisarana dan prasarana pasar los terbuka 4 unit pasar PagelaranKecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Senilai Rp.237.600.000, (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)kemudian karena saksi menjabat sebagai bendahara dimana saksihanya mengajukan usulan pencairan uang kegiatan tersebut,kemudian setelah di verifikasi oleh PPKAD, kemudian keluar SPD(Surat Penyediaan Dana), kemudian saksi mengusulkan pengusulanSP2D dan dari PPKAD

AKMAD BASYAR, AH.MM, saksi selakubendaharawan, PPTK yaitu saksi ALEX ISKANDAR, SH, Rekanan yaitu TONYHARYANTO Surat pengantar Permohonan penerbitan SPD Nomor : 042/SPD/20/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh PPKAD yangditandatangani oleh Pejabat pengelolaan keuangan daerah yaitu saksi IMRONRASYID, S.Sos.MMSurat pengantar pernyataan pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPPLS/I.10 2011Tanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Kab.Pringsewu yang ditandatangani oleh PPTK yaitu

AKMAD BASYAR, AH.MM.SP2D) = Nomor :1313/SP2DLS/1.05/2011 Tanggal 19 agustus 2011 yangdikeluarkan oleh PPKAD yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerahyaitu Y.

AKMAD BASYAR, AH.MM, saksi selakubendaharawan, PPTK yaitu saksi ALEX ISKANDAR, SH, Rekanan yaitu TONYHARYANTOSurat Permohonan Penerbitan SPD Nomor : 049/SPD/20/2011 Tanggal 13Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PPKAD yang ditandatangani oleh Pejabatpengelolaan keuangan daerah yaitu saksi IMRON RASYID, S.Sos.MM.59Surat pengantar pernyataan pembayaran SPP Nomor :056/SPPLS/I.10/2011Tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Kab.Pringsewu yang ditandatangani oleh PPTK yaitu saksi ALEX

SP2D Nomor 2430/SP2DLS/1.05/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dengan nilaiRp. 11.880.000,= Bahwa saksi sebagai bendahara bersama PPTK dan KasubagKeuangan sudah memeriksa syaratsyarat yang diajukan untukpencairan dan menurut saksi syaratsyarat tersebut sudah benar dandari PPKAD telah diverifikasi sehingga bisa terbit SP2D dandicairkan langsung oleh rekanan.= Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.2 Saksi NURCAHYO RAHARJO, dibawah sumpah

MH.BinISMAIL selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang mukatersebutsecara bertahapsenilai Rp. 33.460.801.050 (tiga puluh tiga miliarempat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (enampuluh miliar rupiah)dengan rincian sebagai berikut : No Nomor SP2D Tanggal Nilai1 960/488/IIVLS/D PPKAD/201 1 22 Maret Rp.2011 11.548.000.000,2 960/489/II/LS/DPPKAD/201 1 22 Maret Rp.7.425.000.000,20113. 960/577/IVLS/DPPKAD

Kab SelumaTanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/2011idari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 2 Mei 2011.17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 4 april 2011.16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/IIV2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 22 Maret 2011.17 (tujun belas) lembar Daftar Pengantar Nomor

KabupatenSeluma.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Seluma.1(satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSeluma.1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang PengelolaanKeuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

Kab SelumaTanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.15(lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPUSLM/V/201idari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 2 Mei 2011.17(tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada KepalaDinas PPKAD tanggal 4 april 2011.16(enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPUSLM/IIV2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala DinasPPKAD tanggal 22 Maret 2011.17(tujun belas) lembar Daftar Pengantar Nomor

Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan Pencairan danake Dinas PPKAD setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas.Halaman 50 dari halaman 131 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkY Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menerima SP2D dari PPKADdan saya mencairkan SP2D tersebut ke Bank Lampung setelah adaperintah Kepala Dinas.

Tanggamus.Bahwa Saksi menandatangani surat permohonan pencairan dana, SPPsatu sampai dengan tiga dan surat pembayaran langsung.Bahwa untuk kegiatan ini dalam pengajuan anggaran tertulis untukTATANG NURYADIN selaku Direktur CV Global Sarana Mandiri.Bahwa PPTK adalah AFANDI, Pejabat Pengadaan adalah OKTARIKA,dan Bendahara Kegiatan adalah DENI FEBRIANS YAH.Bahwa bendahara kegiatan bertugas menerima dana kaitannya dengankegiatan rutin kantor sedangkan bendahara pengeluaran bertugasmengajukan dana ke PPKAD

6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkBahwa tugas dan kewenangan Saksi sesuai dengan SKPW dari Cabang Induk,yaitu. saksi berhubungan juga dengan Pemerintah Daerah KabupatenTanggamus dalam hal keuangan karena kebetulan Bank Lampung yangmengelola Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasukpembayaranpembayaran pekerjaan yang sumber dananya dari Kas DaerahKabupaten Tanggamus.Bahwa mekanisme pencairan dana dalam pembiayaan pekerjaan padaPemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu: Bank Lampung menerimaSP2D dari PPKAD

, kemudian, karena pembayarannya tidak tunai makadilihat perintah bayarnya ke rekening mana, selanjutnya mencocokanspeciment tandatangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamusdalam Bilyet Giro, setelah cocok, maka proses pemindahbukuan dapatdilaksanakan sesuai dengan nilai dan tujuan rekening yang tertera dalamSP2D tersebut.Bahwa dalam ketentuan Bank Lampung, untuk nasabah badan hukum,yang berwenang membuka rekening adalah Direktur dari CV yangbersangkutan, bisa juga orang lain yang mendapat kuasa

dua puluh ribu rupiah) pada Dinas KebudayaanPariswisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus tidak pernahdilaksanakan sesuai dengan prosedur atas perintah Terdakwa Drs.SHOBIER, M.Hum, melainkan dilaksanakan dengan cara yaitu sebagaiberikut:v Proses sehingga TATANG NURYADIN selaku Direktur CV GlobalSarana Mandiri melaksanakan Pengadaan Sarana Prasarana untukkegiatan Pembinaan Olahraga, pada awalnya bendahara pengeluaran(DIDI WANTORO) mengajukan dana kegiatan olahraga tetapi saat ituditolak oleh PPKAD

Lahat Berdasarkan keputusan Bupati LahatNomor : 821.2 / 88 / KEP/ BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12Januari 2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku BendaharaPengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat,pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau2setidaktidaknya

Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 /09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.e Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD KabLahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan BupatiLahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah BintiBuhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).e Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun

tentangpengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untukkegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisioleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnyabendahara dalam hal ini saksi Megawati membuatkan SPP (Surat PerintahPembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa, untuk kemudiandiajukan kepada Kantor Dinas PPKAD

Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secarabersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat, pada waktu antara bulan Oktober2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab.Lahat atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri

LahatKeputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaranpada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, pada waktuantara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan BencanaDaerah Kab.

PUTUSANNomor 500/Pdt.G/2014/PA.Prg.aga ll pam ll alll anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PPKAD), tempattinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnyadisebut Pemohon Konvensi / TergugatRekonvensi;melawanXxx, Umur 37 tahun, agama Islam,

penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugattelah menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bersikap kasarerhadap penggugat;bahwa saksi pernah mendengar tergugat dan penggugat bertengkar dantergugat berkata kasar bahkan mendengar tergugat mengatakan kita ceraisaja;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak Juli 2012 sampai sekarang 4 tahun lamanya;Mila Sari Hari binti La Hara, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1perikanan, honorer pada Dinas PPKAD

Saksi : NAMA SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS padaDinas PPKAD Kabupaten Buol, tempat tinggal di Kelurahan Buol RT. 009 /RW. 003, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.

Martapura yang menerima, memeriksa danmengadil i perkara perkara perdata padatingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Gugat yang diajukan antaraPENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS/Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat danPembangunan Desa Kabupaten Banjar, tempat kediaman diKabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;melawan:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS/Staf Keuangan PPKAD

DIDIKADI SOETOPO, membuat surat usulan untuk dianggarkan kembali di tahun 2013kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut, dan di tahun 2013 pekerjaan tersebut tertatakembali di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU sebagai pekerjaaanlanjutan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp192.000.800.

Bahwa YLBH TAP Provinsi Lampung, sesuai surat tertanggal 04 Juni2018 yang dikirimkan langsung ke kantor PPKAD Lampung Barat, perihalsurat Permintaan surat Pemberitahuanobjek Pajak dan telah dikirimkan jugatembusan surat tersebut kepada Bupati Lampung Barat serta pihakpihakterkait lainnya.2.

Encuk (alm) sebagaimana berkaslampiranyang telah disampaikan ke Kantor PPKAD Lampung Barat.5. Bahwa baik almarhum suami maupun klien kami dan atau ahli waris tidakdan belum pernah melakukan penghapusan dan atau perubahan dalambentuk apapun terhadap data objek pajak sebagaimana yang tertuangdalam no.SPPT (NOP) 18.04.051.001.000/0454.7 seperti tertera pada SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas namaDadah.6.

dan 5 Oktober 2015 yangdibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut,dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yangsah menurut hukum.Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehatipemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan termohon, namunupaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk berceraidengan termohon.Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PPKAD

30)

DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/201026) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 201030) DIPATA. 2010 PPKAD Kab.

Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ;26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 201030) DIPATA. 2010 PPKAD Kab.

)5.SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/20106.SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7Juni 20107.Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ;26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi.28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit.29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.30) DIPATA. 2010 PPKAD